<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_PEREKAMAN-PASPOR-CALON-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_15102025-10-2184423849.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik untuk calon jamaah haji (CJH) yang masih antri. Di dalam UU haji yang baru, terdapat klausul setoran angsuran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Dampak dari skema ini, jamaah bisa menyicil pelunasan haji sejak sekarang, sehingga saat pelunasan nanti bisa meringankan beban uang yang harus disetor. Adanya skema setoran angsuran Bipih itu tertuang di pasal 49. Bunyinya adalah pembayaran setoran jamaah meliputi setoran awal atau uang muka Bipih. Kemudian setoran angsuran Bipih. Serta setoran pelunasan Bipih. Selama ini CJH hanya membayar uang muka biaya haji sebesar Rp 25 juta per orang. Mereka kemudian wajib membayar selisih Bipih saat dibuka masa pelunasan. Biasanya, nilainya sangat besar. Misalnya pada haji 2025, untuk Embarkasi Surabaya, CJH membayar pelunasan sekitar Rp 35,9 jutaan. Lewat skema yang baru, CJH yang masih antri bisa setor uang angsuran Bipih untuk menambah setoran awal. Jadi saldo mereka semakin besar. Kemudian akan mendapatkan hasil investasi yang besar pula. Untuk dicatat, uang setoran angsuran atau topup Bipih itu statusnya bukan tabungan biasa. Tetapi benar-benar disetor ke rekening Menteri Haji dan Umrah yang selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun CJH yang ingin setor uang angsuran Bipih harus bersabar. Meskipun sudah muncul di UU Haji dan Umrah yang terbaru, namun angsuran belum bisa dilakukan. "Kami masih menunggu peraturan turunan, terkait skema dan teknis angsuran Bipih ini," kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha (28/10). Dia berharap CJH bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Saat ini Kemenhaj fokus menyusun dan membahas besaran biaya haji 2026 bersama DPR dan lembaga terkait. Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sudah disampaikan ke Komisi VIII DPR sebesar Rp 88 jutaan per jamaah. Pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyambut baik adanya skema pembayaran setoran angsuran Bipih tersebut. "Sejak lama saya juga mengusulkan dibuka skema topup tabungan haji seperti ini," katanya. Dadi menjelaskan, dengan adanya setoran angsuran itu, jamaah bisa menghindari resiko keuangan di kemudian hari. Dadi mengatakan, ketika ada CJH yang masih antri sepuluh tahun, kemudian setiap tahun dia setor angsuran Bipih Rp 2 juta, maka terkumpul uang Rp 45 juta. Rinciannya adalah Rp 25 juta dari setoran awal dan Rp 20 juta dari setoran angsuran. Jumlah itu akan lebih besar lagi. Karena setiap CJH yang antri mendapatkan sejenis dividen pengelolaan keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan dana yang besar itu, maka beban biaya pelunasan semakin ringan. Sekaligus bisa mengantisipasi lonjakan biaya haji di masa depan disebabkan inflasi atau kebijakan lain dari Saudi. Dadi lantas berpesan supaya BPKH sosialisasi soal keuangan haji ke jamaah yang masih antri. BPKH diminta membuat aplikasi yang user friendly seperti aplikasi milik perbankan. Lewat aplikasi itu, CJH yang antri bisa mengecek dividen yang diterima. Termasuk bisa jadi kanal pembayaran setoran angsuran Bipih yang praktis.

Calon jamaah haji kini dapat melakukan topup uang muka biaya haji melalui skema angsuran Bipih, meringankan beban pelunasan di masa depan.

UU Haji Terbaru Atur Skema Top Up Biaya Haji, Ringankan Pelunasan saat Keberangkatan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang bergulir di DPR. Di tengah pembahasan revisi itu sejumlah kalangan meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap dipertahankan. Pasalnya, tugas BPKH cukup krusial. Yaitu, mengelola dana haji titipan masyarakat. DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI secara tegas menolak pembubaran BPKH. Wakil Ketua Umum DPP IPHI Anshori menegaskan, IPHI tidak mempersoalkan adanya revisi atau amandemen UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. "Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah," kata Anshori dalam keterangannya Sabtu (8/3) malam. Pendapat itu disampaikan Anshori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu. Anshori menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat. Bukan sekadar kebijakan pemerintah, sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional. Menurut Anshori, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH. Sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. Dia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi. Tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah. Lebih lanjut Anshori mengatakan, IPHI juga mendesak revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jamaah. Di dalam revisi itu, IPHI mengajukan sejumlah usulan strategis. Di antaranya adalah penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan penyelenggaraan haji. Kemudian pembentukan Komite Tetap Haji. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji lebih optimal. "Selain itu menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah," kata dia. Agar sistem keuangan haji lebih terintegrasi dengan perbankan syariah yang berpihak pada jamaah. Juga penyediaan modal tambahan bagi BPKH untuk memperbesar kapasitas investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan jamaah. Masukan lainnya berupa penguatan manajemen risiko keuangan. Termasuk penerapan cadangan risiko (Risk Reserve) dan strategi lindung nilai (Hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi global. Strategi rekapitalisasi dan restrukturisasi investasi guna mencegah kerugian dan menjaga stabilitas dana haji. Zlserta pengaturan kuota haji yang lebih seimbang. Agar peningkatan jumlah jamaah tetap selaras dengan kapasitas finansial BPKH. Keberlanjutan subsidi haji dan efisiensi dana, termasuk penerapan kontrak jangka panjang (multi-year contract) untuk biaya pemondokan, transportasi, dan konsumsi jamaah. "Fleksibilitas dalam layanan haji, termasuk opsi upgrade dari haji reguler ke haji khusus serta pelunasan biaya haji secara angsuran," kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015668778/kepala-bpkh-klaim-revisi-uu-pengelolaan-keuangan-haji-bawa-semangat-transparansi-dan-kepentingan-jamaah">Kepala BPKH Klaim Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Bawa Semangat Transparansi dan Kepentingan Jamaah</a> IPHI juga mengusulkan integrasi layanan digital dalam pengelolaan dana haji agar lebih transparan dan mudah diakses oleh jamaah. "UU ini harus direvisi agar BPKH tidak hanya bertahan. Tetapi semakin kuat dan profesional. Jika ada kekurangan, kita perbaiki, bukan malah membubarkannya," ujar dia. IPHI juga mengingatkan di tengah isu yang berkembang, IPHI dengan tegas menolak segala upaya pembubaran atau penggantian bentuk BPKH. IPHI juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal revisi UU ini agar pengelolaan dana haji tetap berada di jalur yang benar. Tanpa ada intervensi kepentingan politik atau upaya merugikan jamaah haji Indonesia. "Kami tidak akan tinggal diam. Ini amanah besar yang harus kita jaga. Jangan biarkan dana haji kembali ke tangan yang tidak semestinya," terang Anshori. Sementara itu, pembina IPHI Ahmad Gufron mengingatkan bahwa langkah pembubaran BPKH justru bisa menjadi bencana bagi pengelolaan dana haji. "Jika ada kelemahan dalam BPKH, mari kita perbaiki. Tapi membubarkan? Itu seperti membakar lumbung hanya untuk menangkap tikus," kata dia. Ahmad Ghufron berpesan supaya jangan main-main dengan amanah umat. Sri Ratnawati, perwakilan IPHI lainnya mengakui BPKH bukan tanpa kekurangan. Tetapi solusinya bukan dengan membongkar sistem yang sudah ada, apalagi sampai membubarkannya. Menurutnya, keberlanjutan dan transparansi jauh lebih penting dibandingkan pembentukan lembaga baru yang belum tentu lebih baik. Hilmi Setiawan

DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) secara tegas menolak pembubaran BPKH. Dana haji ini milik umat, bukan milik negara.

Tidak Persoalkan Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Tapi IPHI Tolak Pembubaran BPKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/revisi-uu-haji-1633745231.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad&nbsp; Yusuf (tengah) di Jakarta (27/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad&nbsp; Yusuf (tengah) di Jakarta (27/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR sekarang sedang menggodok revisi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di tengah perjalanan, muncul gagasan perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Infrastruktur kelembagaan sudah siap di level provinsi sampai kabupaten dan kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkembangan revisi UU tersebut disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf. Dia mengatakan arahnya ke depan adalah ada otoritas tunggal penyelenggara haji di Indonesia. "Memang ada gagasan yang berkembang akan lebih baik jadi Kementerian Haji," kata Irfan di kantornya pada Kamis (27/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun begitu Irfan menegaskan mereka siap menjalankan tugas, dengan nama lembaga apapun. Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali disampaikan. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan haji. Selain itu Prabowo juga meminta adanya penurunan biaya haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan secara kelembagaan, ketika bernama kementerian jauh lebih luwes dibandingkan badan seperti sekarang ini. "Kalaupun tetap badan haji, kita siap-siap saja," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan mengatakan mereka tahun ini bertugas untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. Karena komando utama masih di Kementerian Agama (Kemenag). Dia menjelaskan di setiap layanan haji 2025, juga ada unsur Badan Penyelenggara Haji. Mulai dari urusan katering, hotel, dan transportasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Irfan mengatakan mereka menjadi pelaksana haji periode 2026 nanti. Secara efektif, mereka juga akan memiliki perwakilan di daerah-daerah. Layanan haji di Kanwil Kemenag tingkat provinsi, nanti akan jadi perwakilan Badan Penyelenggara Haji di level provinsi. Begitupun bagian haji di kantor Kemenag kabupaten atau kota, akan menjadi perwakilan Badan Penyelenggara Haji di tingkat kabupaten dan kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kalaupun nanti jadi kementerian dia berharap nomenklaturnya Kementerian Haji dan Umrah. "Supaya tidak ada anggapan kita sebagai travel haji saja," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya dengan ada nomenklatur umrah, mereka tetap bekerja sepanjang tahun. Sebab umrah tidak ada berhentinya, kecuali saat musim haji. Meskipun begitu Dahnil menegaskan penyelenggaraan haji tidak ada berhentinya. Karena rangkaian persiapannya berjalan sepanjang tahun juga.</div>

Dia menjelaskan secara kelembagaan, ketika bernama kementerian jauh lebih luwes dibandingkan badan seperti sekarang ini.

Di Tengah Revisi UU Haji, Mencuat Wacana Badan Penyelenggara Haji Ditingkatkan jadi Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/4DD80EDD-FC00-4643-8C25-0A8534E64423-970423754.jpeg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski kualitas penyelenggaraan layanan ibadah haji oleh pemerintah terus mengalami perbaikan, masih ada sejumlah catatan penting yang butuh pembenahan. Di antaranya soal birokrasi yang masih rumit serta pelayanan yang belum optimal akibat regulasi yang masih berlaku saat ini. Karena itu, sudah saatnya UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji direvisi. Selain itu, penyediaan layanan haji juga sudah waktunya ditangani dalam satu kementerian atau badan khusus. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi. Ada sejumlah alasan yang membuat wacana ini perlu diseriusi. Salah satunya adalah hingga kini penyelenggaraan haji masih terfragmentasi di berbagai lembaga. &rdquo;Mulai dari Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes),&rdquo; katanya. Hal ini, kata Fahrur, menyebabkan birokrasi menjadi lebih rumit serta pengambilan keputusan lebih lambat. Efeknya, pelayanan kepada jamaah kurang maksimal. &rdquo;Dengan menyatukan semua aspek ini dalam satu Kementerian/Badan Haji dan Umroh, seluruh proses penyelenggaraan haji dapat dijalankan lebih terkoordinasi,&rdquo; katanya. Selain itu, menjadikan kementerian lain sebagai regulator dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai operator murni berpotensi menciptakan dualisme kewenangan serta memperpanjang birokrasi. &rdquo;Dalam konteks administrasi publik yang efisien, regulasi dan operasional sebaiknya dikelola dalam satu entitas yang memiliki kendali penuh,&rdquo; katanya. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah merevisi UU 8/2019. Selain untuk membuat birokrasi layanan haji lebih efektif, hal ini juga penting untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Arab Saudi serta perkembangan teknologi dalam pengelolaan haji. Sebab, UU 8/2019 belum cukup adaptif terhadap sistem digitalisasi layanan haji yang diterapkan Arab Saudi, seperti platform Nusuk dan e-Hajj. Tanpa perubahan regulasi yang mendukung, Indonesia akan terus mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan global. &rdquo;Yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas layanan bagi jamaah,&rdquo; kata pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bululawang, Malang, itu. Revisi UU ini harus menempatkan penyelenggaraan haji dalam kerangka yang lebih profesional, efisien, dan berbasis pada realitas kebijakan internasional yang terus berkembang. &rdquo;Dan, sekali lagi, integrasi seluruh aspek penyelenggaraan haji ke dalam satu lembaga khusus, yakni Kementerian/Badan Haji dan Umroh, adalah langkah yang paling rasional dan strategis,&rdquo; katanya.

Kualitas penyelenggaraan layanan ibadah haji oleh pemerintah terus mengalami perbaikan, masih ada sejumlah catatan penting.

Ketua PBNU Usul Revisi UU Penyelenggaraan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu5.jpg" alt="Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melihat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), yang perlu disesuaikan dengan konteks perhajian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, DPR akan mempertimbangkan mengajukan revisi undang-undang.  "Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah akan segera merumuskan pasal pasal yang dianggap tidak relevan lagi terhadap kondisi perhajian di era baru. Komisi VIII DPR RI berencana menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membahas dan menyampaikan pandangan terhadap situasi yang terjadi," kata Marwan, Jumat (4/11).  Menurut Marwah, Komisi VIII DPR telah mengusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) terkait rencana revisi. Tidak semua pasal yang akan direvisi, hanya beberapa pasal yang terkait dengan biaya dan penyelenggaraan Ibadah Haji yang sangat relevan dan perlu mengantispasi perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi.  "Ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini atau bersifat fleksible, serta memilki payung hukum yang jelas bila ada perubahan mendadak," jelas Marwan.  Langkah antisipasi tersebut, kata Marwan, juga dalam rangka mendukung kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai penerima mandat pengelolaan keuangan haji. Tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi secara mendadak menerbitkan kebijakan menaikkan biaya pelayanan Masyair Haji 2022 dalam jumlah yang sangat signifikan.  "Apabila terjadi lagi hal demikian dan kita tidak mampu bersama-sama memecahkan solusinya, keuangan haji bisa saja kolaps,” ujar Marwan.  "Tentu kami berharap dengan revisi Undang Undang Haji kedepannya, pelaksanaan haji lebih baik lagi dan dapat mengantisipasi bila ada kenaikan yang cukup signifikan," sambungnya.  Komisi VIII DPR selaku mitra pemerintah juga mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama beserta Stakeholder lainnya, yang sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19. Animo masyarakat sangat luar biasa setelah dua tahun tertunda.  Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Abdullah mengatakan, hasil Rakernas Ditjen PHU di Batam, telah mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan demi terwujud pelayanan haji yang baik di era baru.  "Kita berkomitmen ingin memperkuat aspek-aspek regulasinya, demi terwujudnya kepuasan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia," tandas Abdullah.

Banyak Pasal yang Dianggap Tidak Sesuai Lagi, UU Haji Akan Direvisi

UU Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Haji

Berita Terkini

UU Haji Terbaru Atur Skema Top Up Biaya Haji, Ringankan Pelunasan saat Keberangkatan

Tidak Persoalkan Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Tapi IPHI Tolak Pembubaran BPKH

Di Tengah Revisi UU Haji, Mencuat Wacana Badan Penyelenggara Haji Ditingkatkan jadi Kementerian

Ketua PBNU Usul Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Banyak Pasal yang Dianggap Tidak Sesuai Lagi, UU Haji Akan Direvisi

Download Aplikasi JawaPos.com