<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/umkm-3344123842.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tetapi juga menjadi penopang penting perekonomian di kawasan ASEAN. Saat ini tercatat ada sekitar 70 juta unit UMKM di kawasan ASEAN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Forum ASEAN Business Award 2023 dan Gala Diner di Jakarta dihelat tadi malam (4/9). Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyambut baik pertemuan itu, karena menjadi ajang berkumpul para pengusaha dan penggerak sektor bisnis ASEAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan hanya yang berskala besar, namun juga skala menengah dan kecil," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya,&nbsp;semua&nbsp;pihak memberikan sumbangsih dan menjadi organ vital bagi pertumbuhan ekonomi. Serta mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di kawasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui acara tersebut, Ma'ruf berharap terjalin kerja sama antar-bisnis besar, menengah, dan kecil yang semakin kokoh. Serta saling menguntungkan ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdapat lebih dari 70 juta UMKM di ASEAN. Lebih dari 90 persen usaha domestik di negara-negara ASEAN berbentuk UMKM," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'ruf menegaskan keberadaan UMKM itu sangat penting. Sebab UMKM berkontribusi menciptakan 85 persen lapangan kerja. Selain itu mampu menghasilkan 44 persen PDB dan 18 persen ekspor nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'ruf juga menyebutkan, sebaran UMKM di perkotaan dan perdesaan menjadikannya tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui sebaran tersebut, UMKM juga bisa mempersempit ketimpangan. Menurut dia, UMKM juga menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas di kawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya Ma'ruf Amin juga menyinggung soal perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Dia mengingatkan amanah undang-undang supaya seluruh produk bersertifikat halal. Waktu yang tersisa untuk melaksanakan sertifikasi halal semakin sempit. Dia meminta kolaborasi ditingkatkan dan ego sektoral urusan sertifikasi halal dibuang jauh-jauh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan arahan dalam LPPOM MUI Halal Award 2023 di Jakarta pada Senin (4/9). Ma'ruf menggarisbawahi, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mengamanatkan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersisa waktu satu tahun lagi untuk menyelesaikan kewajiban sertifikat halal seluruh produk di Indonesia," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Ma'ruf mengajak semua pihak yang terkait mesti fokus dan bergotong royong melakukan percepatan sertifikasi halal itu. Mulai dari sektor hulu sampai ke hilir. Termasuk juga dari penyediaan daging halal pada Rumah Potong Hewan hingga ke lokasi wisata kuliner di daerah-daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa langkah juga menjadi penting untuk dilakukan bersama," katanya. Yaitu mengupayakan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi sertifikasi halal yang mumpuni. Disertai dengan kecekatan dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum MUI itu juga menekankan penguatan kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan. "Sisihkan dahulu kepentingan sektoral, agar target percepatan sertifikasi halal dapat dicapai tepat waktu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam upaya mengejar target itu, selain menjaga kualitas produk, dia juga minta nilai-nilai kehalalan mesti dipertahankan sesuai standar.&nbsp; Menurut dia, keberhasilan sistem jaminan produk halal sangat ditentukan oleh optimalisasi peran lembaga pemeriksa halal yang berkualitas. Mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebutkan hingga kini, LPPOM MUI masih menempati urutan tertinggi dalam capaian penyelesaian sertifikasi halal. Sekitar 75 persen produk halal Indonesia yang bersertifikat merupakan hasil audit LPPOM MUI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Direktur Utama LPPOM MU Muti Arintawati menjelaskan bahwa LPPOM MUI Halal Award 2023 dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Juni 2023. Diantaranya kegiatan webinar terkait Update Informasi Sertifikasi Halal di Era Pasca Pandemi, kepada mitra LPPOM MUI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian peluncuran LPPOM MUI Halal Award 2023 ke publik dilakukan pada akhir Juli lalu. "Besar harapan kami, pelaku usaha yang memperoleh penghargaan LPPOM MUI Halal Award 2023 terus semangat menyediakan produk halal yang berkualitas," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, sebagai Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia LPPOM MUI akan terus berusaha untuk mendampingi dan memberikan solusi kepada seluruh pelaku usaha mitra.</div>

Ma'ruf menegaskan keberadaan UMKM itu sangat penting. Sebab UMKM berkontribusi menciptakan 85 persen lapangan kerja.

70 Juta UMKM di ASEAN, Motor Penggerak Lapangan Kerja dan Menekan Ketimpangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ipdn-bisa-jadi-danramil-dpr-mendagri-harus-sesuai-uu_m_102014.jpeg" alt="Jazuli Juwaini" width="100%">
<figcaption>Jazuli Juwaini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang berisi penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).  Ditegaskan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, pemerintah salah kaprah dan terlalu sembrono jika sampai berniat menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen/masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.  “Apalagi jika itu dianggap menghambat investasi atau ekonomi. Kita siap pasang badang menolak usul itu jika benar termaktub dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan pemerintah,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Jazuli juga menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan kepada Anggota Badan legislasi, dan hasilnya pemerintah memang belum mengirim draf resmi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.  “Tapi jika benar ada pasal penghapusan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana mandat UU JPH, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolaknya,” kata Jazuli.  Ditegaskan Jazuli, pemerintah akan dianggap tidak mengerti filosofi dan semangat pemberian jaminan produk halal yang undang-undangnya telah disahkan bersama sebagai konsensus yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia.  Mantan Anggota Panja UU JPH itu menilai, UU JPH yang ada saat ini merupakan manifestasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, perlindungan konsumen, dan upaya negara menghadirkan produk yang terjamin kehalalan, kesehatan dan kebaikannya bagi masyarakat.  Karena itu, kata Jazuli, jika nanti benar diusulkan untuk dihapus, sudah pasti ini namanya kemunduran atau set back. Atau mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia.  “Tentu saja secara tegas kita tolak. Karena perlindungan dan JPH itu kewajiban negara dan pemerintah,” pungkasnya.

PKS: Pemerintah Sembrono Jika Berani Menghapus Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KHAIRUNNISA-MUSARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MERUJUK pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kewajiban adanya sertifikat halal pada produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia per 17 Oktober 2019 telah berlaku. Artinya, kewajiban tersebut bagi industri makanan dan minuman berlaku hanya dalam hitungan dua pekan karena industri itu merupakan yang pertama dikenai kewajiban lantaran dinilai paling siap dan berhubungan langsung dengan masyarakat.  Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dianggap belum siap melaksanakan UU tersebut, Oktober bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak produk halal. Hal itu tidak saja semata ditujukan untuk memenuhi amanat UU JPH, tetapi juga membantu Indonesia dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).  Produk halal Indonesia pada gilirannya akan membantu mengurangi impor produk halal yang sebenarnya juga menjadi penyebab CAD yang membebani neraca perdagangan. Selain diharapkan bisa membantu perbaikan CAD, produk halal Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar ekspor, terutama di negara muslim.  Pada semester I 2019, CAD Indonesia menembus 3 persen produk domestik bruto (PDB). CAD pada kuartal II 2019 mencapai 3,04 persen dan CAD kuartal II menjadi yang terburuk sejak 2014. Pembengkakan CAD ditengarai terjadi karena faktor pembayaran bunga utang luar negeri, dampak perlambatan ekonomi dunia, melemahnya harga komoditas, dan repatriasi dividen.  Tahun depan pembengkakan CAD masih menghantui. Betapa tidak, alokasi belanja pemerintah pusat untuk melunasi bunga utang pada 2020 meningkat Rp 295,2 triliun dalam APBN 2020 atau tumbuh 6,9 persen dari outlook realisasi pembayaran bunga utang 2019 sebanyak Rp 276,1 triliun.  Ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok diperkirakan juga terus berlanjut dan semakin menekan volume perdagangan dunia serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Kinerja ekspor Indonesia pun terimbas lantaran turunnya permintaan dunia dan harga komoditas. Repatriasi dividen musiman, biasanya pada awal tahun, dapat menjadi katalis yang kian melemahkan rupiah saat mengawali 2020.  Insentif  Salah satu langkah strategis dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 adalah penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai produk halal. Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen utama bagi industri halal global.  Pada 2017, lebih dari 20 persen PDB Indonesia berhubungan dengan konsumsi produk halal. Konsumsi produk halal Indonesia mencapai USD 200 miliar atau 36 persen dari konsumsi rumah tangga. Sayang, konsumsi produk halal nasional masih didominasi produk impor luar negeri sebagai komponennya. Orientasi pasar domestik dengan bahan baku impor dalam jangka panjang akan memperburuk struktur ekonomi.  Merujuk kajian State of Global Islamic Economy 2018–2019, pada 2017, dari belanja Indonesia untuk seluruh sektor halal USD 218,8 miliar, Indonesia menghabiskan USD 170 miliar untuk belanja produk makanan halal. Hal itu juga menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dari 10 negara sebagai Top Muslim Food Expenditure. Pada periode tersebut, konsumsi makanan halal penduduk dunia mencapai USD 1.303 miliar.  Pada tataran inilah, pemerintah melalui BPJPH bisa menjadikan Oktober sebagai momentum bagi dunia usaha, terutama yang bergerak di industri makanan-minuman, untuk peduli sertifikasi halal. Pemerintah pun seyogianya memberikan insentif bagi industri tersebut, mulai sertifikasi gratis, bantuan promosi dan pemasaran produk, bebas pajak, atau kemudahan mengakses sertifikat halal. Masa transisi lima tahun bukan waktu yang panjang mengingat proses sertifikasi umumnya membutuhkan waktu minimal tiga bulan dan jumlah UMKM makanan-minuman yang layak sertifikasi diperkirakan mencapai 1,6 juta.  Rantai Nilai  Perbaikan CAD tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena masalahnya ada pada ekspor komoditas sebagai tumpuan struktur perekonomian. Karena itu, investasi domestik harus diarahkan untuk membangun industri bahan baku bernilai tambah yang mendorong ekspor. Ekspor menjadi opsi terbaik daripada utang luar negeri sebagai variabel perbaikan CAD karena peningkatan ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi perang dagang bisa memicu capital outflow dari Indonesia menuju safe haven.  Demikian pula sektor halal. Untuk mengarahkan industri halal berkontribusi bagi perbaikan CAD, dibutuhkan waktu yang tidak pendek. Masa transisi yang diberikan harus dioptimalkan dengan sejumlah insentif untuk mengakselerasinya. Pasalnya, produk halal bukan an sich terkait dengan urusan sertifikat belaka, melainkan juga bentuk transformasi struktural untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing melalui rantai nilai halal sehingga tercipta ekosistem bagi industri halal.  Menyambut 17 Oktober, pemerintah dan BPJPH tidak boleh kehilangan momentum. Meski kesiapan mereka dalam melaksanakan UU JPH disangsikan, amanat itu harus dijalankan karena potensi dan manfaatnya. Ekonomi halal sebagai arus baru perekonomian diharapkan bisa menjadi motor bagi UMKM dan industri halal untuk turut membantu perbaikan CAD dengan mengerek ekspor Indonesia. Ini juga menjadi ikhtiar untuk menahan meningkatnya suku bunga acuan dan kemungkinan depresiasi rupiah yang semakin dalam bila aksi capital outflow semakin besar.  Wallahu a’lam bish shawab. (*)  *) Khairunnisa Musari. Dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember, sekretaris II DPW IAEI Jawa Timur, sekretaris ISEI Jember

Oktober, Ekonomi Halal untuk CAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Imron-Mawardi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEPTEMBER 2019 ini akan menjadi tonggak sejarah bagi industri halal Indonesia. Sebab, saat dirilis pada September 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamanatkan bahwa lima tahun setelah diundangkan, UU tersebut harus diberlakukan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) merencanakan sertifikasi halal mulai 17 Oktober nanti.  Pemberlakuan jaminan produk halal tersebut sangat strategis bagi Indonesia. Sebab, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar terbesar produk halal dunia. Namun, posisi Indonesia saat ini baru di urutan ke-10 berdasar pemeringkatan oleh Thomson Reuters 2018–2019.  Thomson Reuters menyusun Global Islamic Economy Indicator (GIEI) untuk mengukur kondisi ekonomi Islam negara-negara di dunia. Malaysia masih berada di urutan pertama dengan skor 127. Disusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Indonesia berada di urutan ke-10 dengan skor 45 dengan nilai yang sama dengan Brunei Darussalam di urutan ke-11.  Yang perlu mendapat perhatian serius, dari enam indikator yang digunakan, Indonesia hanya masuk dalam top-10 pada tiga indikator saja. Yaitu, halal fashion di urutan kedua, halal tourism (ke-4), dan Islamic finance (ke-10). Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar untuk indikator halal food, halal media and recreation, serta halal pharmaceuticals and cosmetics.  Pelaksanaan UU JPH itu strategis karena akan mendongkrak posisi Indonesia dari dua indikator GIEI, yaitu makanan dan kosmetik-obat halal. Pengalaman Jordania bisa menjadi pelajaran penting, yakni peringkatnya naik empat tingkat ke urutan ke-6. Hal itu disumbang sektor makanan halal yang naik dari urutan ke-11 ke urutan ke-5, hasil dari kenaikan ekspor makanan halal ke negara-negara mayoritas muslim (OIC). Dalam laporan Thomson Reuters, kenaikan itu merupakan hasil investasi yang hanya USD 16 juta pada industri makanan halal Jordania.  Ekonomi syariah nonkeuangan harus menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah. Sebab, keuangan syariah hanyalah pelumas perekonomian. Jika sektor riil syariah, berupa makanan halal, pariwisata, fashion, kosmetik dan obat-obatan, serta media, keuangan syariah pun akan tumbuh. Begitu pula sebaliknya. Per Maret 2019, market share industri keuangan syariah baru mencapai 8 persen, sedangkan perbankan syariah baru 5,94 persen dengan aset Rp 492 triliun.  Masih Banyak PR  Meski bulan ini adalah deadline pelaksanaan UU JPH dan sudah dicanangkan sertifikasi mulai 17 Oktober nanti, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Setidaknya ada empat hal yang harus dipersiapkan agar UU JPH berjalan baik.  Pertama, pemerintah –dalam hal ini BPJPH– perlu membentuk kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kantor itu penting karena wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah yang akan ditangani dalam sertifikasi sangat banyak. Kantor diperlukan untuk memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan sertifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).  Kedua, pemerintah perlu mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah-daerah untuk memudahkan pelaksanaan sertifikasi. Itu tidak mudah karena setiap LPH harus memiliki auditor halal. Dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan asumsi tiga auditor di setiap LPH, diperlukan ribuan auditor halal. Kemenag dan MUI harus bekerja keras menyiapkan ribuan auditor halal tersebut untuk membentuk LPH.  Sesuai dengan UU, LPH bisa dibentuk pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perguruan tinggi negeri. Sementara masyarakat dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, termasuk universitas swasta. Hingga kini, masih sedikit LPH yang berdiri karena baru saja ada percepatan sertifikasi auditor halal oleh Kemenag.  Ketiga, perlunya segera BPJPH menetapkan sistem dan mekanisme sertifikasi dalam pelaksanaan UU JPH. Untuk itu, BPJPH bisa mengadopsi sistem jaminan halal (SJH) yang selama ini telah digunakan LPPOM MUI dan semua peraturan serta ketentuan SJH yang selama ini berlaku dan tidak bertentangan dengan UU.  BPJPH juga perlu mengadopsi auditor halal serta sistem yang sudah ada dan berlaku secara mutatis mutandis (mengubah yang diperlukan saja). Itu akan menghindarkan beban dan persoalan baru bagi dunia usaha dan industri, sejalan dengan semangat pasal 59 dan pasal 60 UU JPH.  Keempat, perlunya segera ada peraturan menteri keuangan (permenkeu) tentang besaran tarif sertifikasi halal dan skema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Hal itu perlu diatur agar pelaksanaan UU JPH tidak menghambat industri UKM yang di Indonesia mencapai 5,4 juta usaha.  Jika empat hal tersebut sudah diselesaikan, harapan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia yang dicanangkan pemerintah pada 2024 bukan mustahil dicapai. Selain itu, pelaksanaan UU JPH ini bisa menjadi barrier to entry nontarif yang efektif atas produk-produk impor yang akhirnya menjadi kekuatan produk dalam negeri.  Yang lebih penting, pelaksanaan UU JPH ini akan menjamin masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk yang halalan-thayyibah, halal dan maslahah, sehingga mencapai kesejahteraan yang hakiki. (*)  <hr />  *) Dosen ekonomi syariah FEB Universitas Airlangga, ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur

Pekerjaan Rumah Jaminan Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-kembali-ke-iman-mau-makan-yang-haram-atau-halal_m_194702.jpeg" alt="Ilustrasi Obat. Tahun depan, secara bertahap seluruh obat diwajibkan memiliki sertifikasi halal, berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Obat. Tahun depan, secara bertahap seluruh obat diwajibkan memiliki sertifikasi halal, berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terkait sertifikasi halal pada obat masih terbatas. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, saat ini lembaganya sebatas melakukan pemeriksaan laboratorium. Hal itu dilakukan oleh produsen obat sebagai syarat untuk memperoleh Nomor Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). "BPOM kan tidak menganut halal atau tidak makanya kami yang mengurus hal itu. Maka, BPOM memberikan informasi kandungan di dalam bahan baku mengandung atau tidak," ujar Lukman, Jakarta. Artinya, kata Lukman, LPPOM MUI tidak dapat mencampuri penindakan dan pengawasan produk obat, kecuali yang sudah bersertifikasi halal. Sebagai informasi, saat ini produk obat memang belum diwajibkan untuk mendapat sertifikat halal.&nbsp;Sekalipun memang sudah disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa produsen obat diberikan waktu hingga lima tahun sejak regulasi ini disahkan. Artinya, pada 2019 mendatang, seluruh obat wajib mencantumkan label halal. Adapun obat yang mengandung bahan baku non halal harus dicantumkan dalam kemasan obat. "Untuk saat ini memang belum wajib (sertifikasi halal obat) tetapi 2019 kita mandatory sertifikasi produk halal," kata Lukman. Senada dengan Lukman, Ketua MUI Bidang Fatwa, Huzaemah Tahido Yanggo menegaskan pentingnya nilai halal untuk seorang individu, kembali lagi pada iman masing-masing. "Kembali pada iman seseorang mau makan yang halal atau yang haram," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com. Kalau dikatakan penting, Huzaemah menyatakan hal ini sangat penting karena Indonesia mayoritas umat muslim. Untuk umat muslim, apa pun yang masuk ke dalam mulut diharuskan halal dan baik untuk tubuh. "Ke depan saya berharap ada kewajiban (sertifikasi halal) karena pelaksanaan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal prosesnya masih bertahap," pungkasnya.

MUI: Kembali ke Iman, Mau Makan yang Haram atau Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-kandungan-bahan-dari-babi-produsen-obat-wajib-mencantumkan_m_194496.jpeg" alt="Ilustrasi Obat. Tahun depan, secara bertahap seluruh obat diwajibkan memiliki sertifikasi halal, berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Obat. Tahun depan, secara bertahap seluruh obat diwajibkan memiliki sertifikasi halal, berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Obat warung seringkali dijadikan pilihan mengobati penyakit karena harganya yang terjangkau. Tetapi, nyatanya banyak obat-obat warung yang belum tersertifikasi halal. Ahli Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zullies Ikawati menjelaskan sampai saat ini sertifikasi halal memang belum diwajibkan untuk lingkup obat. Sertifikat halal saat ini baru berdasarkan kesukarelaan produsen. "Perlu digarisbawahi yang disebut 'obat warung' mestinya adalah obat golongan Bebas dan Bebas terbatas, yang bisa diperoleh tanpa resep dokter," jelas Zullies kepada JawaPos.com, Rabu (7/3). Zullies menjelaskan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sejatinya telah disahkan 2014. Dalam salah satu poin pentingnya, produsen obat diberi waktu lima tahun sejak disahkan untuk memenuhi syarat halal. "Jadi sekarang masih 2018, belum ada kewajiban bersertifikat halal. Namun, banyak industri farmasi sudah mulai mempersiapkan diri menuju kesana," kata Zullies. Nantinya, tutur Zullies, tahun 2019, obat sudah diwajibkan bersertifikat halal dan jika mengandung bahan dari babi, maka tidak masalah untuk diedarkan selama dituliskan atau di-declare dalam kemasannya bahwa mengandung komponen dari babi. "Itu jadi opsi bagi konsumen untuk memilih. Konsumen non muslim mungkin tidak masalah dengan komponen babi pada produk obat, tapi kan belum tentu dengan yang muslim," jelasnya. Zullies mengungkapkan, UU JPH memang masih diperlukan kesiapan untuk menuju wajibnya obat disertifikasi halal. Sehingga, baik obat, suplemen dan makanan dilaksanakan bertahap. "UU JPH diberi waktu 5 tahun sejak diundangkan untuk dilaksanakan bertahap. Produk obat tahun 2019, untuk suplemen tahun 2018. Sepertinya produk makanan tahun 2017," pungkasnya.

Ada Kandungan Bahan dari Babi, Produsen Obat Wajib Mencantumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-viii-urusan-halal-haram-obat-obatan-juga-urusan-pemerintah_m_194321.jpeg" alt="Viostin DS" width="100%">
<figcaption>Viostin DS</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid menyatakan, sertifikasi halal pada obat-obatan penting. Oleh sebab itu, kebijakan tentang kewajiban sertifikasi halal untuk obat-obatan sudah tepat. &ldquo;Hal yang mendasar sekali salah satu tugas negara menjamin dan memfasilitasi umat beragama untuk melaksanakan agamanya masing-masing,&rdquo; jelas Sodik saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/3). Sodik mengatakan, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat muslim. Atas dasar itu, sudah sewajarnya pemerintah ikut mengatur urusan halal dan haram produk yang dikonsumsi masyarakat. Namun demikian, Sodik melihat ada kendala dalam melakukan sertifikasi halal obat-obatan secara merata. Salah satunya, orientasi kepentingan para para produsen obat-obatan. &ldquo;Lalu, mereka bilang ada kelangkaan produk bahan baku, zat dan enzim yang kurang tersedia stoknya. Nah, inilah yang membuat impelementasi obat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak secepat makanan,&rdquo; terangnya. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah dan DPR masih memberikan kelonggaran bagi produk obat-obatan untuk mengikuti aturan sertifikasi halal. Alasan dari para produsen obat tersebut menjadi salah satu pertimbangan. Akan tetapi, pada 2019 nanti, aturan sertifikasi halal wajib diimplementasikan termasuk untuk obat-obatan. Dia mengatakan, seharusnya pada tahun ini produsen sudah menemukan alternatif bahan baku untuk obat-obatan. &ldquo;Jadi kita tidak ada alasan lagi. Tahun 2019 kita tetapkan sebagai hal yang tidak bisa diingkar lagi,&rdquo; katanya.

Komisi VIII: Urusan Halal-Haram Obat-Obatan Juga Urusan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73966_93286_just-kemenkes.jpg" alt="Konpres Refleksi 2016 di Kantor Kemenkes." width="100%">
<figcaption>Konpres Refleksi 2016 di Kantor Kemenkes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Kesehatan berupaya menjalankan komitmen dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satunya dalam menggagas produksi obat halal. &ldquo;UU produk halal akan diberlakukan bekerjasama dengan MPKS (Majelis Pertimbangan Kesehatan Syarat). Kita pikirkan betul, pembuatan itu harus dinilai harus halal,&rdquo; kata Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek di Kantor Kemenkes dalam Refleksi 2016, Kamis (29/12). Nila menegaskan, konsumsi obat bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit. Produk obat tertentu, tegasnya, akan dinilai. Namun, tak berarti obat yang belum dinilai, tidak halal. &ldquo;Tak berarti obat-obatan yang belum dinilai maka pasti enggak halal,&rdquo; tukas Nila. Pihaknya sudah berkumpul dengan Gabungan Perusahaan Farmasi untuk menelaah aturan tersebut. Kemenkes bersama Kementerian Agama akan berbicara lebih lanjut tentang aturan obat halal. &ldquo;Bersama GP Farmasi akan ke Kemenag bicara produk halal ini. Kepentingannya, kalau semua obat dianggap tak halal susah juga, kita bisa enggak punya obat. Jika begitu, mohon maaf, nanti mati semua,&rdquo; tegas Nila. Pihaknya juga tengah meminta naskah akademik terkait hal ini. Kemenkes juga mendorong kajian agar dilakukan terkait dampak ekonominya. Dari segi biaya juga jangan sampai kewajiban label halal tidak terjangkau dan menyulitkan masyarakat. &ldquo;Ini sedang dikaji betul agar dilaksanakan. Prinsipnya tiap Undang-Undang tentu kita akan melaksanakan. Setiap faktor dihitung detail dulu,&rdquo; jelasnya.&nbsp; (cr1/JPG) &nbsp;

Kemenkes Komitmen Jalani UU Jaminan Produk Halal