<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/JKT_PEMULANGAN-PMI-DARI-SURIAH_HANUNG-HAMBARA_12122024-2-3833473539-3258569290.jpg" alt="Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harapan hidup sejahtera di negeri orang berakhir tragis bagi banyak pekerja migran asal Indonesia di Kamboja. Tak sedikit dari mereka yang berangkat ke Kamboja dengan tubuh sehat dan semangat mencari penghidupan, justru pulang tinggal nama. Ada yang dipulangkan dalam peti mati, ada pula yang kembali dengan kondisi cacat setelah mengalami penyiksaan. Kisah pilu ini diungkapkan oleh Miss Yuni dalam sebuah podcast bersama Arie Untung. Ia menuturkan, fenomena &ldquo;demam Kamboja&rdquo; di kalangan anak muda kini semakin marak karena media sosial.&nbsp; Tawaran pekerjaan di negara itu begitu menggiurkan karena diceritakan orang tanpa konteks yang penuh. Mulai dari gaji dalam bentuk USD, fasilitas AC, uang makan, uang lembur, hingga tempat tinggal yang disebut-sebut nyaman. &ldquo;Dalam pikiran anak muda, semua itu terlihat keren dan cepat membuat mereka bisa flexing,&rdquo; ungkapnya. Menurut Yuni, memang banyak pekerja yang saat berangkat sempat merasakan fasilitas mewah, seperti menginap di hotel dan dijemput mobil mewah. Namun, hanya berselang beberapa minggu, kabar dari mereka menghilang. &ldquo;Tiba-tiba keluarga mereka mendapat telepon untuk menebus anak-anaknya. Ada yang dipukul, disetrum, bahkan disiksa hingga meninggal dunia,&rdquo; ujarnya. Fakta di lapangan menunjukkan, perekrutan tenaga kerja ini kerap dilakukan dengan visa turis. Tidak ada MoU (nota kesepahaman) resmi antara Indonesia dan Kamboja terkait pekerja migran. Konjen RI di Kamboja pun sudah berkali-kali mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok lowongan kerja di media sosial. &ldquo;Iklan-iklan yang viral di TikTok atau Facebook itu benar-benar menjerat anak-anak muda kita. Mereka terbuai janji manis, padahal pekerjaan yang dijanjikan tidak jelas,&rdquo; kata Yuni. Kondisi ini bukan cerita belaka. Yuni mengaku menyaksikan langsung proses pemulangan jenazah korban dari Kamboja ke Indonesia. Bahkan, pada tahun 2022, ia menggunakan dana pribadi untuk memulangkan beberapa orang yang terjebak di negara tersebut. &ldquo;Saya merasa terpanggil. Meski mereka bukan keluarga saya, insting saya mengatakan seandainya itu saudara sendiri, tentu saya akan berbuat sesuatu. Janji saya pada diri sendiri, hasil YouTube saya akan saya gunakan membantu orang-orang yang membutuhkan,&rdquo; tuturnya. Namun, yang membuat miris, beberapa orang yang pernah diselamatkan justru kembali berangkat ke Kamboja. Alasannya beragam, mulai dari konflik rumah tangga, sulitnya mencari pekerjaan di kampung halaman, hingga godaan gaya hidup bebas di negeri orang. &ldquo;Ada yang bilang, meskipun disiksa, di sana mereka bisa minum-minuman keras, ada hiburan, ada perempuan, dan kerjaan pasti ada. Jadi meskipun berisiko, tetap saja mereka kembali,&rdquo; bebernya. Dari kacamata hukum, sebagian besar kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Kamboja sebenarnya masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, kenyataannya, tidak semua korban diakui sebagai korban TPPO. &ldquo;Ada yang dinyatakan korban, ada yang tidak. Padahal saya melihat sendiri mereka disiksa, bahkan ada yang pulang tanpa tangan, tanpa jari, atau sudah tidak bernyawa,&rdquo; pungkas Yuni.

Kisah tragis pekerja migran Indonesia di Kamboja, banyak yang pulang dalam peti mati atau cacat akibat penyiksaan.

Nasib Nahas Pekerja Migran Indonesia di Kamboja, Pergi Utuh, Pulang Tinggal Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/KRIPTO-LAMPSUS-1-3333477664.jpg" alt="Ilustrasi kripto (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kripto (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah semakin panasnya perdebatan global tentang masa depan aset digital, termasuk kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih jalannya sendiri. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa mandat yang diterima lembaganya melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bukanlah perkara kecil. Ia menggambarkan tugas itu seperti mengurus 'seekor gajah utuh' untuk mengatur keseluruhan ekosistem kripto, bukan hanya sebagian kecilnya. Pandangan ini kontras dengan langkah sejumlah otoritas moneter di Asia. Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang, misalnya, sudah menerbitkan stablecoin di wilayah mereka.&nbsp; Namun fokusnya masih terbatas pada aspek tertentu: ada yang menekankan stabilitas, ada yang menyoroti likuiditas, dan sebagian melihatnya sebatas instrumen diversifikasi. &ldquo;OJK tidak hanya mengatur belalai atau ekornya, tapi seluruh gajahnya, dari kepala sampai kaki,&rdquo; ujar Mahendra di sebuah acara kripto di Bali belum lama ini. Menurut dia, OJK berusaha membangun pendekatan yang lebih menyeluruh. Regulasi bukan semata mengawasi pasar atau melindungi konsumen, tapi juga membuka ruang bagi inovasi.&nbsp; Melalui mekanisme regulatory sandbox, aturan yang dibuat diharapkan tidak berubah menjadi penghalang kreativitas. Meski begitu, Mahendra tidak menutup mata pada risiko.&nbsp; Kompleksitas instrumen digital, tuntutan prudential regulation, hingga keterhubungan kripto dengan sektor riil dan industri keuangan lain disebutnya sebagai tantangan besar.&nbsp; &ldquo;Seberapa besar gajah ini kelak, sangat bergantung pada kesiapan sektor riil dan keuangan nasional untuk ikut mendorong pertumbuhannya,&rdquo; ujarnya. Di sinilah terlihat perbedaan paradigma. Jika regulator di negara lain cenderung menaruh kripto dalam ruang terbatas agar tidak mengganggu stabilitas sistem, OJK justru menganggapnya bagian utuh dari lanskap keuangan masa depan.&nbsp; &ldquo;Bagi kami ini bukan trade off, tetapi kesatuan. Kami ingin ekosistem kripto tumbuh secara utuh,&rdquo; tegas Mahendra. Ia menutup pandangan dengan harapan, forum besar terkait kripto bisa membuka cara pandang baru sekaligus menyatukan ekspektasi pelaku industri di tanah air. &ldquo;Kalau tahun depan saya hadir lagi dalam pertemuan regulator Asia Pasifik, mudah-mudahan mereka bukan hanya memberi simpati, tapi juga ingin belajar dari pengalaman kita,&rdquo; katanya.

OJK mengatur seluruh ekosistem kripto, bukan hanya sebagian. Mahendra Siregar menjelaskan tantangan dan harapan ke depan.

OJK Siapkan Regulasi dengan Pendekatan Utuh, Saat Regulator Asia Pecah Pandangan Soal Aset Kripto

Utuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Utuh

Berita Terkini

Nasib Nahas Pekerja Migran Indonesia di Kamboja, Pergi Utuh, Pulang Tinggal Nama

OJK Siapkan Regulasi dengan Pendekatan Utuh, Saat Regulator Asia Pecah Pandangan Soal Aset Kripto

Download Aplikasi JawaPos.com