<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG-20241126-WA0009-3916521492.jpg" alt="Forum bisnis diikuti BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali. (Humas BPKAD Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Forum bisnis diikuti BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali. (Humas BPKAD Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mulai diberlakukan Januari 2025, dinilai berdampak signifikan para kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur yang berpotensi mengalami penurunan hingga Rp 4,1 triliun pada 2025. Itu karena pemerintah kabupaten/kota menerima opsen pajak kendaraan bermotor lebih besar dari pemerintah provinsi. Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen, dalam sebuah forum bisnis di Denpasar, Bali pada Jumat (22/11). Membahas optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah, forum tersebut dihadiri jajaran BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali.&nbsp; &rdquo;Kami memiliki satu pemikiran, yakni menyusun langkah untuk menyikapi penerapan UU nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Sigit dalam keterangannya, Selasa (26/11). Dengan mengoptimalkan aset milik daerah, lanjut Sigit, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menutupi potensi kekurangan pendapatan daerah Rp 4,1 triliun tersebut. Selain itu, inventarisasi aset milik daerah juga sudah dilakukan BPKAD Jawa Timur. Menyesuaikan kebutuhan bidang bisnis, RTRW, serta ketetapan legalitas. &rdquo;Nilai potensi pemanfaatan aset atau barang milik daerah itu mencapai Rp 58,6 triliun. Kami membuka peluang kerja sama dari pemerintah provinsi maupun pelaku usaha di Bali untuk memanfaatkan peluang tersebut,&rdquo; imbuh Sigit Panoentoen. Sigit mengatakan, telah meluncurkan program Jatim Siap Sewa. BPKAD Jawa timur menyiapkan database yang berada pada laman www.asetjatim.com.

UU HKPD dinilai berdampak signifikan para kondisi fiskal, PAD Jawa Timur berpotensi mengalami penurunan hingga Rp 4,1 triliun pada 2025

Pemberlakuan UU HKPD 2025, Jatim Siapkan Strategi Atasi Potensi Defisit Rp 4,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/1_20240125_002356_0000-829646720.png" alt="Ilustrasi retribusi dan pajak daerah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi retribusi dan pajak daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mulai berlaku pada 2024. Dengan adanya UU HKPD, jumlah retribusi yang berhak dipungut pemerintah kabupaten berkurang dari 32 jenis menjadi 18 jenis. UU HKPD mengamanatkan setiap pemda memungut pajak retribusi sesuai undang-undang tersebut. Karena itu, banyak jenis retribusi di daerah yang harus mengalami penyesuaian tarif. Ada yang turun, ada pula yang naik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merespons kebijakan tersebut. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menuturkan, masifnya pembangunan di pelosok desa hingga kota di Gresik berasal dari dana pajak dan retribusi. Untuk itulah, penyesuaian tersebut harus diterapkan dengan tepat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/IMG-20240123-WA0017-1198436098.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Di antaranya, perubahan signifikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) yang mengacu Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2023, Pemkab Gresik menetapkan tarif PBB-P2 yang baru mengacu pada persentase nilai jual objek pajak (NJOP) berdasar zona wilayah. Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengumumkan perubahan besaran tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik. Keputusan itu mulai berlaku sejak 5 Januari 2024. &rdquo;Perubahan tarif PBJT atas tenaga listrik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga mendorong kesadaran penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/4_20240125_002356_0003-1128025050.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pajak hiburan di Kabupaten Gresik resmi berubah menjadi PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Terjadi penyesuaian secara umum dengan tarif 10 persen. Khusus PBJT atas jasa hiburan pada panti pijat, pijat refleksi, dan mandi uap/spa, pemerintah menetapkan tarif baru 40 persen. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (NPOPTKP BPHTB) ikut mengalami perubahan. Perubahan itu bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi dan menyesuaikan kebijakan pajak daerah dengan kondisi aktual. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/3_20240125_002356_0002-2519808104.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp; Tarif Pajak Parkir Turun Signifikan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pajak parkir di Kabupaten Gresik secara resmi telah berubah menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir. Sebelumnya, tarif pajak parkir di Kabupaten Gresik 25 persen dari total biaya parkir. Namun, dengan implementasi PBJT, tarif tersebut turun signifikan jadi 10 persen. Hal itu meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan pelayanan memarkir kendaraan (parkir valet). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/2_20240125_002356_0001-3378572048.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &rdquo;Penyesuaian tarif itu diharapkan dapat memberikan stimulus positif kepada masyarakat dan pengusaha parkir,&rdquo; ujar Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. (nad/c17/kkn)

Pemkab Gresik sebut banyak jenis retribusi di daerah yang harus mengalami penyesuaian tarif berdasar UU HKPD. Ada yang turun, ada yang naik

Penyesuaian Pajak demi Keadilan dan Keberlanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ibas-dprgoid.jpg" alt="dpr go id" width="100%">
<figcaption>dpr go id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memiliki pengaruh besar pada peningkatan kinerja fiskal pemerintah daerah (pemda).  "Saya berharap UU HKPD ini berpengaruh besar dalam meningkatkan kinerja fiskal pemda," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (6/4).  Hal tersebut ia sampaikan di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.  Lebih lanjut, Ibas menyampaikan beberapa pertanyaan kritis mengenai UU HKPD. Pertama, ia membahas mengenai pola belanja pemda. Selama ini, pemda cenderung mengalami penyerapan tinggi pada semester akhir tahun berjalan atau bahkan tidak digunakan.  "Dengan adanya UU HKPD ini apakah bisa mengakselerasi penyerapan pemda sepanjang tahun selain hanya belanja rutin yang dinilai belum mencukupi? Bagaimana persiapan infrastruktur fiskal daerah? Misal kesiapan fasilitas fisik dan Investasi SDM Pemda dalam menjalankan skema pajak tersebut," ucapnya.  Selanjutnya, Ibas mempertanyakan mengenai bagaimana cara pemerintah daerah melalui UU HKPD dapat mendorong peningkatan penerimaan perpajakan di 2022 demi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, tahun 2023 APBN akan kembali pada rezim defisit 3 persen dari PDB.  "Langkah apa yang diambil Pemda untuk mengantisipasi risiko keluarnya pengusaha besar akibat skema pajak baru berdasarkan UU HKPD?” kata Ibas.  Ibas juga menyampaikan pemikiran kritisnya mengenai seberapa besar dampak kondisi pasar komoditas dunia terhadap kinerja penerimaan pemda tahun ini, terutama untuk daerah kaya penghasil SDA yang merupakan komoditas andalan ekspor.  "Apa saja langkah yang telah disiapkan oleh pemda untuk memanfaatkan dan menstabilkan pendapatan perpajakan di tahun ini?" tuturnya.  Ia juga menyoroti seberapa besar persentase dari penerimaan pemda berdasarkan skema pajak UU HKPD akan dialokasikan untuk menciptakan sovereign wealth fund provinsi atau kabupaten/kota yang akan akan memberikan manfaat lintas generasi di daerah.  "Apa saja pos belanja modal yang akan dilakukan oleh pemda berdasarkan dengan penerimaan skema perpajakan sesuai dengan UU HKPD yang sudah dilaksanakan? Apakah sudah efisien, prioritas, dan produktif?" ucapnya.  Di akhir pemaparan-nya, Ibas juga mengajak untuk tunduk pada aturan yang berlaku termasuk UU. Oleh karena itu, harus ada jalan tengah antara Pusat dan Daerah.  "Kami berharap pemerataan pembangunan ini bisa tercapai hingga pelosok Tanah Air, menuju keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia," tutur Ibas.

Ibas: UU HKPD Harus Bisa Tingkatkan Kinerja Fiskal Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220403150907.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) mendampingi Menhub Budi Karya (kiri) di Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) mendampingi Menhub Budi Karya (kiri) di Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bisa menambah semangat kemandirian fiskal daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Wali Kota Bogor itu juga mengharapkan, agar ada anggaran tersendiri bagi dana kelurahan.  "Kami minta dana kelurahan diatur, melalui DAU yang jumlahnya bisa fleksibel melalui aturan khusus. Sehingga dananya di transfer ke kelurahan-kelurahan," kata Bima Arya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan, peran kelurahan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting. Terlebih, kata Bima, kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat.  "Apeksi telah mengusulkan untuk penambahan dana kelurahan dalam dana transfer daerah sebagai bentuk keadilan dan pemerataan keuangan negara. Namun, hingga Undang-Undang ini ditetapkan Dana Kelurahan tidak masuk dalam bagian dari Dana Transfer Daerah," ucap Bima.  Selain itu, Bima Arya juga mengkritisi UU HKPD yang mengatur anggaran  wajib untuk Belanja Pegawai sebesar maksimal 30 persen, di luar tunjangan guru. Menurut Bima hal itu sangat memberatkan Pemerintah Kota/Kabupaten.  "Sangat memberatkan, jika melihat data justru alokasi belanja pegawai paling besar adalah gaji dan tunjangan tenaga kesehatan serta gaji guru. Dimana jumlah guru dan tenaga kesehatan tersebut sebenarnya belum proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat," papar Bima. "Pembatasan ini dapat menyebabkan Pemerintah Daerah tidak mampu menambah jumlah guru dan tenaga kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat," sambungnya.  Selain itu, anggaran infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari DAU dan DBH akan sangat menyulitkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja urusan pemerintahan lainnya. "Karena saat ini Pemerintah Daerah sudah memiliki kewajiban menganggarkan Belanja Pendidikan minimal 20 persen dan Belanja Kesehatan minimal 10 persen dari APBD," pungkas Bima. (*)

Bima Arya Ingin Anggaran Kelurahan Diatur Dalam Dana Transfer Daerah

UU HKPD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU HKPD

Berita Terkini

Pemberlakuan UU HKPD 2025, Jatim Siapkan Strategi Atasi Potensi Defisit Rp 4,1 Triliun

Penyesuaian Pajak demi Keadilan dan Keberlanjutan

Ibas: UU HKPD Harus Bisa Tingkatkan Kinerja Fiskal Daerah

Bima Arya Ingin Anggaran Kelurahan Diatur Dalam Dana Transfer Daerah

Download Aplikasi JawaPos.com