<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-181919-3115912207.jpg" alt="Ramdhani Hasbullah alias Bang Madit Qubil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ramdhani Hasbullah alias Bang Madit Qubil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan menuai beragam tanggapan. Meski banyak yang menyayangkan ucapannya dalam video viral, sebagian pihak masih menilai Gus Miftah layak untuk tetap mengemban amanah tersebut. Ramdhani Hasbullah alias Bang Madit menyebut, Gus Miftah sebagai sosok yang selama ini mampu menyampaikan dakwah secara menggembirakan dan edukatif. &rdquo;Ya kalau menurut ane sih ya, Gus Miftah bagus ya untuk menyampaikan dakwah cukup menggembirakan, cukup memberikan edukasi yang baik untuk umat,&rdquo; kata Bang Madit. Dia mengakui, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk tokoh publik seperti Gus Miftah. Namun, kesalahan tersebut dinilai masih bisa dimaafkan dan menjadi bahan introspeksi diri. &rdquo;Jadi ya kita maafin aja lah kalau masih mau ada punya niat baik, masih punya perbaikan insya Allah mudah-mudahan ke depannya kan jadi pembelajaran juga,&rdquo; ujar Ramdhani Hasbullah. Menurut Bang Madit, menjadi figur publik menuntut tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga lisan dan perbuatan. Hal itu sebagai bagian dari amanah dan hidayah yang tidak semua orang bisa jalani. &rdquo;Harus menjaga lisan, menjaga perbuatan, harus menjaga akhlak itulah, makanya enggak semua orang yang dikasih amanah untuk menjadi seorang pendakwah menjadi seorang pemilik umat,&rdquo; ucap Ramdhani Hasbullah. Saat ditanya soal kemungkinan Gus Miftah tetap menjabat sebagai utusan khusus presiden, Bang Madit menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden. Meski begitu, dia berharap suara masyarakat juga menjadi pertimbangan. &rdquo;Kalau secara layak atau nggak layak, itu kan Bapak Presiden kan punya hak preogatif dalam hal ini,&rdquo; tegas Bang Madit. Dia menilai, selama Gus Miftah masih punya niat baik dan menunjukkan perbaikan, tidak ada salahnya untuk mempertahankan posisinya. &rdquo;Kita doakan saja, mudah-mudahan, kalaupun nggak ada penggantinya, Gus Miftah dipertahankan. Mudah-mudahan, ini jadi pelajaran yang berharga buat beliau dan kita ya,&rdquo; lanjut Ramdhani Hasbullah. Bang Madit menambahkan, momentum ini justru bisa menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, khususnya dalam menjaga akhlak dan etika di ruang publik. &rdquo;Terutama kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk kita bisa menjaga lisan, untuk menjaga perbuatan, untuk menjaga akhlak kita,&rdquo; tandas Ramdhani Hasbullah.

Ramdhani Hasbullah alias Bang Madit menyebut Gus Miftah masih layak untuk tetap mengemban amanah sebagai utusan khusus presiden

Bang Madit Nilai Ambil Pelajaran dari Gus Miftah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Musikus-Yovie-Widianto-Dery-Ridwansah-2JPG-2198982352.jpg" alt="Musikus Yovie Widianto menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Musikus Yovie Widianto menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua sosok yang menjadi perbincangan saat dipanggil Prabowo Subianto pekan lalu adalah Yovie Widianto dan Raffi Ahmad. Kemarin (22/10) keduanya sah dilantik untuk membantu kerja presiden. Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2024, Yovie diangkat sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Personel Kahitna itu cukup percaya diri dengan tugas yang diamanahkan. "Tidak terlalu jauh dengan bidang yang saya geluti selama 40 tahun," ungkapnya. Dia berharap dengan pengalamannya di dunia kreatif bisa memberikan masukan bagi pemerintahan Prabowo ke depannya. Selain itu, dia berharap ada akselerasi dalam ekonomi kreatif. "Selain memberikan saran yang konstruktif dan melakukan riset dengan tim, saya bisa memberikan masukan untuk menteri dan Wamen-nya," tuturnya. Dia akan dibantu 15 orang dalam bekerja. Yovie memerinci, ada 5 asisten dan 10 pembantu asisten. "Subsektornya banyak dan akan berkembang terus. Bagiamana ke depan dapat dimonetisasi dengan baik," katanya. Raffi Siap Sampaikan LHKPN <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT-1-RAFFI-AHMAD-NAGITA-FED-5JPG-1434635377.jpg" alt="Raffi Ahmad didampingi Nagita Slavina memberikan keterangan usai Upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad didampingi Nagita Slavina memberikan keterangan usai Upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Sementara itu, Raffi Ahmad ditunjuk sebagai utusan khusus melalui Keppres Nomor 76/M Tahun 2024. Dia adalah utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. &rsquo;&rsquo;Semoga saya dapat bekerja maksimal membantu meringankan dan mengakselerasi sesuai apa yang diarahkan Bapak Presiden,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dipanggilnya Raffi mendapat banyak sorotan. Salah satunya soal harta kekayaan miliknya. &rsquo;&rsquo;Insya Allah saya akan laporkan LHKPN saya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Gelar Dr HC yang didapatnya juga menuai kontroversi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kala itu juga tidak mengakui keberadaan kampus UIPM yang memberikan gelar kepada Raffi. &rsquo;&rsquo;Ya kalau itu ditanyakan ke pihak sebelah sana,&rsquo;&rsquo; kata Raffi tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Dia enggan menyebut program apa yang akan dijalankan. Sebab, ada beberapa pelantikan beberapa pejabat lagi. &rsquo;&rsquo;Setelah ini saya menunggu instruksi Bapak Presiden untuk diskusi program apa yang kami sinkronisasikan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Dia pun mengajak seluruh pihak untuk kolaborasi. Bukan hanya pekerja seni. Sementara itu, pengamat pendidikan Edy Suandi Hamid menilai, gelar HC yang dimiliki Raffi tidak sah. Sebab, sesuai dengan pernyataan Ditjen Dikti, kampus UIPM tidak berizin. Artinya, semua gelar ataupun ijazah yang dikeluarkan ilegal meski lulusannya mengaku ikut kuliah. &rsquo;&rsquo;Gelar HC Raffi Ahmad tidak boleh dipakai. Kecuali kalau ia nggak punya urat malu,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dia juga mendesak Ditjen Dikti menutup perguruan tinggi (PT) tersebut dan mengumumkannya ke publik supaya masyarakat tidak terjerumus masuk ke PT abal-abal. (lyn/mia/c7/bay)

Yovie Widianto dan Raffi Ahmad sah dilantik untuk membantu kerja Presiden Prabowo Subianto. Yovie Widianto jadi staf khusus.

Jadi Staf Khusus Presiden, Yovie Widianto Akan Didampingi 15 Asisten

utusan khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utusan khusus

Berita Terkini

Bang Madit Nilai Ambil Pelajaran dari Gus Miftah

Jadi Staf Khusus Presiden, Yovie Widianto Akan Didampingi 15 Asisten

Download Aplikasi JawaPos.com