<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1820579309305114862" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-3JPG-2135147780.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820579309305114862-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar narasi yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan masa jabatan perpanjangan kepala desa. Narasi itu menampilkan sebuah gambar dengan tulisan bahwa ribuan kepala desa menyesal dan kecewa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa," tulis narasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hal yang sebenarnya. MK menolak permohonan uji materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sidang Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 itu digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan itu diajukan oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Suhartoyo membacakan amar putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan tidak dapat diterima lantaran dianggap telah kehilangan objek. Sebab norma yang sama telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait pasal tersebut. Dengan begitu, maka objek permohonan dalam perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 diucapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya menyatakan, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek," ucap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015498097/mk-akan-mulai-gelar-314-perkara-sengketa-pilkada-besok-komisi-ii-dpr-ingatkan-tak-ada-konflik-kepentingan">MK Akan Mulai Gelar 314 Perkara Sengketa Pilkada Besok, Komisi II DPR Ingatkan Tak Ada Konflik Kepentingan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan, meskipun permohonan para Pemohon kehilangan objek, namun secara faktual masih menyisakan masalah konkret berkenaan dengan pengisian jabatan kepala desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mahkamah menegaskan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini penting demi terpenuhinya kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal tersebut penting dilakukan demi kondusifitas masyarakat desa sera kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan desa,&rdquo; pungkas Enny.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK menolak permohonan uji materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6.

MK Tak Batalkan Masa Jabatan Perpanjangan Kepala Desa, tapi Uji Materi yang Diajukan Kehilangan Objek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/jokowiiiiiiiii-43001999.jpeg" alt="Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik di RI, Soroti Nilai Tambah Bagi Indonesia. (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kepala negara resmi menetapkan, masa jabatan&nbsp;kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa itu diteken Presiden Jokowi, pada Kamis 25 April 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 39 ayat 1 menjelaskan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara dalam Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Sehingga, total masa jabatan maksimal selama 16 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan," demikian bunyi Pasal 39 ayat 1 UU 3/2024, Kamis (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 118 dijelaskan, pada saat UU ini berlaku, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum UU ini berlaku masih bisa mencalonkan diri satu periode lagi. Namun, kepala desa maupun anggota badan permusyawaratan desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya, sebelum kembali mencalonkan diri satu periode lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU," bunyi Pasal 118 huruf c.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih dalam pasal 118, kades dan perangkat desa yang habis masa jabatannya pada awal tahun 2024, dapat diperpanjang sesuai dengan UU Desa yang baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini," demikian bunyi pasal 118 huruf e.</div>

Kabar gembira untuk para kades, Jokowi resmi menetapkan, masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

Jokowi Resmi Teken UU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA0011.jpg" alt="Aksi unjuk rasa kepala desa di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (17/1)." width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa kepala desa di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (17/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat paripurna, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 26 angka perubahan dalam revisi tersebut. Salah satu perubahannya, yakni terkait masa jabatan kepada desa (kades) menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sembilan fraksi menyetujui secara bulat agar revisi UU Desa bisa dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang," kata Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk menyetujui revisi UU Desa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang? Setuju ya?," tanya puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para peserta anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri, Senin (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi UU Desa adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR," tegas pria yang karib disapa Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil kesepakatan itu secara resmi disetujui oleh seluruh 9 Fraksi pada Pembahasan Tingkat 1. Selanjutnya, hasil Panja Pembahasan Tingkat 1 akan diserahkan ke Rapat Paripurna DPR RI.</div>

Salah satu perubahannya, yakni terkait masa jabatan kepada desa (kades) menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

DPR Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades jadi 8 Tahun untuk 2 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-14-at-195110-2227119547.jpeg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima 21 organisasi perangkat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, perangkat desa menyepakati untuk saling menghargai pembahasan revisi Undang-Undang Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014126265/jalani-latihan-keras-dengan-bantuan-perangkat-pintar-kelvin-kiptum-siap-songsong-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024">Jalani Latihan Keras dengan Bantuan Perangkat Pintar, Kelvin Kiptum Siap Songsong Medali Emas di Olimpiade Paris 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Baleg dengan pemerintah, sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan meminta, para perangkat desa memahami mekanis pembahasan tersebut. Ia menekankan, jika pembahasan UU Desa selesai, akan segera disahkan untuk bisa diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014126161/ketahui-penyebab-kanker-pita-suara-dan-cara-pencegahannya">Ketahui Penyebab Kanker Pita Suara dan Cara Pencegahannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati bahwa mekanisme ini penting untuk segara dan sama-sama dilakukan. Sehingga kalau nanti kemudian sudah selesai pembahasan revisi undang-undang desa ini, memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan," papar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, revisi UU Desa tidak akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena memuat seluruh aspirasi perangkat desa. Sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan desa dan bagi masyarakat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014126256/banyak-yang-lolos-kurasi-umkm-kota-madiun-siap-dijual-di-bandara-dhoho-kediri-intip-daftar-produknya">Banyak yang Lolos Kurasi, UMKM Kota Madiun Siap Dijual di Bandara Dhoho Kediri, Intip Daftar Produknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aspirasi mereka nanti tentu saja akan kami terima dalam pembahasan-pembahasan untuk menerima aspirasi-aspirasi sebelum kemudian Revisi Undang-Undang Desa itu diputuskan dalam waktu yang akan datang," pungkas Puan.</div>

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima 21 organisasi perangkat desa.

DPR Pastikan Revisi UU Desa Akomodir Seluruh Aspirasi Kebutuhan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kades-jabatan.jpg" alt="POLEMIK: Ribuan Kades dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi damai di gedung DPR untuk menuntut perpanjangan masa jabatan sembilan tahun pada pekan lalu (17/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>POLEMIK: Ribuan Kades dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi damai di gedung DPR untuk menuntut perpanjangan masa jabatan sembilan tahun pada pekan lalu (17/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa segera dibahas di DPR. Hal ini pun disambut gembira para kepala desa yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu (KIB).</p> <p>Ketua Sekretariat Nasionali Kades Indonesia Bersatu Pandoyo menyatakan, setelah melakukan diskusi dan lobi, pihaknya mendapatkan kepastian Surat Presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah mengenai Rancangan Revisi UU Desa sudah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Surpres dan DIM itu kemudian didelegasikan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk dibahas lebih lanjut dengan pihak Pemerintah.</p> <p>"Dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pemilu, maka Kepala Desa Indonesia Bersatu tidak akan turun ke jalan," ujar Pandoyo dalam keterangan terulisnya kepada JawaPos.com, Senin (4/12).</p> <p>Pandoyo juga menuturkan, Kepala Desa Indonesia Bersatu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR, Bamus DPR, Baleg DPR, Ketua-ketua Fraksi di DPR, dan seluruh anggota DPR atas tindak lanjut revisi UU Desa ini.</p> <p>"Terima kasih telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap perjuangan seluruh Kepala Desa se-Indonesia sehingga Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa segera ditindaklanjuti," pungkasnya.</p>

"Dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pemilu, maka Kepala Desa Indonesia Bersatu tidak akan turun ke jalan," ujar Pandoyo

Kades Indonesia Bersatu Tahan untuk Turun ke Jalan Jika Rancangan UU Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/WhatsApp-Image-2023-11-23-at-105202-1511850464.jpeg" alt="Kongres Desa digelar di Gedung Ganesa, Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Rabu (22/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kongres Desa digelar di Gedung Ganesa, Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Rabu (22/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com&nbsp;- Ribuan aktivis, penggiat, penggerak ekonomi desa, kepala desa, perangkat desa, hingga mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Kebumen, Banjarnegara, Merauke, hingga Sumba Tengah mengikuti Kongres Desa bertema Transformasi Desa: Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045. Kongres ini digelar di Gedung Ganesa, Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY), Rabu (22/11).</p> <p>Kongres Desa ini diselenggarakan sebelas lembaga yang selama ini memiliki perhatian pada desa. Kegiatan itu diisi dengan orasi dan paparan materi yang berisi catatan kritis pelaksanaan UU Desa sampai sejauh ini dari pegiat desa dan masyarakat desa.</p> <p>Di antaranya, Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Wargiyati, pencetus lahirnya Undang-Undang Desa Sutoro Eko, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima, Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam, dan aktivis lainnya.</p> <p>Sutoro Eko menyatakan ada desa yang maju secara ekonomi dan yang tidak. Hal tersebut kurang memperoleh perhatian pada kontestasi politik pemilihan presiden ini.</p> <p>"Kami berharap ada aspirasi dan inspirasi dari berbagai pihak di desa, termasuk pelaku usaha para kepala desa yang selama ini pengin memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya.</p> <p>Sutoro ingin permasalahan itu menjadi perhatian publik dan menjadi isu publik, apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Intinya, pertama mengangkat masalah ini, kedua memperoleh perhatian publik. Ketiga menjadi isu publik para calon presiden," ucapnya.</p> <p>Selain itu, Sutoro menegaskan pentingnya kembali pada mandat UU Desa. Menurut dia, pemerintah yang terbentuk melalui pemilu harus memberikan ruang yang lebih luas kepada desa, memberikan kepercayaan untuk berwenang mengelola keuangan yang dimiliki dan memaksimalkan pengelolaan aset desa untuk kemakmuran rakyat.</p> <p>Dengan adanya kongres ini, Sutoro berharap desa-desa di Indonesia lebih berdaulat, mandiri, dan berdikari. "Artinya, desa tidak menjadi beban bagi negara tetapi justru menjadi kekuatan. Dengan memanfaatkan potensi kekuatan di desa masing-masing," ucapnya.</p> <p>Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menanggapi beberapa masalah yang selama ini dialami desa sehingga pelaksanaan UU Desa tidak maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Menurut Aria, kedaulatan desa dikembalikan seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibutuhkan kebijakan penataan dan pengaturan desa yang lebih baik.</p> <p>"Pemanfaatan penganggaran desa tak harus diatur secara detail, tetapi arahnya penting. Badan perwakilan desa membentuk program-program yang sesuai dengan desa. Penggunaannya lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Aria, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan transformasi struktur ekonomi yang melibatkan aspek pengetahuan, inovasi, produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.</p> <p>"Undang-Undang sekarang ini harus memberikan kemampuan kepada kepala desa menavigasi lebih luwes. Badan usaha milik desa juga harus segera dibentuk undang-undang. Karena desa harus bernavigasi dan berkolaborasi dengan bisnis modern," katanya.</p> <p>Aria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa. "Kongres desa ini harus merumuskan 10 tahun ke depan menjadi desa yang maju," katanya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Desa Syarief Aryfaid menyampaikan di tengah hajatan pemilu, nampak sekali bahwa isu desa tidak mendapat ruang yang memadai untuk diperbincangkan. Kongres Desa ini diselenggarakan untuk mengangkat diskursus desa ke ranah nasional.</p> <p>"Dalam forum ini diharapkan peserta yang hadir bisa mengungkapkan problematika pembangunan desa agar nanti bisa dirumuskan secara bersama peta jalan pembangunan Indonesia ke depan," katanya.</p>

Kegiatan itu diisi dengan orasi dan paparan materi yang berisi catatan kritis pelaksanaan UU Desa dari pegiat dan masyarakat.

Kongres Desa Dorong Masyarakat Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045 di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/desa-makmur-3154552351.jpg" alt="BAHAS REGULASI: Ganjar Pranowo menghadiri rakernas Perkumpulan Aparatar Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (26/9)." width="100%">
<figcaption>BAHAS REGULASI: Ganjar Pranowo menghadiri rakernas Perkumpulan Aparatar Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dana desa yang dialokasikan pemerintah Rp 70 triliun per tahun tidak boleh digunakan secara sia-sia. Karena itu, revisi terbatas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa harus tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan desa.</p> <p>Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Ganjar Pranowo saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Papdesi di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).</p> <p>&rdquo;Satu, dalam revisi kita orientasinya harus kesejahteraan desa. Dua, sudah ada banyak sekali inovasi desa kalau belum masuk undang-undang silakan, soal masa jabatan silakan, komunikasikan dengan cara yang mereka akan lakukan,&rdquo; ujar Ganjar Pranowo.</p> <p>Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, dana desa yang sangat besar tersebut harus dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa. &rdquo;Saya harap inovasinya harus tetap berjalan, rakyatnya mendapat manfaat, dan yang terakhir jangan ada korupsi,&rdquo; ungkap Ganjar.</p> <p>Ganjar juga meminta agar para kepala desa membuat posko pendampingan guna merumuskan hal-hal yang penting untuk diakomodasi dalam Undang-Undang Desa. Dia pun mendorong agar para kepala desa berkerja sama dengan aparat penegak hukum. &rdquo;Saya pengin teknisnya ada tim dari Papdesi yang menyiapkan diri, punya catatannya, punya pengalamannya, tahu caranya, buat posko. Posko pendampingan untuk menyelesaikan Undang-Undang Desa ini,&rdquo; lanjut Ganjar.</p> <p>Posko itu nanti dijadikan tempat berkumpul dan berdiskusi terkait hal-hal yang penting untuk diakomodasi dalam UU Desa. Termasuk membahas kebijakan pemerintah maupun DPR apabila ada kebijakan terkait desa maupun tentang usulan revisi UU Desa.</p> <p>Dia juga berharap agar kepala desa siap menyampaikan usulannya ketika ada rapat-rapat dengan pemerintah maupun DPR. Menurut Ganjar, posko itu terbukti efektif dan berhasil ketika dulu masa-masa perjuangan dalam pengesahaan UU Desa.</p> <p>Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menilai pentingnya kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola anggaran desa dengan maksimal. Hal itu juga mendorong inovasi dari setiap desa di Indonesia. &rdquo;Kalau desa sudah dikasih regulasinya, sudah dikasih anggarannya, kasih kepercayaannya ke kepala desa,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Mantan anggota DPR RI itu menambahkan bahwa memang sudah saatnya desa mempercepat pembangunan. &rdquo;Sumber daya yang ada, tata kelola, regulasi menjadi modal ke depan. Tinggal didorong saja, istilahnya gaspol. Tapi, saya titip makmurkan desa dan warganya. Jangan korupsi,&rdquo; pesannya. <strong>(als/c6/wir)</strong></p>

Dana desa yang dialokasikan pemerintah Rp 70 triliun per tahun tidak boleh digunakan secara sia-sia. Karena itu, revisi terbatas Undang-Unda

Ganjar: Makmurkan Desa, Jangan Korupsi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/IMG-20230924-WA0002-19824708.jpg" alt="Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berdiskusi dengan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang tergabung dalam perwakilan BEM Nusantara di Universitas Dr Soetomo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berdiskusi dengan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang tergabung dalam perwakilan BEM Nusantara di Universitas Dr Soetomo Surabaya.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Ganjar Pranowo meminta agar para kepala desa membuat sebuah posko pendampingan untuk merumuskan hal-hal yang penting diakomodir dalam Undang-Undang tentang Desa. Dia pun mendorong agar para kepala desa berkerjasama dengan aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dikemukakan Ganjar saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) DPP PAPDESI ke-2 dengan tema 'Mendorong Pemerintah Segera Mengesahkan Revisi Terbatas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pengen teknisnya ada tim dari PAPDESI yang menyiapkan diri, punya catatannya, punya pengalamannya, tahu caranya, buat posko. Posko pendampingan untuk menyelesaikan UU ini," kata Ganjar di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menjelaskan, posko itu nantinya dijadikan tempat berkumpul untuk berdiskusi terkait hal-hal yang penting diakomodir dalam UU tentang Desa. Termasuk membahas kebijakan pemerintah maupun DPR apabila ada kebijakan terkait desa maupun tentang usulan revisi UU tentang Desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, agar kepala desa siap menyampaikan usulannya ketika ada rapat-rapat dengan pemerintah maupun DPR. Menurut Ganjar, posko ini terbukti efektif dan berhasil ketika dulu masa-masa perjuangan dalam pengesahaan UU tentang Desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi dulu waktu saya membahas UU tentang Desa, saya minta buat posko, tiga tim, shift. Saya kabari rapatnya di mana, maka hadir terus setiap rapat, dan terjadilah komunukasi, maka alhamdulillah lancar," ungkap Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013022077/ganjar-minta-revisi-uu-desa-berorientasi-untuk-kesejahteraan-warga-pedesaan">Ganjar Minta Revisi UU Desa Berorientasi untuk Kesejahteraan Warga Pedesaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kerjasama dengan aparat penegak hukum, Ganjar juga sangat mendukung hal tersebut. Menurutnya, kerjasama ini akan membuat tenang para kepala desa ketika membuat kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya ada ide-ide bagus, peningkatan kapasitas, kerjasama dengan penegak hukum, training, itu semua menurut saya merupakan bagian penting agar tidak terjadi korupsi. Dan pengelolaanya betul-betul dengan tata kelola yang baik, goverment di tingkat desa, itu penting," jelas Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini menilai, pentingnya kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola anggaran desa dengan maksimal. Hal itu juga mendorong inovasi dari setiap desa di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau desa sudah dikasih perangkat regulasinya, sudah dikasih anggarannya, kasih kepercayaannya ke kepala desa. Inovasi di desa itu bagus banget," pungkas Ganjar.</div>

Saya pengen teknisnya ada tim dari PAPDESI yang menyiapkan diri, punya catatannya, punya pengalamannya, tahu caranya, buat posko.

UU Desa Akan Direvisi, Ganjar Dorong PAPDESI Buat Posko Pendampingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rapat-paripurna-RKUHP-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi usul inisiatif lembaga legislatif. Sehingga, DPR RI akan mulai membahas revisi UU Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang dewan yang terhormat dengan demikian sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing, kini tiba menanyakan kepada sidang dewan apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/011765717/7-daerah-yang-memiliki-titik-nol-kilometer-selain-sabang-merauke-ada-surabaya-dan-denpasar">7 Daerah Yang Memiliki Titik Nol Kilometer, Selain Sabang-Merauke ada Surabaya dan Denpasar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Poin krusial yang disetujui itu terkait masa jabatan kepala desa dari 6 jadi 9 tahun. Serta penambahan dana desa 20 persen atau sekitar Rp 2 miliar dari transfer daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas sebwlumnya menyampaikan, penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perekembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI,&rdquo; ucap Andi di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (3/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan itu,&nbsp; Supratman&nbsp; menyampaikan hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyisipan satu pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011765684/miliki-potensi-ekonomi-besar-wali-kota-eri-cahyadi-bentuk-bank-sampah-tingkat-surabaya">Miliki Potensi Ekonomi Besar, Wali Kota Eri Cahyadi Bentuk Bank Sampah Tingkat Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Penyisipan 1 pasal diantara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ungkap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baleg DPR RI juga menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sehingga, setiap desa bakal menerima transfer daerah kurang lebih Rp 2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011765646/profil-anupam-tripathi-aktor-yang-disorot-usai-perankan-pangeran-samir-di-king-the-land">Profil Anupam Tripathi, Aktor yang Disorot Usai Perankan Pangeran Samir di King The Land</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disepakati dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin, 3 Juli 2023. Komposisinya, empat dari sembilan fraksi di Baleg DPR menyetujui usulan kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sedangkan tiga fraksi awalnya tidak setuju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, besaran 20 persen ini dilemparkan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panja Baleg. Alasannya, dengan asumsi Rp1 miliar per desa, maka Terdapat total Rp70 triliun dana yang ditransfer ke desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dinaikkan menjadi 15 persen maka kenaikannya Rp 100-300 juta per desa. Karena itu, Andi mengusulkan menjadi 20 persen agar per desa bisa mendapatkan Rp 2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari usulan itu, empat fraksi menyetujuinya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PAN, meminta agar persentasenya disesuaikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan Fraksi PKB tetap ingin setiap desa dapat minimal Rp 5 miliar atau naik 30 persen, dan Fraksi Partai Nasdem tidak hadir.</div>

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rapat Paripurna Parlemen Setujui Revisi UU Desa Jadi Inisiatif DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/budiman-robertus-bukan-orang-berbahaya_m_.jpg" alt="Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menyayangkan insiden penangkapan eks aktivis 98, Robertus Robet." width="100%">
<figcaption>Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko menyayangkan insiden penangkapan eks aktivis 98, Robertus Robet.</figcaption>
</figure><p dir="ltr"><b>JawaPos.com</b> - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menyampaikan, Undang-Undang Desa sangat berperan penting bagi kemajuan desa di Indonesia saat ini. Ia menyebut, desa merupakan bagian yang sangat penting bagi Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19.</p><br /> <p dir="ltr">"Menurut saya, UU Desa seperti mengutip ucapan Pak Luhut Binsar Pandjaitan adalah UU yang memungkinkan kita, Indonesia bertahan. Indonesia bertahan dari pandemi salah satunya karena UU Desa," kata Budiman pada acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3).</p><br /> <p dir="ltr">Budiman menuturkan, UU Desa yang di dalamnya mengatur soal alokasi dana dari pusat, diharapkan bukan hanya ditujukan untuk membangun infrastruktur. Ke depan diharapkan anggaran untuk desa juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia, hingga kebudayaan di desa.</p><br /> <p dir="ltr">Budiman juga mendorong 10 persen APBN dialokasikan untuk desa. Bahkan, sejalan dengan Apedesi agar 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa.</p><br /> <p dir="ltr">Ia juga mengajak semua pihak untuk menjalankan arahan yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya nilai gotong royong dalam membangun desa.</p><br /> <p dir="ltr">"Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Mega bahwa gotong royong adalah kunci untuk membangun dan memajukan desa," ujar politisi PDI Perjuangan ini.</p><br /> <p dir="ltr">Budiman juga mengucapkan terima kasih atas diberikannya pernghargaan sebagai salah satu tokoh pejuang UU Desa. "Saya merasa terhormat atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya. Saya percaya bahwa kemajuan desa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar Budiman.</p><br /> <p dir="ltr">Selain Budiman, sejumlah tokoh yang hadir juga mendapat penghargaan dari Apdesi seperti Megawati sebagai tokoh penggerak gotong royong desa. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku tokoh nasional penggerak kemandirian desa.<br /> Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai tokoh nasional penggerak tata kelola pemerintahan desa, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur peduli kesejahteraan aparatur desa. <b>(*)</b></p>

Politisi PDIP Sebut UU Desa Berperan untuk Kemajuan Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu desa

Berita Terkini