<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/Screenshot_2025-12-26-17-05-41-769_comandroidchrome-edit-2190288493.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (kanan) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (kiri) mengenakan rompi tahanan</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Kejaksaan Agung&nbsp;mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,&nbsp;Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kajari Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Eddy Sumarman.</p> <p>Pencopotan itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 November 2025 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pencopotan ini merupakan bagian penyegaran organisasi dalam institusi Adhyaksa.</p> <p>"Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan-jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan," katanya.</p> <p>Selain itu, sambung dia, rotasi dan mutasi ini termasuk bagian dari evaluasi kinerja soal bekerja maksimal atau tidaknya pejabat Kejaksaan RI.</p> <p>Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dicopot dan digantikan Budi Triono yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.</p> <p>Belum lama ini, Albertinus ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025&ndash;2026.</p> <p>KPK menyebut Albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,5 miliar yang berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, hingga penerimaan lainnya.</p> <p>Dalam kasus tersebut, KPK juga menangkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi terkait kasus yang sama.</p> <p>Selanjutnya, Kajari Bekasi Eddy Sumarman dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Semeru, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.</p> <p>Sebelumnya, penyidik KPK menyegel rumah Eddy Sumarman pada saat penangkapan para pihak terduga dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.</p> <p>Namun, belum ada kepastian mengenai status Eddy Sumarman dalam kasus suap ini.</p> <p class="class-paragraph">Selain Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi, Kejagung juga memutasi Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba. Posisi tersebut kemudian diisi Fajar Gurindro, yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung.</p> <p>Adapun Afrillyanna Purba mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejagung.</p> <p>Terkait Kejari Kabupaten Tangerang, Kejagung sebelumnya menetapkan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. <strong>(*)</strong></p>

Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu

Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/IMG-20241215-WA0009-2646794140.jpg" alt="Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) tahap ke II hari ini, Minggu (15/12/2024). (Dok BPBD Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) tahap ke II hari ini, Minggu (15/12/2024). (Dok BPBD Jakarta)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) tahap ke II hari ini, Minggu (15/12). Hal itu dilakukan guna mencegah bencana hidrometeorologi akibat hujan deras yang diprediksi terjadi hari ini.&nbsp;</p> <p>Pada hari ini akan dilakukan tiga kali penerbangan dengan menggunakan pesawat Britten Norman BN2T - PK WMN.</p> <p>Setiap penerbangan atau sortie akan membawa 800 kg NaCl untuk penyemaian awan di area radian 270-360&deg; dan jarak 40-70 Nm dari Selat Sunda sebelah Utara Cilegon.&nbsp;Misi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan dan mencegah banjir di wilayah Jabodetabek.</p> <p>"Hari ini rencananya akan dilaksanakan 3 sortie atau 3 kali penerbangan dengan load yang sama 800 kg NaCl setiap penerbangannya," ujar Ketua Subkelompok Urusan Pengendalian dan Operasi Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, Minggu (15/12).&nbsp;</p> <p>Diketahui, OMC Tahap kedua telah dilakukan sejak Kamis (13/12) dan akna berlangsung hingga besok senin (16/12). Sedangkan OMC tahap pertama telah dilakukan pada 7&ndash;9 Desember 2024.&nbsp;</p> <p>OMC tahap pertama telah berhasil mengurangi curah hujan hingga 67 persen yang akan masuk ke wilayah Jakarta.&nbsp;</p> <p>Menurut BMKG, dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), bibit siklon di Samudra Hindia, dan angin monsun dari Asia akan meningkatkan curah hujan di wilayah Jawa, termasuk Jakarta.</p> <p>Puncak curah hujan diprediksi terjadi pada 13 dan 14 Desember 2024, dengan intensitas hujan sedang hingga tinggi di beberapa lokasi.</p> <p>Operasi ini akan menggunakan pesawat untuk menyemai bahan khusus seperti garam dan kapur tohor (CaO), yang dirancang untuk mengurangi pembentukan awan hujan di area tertentu. Penyemaian awan dilakukan di bawah koordinasi posko OMC di Lanud Halim Perdanakusuma dan Curug, Kabupaten Tangerang.</p> <p>BPBD Jakarta telah berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasi. Pesawat, bahan semai, serta tim pelaksana telah siap di lokasi.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, briefing harian dilakukan untuk memastikan setiap penerbangan dapat menargetkan area yang tepat.</p> <p>&ldquo;Koordinasi antarinstansi sangat penting, terutama dengan kondisi cuaca yang dinamis. Kami siap melakukan lebih dari satu kali penerbangan dalam sehari jika diperlukan,&rdquo; tambah Direktur Operasi Modifikasi Cuaca, Endarwin.</p>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) tahap ke II hari ini, Minggu (15/12).

BPBD Jakarta Gelar Modifikasi Cuaca Tahap Kedua untuk Cegah Banjir, Tabur Garam di Bagian Utara Cilegon   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/Screenshot_20240606-131435-497415043.jpg" alt="Tampilan armada motor Samsat Dulur./Instagram Samsat Surabaya Utara" width="100%">
<figcaption>Tampilan armada motor Samsat Dulur./Instagram Samsat Surabaya Utara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kantor Samsat Surabaya Utara menciptakan inovasi baru demi memudahkan masyarakat mengurus pembayaran pajak motor dan sejenisnya, yaitu dengan membentuk Samsat Dugi Kelurahan (Samsat Dulur).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara peluncuran Samsat Dulur pada Selasa (11/6) lalu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyatakan selain untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Samsat Dulur dibentuk untuk membantu memudahkan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Inovasi ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Surabaya agar dapat membayar pajak secara lebih mudah,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Humas Polres Tanjung Perak Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan Samsat Dulur ini akan berupa tim bersepeda motor yang membawa mini box di bagian jok belakang berisi perlengkapan untuk pengurusan dokumen pajak motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim ini akan berkeliling menyusuri pemukiman di wilayah Surabaya Utara dan akan melayani pengurusan pajak motor di kelurahan wilayah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014598165/bagi-yang-mau-urus-pajak-stnk-cek-14-lokasi-samsat-keliling-di-jabodetabek-hari-ini">Bagi yang Mau Urus Pajak STNK, Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti anggota akan langsung datang ke kelurahan bekerjasama dengan Babinsa, Babinkamtibmas untuk melakukan pembayaran pajak,&rdquo; tambah AKBP Erik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara ini baru ada dua unit motor Samsat Dulur Surabaya Utara yang menjadi prototipe sebelum diterapkan ke daerah lain di Surabaya dan Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah Surabaya Utara, Samsat Dulur akan berlanjut ke Surabaya Barat dan Surabaya Timur untuk berkolaborasi dengan kelurahan setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran motor Samsat keliling jemput bola tersebut diharapkan dapat menjangkau daerah lain seperti industri dan daerah yang terpantau minim pembayaran pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelebihan lainnya adalah bisa masuk ke daerah pemukiman padat penduduk, hal yang tidak bisa dilakukan oleh mobil Samsat Keliling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, kehadiran Samsat Dulur tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kepuasan terhadap layanan kepolisian di wilayah kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan diukur oleh teman-teman Bapenda, sejauh mana pencapaian targetnya, jika ini dirasakan efektif ada kenaikan tentu saja nanti akan ditularkan ke seluruh Wilayah Samsat di Jatim," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim menargetkan motor Samsat Dulur Surabaya Utara ini lebih banyak beroperasi di wilayah kelurahan padat penduduk yang memiliki tunggakan pajak cukup tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014494161/ratusan-kendaraan-pelat-merah-di-ngawi-masih-tunggak-pajak-samsat-sebut-ada-selisih-data-dengan-pemkab-ini-penyebabnya">Ratusan Kendaraan Pelat Merah di Ngawi Masih Tunggak Pajak, Samsat Sebut Ada Selisih Data dengan Pemkab, Ini Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan beroperasi di sana, intinya memudahkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan kemudahan tersebut, diharapkan tunggakan pajak lebih mengecil," ujar Kepala Bidang (Kabid) Pajak Bapenda Jatim, Kresna Bimasakti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, saat ini capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jatim cukup positif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang wajib pajaknya lebih patuh dibandingkan provinsi lain," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, tahun ini capaian pajak di Jatim telah mencapai 46 persen dari target sekitar Rp 7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka tunggakan di Jatim keseluruhan tidak pernah mencapai 10 persen, khusus untuk Surabaya Utara ini sudah kita cek datanya tunggakan hanya 7 persen,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap dengan adanya Samsat Dulur prosentase tunggakan bisa menjadi 6 persen, 5 persen, 4 persen dan bahkan bisa nol persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Santor Samsat Surabaya Utara menciptakan inovasi baru demi memudahkan masyarakat mengurus pembayaran pajak motor dan sejenisnya.

Ada Samsat Dulur, Warga Surabaya Utara Bisa Bayar Pajak Motor Lewat Kelurahan, Bagaimana Wilayah Lain?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/Kapal-warga-Korea-Utara-by-The-Korea-Herald-3363915786.jpg" alt="Perahu kayu yang digunakan sebuah keluarga Korea Utara untuk menyeberangi lautan menuju Korea Selatan." width="100%">
<figcaption>Perahu kayu yang digunakan sebuah keluarga Korea Utara untuk menyeberangi lautan menuju Korea Selatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Empat warga Korea Utara yang tidak diketahui identitasnya menyeberangi perbatasan maritim Korea di Laut Timur pada Selasa (24/10).</p> <div>Saat ini, militer Korea Selatan, bekerja sama dengan penjaga pantai, telah mengamankan empat warga Korea Utara di perairan lepas pantai kota Sokcho, Provinsi Gangwon.</div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>Keempat warga Korea Utara tersebut, melakukan perjalanan lintas perbatasan dengan sebuah perahu, dan ditemukan oleh penjaga pantai Korea Selatan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari The Korea Herald, keempat warga Korea Utara tersebut, dipindahkan ke sebuah kapal Korea Selatan yang sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan di Sokcho, Provinsi Gangwon, pada pukul 09.30 pagi, menurut keterangan dari militer.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Empat warga Korea Utara menyatakan keinginan mereka untuk membelot atau lari dari bangsanya untuk pergi ke Korea Selatan, demikian ungkap Kantor Berita Yonhap dan Sistem Penyiaran Korea.</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih dari 33.000 warga Korea Utara telah melarikan diri dari tanah air mereka, yang represif menuju Korea Selatan yang demokratis dan liberal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka dinilai berhak mendapatkan kewarganegaraan, dan dukungan finansial setelah diperiksa oleh badan-badan intelijen.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013111583/korea-selatan-memperkenalkan-rancangan-undang-undang-untuk-membendung-pelecehan-seksual-terhadap-anak">Korea Selatan Memperkenalkan Rancangan Undang-Undang untuk Membendung Pelecehan Seksual Terhadap Anak</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kedatangan para pembelot ke Korea Selatan telah menurun tajam sejak pandemi COVID-19, ketika Pyongyang meningkatkan pengawasan di perbatasan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pembelotan melalui laut jarang terjadi, sebagian besar pembelot melarikan diri dari Korea Utara melalui perbatasan yang terhubung dengan Tiongkok, dimana mereka menghadapi risiko ditangkap dan dideportasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kementerian Unifikasi Seoul pada awal bulan ini mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan keprihatinannya kepada China, setelah pihak berwenang memulangkan banyak warga Korea Utara yang tinggal di provinsi timur laut Jilin dan Liaoning.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Beijing, yang menganggap para pembelot Korea Utara sebagai migran ekonomi, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya 'pembelot Korea Utara' di China.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada bulan Mei, sembilan warga Korea Utara membelot setelah menyeberangi perbatasan laut sebelah barat dengan perahu nelayan, seperti yang dikutip dari Aljazeera.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada tahun 2019, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In menuai kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Setelah pemerintahannya memulangkan dua nelayan Korea Utara, yang dicurigai membunuh 16 rekan sekapal mereka ketika melintasi perbatasan laut.<br /><br />Pengadilan Korea Selatan pada bulan Februari mendakwa empat pejabat tinggi, termasuk kepala intelijen nasional, karena diduga menyalahgunakan wewenang mereka terkait pemulangan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Epat warga Korea Utara menyatakan keinginan mereka untuk membelot atau lari dari bangsanya untuk pergi ke Korea Selatan.

4 Warga Korea Utara Menyeberangi Perbatasan Maritim, Akui Ingin Membelot

Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Utara

Berita Terkini

Diduga Terlibat Korupsi, Kejagung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi

BPBD Jakarta Gelar Modifikasi Cuaca Tahap Kedua untuk Cegah Banjir, Tabur Garam di Bagian Utara Cilegon

Ada Samsat Dulur, Warga Surabaya Utara Bisa Bayar Pajak Motor Lewat Kelurahan, Bagaimana Wilayah Lain?

4 Warga Korea Utara Menyeberangi Perbatasan Maritim, Akui Ingin Membelot

Download Aplikasi JawaPos.com