<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/NIKITA-MIRZANI_IMAM-HUSEIN.jpg" alt="Nikita Mirzani usai menjalani sidang di PN Jakarta Pusat.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani usai menjalani sidang di PN Jakarta Pusat.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikita Mirzani girang usai membaca pemberitaan media online yang menyatakan bahwa seterunya Dito Mahendra yang sempat melaporkannya ke Polresta Serang Kota diproses secara hukum usai ditemukan 15 senjata api dan 9 diantaranya dipastikan ilegal. Bukan hanya senjata api, dari kediaman Dito Mahendra juga ditemukan amunisi.  Dalam artikel yang sempat diunggah Nikita Mirzani di akun Instagram pribadinya itu, dinyatakan bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menerapkan Undang-Undang Darurat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra.  Bareskrim Polri menduga Ditoahendra telah melanggar Pasal 1 Ayat ke-1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Yang ancaman hukumannya bisa berupa hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara.  Nikita Mirzani menganggap pernyataan kepolisian terkait senjata api ilegal Dito Mahendra sebagai kado indah untuknya. Ibu tiga anak tersebut sangat tidak terima sempat menghuni tahanan akibat laporan Dito Mahendra.  "Bulan Ramadan ini bulan penuh nikmat dan berkah. Sedikit cerita waktu gue ada di Serang kelas 2 B selama 2 bulan. Ada di 1 malam gue benar-benar gak bisa tidur karena mikirin anak gue. Akhirnya gue melek sampai adzan Subuh," tulis Nikita Mirzani di Instagram pribadinya.  "Di saat salat subuh gue cuma berdoa yang sangat singkat, ya Tuhan kalau memang saya bersalah salah kan lah. Tapi kalau saya tidak bersalah tunjukkan orang yang sudah medzalimi saya dengan hukuman yang lebih berat dengan yang mereka lakukan ke saya," imbuhnya.  Dengan Dito Mahendra kini terjerat kasus senjata api ilegal, Nikita Mirzani merasa doanya saat beradandi dalam tahanan dikabulkan Tuhan hanya selang sekitar 5 bulan dari kasus yang menimpanya.  "Pengorbanan gue 2 bulan nggak sia-sia. Gue di bui 2 bulan Allah balas si Dito penipu dengan hukuman penjara mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara," lanjut Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani Girang Dito Mahendra Dijerat UU Darurat Kasus Senpi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220521_181817.jpg" alt="Kasatreskrim Polres Bantul AKP Archye Nevada menunjukkan video kelompok remaja dengan motor membawa sajam yang viral di medsos di Mapolres Bantul, Sabtu (21/5) Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polres Bantul AKP Archye Nevada menunjukkan video kelompok remaja dengan motor membawa sajam yang viral di medsos di Mapolres Bantul, Sabtu (21/5) Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Bantul, D.I. Jogjakarta, mengenakan pasal UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap remaja yang kebut-kebutan menggunakan motor dan membawa senjata tajam (sajam) dan alat pemukul. Kejadian itu direkam dan aksi mereka viral itu di media sosial.  ”Dapat kita jelaskan terkait pasal yang dikenakan, yaitu pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Archye Nevada seperti diansir dari Antara di Mapolres Bantul.  Polisi telah mengamankan 17 remaja yang merupakan rombongan dalam rekaman video yang viral tersebut usai Reskrim Polres Bantul melakukan penyelidikan pada Jumat (20/5) sore. Kejadian itu diketahui terjadi pada Kamis (19/5) sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Samas, Bambanglipuro, Bantul.  Dari 17 remaja tersebut, dua orang di antaranya telah ditetapkan tersangka karena membawa senjata tajam dan alat pemukul berupa sabuk yang ujungnya diikat dengan gir motor. Keduanya masih di bawah usia 17 tahun.  ”Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami tetap menindaklanjuti terkait kejadian tersebut, walaupun tersangka masih di bawah umur. Kita tetap tindak lanjuti proses hukumnya, tidak serta merta selesai begitu saja,” papar Archye Nevada.  Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan, kelompok remaja yang berasal dari sekolah menengah atas (SMA) di Kretek Bantul tersebut hendak menyerang pelajar SMA di wilayah Bambanglipuro. Sebab, ingin membalas dendam setelah sebelumnya sekolah mereka didatangi anak SMA di Bambanglipuro.  ”Hasil pemeriksaan, SMA di Kretek tidak terima karena saat anak SMA di Bambanglipuro lewat di depan sekolah membleyer-bleyer motor dan itu dianggap menantang sehingga anak SMA di Kretek berinisiatif untuk membalas menyerang balik sekolah di Bambanglipuro,” terang Archye Nevada.  Namun demikian, kata dia, saat aksi kelompok remaja mendatangi sekolah di Bambanglipuro ternyata sekolah kosong karena sudah sore sehingga tidak terjadi bentrokan antarpelajar.

Polisi Kenakan Pasal UU Darurat Remaja Bawa Sajam Viral di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/justin_trudeau-Toronto-Star.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyatakan akan menerapkan kekuasaan darurat yang jarang digunakan untuk menindak rangkaian unjuk rasa yang telah menyebabkan penyeberangan menuju Amerika Serikat terputus. Selain itu, melumpuhkan beberapa kawasan di ibu kota negara, Ottawa.  "Aksi-aksi blokade ini merugikan ekonomi kita dan membahayakan keselamatan masyarakat," kata Trudeau saat konferensi pers, Senin (14/2).  "Kita tidak bisa dan tidak akan membiarkan aksi-aksi ilegal dan berbahaya terus berlangsung," katanya menegaskan.  Undang-undang Darurat 1988, yang akan digunakan Trudeau, memungkinkan pemerintah federal membatalkan kebijakan pemerintah provinsi. Dengan UU itu, pemerintah federal juga berwenang menerapkan langkah-langkah khusus untuk sementara waktu guna memastikan keamanan dalam keadaan terkendali selama masa darurat nasional.  Untuk dapat diterapkan, tindakan darurat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Parlemen Kanada dalam tujuh hari. Parlemen memiliki wewenang untuk mencabut langkah tersebut.  Sebelumnya pada Senin (15/2), para pemimpin empat provinsi - Alberta, Quebec, Manitoba, dan Saskatchewan - menyatakan menentang rencana pemberlakuan UU tersebut, yang menurut mereka tidak diperlukan.  Makin banyak kalangan yang menunjukkan rasa frustrasi atas demonstrasi yang terus berlangsung di kota perbatasan di Kanada, yaitu Windsor, Ontario, dan Ottawa. Para pengritik menganggap polisi terlalu lunak dalam menyikapi aksi protes itu, yang kini telah memasuki pekan ketiga.  "Walaupun mereka sudah melakukan upaya terbaik, sekarang jelas bahwa ada tantangan-tantangan serius terhadap kemampuan petugas penegakan hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif," ujar Truedau.  Ambassador Bridge, rute vital untuk perdagangan yang menghubungkan Kanada ke Detroit, Amerika Serikat, telah diblokade selama enam hari oleh para pengunjuk rasa. Polisi akhirnya membubarkan mereka pada Minggu (13/2).  Aksi pemblokiran yang disebut dengan "Konvoi Kebebasan" itu dimulai oleh sopir-sopir truk asal Kanada, yang menentang kewajiban vaksinasi Covid-19 ataupun karantina bagi pengendara pelintas batas. Demonstrasi tersebut telah mengundang orang-orang untuk juga menentang kebijakan Trudeau soal apa pun, dari pembatasan terkait pandemi hingga soal pajak karbon.

Akhiri Unjuk Rasa di Perbatasan, PM Kanada Gunakan UU Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gelar-sekat-tanpa-batas-waktu_m_132785.jpeg" alt="LANGKAH ANTISIPASI: Polisi memeriksa senapan angin yang dibawa seorang pengendara di Jalan Indrapura (25/5) dini hari." width="100%">
<figcaption>LANGKAH ANTISIPASI: Polisi memeriksa senapan angin yang dibawa seorang pengendara di Jalan Indrapura (25/5) dini hari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Teror bom yang mengguncang ibu kota membuat jajaran kepolisian di metropolis meningkatkan kewaspadaan. Sejak Kamis (25/5) dini hari, polisi melakukan gelar sekat dengan sistem rayon di sejumlah titik sebagai langkah antisipasi.  Salah satunya di Jalan Indrapura. Kawasan tersebut masuk wilayah hukum Polsek Bubutan yang tergabung dalam rayon I. Selain Bubutan, polsek yang terlibat dalam penyekatan tersebut adalah Polsek Tambaksari dan Simokerto.  &rdquo;Operasi ini merupakan atensi dari Kapolrestabes Surabaya dalam menangkal kejadian serupa di Surabaya sampai kurun waktu yang belum ditentukan,&rdquo; jelas Kapolsek Bubutan Kompol Dies Ferra Ningtyas.  Operasi dimulai tepat pukul 00.30. Polisi yang ikut dalam kegiatan tersebut menyebar ke beberapa arah. Hal itu dilakukan karena ruas jalan sangat besar.  Malam itu mereka tidak mendapatkan temuan yang signifikan. Polisi hanya menindak beberapa pengemudi yang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Meski, mereka memang tidak masuk dalam target operasi (TO) kali ini.  Namun, ada satu pengendara yang kedapatan membawa dua senapan angin saat operasi berlangsung. Pengendara tersebut berkilah bahwa dirinya memiliki hobi sebagai pengoleksi senjata. Senapan yang dibawanya juga sudah tidak berfungsi. Meski demikian, korps seragam cokelat tetap memeriksa senjata itu.  Polisi akhirnya memutuskan untuk tidak menahan pengendara tersebut. Ferra mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan penangkapan karena kriterianya tidak terpenuhi. &rsquo;&rsquo;Kami persilakan pengendara untuk meneruskan perjalanan karena senapan angin tidak masuk dalam UU Darurat,&rdquo; katanya. (bin/c7/fal)

Gelar Sekat tanpa Batas Waktu

uu darurat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu darurat

Berita Terkini

Nikita Mirzani Girang Dito Mahendra Dijerat UU Darurat Kasus Senpi

Polisi Kenakan Pasal UU Darurat Remaja Bawa Sajam Viral di Medsos

Akhiri Unjuk Rasa di Perbatasan, PM Kanada Gunakan UU Darurat

Gelar Sekat tanpa Batas Waktu

Download Aplikasi JawaPos.com