<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/mia-amiati-2266251001.jpg" alt="Mia Amiati" width="100%">
<figcaption>Mia Amiati</figcaption>
</figure> <p>Dengan semangat Asta Cita nomor 8 Presiden Prabowo, yaitu &rdquo;membangun ketahanan lingkungan dan energi berkelanjutan&rdquo;, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tampil sebagai benteng hukum untuk pelestarian alam dengan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum lingkungan dan menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama masa depan Jawa Timur yang hijau dan berkelanjutan.</p> <p>Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendukung berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kejaksaan berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada SDGs 13 (Aksi Iklim), SDGs 14 (Kehidupan di Bawah Air), SDGs 15 (Kehidupan di Darat), SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), guna memastikan lingkungan lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.</p> <p>Sebagai respons terhadap SDGs 13, yang menuntut aksi nyata untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson &amp; Sharma (2023). Pendekatan itu menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.</p> <p>Program-program seperti Kejaksaan Berwawasan Lingkungan, Jaksa Menanam Pohon, Jaksa Sahabat Rimba, dan Jaksa Peduli Kelestarian Alam menjadi langkah nyata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.</p> <p>Selanjutnya, dalam mendukung dan berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bekerja sama dengan komunitas pesisir untuk melindungi perairan dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, lembaga lingkungan, serta masyarakat dengan pendekatan multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024). Melalui pengawasan yang ketat dan upaya pelibatan masyarakat, kejaksaan berupaya menjaga kelestarian ekosistem laut. Hal itu sejalan dengan tujuan SDGs 14 dan tujuan SDGs 17 tentang upaya menyikapi dan menanggapi isu-isu keberlanjutan melalui partnership dengan berbagai stakeholder terkait.</p> <p>Lebih dari sekadar penegakan hukum sebagaimana tujuan SDGs 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat yang merupakan tugas dan fungsi utama kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memimpin kolaborasi antara lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024) guna mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan secara terpadu.</p> <p>Konsep Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No 8 Tahun 2022 diterapkan dalam penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena ada kalanya berbenturan dengan aktivitas pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan tentang pelindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (vide pasal 66 UU PPLH).</p> <p>Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan pidana dalam UU PPLH mengalami perubahan. Di antaranya, perbuatan yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam UU PPLH lebih dititikberatkan pada delik materiel. Selain itu, ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Pengaturan kebijakan itu dan penerapannya dilakukan dengan mengedepankan pemulihan serta pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasar prinsip pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium).</p> <p>Pada akhirnya, kami menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Edukasi adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Melalui program Edukasi Hukum Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan, terutama di daerah pesisir dan kawasan industri. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap lingkungan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menguatkan peran warga dalam mengawasi dan menjaga lingkungan sekitar mereka. Langkah ini sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan.</p> <p>Dengan strategi penegakan hukum berbasis keadilan ekologis dan kerja sama lintas sektoral, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil memadukan visi Asta Cita nomor 8 dengan pencapaian target SDGs. Melalui program-program inovatif, kolaborasi multi-pihak, dan pendekatan restorative justice, kejaksaan bukan hanya menjadi benteng hukum bagi ketahanan lingkungan, melainkan juga menjawab tantangan global untuk melestarikan alam demi generasi mendatang.</p> <p>Langkah-langkah ini mencerminkan visi besar Asta Cita nomor 8, menjadikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga alam dan energi berkelanjutan serta mewujudkan keadilan lingkungan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan alam bagi generasi masa depan.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*)&nbsp;<strong>DR MIA AMIATI SH MH CMA CSSL</strong>, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga</em></p> <p>&nbsp;</p>

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson & Sharma (2023).

Sinergi Kejati Jatim dalam Penegakan Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/IMG-20241108-WA0000-1794976153.jpg" alt="Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengaku kecewa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja. Salah satu alasannya, karena tidak semua anggota Apindo merupakan perusahaan besar yang berhasil survive kala Pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terus terang kita dari Apindo menghadapi keputusan ini banyak yang kecewa. Sebagaimana kita ketahui, Apindo itu tidak hanya perusahaan-perusahaan besar. 90 persen anggotanya adalah perusahaan kecil,&rdquo; kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam dalam Media Briefing di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang mereka juga sejak Covid-19 menghadapi ujianlah, terpaan dari situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Dan, terus terang banyak yang tidak tertolong sebenarnya,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015288767/7-jenis-orang-yang-jauh-dari-keuntungan-dalam-hidup-menurut-psikologi-siapa-saja">7 Jenis Orang yang Jauh dari Keuntungan dalam Hidup Menurut Psikologi, Siapa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015286715/hadiah-besar-menanti-6-weton-yang-sedang-diuji-dengan-masalah-besar-bila-lulus-akan-mendapat-kekayaan-berlimpah-ruah-menurut-primbon-jawa">Hadiah Besar Menanti: 6 Weton yang Sedang Diuji dengan Masalah Besar bila Lulus akan Mendapat Kekayaan Berlimpah Ruah Menurut Primbon Jawa</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Bob juga membeberkan bahwa dengan adanya perubahan pasal di Undang-Undang Cipta Kerja justru membuat pengusaha kebingungan. Salah satunya, soal pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata Bob, dengan kepastian hukum dari UU Cipta Kerja itu justru telah banyak memancing perusahaan lain untuk berinvestasi di dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banyak dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia setelah adanya UU Ciptaker, sehingga ketika ada perubahan ini membuat kebingungan bagi mereka. Ini mau apalagi, padahal mereka masuk sini karena UU Ciptakerja,&rdquo; beber Bob Azam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, adanya perubahan kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap investasi yang sudah dan akan masuk di Indonesia. Apalagi, investor yang masuk ke Indonesia karena UU Cipta Kerja sudah melakukan perhitungan seperti biaya hingga kontrak pekerja berdasarkan regulasi yang sudah ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Begitu undang-undangnya berubah kan menjadi pertanyaan besar bagi mereka,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 8 persen. Dengan adanya perubahan kebijakan ketenagakerjaan ini ia menilai dapat mengganggu iklim investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Bob Azam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa dicapai seiring dengan banyaknya investasi yang masuk di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apa ini dibilang baik bagi kita? Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tanpa investasi, impossible,&rdquo; pungkasnya.</div>

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengaku kecewa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja.

Asosiasi Pengusaha Ngaku Kecewa Soal Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_3439-149159781.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, ia tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, MK memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan MK dan kami sudah bahas dengan Menko Perekonomian, kalau nggak salah nanti jam setengah 5 kita lapor ke Pak Presiden terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015273292/seni-kebahagiaan-8-cara-sederhana-untuk-memulai-hidup-baru-dan-berhenti-peduli-dengan-apa-yang-orang-lain-pikirkan-tentang-anda">Seni Kebahagiaan: 8 Cara Sederhana untuk Memulai Hidup Baru dan Berhenti Peduli dengan Apa yang Orang Lain Pikirkan Tentang Anda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, tidak ada kekosongan hukum terkait UU yang mengatur ketenagakerjaan. Sebab, MK memerintahkan pembentuk UU untuk membuat UU yang mengatur ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait putusan MK sesungguhnya tidak ada kekosongan hukum, karena di dalam putusan MK sudah jelas bahwa ada perintah MK dalam waktu dua tahun disusun sebuah Undang-Undang dan mengeluarkan klaster Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang sendiri, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat Undang-Undang itu masih sangat cukup ya," ucap Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015273263/kasus-meninggalnya-anak-tamara-tyasmara-di-kolam-renang-yudha-arfandi-divonis-20-tahun-penjara-terbukti-sah-lakukan-pembunuhan-berencana">Kasus Meninggalnya Anak Tamara Tyasmara di Kolam Renang, Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Terbukti Sah Lakukan Pembunuhan Berencana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Supratman memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Terlebih, terdapat 21 pasal yang dibatalkan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi pasti kita akan melakukan upaya secepatnya untuk bisa kita lakukan. Maka dari itu dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini kan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi, karena itu harus ditetapkan, dan nanti pak Menkoperekonomian yang akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau mengkoordinasikan soal itu," pungkasnya.</div>

"Putusan MK dan kami sudah bahas dengan Menko Perekonomian, kalau nggak salah nanti jam setengah 5 kita lapor ke Pak Presiden,"

Menteri Hukum Supratman Andi Akan Lapor Presiden Prabowo Tindaklanjuti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2JPG-3275805534.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan <em>judicial review</em> (JR) atau uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan itu, salah satunya MK menyatakan pasal mengenai libur satu hari dalam satu minggu pada UU Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU Ciptaker. Namun, aturan itu tidak memiliki hukum mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu', bertentangan dengan UUD 1945," sebagaimana dikutip dalam salinan putusan MK, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK mengubah bunyi pasal mengenai libur para pekerja tersebut menjadi dua hari dalam seminggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'," bunyi putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015261204/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-partai-buruh-terkait-uu-cipta-kerja">MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Terkait UU Cipta Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk. Putusan MK itu dibacakan pada Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

MK telah mengabulkan sebagian gugatan judicial review (JR) atau uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

MK Sebut Libur 1 Hari Kerja dalam Seminggu Bertentangan dengan UUD 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/buruh-tyolp-297283507.jpg" alt="Ribuan buruh menyambut baik putusan MK terkait UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Ryandi)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh menyambut baik putusan MK terkait UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Ryandi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait&nbsp;<em>judicial review</em>&nbsp;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang telah diputuskan pada 31 Oktober 2024. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan bahwa pihaknya memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja atau buruh dan kepentingan dunia usaha.<br /><br />"Namun, kami juga mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini," ujar Bob dalam keterangan resminya dikutip Jumat (1/11).<br /><br />Bob menyampaikan, perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak besar pada konsumsi domestik.<br /><br />Menurutnya, kondisi ini secara langsung mempengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, kata Bob, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015254786/geruduk-balai-kota-buruh-jakarta-tuntut-kenaikan-ump-10-persen-dan-cabut-omnibus-law-uu-cipta-kerja">Geruduk Balai Kota, Buruh Jakarta Tuntut Kenaikan UMP 10 Persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja</a></strong><br /><br />Stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, disebut Bob membuat Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan mempengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.<br /><br />Saat ini, Apindo akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. "Kami juga mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini," katanya.<br /><br />Sementara itu, terkait dengan proses penetapan Upah Minimum untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapan upah minimum untuk 2025 masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK No.168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.<br /><br />Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah, bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum 2025. Apindo berharap, dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.<br /><br />Menurut Bob, kebijakan yang adaptif dan proporsional memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</p>

Apindo akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan.

Apindo Patuhi Putusan MK Terkait Judical Review UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/ciptaker-1540860402.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan perkara&nbsp;<em>judicial review&nbsp;</em>terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.<br /><br />"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," ucap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (1/11).<br /><br />Langkah yang akan diambil Kemnaker, di antaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.<br /><br />"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," katanya.<br /><br />Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.<br /><br />Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).</p>

"Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," ucap Menaker Yassierli.

Pemerintah Hormati Putusan MK soal Judicial Review UU Cipta Kerja, Menaker Yassierli Pastikan segera Tindak Lanjuti

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hakim-konstitusi-heran-kok-bisa-mk-disusupi-maling_m_118251.jpeg" alt="Ilustrasi gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung MK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk segera dibentuk.&nbsp;Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sebagaimana dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut, materi maupun substansi Undang-undang Ketenagakerjaan telah berulang kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Bahkan, sudah&nbsp;37 kali konstitusionalitasnya telah diuji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015263661/hidup-santai-bak-di-pantai-9-weton-yang-diramalkan-kaya-tanpa-bekerja-keras-berkah-cerdas-dan-welas-asih">Hidup Santai Bak di Pantai: 9 Weton yang Diramalkan Kaya Tanpa Bekerja Keras, Berkah Cerdas dan Welas Asih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, sebelum sebagian materi/substansi UU 13/2003 diubah dengan UU 6/2023, sejumlah materi/substansi dalam UU 13/2003 telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik untuk seluruh norma yang diuji maupun yang dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional secara bersyarat," ungkap Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enny menuturkan, terdapat perhimpitan norma yang diatur dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023. Sehingga sangat mungkin akan mengancam perlindungan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara iyang berpotensi merugikan pekerja maupun buruh dan pemberi kerja atau pengusaha sebagaimana amanat Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sebagian materi maupun substansi ketenagakerjaan tetap merujuk kepada sejumlah putusan Mahkamah. Berkenaan dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan adanya materi dan substansi di antara kedua Undang-undang itu tidak sinkron atau tidak harmoni antara yang satu dengan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015263656/beredar-surat-dari-tokopedia-untuk-para-seller-isinya-dilarang-menjual-iphone-16-series">Beredar Surat dari Tokopedia untuk Para Seller: Isinya Dilarang Menjual iPhone 16 Series</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ancaman tidak konsisten dan tidak harmonis akan semakin sulit dihindarkan atau dicegah dengan telah dinyatakan sejumlah norma dalam UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hanya materi UU 13/2003 sebagaimana dituangkan dalam amar putusan a quo, sejumlah norma dalam UU 6/2023 pun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," tegas Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ketua MK Suhartoyo menyatakan mengabulkan sebagian gugatan&nbsp;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK juga mengubah 21 substansi dalam UU Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," pungkas Suhartoyo membacakan amar putusan.</div> </div>

Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja Telah Digugat 37 Kali, MK Minta Segera Bentuk UU Ketenagakerjaan yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3JPG-2439192756.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).</p> <p>Perubahan itu tertuang dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berangkat dari gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja. Mereka mempersoalkan aturan yang merugikan pada sejumlah isu. Yakni, isu tenaga kerja asing, outsourcing, karyawan kontrak atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), upah murah, kemudahan PHK, perhitungan pesangon, hingga aturan jam kerja.</p> <p>Dalam putusannya, MK mengabulkan mayoritas gugatan. Tak hanya itu, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.</p> <p>Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, berdasar pencermatan MK, ada banyak norma pada level peraturan pemerintah (PP) yang dibuat tanpa mendapat delegasi dari UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat banyak materi yang seharusnya ada di UU, tapi hanya diatur PP.</p> <p>MK juga melihat adanya potensi perimpitan norma yang diatur dalam UU Ciptaker dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan sendiri juga mengalami banyak perubahan melalui judicial review. Jika diteruskan, MK khawatir tata kelola dan hukum ketenagakerjaan terjebak pada ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan dari yang diatur dalam UU 6/2023,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah ketidaksinkronan materi UU Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2JPG-3275805534.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>MK memberi waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. &rsquo;&rsquo;Sekaligus menampung substansi sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, 22 norma yang diubah dianggap MK bertentangan dengan UUD 1945. Norma tentang tenaga kerja asing (TKA), misalnya, dianggap tidak berkepastian hukum. Dalam Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 disebutkan, perusahaan dapat menggunakan TKA untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai.</p> <p>Namun, norma itu tidak memberikan penjelasan mengenai tiga kriteria tersebut dan menyerahkan pengaturan pada PP. MK menilai, jika kriteria tidak diatur di UU, berpotensi diselewengkan di level bawah. &rsquo;&rsquo;Peraturan yang lebih rendah berpotensi melanggar pembatasan terhadap TKA tersebut sehingga memungkinkan suatu perusahaan menyerap TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>MK menegaskan, penggunaan TKA merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan TKA harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan terukur. &rsquo;&rsquo;Serta tidak boleh merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, pada isu PKWT, MK membatasi masa kontrak paling lama lima tahun. Jangan sampai pekerja terus-menerus dikontrak tanpa kepastian. MK juga meminta PKWT diatur di level UU dengan memperhatikan aspek kesejahteraan buruh.</p> <p>Pada isu outsourcing, MK mewajibkan ketentuan itu diatur dalam UU. Dengan begitu, para pihak terkait memiliki standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang dapat diisi tenaga outsourcing. Tujuannya, pekerja bisa fokus bekerja pada pekerjaan yang sesuai perjanjian dan aturan. &rsquo;&rsquo;Kejelasan ini akan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pekerja/buruh mengenai status kerja dan hak-hak dasarnya,&rsquo;&rsquo; kata dia.</p> <p>Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut antusias putusan MK yang mengubah 22 norma dan membekukan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. Baginya, putusan itu bukan hanya kemenangan pekerja, melainkan juga rakyat kecil. &rsquo;&rsquo;Keadilan itu masih ada. Kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Menurut dia, UU Cipta Kerja selama ini telah memberangus kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada pengusaha. Said berharap, Presiden Prabowo dan DPR mau menghormati putusan MK dengan melaksanakannya. Dia yakin waktu dua tahun cukup untuk membentuk ulang UU Ketenagakerjaan yang baik. <strong>(far/mia/c6/oni)</strong></p> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015233718/serikat-buruh-ancam-gelar-mogok-nasional-jika-tuntutan-upah-naik-tak-dituruti-dan-uu-ciptaker-tak-dicabut">Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut&nbsp;&nbsp;</a></strong></strong></p> <p>---</p> <p><strong>SEJUMLAH NORMA KRUSIAL YANG DIUBAH MK</strong></p> <p>- Penggunaan tenaga kerja asing diperketat melalui kualifikasi ahli tertentu yang diatur di level UU dengan mengutamakan pekerja lokal.</p> <p>- Ketentuan pegawai outsourcing diatur dalam UU. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan outsourcing harus disebutkan di peraturan menteri.</p> <p>- Perjanjian kerja sistem PKWT maksimal 5 tahun dan diatur di UU.</p> <p>- Ada opsi libur 2 hari dalam satu minggu, tidak harus 1 hari.</p> <p>- Upah harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh secara wajar yang meliputi makan-minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.</p> <p>- Kebijakan pengupahan harus dikoordinasikan dengan dewan pengupahan daerah.</p> <p>- Skema upah sektoral kembali dihidupkan.</p> <p>- PHK diperketat. PHK yang tidak disepakati harus melalui perundingan bipartit, tidak langsung ke perselisihan industrial.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Sumber: </strong><em>Putusan MK 168/PUU-XXI/2023</em></p>

Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam UU.

MK Minta Pemerintah Susun UU Ketenagakerjaan Baru dan Dikeluarkan dari Klaster UU Ciptaker

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-4JPG-2660972206.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sebagaimana dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.</p> <p dir="ltr">Partai Buruh dkk menggugat puluhan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sejumlah pasal yang digugat itu terkait pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing.</p> <p dir="ltr">"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10).</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015261143/rizky-febian-dan-mahalini-sempat-pamer-buku-nikah-padahal-tak-terdaftar-begini-kata-kua-setiabudi">Rizky Febian dan Mahalini Sempat Pamer Buku Nikah Padahal Tak Terdaftar, Begini Kata KUA Setiabudi</a></strong></p> <p dir="ltr">Terdapat 21 Pasal yang diubah MK. Pengubahan 21 Pasal itu diuraikan dalam putusan MK.</p> <p dir="ltr">Berikut 21 Pasal yang Diubah dalam UU Cipta Kerja:</p> <p dir="ltr">1. Menyatakan frasa &ldquo;Pemerintah Pusat&rdquo; dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja&rdquo;.</p> <p dir="ltr">&nbsp;2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia&rdquo;.</p> <p dir="ltr">3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan&rdquo;.</p> <p dir="ltr">4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin&rdquo;.</p> <p dir="ltr">5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan &ldquo;Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya&rdquo;.</p> <p dir="ltr">6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Istirahat minggguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu&rdquo;.</p> <p dir="ltr">7. Menyatakan kata &ldquo;dapat&rdquo; dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua&rdquo;.</p> <p dir="ltr">9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan&rdquo;.</p> <p dir="ltr">10. Menyatakan frasa &ldquo;struktur dan skala upah&rdquo; dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;struktur dan skala upah yang proporsional&rdquo;.</p> <p dir="ltr">11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota&rdquo;.</p> <p dir="ltr">12. Menyatakan frasa &ldquo;indeks tertentu&rdquo; dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh&rdquo;.</p> <p dir="ltr">13. Menyatakan frasa &ldquo;dalam keadaan tertentu&rdquo; dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Yang dimaksud dengan &lsquo;dalam keadaan tertentu&rsquo; mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan&rdquo;.</p> <p dir="ltr">14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan&rdquo;.</p> <p dir="ltr">15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi&rdquo;.</p> <p dir="ltr">16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan&rdquo;.</p> <p dir="ltr">17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan &ldquo;Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan&rdquo; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.</p> <p dir="ltr">18. Menyatakan frasa &ldquo;Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh&rdquo; dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh&rdquo;.</p> <p dir="ltr">19. Menyatakan frasa &ldquo;pemutusan hubungan kerja dikakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial&rdquo; dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap&rdquo;.</p> <p dir="ltr">20. Menyatakan frasa &ldquo;dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya&rdquo; dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI&rdquo;.</p> <p dir="ltr">21. Menyatakan frasa &ldquo;diberikan dengan ketentuan sebagai berikut&rdquo; dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;paling sedikit&rdquo;.</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Terkait UU Cipta Kerja, Ini Daftar 21 Pasal yang Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-1JPG-1845003707.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang hanya akan menghambat berbagai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, diharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tujuh poin penting dalam gugatan buruh di MK. Adapun tujuh poin itu meliputi, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja ), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti dan kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Iqbal mengatakan, cita-cita Presiden Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan tercapai jika buruh tetap mendapatkan upah murah. Pemberian upah murah hanya akan menurunkan daya beli masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015260438/apa-itu-surat-berharga-yang-dikoleksi-tom-lembong-hingga-rp-945-miliar">Apa Itu Surat Berharga yang Dikoleksi Tom Lembong hingga Rp 94,5 Miliar?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru Omnibus Law menghambat kebijakan Presiden Prabowo. Omnibus Law disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ada PHK, upah termurah se-dunia," ujar Said Iqbal di Patung Kuda Monas, Kamis (31/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said Iqbal juga mengungkapkan, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) membuat kenaikan upah yang diterima pekerja setiap tahunnya menjadi rendah. Dimana kenaikan lebih kecil jika dibandingnya tingkat inflasi yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lima tahun terakhir, tiga tahun pertama, hanya 0 persen gara-gara Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dua tahun terakhir di dalam lima tahun itu, upah hanya naik 1,58 persen, padahal inflasi 2,8 persen," terang Said Iqbal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hak hanya itu, UU Ciptakerja juga melenggangkan perusahaan untuk melakukan outsourcing seumur hidup kepada karyawan. Menurut Said Iqbal hal itu sama dengan perbudakan di era modern. Di mana Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan menerapkan ekonomi Pancasila.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya, yang tidak akan menggunakan ekonomi neoliberal. Outsourcing itu neoliberal, outsourcing itu neokapitalisme. Karena menempatkan tenaga manusia sebagai budak, bukan ekonomi Pancasila," tegas Said Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu optimis Presiden Prabowo dan kabinetnya akan menghapus UUCK. Jika nantinya MK menolak gugatan para buruh, Said Iqbal mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK bukan titik terakhir untuk mencari keadilan. Kami berkeyakinan bapak Presiden Prabowo bisa mengeluarkan, kami minta mengeluarkan PERPU. Peraturan pengganti undang-undang, kalau memang kabinetnya adalah kabinet ekonomi Pancasila, bukan kabinet neoliberalisme," tegas Said Iqbal.</div>

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan UU Cipta Kerja hanya akan menghambat berbagai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Cipta Kerja

Berita Terkini