<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1785784241132386761" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG-20231220-WA0015-3377422422.jpg" alt="Peletakan batu pertama atau groundbreaking Nusantara Superblok di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Rabu (20/12)." width="100%">
<figcaption>Peletakan batu pertama atau groundbreaking Nusantara Superblok di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Rabu (20/12).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau <em>groundbreaking</em> Nusantara Superblok di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama Groundbreaking Nusantara superblok secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi dalam acara peresmian di IKN, dipantau secara daring, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam momen itu, Jokowi mengaku senang karena akhirnya ada investor dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang ikut berperan dalam pembangunan IKN ini. Bahkan, kata Jokowi, nilai investasinya sangat besar mencapai Rp 3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan IKN. Dan investasinya gede, Rp 3 triliun," ungkap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo ini juga merinci, bahwa yang dibangun investor asli Kalimantan bukanlah proyek yang kecil. Melainkan, kata dia, proyeknya akan dibangun di tanah seluas 7,5 hektar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, tempat perbelanjaan sebesar 40 ribu meter persegi, hotel bintang limanya 215 kamar, hotel bintang empatnya 200 kamar. Kemudian ditambah apartemen 8 tower, kemudian office building 2 tower. Lalu sekolah internasional dan tempat hiburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat mengapresiasi investasi ini dan moga-moga dari sisi desain tidak kalah dengan investor-investor dari Jakarta," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap, pembangunan Nusantara Superblok ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Selain itu juga bisa membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi meyakini bahwa nantinya Nusantara Superblok akan menjadi daya tarik di IKN. Utamanya bisa mendukung IKN menjadi Ibu Kota Negara berkelas dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nusantara Superblok ini betul-betul akan menjadi daya tarik di IKN dan menjadikan ibukota IKN menjadikan ibu kota berkelas dunia yang berbeda dengan ibu kota - ibu kota negara-negara lain," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, dia menitip pesan bahwa seluruh gedung yang akan dibangun di IKN harus sesuai dengan desain green building. Bahkan, dipastikan desain yang akan diterapkan telah lolos kurasi dari pemerintah. Dalam hal ini, kurasi desain bangunan di IKN akan dilakukan oleh Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya titip satu untuk desain green building karena yang akan kita bangun di IKN ini adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota di seluruh dunia. Nanti bisa disampaikan kepada kepala otorita dan nanti biar di bimbing dan dikurasi oleh Pak Ridwan Kamil. Biar konsep semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Jokowi mengaku senang karena akhirnya ada investor dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang ikut berperan dalam pembangunan IKN.

Jokowi Groundbreaking Nusantara Superblock di IKN, Investor Kaltim Kucurkan Dana Rp 3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/daerah-ikn-3981495274.jpg" alt="Gedung utama di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Gedung utama di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-7<strong>&nbsp;</strong>Masa Sidang I Tahun 2023-2024, hari ini, Selasa (3/10).</p> <p>"Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui menjadi undang-undang?," tanya Wakil Ketua DPR RI SufmibDasco Ahmad dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir, Selasa (3/10).&nbsp;</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa meyakini dengan disahkannya RUU ini menjadi bukti bahwa telah bergerak maju untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional. Sebab ini penting bagi bangsa dan negara sekaligus memulai sebuah sejarah baru.</p> <p>"Sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen seluruh ketua dan wakil ketua, anggota DPR dan seluruh fraksi, panja perubahan UU IKN Komisi II DPR RI serta seluruh Kementerian/Lembaga dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2022," ujar Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.</p> <p>Suharso menjelaskan, Undang-Undang IKN ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang berbeda dan khusus untuk IKN dari pengaturan sektoral yang sudah ada. Penguatan dan kewenangan khusus yang bersifat lexspesialis yang dimaksud guna mendayamampukan Otorita IKN mewujudkan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Lebih lanjut, Suharso membeberkan ada sembilan pokok substansi pembahasan untuk memastikan keberhasilan 4 P atau Persiapan, Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemdasus IKN yang terakomodasi dalam UU ini. Pertama, penguatan terhadap kewenangan khusus Ototita IKN guna memastikan OIKN dapat menjalankan tugas dan fungsinya setingkat Kementerian.</p> <p>Kedua, penguatan terhadap aspek pertanahan di IKN. Dalam hal ini memberi perlindungan tanah yang dimiliki masyarakat. Ketiga adalah perubahan terkait pengelolaan keuangan yang dibagi tiga hal, yakni anggaran, barang, dan pembiayaan.</p> <p>Keempat, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kombinasi antara aparatur sipil negara (ASN) dan profesional non-birokrat untuk memerkuat pelaksanaan 4P.</p> <p>Kelima, pemutakhiran delineasi wilayah yang dilatarbelakangi oleh Pulau Balang yang perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Keenam, penyelenggaraan perumahan yang dilatarbelakangi oleh peran utamanya&nbsp; dalam 4P.</p> <p>Ketujuh, perubahan terkait pasal tata ruang. Perubahan tersebut diperlukan untuk menegaskan bahwa setiap bidang tanah di wilayah IKN wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang.</p> <p>Kedelapan adalah pengaturan terkait mitra kerja Otorita IKN yang bersifat pemerintah daerah khusus di DPR. Sebab, diperlukan adanya keterlibatan DPR sebagai representasi masyarakat untuk memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan 4P oleh Otorita.</p> <p>"Sembilan, jaminan keberlanjutan, latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai," tandas Suharso.</p>

Disahkannya RUU ini menjadi bukti pergerakan maju untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional, yang penting bagi bangsa.

DPR RI Sahkan RUU IKN jadi Undang-Undang, Simak Sembilan Substansi Pokok Perubahannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/banner-about-1-3758337099.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan Ibu Kota Negara  (IKN) Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan Ibu Kota Negara  (IKN) Nusantara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI secara resmi mengesahkan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI bahwa terdapat 7 fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui RUU perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan kepembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Fraksi Partai Demokrat menyetujui revisi tersebut dengan sejumlah catatan. Sementara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU untuk dilanjutkan menjadi undang-undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013039280/lima-anggota-kst-tewas-tak-pengaruhi-keselamatan-pilot-susi-air">Lima Anggota KST Tewas Tak Pengaruhi Keselamatan Pilot Susi Air</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam rapati paripuran untuk disahkan menjadi undang-undang," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan Fraksi PKS menolak RUU tentang perubahan atas UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Ngeara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna pada hari ini," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco lantas menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah Revisi UU IKN dapat disahkan menjadi undang-undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya kami akan menyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para peserta rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disahkan, Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menjelaskan, panja DPR dan pemerintah menyepakati secara bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di antaranya klaster terkait pertanahan, terkait pengelolaan keuangan, klaster tentang tata ruang, dan tentang jaminan keberlanjutan. Dalam proses pembahasan, sebanyak 20 daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak berubah, 13 DIM perubahan redaksional, semua fraksi sama terhadap 109 DIM, kecuali fraksi partai Demokrat yang meminta penjelasan. Serta 80 DIM substansi yang dibahas bersama dalam revisi UU IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, beberapa ketentuan yang diubah diantaranya ketentuan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasal 12 diubah dan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Ketentuan pasal 15 ditambah 7 ayat. Yaitu ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, di antara pasal 15 dan pasal 16, disisipkan satu pasal yaitu pasal 15A. Diantara pasal 16 dan pasal 17, disisipkan satu pasal yaitu pasal 16A.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan pasal 23 diubah, ketentuan pasal 24 diubah. Diantara pasal 24 dan pasal 25, disisipkan dua paal yaitu pasal 24A dan pasal 24B.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ketentuan pasal 25, pasal 26, pasal 32 diubah, dan ketentuan pasal 36 diubah.Lalu, diantara pasal 36 dan pasal 37, disisipkan dua pasal yakni pasal 36A dan pasal 36B. Ketentuan mengenai luas dan batas wilayah diubah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pada 18 September 2023, Panja RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap RUU tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah menghasilkan draf final RUU tersebut untuk dilaporkan ke rapat kerja tingkat I," pungkasnya.</div>

DPR RI secara resmi mengesahkan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.

Meski Fraksi PKS Menolak, DPR Tetap Sahkan Revisi UU IKN jadi Undang-Undang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/suharso-monoarfa1-3252129514.jpg" alt="Kepala Bappenas Suharso Monoarfa." width="100%">
<figcaption>Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai revisi UU IKN atau Undang-Undang Ibu Kota Negara krusial untuk dilakukan. Pasalnya, ada beberapa isu dan tantangan baru yang belum cukup terakomodir dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.</p> <p>Suharso mengatakan, sejak diundangkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi Otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemdasus IKN.</p> <p>&rdquo;Beberapa isu dan tantangan baru tersebut belum cukup terakomodir pengaturan dalam UU IKN sehingga perubahan UU IKN menjadi hal yang krusial agar pemerintah khususnya otorita dalam mewujudkan pemindahan ibu kota secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,&rdquo; kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resmi, Selasa (22/8).</p> <p>Lebih lanjut, Suharso juga menyampaikan bahwa visi dan misi tujuan pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target visi Indonesia 2045. Yakni, Indonesia sebagai negara maju dan sekaligus untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris untuk pemerataan pembangunan sekaligus untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.</p> <p>Dia mengatakan, pembangunan IKN memiliki visi <em>Kota Dunia untuk Semua</em> yang dicerminkan dalam tiga tujuan. Pertama, sebagai kota berkelanjutan yang mengedepankan prinsip pembangunan kota tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh alam.</p> <p>Kedua, Kepala Bappenas menyampaikan bahwa tujuan dari IKN adalah sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. IKN akan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia sekaligus di seluruh Indonesia.</p> <p>&rdquo;Pembangunan IKN akan mendorong transformasi sosial ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif, dan kompetitif,&rdquo; ujar Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.</p> <p>Tujuan IKN ketiga adalah sebagai simbol identitas nasional. IKN akan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD Negara 1945, yang pada akhirnya IKN akan menjadi wujud kontribusi aktif Indonesia bagi dunia.</p> <p>&rdquo;Sebagai ibu kota berbasis hutan yang berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara akan siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,&rdquo; tandas Suharso Monoarfa.</p>

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai revisi UU IKN atau Undang-Undang Ibu Kota Negara krusial untuk dilakukan

Ada Tantangan Baru Belum Terakomodir, Pemerintah Nilai Revisi UU IKN Krusial Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan, urgensi Undang-Undang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus direvisi.</p> <p>Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan UU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jumat (4/8).</p> <p>&rdquo;Walaupun baru setahun kurang (sebagai Wakil Kepala Otorita IKN), saya beranikan diri (menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo) undang-undangnya harus direvisi (yang akhirnya disetujui Presiden). Kemudian (berbagai pihak) mulai berdiskusi, ada beberapa pandangan. <em>Pak, ini tahun politik, bahaya lho, belum setahun undang-undang sudah diubah, berarti kan tidak siap</em>. Emang kenapa? Kita pengalaman enggak bangun ibu kota? Kan enggak ada pengalaman, dan ibu kota yang pindah dari satu pulau ke pulau lain di dunia ini hanya Indonesia, satu-satunya,&rdquo; ujar Dhony seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Lebih lanjut, dia membandingkan perpindahan ibu kota Indonesia yang dilakukan antarpulau dengan negara-negara lain yang satu hamparan tanah. Beberapa contoh yang diberikan ialah ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, Australia dari Melbourne ke Canberra, hingga Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.</p> <p>&rdquo;Risiko teknisnya itu tinggi (perpindahan ibu kota ke IKN), enggak bisa kalau kita tidak kemudian diberikan kewenangan, dan tidak bisa kalau kewenangan ini berbenturan terus dengan undang-undang sektoral,&rdquo; ujar Dhony.</p> <p>Berbagai sektor harus dipikirkan dalam menata IKN, kata dia, seperti penempatan bandara yang tidak dibangun di kawasan IKN. Sebab, seiring pembangunan ibu kota, daerah sekitar yaitu Samarinda dan Balikpapan harus pula dibangun.</p> <p>&rdquo;Konsep <em>triangle cities</em>-nya ini harus jadi. Konektivitas antara Balikpapan dengan IKN, dengan Samarinda itu bagaimana? Listrik, kereta api, jalan tol, ini harus terintegrasi semua, dan itu perlu kewenangan, perlu bicara dengan pemda (pemerintah daerah), dan lain sebagainya,&rdquo; papar Dhony.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut yang menjadi ajang konsultasi publik untuk mengubah UU 3/2022, pihaknya terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Hal itu demi perbaikan infrastruktur hukum untuk merevisi aturan terkait IKN.</p> <p>&rdquo;Saya berpesan kita kunci dulu tujuannya ini menjadikan Kalimantan Timur, IKN, Balikpapan dan Samarinda, ini menjadi gerbang baru Indonesia, menjadi surga baru bagi kita semua. Ketika ada hambatan, apa pun, aturan, sikap-sikap kita yang mungkin tidak mengetahui, bertolak (belakang) dengan tujuan bangsa ini, mari kita bicarakan, mari kita bicarakan dan bagaimana kita cari solusinya,&rdquo; tutur Dhony.</p>

Otorita IKN Nusantara mengungkapkan, urgensi Undang-Undang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus direvisi

Otorita IKN Ungkap Alasan UU 3/2022 tentang IKN Harus Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/WhatsApp-Image-2023-06-06-at-161741-3747610063.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa." width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan untuk pembahasan di DPR.</p> <p>Dengan demikian, pembahasan revisi UU IKN sudah rampung di tingkat pemerintah. &rdquo;Saya cuma melaporkan bahwa RUU IKN sudah siap untuk dibahas di DPR,&rdquo; kata Suharso seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Suharso menyampaikan, Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU IKN diserahkan ke DPR pada pekan depan. Meski begitu, dia enggan menyampaikan poin-poin krusial yang disepakati pemerintah dalam revisi tersebut.</p> <p>&rdquo;Belum. Nanti kalau dikeluarkan sekarang salah lagi saya. Presiden punya direktur begini-begini, menterinya yang jalankan dong,&rdquo; ujar Suharso.</p> <p>Dalam kesempatan sebelumnya, Suharso merinci revisi UU IKN salah satunya ditujukan agar Otorita IKN Nusantara menjadi lebih lincah dalam membentuk badan usaha.</p> <p>Dia juga menyebutkan, revisi UU IKN meliputi tiga poin utama. Yakni perihal pertanahan, kewenangan lembaga yang diperbaiki, dan penyempurnaan pendanaan serta pembiayaan.</p> <p>Suharso juga sempat memastikan pembahasan revisi UU IKN akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.</p>

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan ke DPR RI

Menteri PPN Sebut Revisi UU IKN Siap Dibahas di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG20230113141911_copy_800x6001.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang IKN tidak mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> Thomas dalam <em>Forum Konsultasi Publik Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN </em>menegaskan, UU IKN adalah UU yang bersifat khusus atau <em>lex specialis</em>. Dalam bahasa hukum secara lengkap disebut <em>lex specialis derogat legi generalis</em>. Sehingga bila ada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan undang-undang atau peraturan lain mengenai IKN, yang dipakai adalah ketentuan yang termuat dalam UU IKN.<br /> <br /> ”Kalau UU IKN mengacu ke UU 23/2014, maka tidak akan jadi itu IKN,” tutur Thomas seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Pernyataan Thomas antara lain untuk menjawab status seorang kepala otorita IKN dan bagaimana nasib Kecamatan Sepaku dan Semoi. Menurut dia, UU IKN juga perwujudan dari hal yang kerap disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang cara berpikir dan bertindak yang baru.<br /> <br /> ”Jadi status sebagai menteri, misalnya, dan bersama jabatan menteri itu melekat standar layanan yang bisa diterimanya, semangat UU IKN ini tidak begitu. Saya, atau kami pejabat Otorita IKN tetap bekerja walaupun tidak ada ajudan ataupun harus melakukan banyak hal sendiri,” jelas Thomas Umbu Pati.<br /> <br /> ”Jabatan Kepala Otorita IKN diketahui setara dengan jabatan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tambah dia.<br /> <br /> Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, juga muncul sejumlah pertanyaan seperti bagaimana dengan nasib masyarakat asli setempat atau masyarakat adat yang mendiami Sepaku dan Semoi bahkan sebelum ada Republik Indonesia.<br /> <br /> ”Kami sudah berkorban banyak untuk IKN, bahkan sebelum IKN-nya berwujud dan ada,” kata Sofyan yang mewakili masyarakat adat Paser.<br /> <br /> Moderator Forum Sugito menyatakan, semua pendapat dan masukan sudah didengar dan dicatat. Selain penyampaian secara verbal dan langsung di forum tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan ide atau pemikirannya melalui laman <em>ikn.go.id</em>.

UU IKN Tidak Mengacu kepada UU 23/2014 tentang Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG20230113141911_copy_800x6001.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 Tentang IKN tidak mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> Thomas dalam "Forum Konsultasi Publik Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN" di Balikpapan, Senin, menegaskan bahwa UU IKN adalah UU yang bersifat khusus, atau biasa disebut lex specialis. Dalam bahasa hukum secara lengkap disebut lex specialis derogat legi generalis.<br /> <br /> Sehingga bila ada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan undang-undang atau peraturan lainnya mengenai IKN, maka yang dipakai adalah ketentuan yang termuat dalam UU IKN.<br /> <br /> "Kalau UU IKN mengacu ke UU 23/2014, maka tidak akan jadi itu IKN," tutur Thomas menegaskan.<br /> <br /> Pernyataan Thomas antara lain untuk menjawab status seorang kepala otorita IKN, dan bagaimana nantinya nasib Kecamatan Sepaku dan Semoi,<br /> <br /> UU IKN juga perwujudan dari hal yang kerapkali disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang cara berpikir dan bertindak yang baru.<br /> <br /> "Jadi status sebagai menteri, misalnya, dan bersama jabatan menteri itu melekat standar layanan yang bisa diterimanya, maka semangat UU IKN ini tidak begitu. Saya, atau kami pejabat Otorita IKN tetap bekerja walaupun tidak ada ajudan ataupun harus melakukan banyak hal sendiri," jelas Thomas Umbu Pati.<br /> <br /> Jabatan Kepala Otorita IKN diketahui setara dengan jabatan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<br /> <br /> Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, juga muncul sejumlah pertanyaan seperti bagaimana dengan nasib masyarakat asli setempat atau masyarakat adat yang mendiami Sepaku dan Semoi bahkan sebelum ada Republik Indonesia.<br /> <br /> "Kami sudah berkorban banyak untuk IKN, bahkan sebelum IKN-nya berwujud dan ada," kata Sofyan yang mewakili masyarakat adat Paser.<br /> <br /> Moderator Forum, Sugito, pun menegaskan bahwa semua pendapat dan masukan sudah didengar dan dicatat. Selain penyampaian secara verbal dan langsung di forum tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan ide atau pemikirannya melalui laman situs ikn.

Masyarakat Adat Paser: Kami Sudah Berkorban Banyak untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) tampaknya bakal melenggang mulus. Mayoritas fraksi memilih sepakat. Kini dewan tengah menunggu tindak lanjut pembahasan itu dari pemerintah.<br /> <br /> Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menyatakan, saat diusulkan pada pekan lalu, pemerintah belum menyerahkan draf perubahan UU IKN. Sehingga pihaknya tidak mengetahui pasal apa saja yang akan dilakukan revisi.<br /> <br /> Menurut Guspardi, pembahasan revisi UU IKN tidak mungkin dilakukan tahun ini. Sebab, perubahan itu harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. ”Baru bisa dibahas tahun depan,” ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (30/11).<br /> <br /> Politikus PAN itu mengatakan, karena revisi tersebut usulan pemerintah, DPR akan menunggu surat presiden (surpres) untuk melakukan pembahasan. Jika sudah ada surpres, pimpinan DPR akan menggelar rapat badan musyawarah (bamus) untuk menindaklanjuti hal tersebut.<br /> <br /> Legislator asal dapil Sumatera Barat itu menambahkan, pihaknya belum tahu alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditunjuk untuk membahas perubahan UU. ”Apakah akan diserahkan ke baleg atau bentuk pansus,” lanjutnya.<br /> <br /> Di sisi lain, Fraksi PKS DPR tetap menolak usulan revisi UU IKN. Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan, usulan revisi itu menunjukkan bahwa UU IKN cacat, banyak kekurangan, dan tidak sempurna karena dikerjakan secara terburu-buru.<br /> <br /> Pasalnya, UU IKN belum lama disahkan pada awal tahun. Regulasinya juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Tapi sekarang malah mau direvisi. Hal tersebut menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik. ”Ini kan memalukan kita semua,” cetusnya.<br /> <br /> Anggota komisi II itu menambahkan, sejak awal PKS menolak UU IKN. Yang ditolak bukan pemindahan IKN, tapi momentumnya yang tidak tepat. Sebab, Indonesia belum selesai menghadapi pandemi yang dampaknya sangat besar bagi perekonomian negara.

Revisi UU IKN, Dewan Tunggu Draf Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221014_113909_1.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.<br /> <br /> ”Karena itu perubahan UU IKN dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dia menjelaskan ada enam fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sedangkan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak revisi UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 serta Fraksi Partai Nasdem belum mengambil keputusan.<br /> <br /> ”Untuk RUU Pengadaan Barang dan Jasa, tujuh fraksi menerima, satu menolak, dan satu sedang mendalami materi RUU,” ujar Supratman Andi Agtas.<br /> <br /> Supratman mengatakan, fraksi yang menerima RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk Prolegnas 2023 yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Fraksi Partai Demokrat menolak dan Fraksi Partai Nasdem sedang mendalami materi RUU tersebut.<br /> <br /> Dalam Raker tersebut, anggota Baleg DPR Desy Ratnasari mengatakan, revisi UU IKN dibutuhkan untuk terwujudnya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas kerja pemerintah dalam pembangunan IKN. ”Untuk RUU Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting karena banyak temuan yang menjerat pihak-pihak terkait pengadaan barang dan jasa,” ucap Desy.<br /> <br /> Karena itu menurut dia, dibutuhkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel dalam pengadaan barang-jasa. Kehadiran RUU tersebut sebagai payung hukum dan rencana kerja para pemangku kepentingan terkait proses pengadaan barang dan jasa.<br /> <br /> ”Melalui RUU ini dapat dibuat sistem yang tertib, akuntabel, dan transparan agar masyarakat terpercaya pada kehadiran lembaga negara,” ujar Desy.<br /> <br /> Selain itu, Raker Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD tersebut juga menyepakati bahwa revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Baleg DPR Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU IKN

Berita Terkini