<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/11/kalajengking-259465096.jpg" alt="Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menangkap dua warga Surabaya yang hendak menyelundupkan 54 kilogram kalajengking kering ke Hongkong. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menangkap dua warga Surabaya yang hendak menyelundupkan 54 kilogram kalajengking kering ke Hongkong. (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) TNI AL menangkap dua orang warga Surabaya berinisial SS dan DSS pada Jumat (10/1). Langkah itu mereka lakukan lantaran kedua warga Surabaya itu kedapatan hendak menyelundupkan kalajengking kering melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam penangkapan itu, Satgaspam TNI AL mengamankan barang bukti kalajengking kering dengan berat 54 kilogram.&nbsp; Letkol Laut (P) Dani Widjanarka selaku komandan Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menyampaikan bahwa kedua terduga penyelundup terdeteksi oleh petugas yang memeriksa calon penumpang pesawat Singapore Airlines dengan&nbsp; nomor penerbangan SQ-923 rute Surabaya-Singapura. Petugas mencurigai SS dan DSS lantaran keduanya sudah lanjut usia namun membawa banyak sekali barang bawaan.&nbsp; Karena itu, petugas melakukan double check terhadap barang bawaan kedua penumpang itu. Pemeriksaan ganda tersebut mereka lakukan menggunakan X-Ray dan pemeriksaan secara manual. Hasilnya, petugas mendapati benda mencurigakan pada dua koper dan dua kardus besar yang dibawa oleh SS dan DSS. Setelah diperiksa secara lebih teliti, petugas menemukan kalajengking kering dengan berat mencapai 54 kilogram. Seluruhnya dibawa tanpa dokumen resmi. "Terduga pelaku berinisial SS dan DSS merupakan warga Surabaya membawa komoditas hewan kalajengking tanpa dokumen yang disamarkan dengan kapur barus agar tidak tercium bau oleh petugas," terang dia pada Sabtu (11/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015516130/banjir-sedalam-semeter-di-tengger-raya-warga-sebut-tembok-kali-dibangun-malah-tambah-parah">Banjir Sedalam Semeter di Tengger Raya, Warga Sebut Tembok Kali Dibangun Malah Tambah Parah</a> Letkol Dani menyampaikan bahwa kalajengking kering itu hendak di bawah dari Surabaya menuju Hongkong. Namun, sebelum diterbangka ke Hongkong, puluhan kilogram kalajengking kering itu dibawa ke Singapura. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas, kalajengking kering tersebut diselundupkan sebagai bahan baku untuk membuat obat-obatan. Oleh Satgaspam TNI AL temuan itu dilimpahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur.&nbsp; "Kegiatan penyelundupan komoditas kalajengking kering tanpa dokumen merupakan tindakan melanggar pasal 88 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar," jelasnya. </div>

Kedua terduga penyelundup terdeteksi oleh petugas yang memeriksa calon penumpang pesawat Singapore Airlines rute Surabaya-Singapura.

TNI AL Tangkap Dua Warga Surabaya yang Hendak Selundupkan 54 Kg Kalajengking Kering ke Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MALIOBORO.jpg" alt="Kebijakan PPKM Darurat mengharuskan aktivitas dilakukan pembatasan." width="100%">
<figcaption>Kebijakan PPKM Darurat mengharuskan aktivitas dilakukan pembatasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pada Selasa (13/7) kemarin mencapai titik yang paling mengkhawatirkan. Jumlah kasus harian pada hari itu bertambah sebanyak 47.899 kasus.  Meski fakta bahwa angka kesembuhan juga banyak dan tentunya tidak bisa dikesampingkan, banyaknya kasus tersebut menjadi tanda bahwa mayoritas rakyat masih abai dengan protokol kesehatan, bahkan di masa PPKM Darurat yang sudah diberlakukan terhitung 3 Juli lalu.  Pengamat hukum IndiGo Network Radian Syam menilai PPKM Darurat sejauh ini belum cukup efektif dalam menekan penularan.  "Terbukti saat ini Indonesia menjadi negara dengan kematian Covid-19 tertinggi di dunia. Rekor hari Selasa kemarin menembus hampir 48 ribu kasus. Hingga hari ini total konfirmasi positif di Indonesia menembus 2,615 juta kasus," kata Radian dalam keterangannya.  Karenanya, menurut Radian, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan memberlakukan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, atau karantina wilayah. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur secara resmi, peraturan yang diterapkan akan lebih tegas.  "Di dalam UU Kekarantinaan juga ada jaminan pangan kepada masyarakat agar mobilitas penduduk dapat dihentikan," ujar Radian.  Menurut Radian, karantina wilayah bisa jadi opsi untuk dilakukan atas nama kemanusiaan. Di satu sisi, pemberlakuan ini memang akan berisiko besar pada kondisi ekonomi negara, karena pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk hewan dan tumbuhan.  "Tetapi, menurut saya, ini pilihan terbaik untuk menghentikan laju kenaikan penularan Covid-19. Jalankan selama 2 minggu. Tidak ada yang boleh keluar negeri, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Setidaknya lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia tidak akan terus  naik signifikan. Apalagi belakangan juga terjadi krisis oksigen di sejumlah rumah sakit," ujarnya.  Tidak cukup sampai situ, masyarakat pun harus kooperatif dan taat dengan aturan. "Kita harus keluar dari bencana non alam ini demi semua kembali normal," ujarnya.

PPKM Darurat Belum Terbukti Efektif, Pengamat: Karantina Wilayah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PSX_20200330_215930.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan darurat sipil dalam menangani pandemi virus Korona atau Covid-19 di Indonesia. Namun hal itu menimbulkan pro dan kontra.  Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, darurat sipil ini adalah pilihan yang sangat pragmatis dan power oriented.  "Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kesannya mau mengendalikan publik, tapi tidak mau menanggung hidup mereka," unjar Jansen kepada JawaPos.com, Selasa (31/3).  Menurut Jansen, Indonesia sudah punya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga hal itu semestinya yang bisa digunakan metimbang memilih darurat sipil.  "Kenapa pemerintah tidak mengacu pada perangkat hukum yang tersedia ini saja? Apalagi ini UU dibuat saat masanya Pak Jokowi," katanya.  Jansen berujar, dalam UU Nomor 6/2018 ini juga sudah mengatur hal darurat. Sekaligus mengandung unsur memaksa kepada publik tetapi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dasar mereka ditengah wabah Korona ini.  "Ini soal orientasi dan tujuan kita bernegara yaitu melindungi nyawa rakyat sekaligus membantu masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dalam batas-batas yang minimum," ungkapnya.  Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang secara tegas mendesak Presiden Jokowi untuk melupakan keinginannya untuk menerapkan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus Korona.  Menurut Nasir, selain rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi virus Korona ini.  "Terus terang saya bingung dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana ini menunjukkan cara berpikir bukan menggerakkan fungsi organisasi, melainkan pendekatan kekuasaan semata. Apa beliau tidak tahu risikonya," ujar Nasir Djamil‎ kepada wartawan, Selasa (31/3).  Menurut Nasir yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menerapkan secara konsisten UU Nomor 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.  Politikua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai Pemerintah belum optimal dan maksimal dalam menerapkan kedua UU itu.  "Justru yang mendesak dilakukan adalah membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan kodal  membuat upaya menanggulangi wabah virus Korona berjalan parsial tanpa koordinasi yang terukur dan teratur. Jadi perlu Perpres utk  tugas dan fungsi kodal," katanya.  Selain itu Nasir juga mendesak pemerintah agar jangan berlama-lama untuk memberikan kompensasi atau intensif kepada pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan karantina wilayah, baik  ekonomi, sosial, psikis, dan medis.  "Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas," ungkapnya.  Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, dalam menangani pandemik virus Korona atau Covid-19 di Indonesia, dibutuhkan physical distancing dengan skala lebih besar.  Adanya physical distancing ini juga harus selaras dengan kebijakan darurat sipil. Sehingga penanganan virus Korona di Indonesia bisa berjalan baik.  "Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ujar Presiden Jokowi.  Oleh sebab itu Jokowi meminta untuk segera dibuatkan payung hukum. Sehingga pembatasan sosial ‎atau physical distancing‎ dengan skala besar bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah.  Diketahui, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.  Dalam Perppu tersebut dijelaskan 'keadaan darurat sipil' adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.  Aturan yang paling dikhawatirkan yakni isi pasal 17 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Menetapkan keadaan bahaya.  Penguasa Darurat Sipil berhak:  1. Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.  2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;  3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Demokrat dan PKS Kompak Kecam Jokowi Terapkan Darurat Sipil

UU Karantina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Karantina

Berita Terkini

TNI AL Tangkap Dua Warga Surabaya yang Hendak Selundupkan 54 Kg Kalajengking Kering ke Singapura

PPKM Darurat Belum Terbukti Efektif, Pengamat: Karantina Wilayah!

Demokrat dan PKS Kompak Kecam Jokowi Terapkan Darurat Sipil

Download Aplikasi JawaPos.com