<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-RahayuJPG-836002171.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan meskipun Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru tidak lagi memasukkan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas sebagai penyelenggara negara, kewenangan lembaga antirasuah tetap tidak terhalang dalam mengusut tindak pidana korupsi di tubuh BUMN. Hal tersebut disampaikan Plt Deputi dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menanggapi pengesahan revisi UU BUMN. Menurut Asep, penghapusan status penyelenggara negara bagi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, bukan berarti KPK kehilangan pijakan hukum dalam mengusut praktik rasuah di BUMN. &ldquo;Dengan dihapusnya ketentuan yang menyebutkan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara, maka UU tersebut menegaskan kembali keleluasaan dan kepastian hukum bagi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi pada sektor BUMN, baik dalam konteks penindakan maupun pencegahan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam (2/10). Asep menekankan, mekanisme pelaporan harta kekayaan tetap menjadi instrumen penting dalam pengawasan setiap pejabat negara maupun pimpinan BUMN. Transparansi ini diharapkan dapat menjadi benteng pencegahan praktik korupsi sejak dini di lingkungan BUMN. &ldquo;Sebagai Penyelenggara Negara, maka atas jabatan tersebut wajib melaporkan kepemilikan aset dan hartanya melalui LHKPN,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Ia menambahkan, keterbukaan mengenai kepemilikan aset bukan hanya formalitas, melainkan sarana untuk memastikan akuntabilitas pejabat BUMN.&nbsp; &ldquo;Dengan transparansi kepemilikan aset tersebut, harapannya dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang efektif,&rdquo; tegas Asep. KPK juga menyoroti aspek penindakan yang kini semakin jelas setelah pengesahan UU BUMN. Ia menegaskan, itu tetap memberikan kepastian hukum bagi KPK untuk menindak setiap penyimpangan di BUMN.&nbsp; &ldquo;Demikian halnya dalam konteks penindakan, dimana salah satu batasan kewenangan KPK adalah terkait status PN-nya. Sehingga dengan adanya UU ini menjadi clear,&rdquo; ujar Asep. Selain pencegahan dan penindakan, KPK menilai revisi UU BUMN juga dapat mendorong peningkatan tata kelola perusahaan negara yang lebih baik. Ia mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipandang sebagai hambatan bisnis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan BUMN.&nbsp; &ldquo;Pada prinsipnya, upaya-upaya pemberantasan korupsi tersebut, juga untuk mendukung BUMN dalam menciptakan good corporate governance, dengan iklim bisnis yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas,&rdquo; jelas Asep. Karena itu, KPK terus mendorong agar perusahaan negara dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang sehat dan bersih dari praktik-praktik rasuah. Dengan demikian, lembaga antirasuah berkomitmen untuk memastikan BUMN dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. &ldquo;KPK tentunya terbuka untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan, maupun bentuk-bentuk kolaborasi lainnya,&rdquo; pungkasnya.

KPK menegaskan kewenangan untuk mengusut korupsi di BUMN tetap ada meski UU baru mengubah status Komisaris dan Dewan Pengawas.

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Bukan Penyelenggara Negara dalam UU Baru, KPK Tegaskan Tak Terhalang Usut Praktik Korupsi di BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Bang-Agung-143155705.jpg" alt="Dudy Agung Trisna.(Dok.Pribadi)." width="100%">
<figcaption>Dudy Agung Trisna.(Dok.Pribadi).</figcaption>
</figure> SEBAGAI salah satu lembaga negara yang disebut secara eksplisit di dalam UUD 1945, BPK diberi mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E UUD 1945.&nbsp; Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Namun, akibat seringnya PDTT yang berujung temuan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, BPK dikebiri. Tugas kewenangan PDTT tersebut bahkan dapat dikatakan dihalangi ketika BPK ingin melakukan PDTT pada Badan Usaha Milik Negara. Hal ini semenjak lahirnya UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN). Pertanyaannya, siapa yang menghalangi? Pemeriksaan BPK pada BUMN yang sebelumnya bisa dilakukan kapan saja (sesuai rencana kerja) dalam ruang lingkup pemeriksaan keuangan, kinerja dan PDTT, menjadi terbatas akibat Pasal 71 ayat (3) UU BUMN. Pasal tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR-RI yang membidangi BUMN. Pasal ini tentu berbeda dengan bunyi pasal 71 ayat (2) sebelumnya yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang memberikan keleluasaan kepada BPK, sehingga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, baik pemeriksaan kinerja, keuangan, dan PDTT yang dapat dilakukan kapan saja sesuai rencana kerja BPK. Padahal selama ini, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan atas hal lain-lain dibidang keuangan dan pemeriksaan atas sistem pengendalian pemerintah yang terangkum dalam PDDT lah yang dapat menjangkau temuan telah terjadinya penyelewengan keuangan negara, yang merugikan negara akibat perilaku koruptif. Akibat aturan kewenangan pemeriksaan BPK di UU BUMN yang terbaru ini, BPK tidak bergerak bebas, sehingga penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara yang ada di BUMN menjadi leluasa. Menurut hemat saya, pembuat undang-undang sepertinya ingin membatasi ruang gerak BPK, agar DPR-RI menjadi penentu untuk memilih BUMN mana, yang akan dilaksanakan PDTT oleh BPK. Kondisi ini menimbulkan bermacam tafsir dan prasangka, termasuk adanya kepentingan-kepentingan terselubung yang lebih kuat nuansa politisnya, dibanding semangat untuk sama-sama mengawasi pengelolaan keuangan negara. Bisa jadi untuk melindungi atau justru &ldquo;mengganggu&rdquo; suatu kepentingan. Sulit rasanya berpikir bahwa tujuan mengubah pasal 71 tersebut adalah agar BUMN dapat fokus menjalankan bisnis korporasinya secara profesional, tanpa ada ganggungan&nbsp;pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK seperti selama ini. Bisa jadi memang BPK dianggap momok yang menakutkan. Musababnya, karena hasil pemeriksaannya, terkadang berujung pada temuan adanya tindak pidana korupsi akibat penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Terlepas dari debat apakah saat ini BUMN dianggap bukan lagi mengelola keuangan negara atau tidak, tetapi jelas pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dikatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam pertimbangannya pada perkara nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah mengatakan bahwa rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tugas inilah yang kemudian diberikan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh BUMN agar negara tidak merugi. Dengan adanya pengertian dan tafsir yang semakin diperjelas oleh MK tersebut, harusnya pembuat undang-undang sadar bahwa sumber modal BUMN baik yang sebagian ataupun seluruhnya berasal dari uang negara tersebut, menjadi wajib hukumnya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh korporasi dan diawasi dalam pengelolaannya. Berlindung dengan dalih profesionalitas korporasi dengan prinsip separate legal entity tidak serta merta menghilangkan tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki BPK untuk memeriksa uang negara yang dikelola oleh BUMN. Superioritas antar Lembaga Negara Lahirnya UU No. 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 memperlihatkan adanya superioritas antar lembaga negara. Badan Pemeriksa Keuangan yang kewenangannya diatur di dalam pasal 23E, 23F dan 23G UUD 1945 seolah menjadi di bawah lembaga DPR, akibat adanya ketentuan yang mengatur bahwa BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas permintaan dari DPR. Setidaknya, kata &ldquo;permintaan&rdquo; di dalam UU BUMN tersebut menimbulkan dua tafsir, pertama bahwa DPR lah yang paling berhak untuk memilih BUMN mana yang akan diperiksa PDTT; dan kedua bahwa BPK hanya dapat melakukan PDTT setelah ada permintaan dari DPR. Padahal, jika dilihat dari amanat konstitusi, BPK tidak boleh dibatasi kewenangannya untuk memeriksa siapapun saja yang menerima uang dari negara. Kata &ldquo;permintaan&rdquo; Pasal 71 ayat (3) UU BUMN menjadikan BPK seolah tak berdaya dan dihalangi oleh DPR dalam melakukan pemeriksaan investigatif dan atau pemeriksaan lainnya sebagaimana tujuan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Karena justru pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah jantungnya pemeriksaan untuk mengungkap &ldquo;piercing the corporate veil&rdquo; yang dalam artian bertujuan menyibak tirai apakah terjadi kesalahan pengelolaan keuangan negara di BUMN akibat adanya korupsi. Sebab, prilaku koruptif inilah yang menjadikan keuangan negara merugi. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi, keberadaan Pasal 71 ayat (3) UU No.1 Tahun 2025 menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang harus diuji ke Mahkamah Konstitusi. BPK harus bernyali &ldquo;melawan&rdquo; DPR serta pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk menguji konstitusionalitas keberadaan Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025. Sebab dalam hal ini, BPK adalah lembaga negara yang kewenangan konstitusionalitasnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain (Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006). Deretan panjang sejumlah BUMN yang telah merugikan keuangan negara sudah cukup menjadi bukti bahwa uang negara yang disetorkan/ditempatkan sebagai modal pada BUMN harus tetap dapat diperiksa oleh BPK tanpa batasan akibat adanya kata &ldquo;permintaan&rdquo; oleh DPR. Kesejajaran kedua lembaga negara ini harusnya saling menguatkan demi semangat memberantas korupsi, bukan malah tarik-menarik kewenangan yang lebih kental nuansa politisnya. Tetapi, pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah BPK berani untuk uji nyali kewenangannya tersebut dengan DPR? Sebab bagaimanapun juga, DPR memiliki peran dalam memilih anggota BPK. Mari kita tunggu. *)&nbsp;Dudy Agung Trisna,&nbsp;Advokat Themis Indoensia

Deretan panjang sejumlah BUMN yang telah merugikan keuangan negara sudah cukup menjadi bukti BPK bisa memeriksa keuangan BUMN

UJI NYALI BPK vs DPR

UU BUMN Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU BUMN Baru

Berita Terkini

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Bukan Penyelenggara Negara dalam UU Baru, KPK Tegaskan Tak Terhalang Usut Praktik Korupsi di BUMN

UJI NYALI BPK vs DPR

Download Aplikasi JawaPos.com