<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/8ca83ecc-cbfc-4f50-9e15-d72570a6ccb8.jpg" alt="Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat (tengah). Humas Polres Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat (tengah). Humas Polres Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pelaku penusukan istri dan anak di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyerahkan diri ke Kepolisian Resor (Polres) Malang.  Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat mengatakan, pelaku berinisial BFY menyerahkan diri pada Sabtu (2/7) ke pihak berwajib diantarkan pihak keluarga. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.  ”Mengetahui bahwa dirinya dicari oleh pihak kepolisian, pelaku akhirnya menyerahkan diri,” kata Ferli seperti dilansir dari Antara.  Ferli menjelaskan, peristiwa penusukan istri dan anak tersangka tersebut bermula pada 28 Juni di Dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang kurang lebih pada pukul 15.00 WIB. Korban penusukan tersebut adalah istri tersangka, LW dan anak kandungnya berusia 21 tahun berinisial IFC.  LW mengalami sembilan luka tusuk di tubuhnya, sementara sang anak ditusuk menggunakan senjata tajam sebanyak satu kali. ”Kami mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam jenis pisau,” terang Ferli.  Kronologi kejadian tersebut, lanjut dia, bermula pada saat tersangka mendatangi rumah nenek dari korban dalam kondisi marah. Pelaku dan korban berinisal LW saling adu mulut di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.  ”Selanjutnya pelaku langsung menusuk korban LW menggunakan pisau kecil. IFC yang berusaha melerai, juga ditusuk oleh tersangka,” ujar Ferli.  Setelah melakukan perbuatan itu, pelaku kemudian melarikan diri. Korban IFC melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang setempat. Petugas kepolisian berusaha untuk mencari pelaku penusukan tersebut dengan mendatangi sejumlah lokasi.  ”Pelaku akhirnya menyerahkan diri. Pelaku melakukan perbuatan itu karena tidak terima akan diceraikan istrinya,” sebut Ferli.  Saat ini kedua korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya.  Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat (2) jo pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal Rp 30 juta. Selain itu juga dikenakan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.

Pelaku Penusukan Istri dan Anak Serahkan Diri ke Polres Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/art-polisi.jpg" alt="KORBAN: Yesi Aprilia (tengah) mengalami sejumlah luka di sekujur tubunya.(BENGKULU EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>KORBAN: Yesi Aprilia (tengah) mengalami sejumlah luka di sekujur tubunya.(BENGKULU EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ”Saya disiram air panas, dipukul pakai besi mulai dari kepala sampai kaki, digosok pakai setrika dari punggung, pinggang, sampai paha.” Pengakuan pilu itu akhirnya terlontar dari mulut Yesi Aprilia di depan penyidik Bid Propam Polda Bengkulu.  Perempuan 20 tahun tersebut menguatkan diri memberikan kesaksian didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Julisti Anwar (9/6). Menurut laporan Bengkulu Ekspress, Yesi mengalami tindak penganiayaan berat sejak bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di rumah terduga pelaku BA pada Desember 2021. Bahkan, tindakan tersebut dialami Yesi hanya karena masalah sepele. ”Gara-gara kerja tidak selesai seperti nyetrika,” ujar Yesi.  Setelah menerima laporan, polisi bergerak cepat dengan mengamankan pelaku. Sembari menunggu proses pemeriksaan kode etik di propam, Satreskrim Polres Bengkulu juga melakukan penyelidikan.  Keesokan harinya, oknum polisi berinisial BA, tempat Yesi bekerja, langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat (10/6) dini hari.  Namun, menurut Yesi, yang menganiaya dirinya bukan hanya BA, melainkan juga istrinya. Saat ditemui, kondisi Yesi dipenuhi luka bakar di tangan dan badan. Yesi pun menolak berdamai dan meminta Polda Bengkulu memproses secara hukum kasus tersebut seadil-adilnya. ”Saya hanya bisa diam saat itu karena diancam akan digantung,” kenang Yesi, warga Desa Pagar Banyu, Arma Jaya, Bengkulu Utara.  Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman pidananya 10 tahun penjara. ”Tentu kami berharap penanganan kasus ini sesuai dengan apa yang kita tuntutkan. Dan kami akan dampingi korban hingga kasus ini berkekuatan hukum tetap,” ujar Julisti.  Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah ikut memberikan atensi terhadap kasus tersebut. ”Negara akan hadir untuk memberikan perlindungan dan juga recovery (pemulihan),” janji Rohidin.

Saya Disiram Air Panas, Digosok Pakai Setrika dari Punggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Pidana, Prof Agus Surono, mengapresiasi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, 12 April 2022. Rapat pengesahan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.  Ia menilai publik, terutama para aktivis perempuan, sudah lama menanti pengesahan undang-undang ini yang menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual.  Namun, ia juga tak menampik bahwa peran sejumlah pimpinan DPR juga sangat krusial dalam mendorong percepatan pengesahan UU tersebut yang sudah dinantikan pengiat perempuan selama hampir satu dekade.  Meski UU TPKS ini dijadikan sebagai acuan, namun Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini mengatakan ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini. UU TPKS ini harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak.  “Dalam prakteknya nanti, penegak hukum juga perlu memperhatikan undang-undang lain yang sudah ada sebelumya,” tegas Prof Agus dalam keterangannya, Minggu (17/4/22)  Terkait dengan efektivitas sanksi yang ada dalam UU TPKS ini, dia menjelaskan bahwa dalam konsep hukum pidana, terutama pemidanaan, sudah ada ketentuan pidana dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan.  Namun menurut Agus, yang baru dalam UU TPKS ini adalah memberikan penegasan kembali, terutama terkait dengan pidana tambahan, yaitu dalam bentuk tambahan sanksi yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi pidana pada umumnya.  Sementara itu, menanggapi kekhawatiran publik soal ada tumpang tindih antara UU TPKS dengan UU Pornografi, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak, pakar hukum pidana ini menjelaskan segala gamblang bahwa hal yang perlu dipahami publik adalah norma perbuatan yang dilanggar oleh pelaku dalam beberapa undang tersebut berbeda satu sama lain, sehingga tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih.  Namun ia menambahkan, dalam prakteknya nanti, ketika ketika ada satu peristiwa pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, aparat penegak hukum bisa saja mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang ada dalam beberapa UU itu, termasuk KUHP. Penegak hukum biasanya menggunakan terminologi dan/atau.  “Dalam konsep hukum pidana itu, ada yang namanya gabungan tindak pidana, artinya seorang pelaku, bisa saja dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku, bisa saja ia melanggar beberapa ketentuan tindak pidana, baik yang ada dalam KUHP, maupun yang berada di luar KUHP, termasuk juga secara spesifik dalam UU TPKS yang baru disahkan itu,” tambah Prof. Agus.  Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dalam momentum pengesahan UU TPKS, Puan mengapresiasi peran berbagai elemen masyarakat sipil yang ikut menyumbang pemikiran selama proses pembahasan UU TPKS.  “UU TPKS bisa terwujud atas upaya bersama seluruh elemen Bangsa, termasuk masyarakat sipil yang terus menggaungkan, menyumbang ide dan pemikiran,” tutur Puan.

Kalangan Pakar Dukung UU TPKS, Bisa Jadi Acuan Aparat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/uu-kekerasan-domestik-bikin-ratusan-perempuan-rusia-meradang_m_108560.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Aktivis hak-hak perempuan di Rusia resah. Pada Selasa (7/2), Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perubahan undang-undang (UU) tentang kekerasan domestik. Isinya lebih berpihak kepada pelaku. Sebab, hukuman untuk mereka kini lebih ringan. Aturan hukum yang baru tersebut diduga bakal membuat kasus kekerasan domestik di Negeri Beruang Merah itu kian parah. Para pelaku kekerasan domestik kini bisa berkelit. Sebab, jika memukul keluarganya hingga lebam dan berdarah-darah, pelaku tidak akan dikenai sanksi tindak pidana kriminal. Asalkan, pemukulan tersebut baru kali pertama dilakukan. Pelaku hanya dikenai denda dan penjara 15 hari. Setelah itu, dia bisa bebas melenggang keluar penjara tanpa catatan kriminal apa pun. Kalau toh melakukannya berulang-ulang, pelaku kekerasan hanya dikenai denda yang lebih banyak dan pelayanan sosial. Mereka baru dijerat dengan pasal tindak kriminal jika korban mengalami luka parah hingga patah tulang, gegar otak, maupun tewas. UU tersebut tentu saja membuat para aktivis hak-hak perempuan ketir-ketir. Sebab, selama ini kekerasan domestik, terutama terhadap perempuan, menjadi epidemi di Rusia. UU yang baru saja ditandatangani Putin itu diduga justru memicu kekerasan. Perempuan kian rentan menjadi korban kekerasan domestik. &rsquo;&rsquo;Sangat berbahaya bagi pemerintah ketika mereka memberikan batasan antara hanya lebam atau kekerasan fisik yang serius. Sebab, situasi di Rusia menunjukkan bahwa kekerasan domestik sangat jarang berakhir dengan lebam saja. Biasanya, (luka korban) selalu lebih parah,&rsquo;&rsquo; jelas peneliti di Human Rights Watch (HRW) Divisi Asia Tengah dan Eropa Yulia Gorbunova. Tingkat kekerasan domestik di Rusia memang masih luar biasa tinggi. Sebanyak 74 persen korbannya adalah perempuan. Berdasar data dari pemerintah pada 2013, 91 persen pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah suami sendiri. Penelitian yang dilakukan Amnesty International pada 2003 mengungkapkan, 36 ribu perempuan dipukuli suaminya setiap hari di Rusia. Mayoritas korban tentu tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mereka lebih memilih mencari bantuan di ANNA National Center for the Prevention of Violence. Itu adalah hotline milik pemerintah bagi korban kekerasan domestik. Banyak korban yang berakhir dengan meregang nyawa. Dengan adanya kebijakan baru itu, para perempuan diduga akan lebih enggan untuk melapor kepada polisi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu sering muncul di Rusia sehingga hal tersebut dianggap lumrah. Tabloid terkemuka Komsomolskaya Pravda seminggu lalu bahkan menerbitkan artikel tentang keuntungan dipukul suami. Menurut tabloid itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan yang sering dipukuli memiliki peluang lebih besar untuk mempunyai anak laki-laki. Sementara itu, para legislator yang mendukung amandemen UU tersebut bersikukuh bahwa tindakan mereka benar. Sebanyak 385 anggota majelis rendah parlemen Rusia menyetujui amandemen itu. Hanya dua yang menolak. Mereka berdalih bahwa UU tersebut akan mencegah hukuman penjara yang lama untuk orang tua yang mencoba mendisiplinkan anaknya dengan cara menampar atau memukul. &rsquo;&rsquo;Saya pikir, kita tidak seharusnya melanggar hak-hak keluarga. Kadang-kadang laki-laki dan perempuan atau istri dan suami memiliki konflik. Saat berkonflik, mereka kadang menggunakan wajan, spaghetti mentah, dan barang-barang yang lain (untuk dipukulkan kepada pasangan, Red),&rsquo;&rsquo; ujar legislator pendukung amandemen UU tentang kekerasan domestik Vitaly Milonov. (Reuters/CNN/TheGuardian/sha/c23/any/tia)

UU Kekerasan Domestik Bikin Ratusan Perempuan Rusia Meradang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67017_86167_ilustrasi-kekerasan-seksual.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap kaum hawa terus meningkat. Untuk tahun 2015, total ada sekitar 398 laporan.&nbsp; &quot;Kecenderungannya meningkat. Dari tahun &nbsp;2014 ke 2015 saja naik 25 persen,&quot; ungkap Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahai, Sabtu (26/11). Namun menurutnya, ada kemungkinan jumlah kekerasan yang terjadi juga diakibatkan tingkat kesadaran masyarakat yang menjadi korban &nbsp;meningkat untuk melapor. &quot;Karena semakin tahun semakin banyak undang-undang yang memberikan proteksi hukum seperti UU KDRT dan semacamnya,&quot; ucap Nahai. Untuk lebih melengkapi perangkat hukum demi melindungi kaum perempuan terutama dari cengkraman kekerasan, Komnas Perempuan berinisiatif mengajukan RUU Kekerasan Seksual (RUU KS). &quot;Saat ini RUU KS yang diperjuangkan oleh kami sudah masuk prolegnas dan akan dibahas oleh DPR RI tahun depan, Insya Allah. Kami meminta masyarakat juga ikut mendorong agar segera disahkan,&quot; ujarnya. Mengapa Komnas Perempuan berkeinginan RUU KS tersebut disahkan, karena selama ini hanya ada 3 jenis kekerasan yang diatur dalam KUHP.&nbsp; &quot;Sementara dalam rumusan kami setidaknya ada 9 jenis kekerasan seksual. Misalnya &nbsp;pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual secara verbal,&quot; katanya. Tantangan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan kebanyakan kasus berakhir di perdamaian, karena kecenderungan untuk perempuan memaafkan itu tinggi. &quot;Jadi tidak ada efek jera bagi laki laki pelaku kekerasan,&quot; pungkasnya. Untuk teknis pelaporan kekerasan, bisa melapor ke ULP terdekat di daerah setempat, laporan nanti ditindaklanjuti oleh lembaga mitra Komnas Perempuan yang sudah ditunjuk.(gun/rmol/mam/JPG)

Komnas Perempuan Desak RUU Kekerasan Seksual Segera Rampung

uu kdrt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu kdrt

Berita Terkini

Pelaku Penusukan Istri dan Anak Serahkan Diri ke Polres Malang

Saya Disiram Air Panas, Digosok Pakai Setrika dari Punggung

Kalangan Pakar Dukung UU TPKS, Bisa Jadi Acuan Aparat Hukum

UU Kekerasan Domestik Bikin Ratusan Perempuan Rusia Meradang

Komnas Perempuan Desak RUU Kekerasan Seksual Segera Rampung

Download Aplikasi JawaPos.com