<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peluncuran pembentukan Holding dan Subholding PT PLN (Persero) di Jakarta, Rabu (21/09/2022). pembentukan Holding dan Subholding PLN ini juga diharapkan bisa membuat util" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peluncuran pembentukan Holding dan Subholding PT PLN (Persero) di Jakarta, Rabu (21/09/2022). pembentukan Holding dan Subholding PLN ini juga diharapkan bisa membuat util</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Menteri Badan Udaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menurunkan utang PT Perusahan Listrik Negara (PLN), dari Rp 500 triliun menjadi Rp 407 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.  “Berhasilya Erick Thohir mendorog turunnya utang PLN jadi Rp 407 triliun patut di berikan apresiasi. Terutama atas keseriusan beliau memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di PLN,” kata Rudi Bangun saat dihubungi, Jumat (23/9).  Menurut Anggota Fraksi Partai Nasdem ini, salah satu alasan mengapresiasi Erick Thohir karena dirinya berani dna berhasil memiliki direktur PLN yang tepat. Pasalnya, jika Erick Thohir salah pilih direktur, kata Rudi Bangun maka dirinya (Erick Thohir) tidak ada bedanya dengan Menteri BUMN sebelumnya.  “Karena tanpa memilih orang yang tepat, Erick Thohir akan mengikuti jejak Menteri terdahulu. Dan bakal banyak utang BUMN sehabis masa periode lima tahun ini jika Erick salah memilih jajaran direksi ditiap BUMN,” ucapnya.  Dikatakan anak buah Surya Paloh ini, kebijakan Erick yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu telah menyelamatkan negara dari penumpukan utang. Meski begitu, Rudi Bangun meminta agar Erick Thohir tidak berpuas diri atas capaian tersebut.  “Ujug-ujugnya rakyat dan negara akan banyak utang menumpuk ditiap BUMN. Maka saya berharap Erick Thohir jangan juga cepat berpuas diri,” ujarnya.  Ditegaskan Rudi Bangun, Erick Thohir sebagai pengambil putusan tertinggi di Kementerian BUMN harus tegas dan berani memproses hukum setiap direksi BUMN yang ketahuan melalukan tindakan korupsi, agar tidak menjadi penyakit dalam tubuh BUMN.  “Seluruh BUMN dan direksi yang buat bangkrut perusahaan harus di periksa dan dilaporkan ke Jaksaan Agung agar cepat tuntas masala bersih-bersih di BUMN,” tegasnya.  Dijelaskan Rudi Bangun, dalam membersihkan tubuh BUMN dari tindakan korupsi, Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri namun harus menggandeng lembaga lain agar kerja bersih-bersih BUMN dari aksi korupsi hilang.  “Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri karena perusahaan BUMN ini adalah organisasi yang sistematik dan mempunyai anggaran cas flow yang besar. Erick Thohir harus meminta bantuan banyak lembaga lain untuk upaya bersih-bersih dan membuat untung BUMN milik negara,” jelasnya.  “Termasuk juga Jaksa Agug dan BPKP yang harus digandeng. Agar tegas di kepemimpinannya,” pungkasnya.  Sebelumnya, Erick Thohir mengaku bangga menyampaikan bahwa PLN telah mampu menurunkan utangnya secara signifikan. Prestasi PLN tersebut tidak terlepas dari dorongan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik (BUMN) dan Komisi VI DPR RI.  “Sekarang utang PLN sendiri yang tadinya Rp 500 triliun ketika kita sama-sama mulai melakukan transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun," kata Erick dalam Raker kemarin.  Erick menambahkan, dalam tiga tahun terakhir PLN berhasil melakukan pembayaran dan pelunasan utang sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan mereka.  "Jadi selama hampir tiga tahun terjadi percepatan pembayaran dan juga tentu pelunasan agar PLN bisa siap bertransformasi menghadapi yang namanya sekarang green industry ataupun kehidupan masyarakat di era digital ini," ucapnya.

Komisi VI DPR Dukung Erick Thohir Bantu Turunkan Utang PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/zulkifli-amien-MH.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran Zulkifli Zaini sebagai dirut baru PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengindikasikan pemerintah menitikberatkan peningkatan kinerja keuangan PLN. Sebab, Zulkifli adalah sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang perbankan dan keuangan.  Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, tantangan yang akan dihadapi Zulkifli tidak mudah. Beberapa masalah yang disebut Komaidi akan menjadi perhatian utama adalah proyek 35.000 megawatt (mw) yang belum tuntas.  Selain itu, Zulkifli juga diwarisi utang yang membengkak. Karena itu, dia cukup mengerti alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan tim penilai akhir (TPA) yang memilih Zulkifli. Dirut anyar PLN itu dianggap memiliki kecakapan dalam bidang finansial.  Komaidi memaparkan, pada semester I 2019, PLN memiliki utang hingga Rp 604,46 triliun. Meningkat hingga 24 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, lanjut dia, rasio utang PLN terhadap pendapatan dan aset sudah masuk ”rambu kuning” atau patut berhati-hati. ”Apalagi, total kebutuhan pendanaan PLN untuk mewujudkan proyek 35.000 mw sangat besar,” tegasnya.  Senada dengan Komaidi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, penunjukan Zulkifli mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mengamankan dan meningkatkan keuangan PLN. ”Tantangan utama PLN yang dilihat menteri BUMN adalah pembiayaan dan kinerja keuangan,” ujar Fabby. Dia menambahkan, tantangan PLN akan semakin berat karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi dan penyertaan modal negara (PMN) semakin terbatas.  Selain itu, kendala terbesar PLN dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah banyaknya kapasitas pembangkit termal, yakni PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), yang akan beroperasi pada rentang 2021 hingga 2024. ”Meskipun kapasitas EBT mencapai 12 persen, penyaluran listrik masih di bawah 7 persen,” beber Fabby.  Dukungan positif kepada Dirut baru PLN juga datang dari asosiasi-asosiasi yang selama ini bermitra dengan PLN. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Pandu P. Sjahrir menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh terpilihnya Zulkifli sebagai Dirut dan Amien Sunaryadi sebagai komisaris utama PLN. ”Ini merupakan kombinasi yang serasi antara profesionalisme dan transparansi. Kami sebagai pelaku di industri ini berharap, dengan pengalaman Pak Zulkifli sebagai profesional di Bank Mandiri dan Pak Amien sebagai wakil ketua KPK, dapat mendukung upaya PLN meningkatkan profesionalisme dan transparansi perseroan,” ujar Pandu.  Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyampaikan apresiasinya kepada pemimpin baru PLN. APLSI berharap iklim investasi ketenagalistrikan di Indonesia semakin kondusif. ”Sehingga semua pelaku usaha, termasuk swasta, dapat lebih berperan dalam mendukung PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.”

Jabat Dirut PLN, Zulkifli Zaini Dapat Warisan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dirut-pln-pastikan-utang-yang-dikhawatirkan-sri-mulyani-bisa-beres_m_159620.jpeg" alt="Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat memberikan keterangan di Kementerian ESDM, Rabu (27/9)" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat memberikan keterangan di Kementerian ESDM, Rabu (27/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan buka suara perihal surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kondisi keuanagn PLN. Bersama Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dia memberikan keterangan pada wartawan di kantor Kementerian ESDM. &nbsp; Jonan mengatakan, hingga saat ini dirinya sama sekali belum menerima surat tersebut. Dia tahu surat tersebut justru setelah menjadi perbincangan dan media. "Saya belum terima suratnya (Bu Menkeu Sri Mulyani) malah," kata Jonan di kantornya, Jakarta, Rabu (27/9). &nbsp; Di tempat yang sama, Sofyan Basir mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat tersebut. Hanya saja, dirinya belum membaca isi dari surat tersebut. Dia juga baru tahu setelah ada informasi mengenai bocornya surat Sri Mulyani kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. &nbsp; "Saya sudah terima kemarin sore, tapi saya belum baca. Masih tertumpuk," jelas dia.&nbsp; &nbsp; Meski demikian, Sofyan mengakui, PLN siap untuk menyelesaikan permasalahan yang di khawatirkan oleh Sri Mulyani. Berbagai polemik soal utang itu, disebutnya bisa beres. "Enggak ada masalah, siap kita amankan," tutupnya. &nbsp; Sebelumnya, keuangan PT PLN (Persero) sedang disorot Kementerian Keuangan. Ada dugaan bahwa keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pada Rabu (27/9), beredar surat yang diyakini berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para petinggi. &nbsp; Berdasarkan salinan surat yang diterima JawaPos.com, surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu bersifat penting dan segera. Surat itu ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. &nbsp; Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi.

Dirut PLN Pastikan Utang yang Dikhawatirkan Sri Mulyani Bisa Beres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-rincian-utang-pln-yang-membuat-sri-mulyani-khawatir_m_159607.jpeg" alt="Ilustrasi petugas PLN saat memasang sambungan listrik. Perseroan memiliki utang besar yang memiliki risiko gagal bayar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PLN saat memasang sambungan listrik. Perseroan memiliki utang besar yang memiliki risiko gagal bayar</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kondisi keuangan PT PLN (Persero) sedang disorot Kementerian Keuangan. Ada dugaan bahwa keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pada Rabu (27/9), beredar surat yang diyakini berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para petinggi. &nbsp; Berdasarkan salinan surat yang diterima JawaPos.com, surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu bersifat penting dan segera. Surat itu ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. &nbsp; Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi. &nbsp; Lalu, berapa sebenarnya utang yang ditanggung oleh BUMN kelistrikan itu ? &nbsp; Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasian interim (tidak diaudit) yang dilansir dari laman&nbsp;https://www.pln.co.id/statics, PLN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar Rp 299,364 triliun. Utang itu terdiri dari kewajiban pajak tangguhan - bersih sebesar Rp 116,9 miliar. &nbsp; Lalu utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman sebesar Rp 29,99 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah nonbank sebesar Rp 6,785 triliun, utang sewa pembiayaan Rp 17,309 triliun, utang bank sebesar Rp 101,231 triliun. &nbsp; Utang obligasi dan sukuk ijarah sebeasr Rp 94,675 triliun, utang listrik swasta Rp 7,081 triliun, utang pihak berelasi sebesar Rp 2,71 miliar, kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 42,049 triliun dan utang lain-lain sebesar Rp 115,728 miliar. &nbsp; Sementara itu, untuk utang jangka pendeknya, PLN memiliki kewajiban membayar sebesar Rp 121,154 triliun.

Ini Rincian Utang PLN yang Membuat Sri Mulyani Khawatir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/segini-nilai-utang-pln-yang-dikhawatirkan-sri-mulyani_m_159561.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keuangan PT PLN (Persero) sedang disorot Kementerian Keuangan. Ada dugaan kesulitan keuangan yang menimpa perseroan karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pada Rabu (27/9), beredar surat yang diyakini berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para petinggi. Berdasarkan salinan surat yang diterima JawaPos.com, surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu bersifat penting dan segera. Surat itu ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi. Lalu, berapa sebenarnya utang yang ditanggung oleh BUMN kelistrikan itu ? Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi interim (tidak diaudit) yang dilansir dari laman https://www.pln.co.id/statics, PLN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar Rp 299,364 triliun. Utang itu terdiri dari kewajiban pajak tangguhan - bersih sebesar Rp 116,9 miliar. Lalu utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman sebesar Rp 29,99 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank sebesar Rp 6,785 triliun, utang sewa pembiayaan Rp 17,309 triliun, utang bank sebesar Rp 101,231 triliun. Utang obligasi dan sukuk ijarah sebeasr Rp 94,675 triliun, utang listrik swasta Rp 7,081 triliun, utang pihak berelasi sebesar Rp 2,71 miliar, kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 42,049 triliun dan utang lain-lain sebesar Rp 115,728 miliar. Sementara itu, untuk utang jangka pendeknya, PLN memiliki kewajiban membayar sebesar Rp 121,154 triliun.&nbsp;

Segini, Nilai Utang PLN Yang Dikhawatirkan Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/keuangan-pln-lesu-sri-mulyani-surati-rini-soemarno-dan-menteri-jonan_m_159505.jpeg" alt="Ilustrasi petugas PLN saat melakukan penyambungan listrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PLN saat melakukan penyambungan listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp;Keuangan PT PLN (Persero) sedang disorot Kementerian Keuangan. Ada dugaan bahwa keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pada Rabu (27/9), beredar surat yang diyakini berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para petinggi. &nbsp; Berdasarkan salinan surat yang diterima JawaPos.com, surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu bersifat penting dan segera.&nbsp;Surat itu ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. &nbsp; Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi. &nbsp; Yang ketiga, terkait dengan kebijakan Ignasius Jonan yang menyatakan bahwa tarif listrik tidak akan naik. Meski pemerintah mendukung, Sri Mulyani meminta ada regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. &nbsp; Berikut isi salinan dari surat tersebut : &nbsp; Berkenaan dengan pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (Program 35 GW), dapat kami sampaikan sebagai berikut: &nbsp; 1. Kinerja PT PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi. Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan waiver kepada lender PT PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan convenant PT PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default atas pinjaman PT PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah. &nbsp; 2. Terbatasnya internal fund PT PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PT PLN dari pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional. &nbsp; 3. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PT PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang. Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PT PLN. &nbsp; 4. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PT PLN berasal dari TTL yang dibayarkan oleh pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Selain itu, kami mengharapkan saudara dapat mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang. &nbsp; 5. Terkait dengan penugasan 35 GW, kami berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PT PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PT PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN). Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PT PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.&nbsp;

Keuangan PLN Lesu, Sri Mulyani Surati Rini Soemarno dan Menteri Jonan

utang pln

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang pln