<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara. "Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi&nbsp;utang atau saya pakai untuk bayar utang," kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan '1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta, Kamis (16/10). Purbaya mengatakan, tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru, kata dia, tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran. "Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong," ujarnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi yang masih rendah. "Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10). Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp 116,6 triliun. Sementara Kementerian PU merealisasikan belanja Rp 41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp 85,7 triliun dan Kementan Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp 27,3 triliun. Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen. Adapun total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun. Suahasil mendorong K/L untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa (BPJ); monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong".

Sejumlah K/L Berikut dalam Pantauan Purbaya, Serapan Anggarannya Rendah Bakal Dialihkan untuk Bayar Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/JKT_Nilai-Tukar-Rupiah-Menguat-Tipis-Terhadap-Dolar-AS_SALMAN-TOYIBI-4-1148281248.jpg" alt="Pegawai menunjukkan mata uang Dolar Amerika dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (22/7/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pegawai menunjukkan mata uang Dolar Amerika dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (22/7/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia melambat. Per Agustus 2025, tercatat USD 431,9 miliar tumbuh 3 persen Year-on-Year (YoY). Lebih rendah dibanding pertumbuhan pada Juli 2025 sebanyak 4,2 persen YoY. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN pemerintah per Agustus 2025 mencapai USD 213,9 miliar. Atau tumbuh 6,7 persen secara tahunan. Angka ini juga menunjukkan perlambatan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 9 persen YoY. "Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) seiring dengan meningkatnya pasar keuangan global yang tetap tinggi," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (16/10). Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), lanjut dia, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong pemberdayaan perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor-sektor strategis. Porsi terbesar untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 23,4 persen. Kemudian, jasa pendidikan sebesar 17,2 persen. Lalu, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,7 persen. Ada pula penggunaannya untuk sektor konstruksi (12,3 persen), transportasi dan pergudangan (9 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8 persen). "Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," terang Denny. Terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sampai dengan kuartal II 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Menurun dari Rp 9.177,48 triliun per Mei 2025. Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto. Dia membandingkan, seperti Malaysia yang sudah mencapai 61,9 persen terhadap PDB. Kemudian Filipina sebesar 62 persen terhadap PDB. Lalu, Thailand dengan 62,8 persen dan India yang menyentuh 84,3 persen dari PDB. "Jadi, utang kita pada posisi Juni (2025) total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.980 triliun," bebernya. Jika dibedah, pinjaman mengalami sedikit kenaikan dari Rp 1.147 triliun ke Rp 1.157 triliun. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, lebih tinggi dari Mei 2025 Rp 1.099,25 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 49 triliun, yang juga lebih tinggi Rp 48,7 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk SBN justru lebih rendah. Turun dari Rp 8.029 triliun ke Rp 7.980 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun. Sementara untuk berdenominasi valas Rp 1.496,75 triliun, lebih rendah dari posisi Mei 2025 Rp 1.505,09 triliun. Suminto mengingatkan utang tersebut akan dibayar dari pajak. Oleh karena itu, Indonesia dalam berhutang mesti sesuai kemampuan. Baik dalam membayar pokok maupun bunganya. "Saya bisa menerbitkan SUN (surat utang negara) tenor 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, ini yang akan bayar anak cucu kita. Melalui apa? Membayar pajak, makanya utang ini sebenarnya future tax. Artinya, kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan," bebernya. Menurut dia, tambahan nominal utang sejalan dengan kenaikan PDB Indonesia. Artinya, utang masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Penarikan utang dilakukan berdasarkan asesmen terhadap proyeksi penerimaan negara di tahun-tahun mendatang. "Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga, kemampuan membayar kita juga akan lebih tinggi," teran Suminto.&nbsp;

Utang luar negeri Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan pada Agustus 2025, dengan dominasi utang jangka panjang.

Pertumbuhan Utang Luar Negeri Melambat, per Agustus USD 431,9 Miliar dan Didominasi Tenor Jangka Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/cr5h4VEC1HQ0t9tyd7xYgzCsGUjBu4AHi5unz5V7-1458719485.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utang pemerintah pusat sampai dengan kuartal II 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Menurun dari Rp 9.177,48 triliun per Mei 2025. Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). Dia membandingkan, seperti Malaysia yang sudah mencapai 61,9 persen terhadap PDB. Kemudian Filipina sebesar 62 persen terhadap PDB. Lalu, Thailand dengan 62,8 persen dan India yang menyentuh 84,3 persen dari PDB. "Jadi, utang kita pada posisi Juni (2025) total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.980 triliun," bebernya. Jika dibedah, pinjaman mengalami sedikit kenaikan dari Rp 1.147 triliun ke Rp 1.157 triliun. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, lebih tinggi dari Mei 2025 Rp 1.099,25 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 49 triliun, yang juga lebih tinggi Rp 48,7 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk SBN justru lebih rendah. Turun dari Rp 8.029 triliun ke Rp 7.980 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun. Sementara untuk berdenominasi valas Rp 1.496,75 triliun, lebih rendah dari posisi Mei 2025 Rp 1.505,09 triliun. Suminto mengingatkan utang tersebut akan dibayar dari pajak. Oleh karena itu, Indonesia dalam berhutang mesti sesuai kemampuan. Baik dalam membayar pokok maupun bunganya. "Saya bisa menerbitkan SUN (surat utang negara) tenor 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, ini yang akan bayar anak cucu kita. Melalui apa? Membayar pajak, makanya utang ini sebenarnya future tax. Artinya, kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan," bebernya. Menurut dia, tambahan nominal utang sejalan dengan kenaikan PDB Indonesia. Artinya, utang masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Penarikan utang dilakukan berdasarkan asesmen terhadap proyeksi penerimaan negara di tahun-tahun mendatang. "Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga, kemampuan membayar kita juga akan lebih tinggi," teran Suminto

Bank Indonesia mencatat, utang pemerintah pusat turun menjadi Rp 9.138,05 triliun, setara 39,86 persen terhadap PDB.

Turun tapi Masih Ribuan Triliun, Segini Utang Pemerintah Pusat hingga Kuartal II 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/cr5h4VEC1HQ0t9tyd7xYgzCsGUjBu4AHi5unz5V7-4278568788.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Utang pemerintah pusat sampai dengan kuartal II 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Menurun dari Rp 9.177,48 triliun per Mei 2025. Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam media briefing, Jumat (10/10). Dia membandingkan, seperti Malaysia yang sudah mencapai 61,9 persen terhadap PDB. Kemudian Filipina sebesar 62 persen terhadap PDB. Lalu, Thailand dengan 62,8 persen dan India yang menyentuh 84,3 persen dari PDB. "Jadi, utang kita pada posisi Juni (2025) total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.980 triliun," beber Suminto. Jika dibedah, pinjaman mengalami sedikit kenaikan dari Rp 1.147 triliun ke Rp 1.157 triliun. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, lebih tinggi dari Mei 2025 Rp 1.099,25 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 49 triliun, yang juga lebih tinggi Rp 48,7 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk SBN justru lebih rendah. Turun dari Rp 8.029 triliun ke Rp 7.980 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun. Sementara untuk berdenominasi valas Rp 1.496,75 triliun, lebih rendah dari posisi Mei 2025 Rp 1.505,09 triliun. Suminto mengingatkan utang tersebut akan dibayar dari pajak. Oleh karena itu, Indonesia dalam berhutang mesti sesuai kemampuan. Baik dalam membayar pokok maupun bunganya. "Saya bisa menerbitkan SUN (surat utang negara) tenor 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, ini yang akan bayar anak cucu kita. Melalui apa? Membayar pajak, makanya utang ini sebenarnya future tax. Artinya, kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan," papar Suminto. Menurut dia, tambahan nominal utang sejalan dengan kenaikan PDB Indonesia. Artinya, utang masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Penarikan utang dilakukan berdasarkan asesmen terhadap proyeksi penerimaan negara di tahun-tahun mendatang. "Utang akan dibiayai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga, kemampuan membayar kita juga akan lebih tinggi," terang Suminto.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp 9.138,05 triliun, setara 39,86 persen terhadap PDB. Kemenkeu Sebut Tetap Sesuai Kemampuan Bayar

Utang Pemerintah Turun, Kemenkeu: Tetap Sesuai Kemampuan Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 18,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 29 Oktober 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 29,58 triliun. Kedelapan seri yang dilelang di antaranya SPN03250129 (penerbitan baru), SPN12251030 (penerbitan baru), FR0104 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0105 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,53 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,15000 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 3,25 triliun dari seri FR0104 yang menerima penawaran masuk Rp 4,76 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,76954 persen. Dari seri FR0098, dimenangkan dana sebesar Rp 3,1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 7,04803 persen. Serapan berikutnya yaitu seri FR0097 yang dimenangkan sebesar Rp 3 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp 3,21 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05661 persen. Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,45 triliun dari seri FR0105. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 4,71 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05947 persen. Seri FR0103 dimenangkan sebesar Rp 2,1 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkannya 6,93985 persen. Serapan terakhir berasal dari seri FRSDG001 yang dimenangkan sebesar Rp 1,65 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 1,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,71911 persen. Sementara dari seri SPN03250129, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp 2,52 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuknya capai Rp 3,53 triliun.

Lelang Delapan Seri SUN, Pemerintah Raup Dana Segar Rp 18,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/2024031018391724-3475730943.jpg" alt="Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, saat mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar. (YouTube/tvMU Channel)" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, saat mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar. (YouTube/tvMU Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam suasana yang penuh kekeliruan informasi, terungkap fakta bahwa utang pemerintah Indonesia kepada Muhammadiyah ternyata jauh lebih besar dari angka yang sempat beredar.&nbsp; Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah, mengklarifikasi bahwa jumlah utang pemerintah kepada Muhammadiyah. Jumlah utang tersebut bukanlah 350 miliar rupiah seperti yang beredar di kalangan DPR, melainkan mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 1,2 triliun rupiah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014427890/muhammadiyah-dukung-mui-kurma-yang-diproduksi-israel-haram">Muhammadiyah Dukung MUI, Kurma yang Diproduksi Israel Haram</a> Berita yang beredar luas di media sosial dan diskusi parlemen tentang utang pemerintah kepada Muhammadiyah telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.&nbsp; Din Syamsuddin, dengan tegas, mengoreksi angka yang salah tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dilansir dari unggahan video oleh akun X (dulunya Twitter) @boediantar4, Senin (11/3), Din Syamsuddin menyatakan bahwa setelah berdiskusi dengan beberapa ketua PWM, ia mendapatkan konfirmasi bahwa jumlah utang yang sebenarnya adalah 1,2 triliun rupiah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014427221/muhammadiyah-bali-siapkan-21-lokasi-tarawih-saat-nyepi">Muhammadiyah Bali Siapkan 21 Lokasi Tarawih saat Nyepi</a> Melalui pidatonya, Din Syamsuddin menyatakan, &ldquo;Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS.&rdquo;&nbsp; &ldquo;Setelah saya tanya beberapa ketua PWM, ternyata angkanya bukan yang beredar di DPR hanya 350 miliar, namun kisaranya 1,2 triliun. Itulah hak Muhammadiyah,&rdquo; ujar Din Syamsuddin. Muhammadiyah, yang memiliki banyak rumah sakit dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, dikenal sebagai organisasi yang memberikan layanan yang berorientasi terhadap kemaslahatan rakyat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014427035/muhammadiyah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-pada-11-maret-2024-berikut-jadwal-imsakiyah-wilayah-dki-jakarta">Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret 2024, Berikut Jadwal Imsakiyah Wilayah DKI Jakarta</a> Meskipun membutuhkan dana tersebut, Muhammadiyah tidak pernah terburu-buru dalam menagih utangnya kepada pemerintah. Pengungkapan ini tidak hanya menyoroti transparansi dan integritas Muhammadiyah sebagai organisasi, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip wasathiyah Islam, yang berarti moderasi dan keseimbangan.&nbsp; Din Syamsuddin, yang juga menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 2005&ndash;2015,&nbsp;menekankan bahwa organisasi ini berperan sebagai pelayan rakyat, pelayan umat, dan pelayan Indonesia, yang selalu siap memberikan pelayanan tanpa mengharapkan imbalan. Din Syamsuddin mengajak organisasi-organisasi Islam lainnya untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam gerakan moderasi Islam di Indonesia, demi kemajuan dan pencerahan bangsa.

Artikel ini mengungkapkan fakta mengejutkan yang diungkap oleh Din Syamsuddin tentang utang pemerintah Indonesia kepada Muhammadiyah.

Mengejutkan! Din Syamsuddin Ungkap Utang Pemerintah Kepada Muhammadiyah Bukan Rp 300 Miliar, Tapi Sejumlah Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/AIRLANGGA-04-710575966.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, utang pemerintah yang telah mencapai Rp 8.041 triliun atau dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,11 persen pada November 2023 masih terkendali. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013646394/timnas-amin-minta-maaf-ke-pp-muhammadiyah-karena-klaim-72-ptma-akan-jadi-saksi-suara-anies-muhaimin">Timnas AMIN Minta Maaf ke PP Muhammadiyah karena Klaim 72 PTMA Akan Jadi Saksi Suara Anies-Muhaimin</a> &ldquo;Tentu kita lihat (rasio) utang kita tetap di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan di atas 100 persen juga negara berkembang yang lain. Jadi relatif ini masih hati-hati,&rdquo; kata Menko Airlangga di sela acara Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia di Jakarta, Jumat. Adapun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen. Menurut Airlangga, sejauh ini utang tersebut telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dirinya memberikan catatan terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi. &ldquo;Kita masih bisa perbaiki, tetapi tentu ini butuh upaya ekstra. Artinya pengelolaan manajemen dari pembangunan baik yang dilakukan pemerintah, dilakukan BUMN swasta harus lebih baik lagi, salah satu faktornya adalah faktor transportasi dan harus diingat kita negara kepulauan, dan tidak ada negara kepulauan sebesar Indonesia,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama di daerah Indonesia Timur guna menekan biaya logistik dan transportasi. Ia mengungkapkan&nbsp;target untuk menekan biaya logistik mencapai 8 persen pada 2045. &ldquo;Kita punya target untuk transportasi dan logistik, ya mungkin pada 2030 kita masih 12 persen, tapi 2045 kita harapkan turun jadi 8 persen,&rdquo; terang Airlangga. Adapun kinerja fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih tetap terjaga di tengah adanya ketidapastian global. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terjaga di angka 5 persen sampai ekonomi Indonesia akan konsisten terjaga di level 5 persen. Dari segi inflasi, Menko Airlangga menilai bahwa tingkat inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on year/yoy) pada November 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013646374/dewas-kpk-akan-putuskan-sidang-pelanggaran-etik-firli-bahuri-rabu-pekan-depan">Dewas KPK Akan Putuskan Sidang Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Pekan Depan</a> "Capaian&nbsp;ini merupakan hasil arahan Presiden, sinergi antara fiskal, moneter dan riil, dan ini dukungan dari masyarakat, dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang dia. (*)

utang pemerintah yang telah mencapai Rp8.041 triliun atau dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,11 persen pada November 2023 masih terkendali

Airlangga Sebut Utang Pemerintah Indonesia masih Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-investasi.jpg" alt="BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 600 triliun pada tahun 2024. Adapun, utang baru tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp 522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen. "Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp 600 triliun," ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (18/12). Deni melanjutkan naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga. Namun, menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman. "Kalau kita bandingkan dengan negara&nbsp;peer, kita dengan&nbsp;debt to GDP&nbsp;makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah&nbsp;let's say&nbsp;ASEAN&nbsp;country&nbsp;Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen," ujar Deni. Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen&nbsp;year on year (yoy)&nbsp;dibandingkan&nbsp;outlook&nbsp;tahun ini yang senilai Rp 406,4 triliun. Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp696,3 triliun. Adapun, pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen," kata Deni.

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 600 Triliun Tambal Defisit APBN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/Staf-Menkeu-Yustinus-pratowo-2812244284.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membeberkan penjelasan tentang alasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membeberkan penjelasan tentang alasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyebut negara terancam bangkrut karena memiliki utang luar negeri yang sangat besar. Bahkan disebut utang tersebut sebagai beban pemerintahan baru dan rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh Benny melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (15/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui cuitannya, Benny juga mempertanyakan terkait nominal utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp 7 ribu triliun. "Apa benar hutang luar negeri kita saat ini sudah mencapai angka tujuh ribu delapan ratus triliun? Utk apa saja hutang itu?," cuit akun @BennyKHarmanID, dikutip Minggu (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari mana dana utk membayar hutang ini. Jelas menjadi beban pemerintahan baru dan barang tentu menjadi beban rakyat. Negara terancam bangkrut. #RakyatMonitor," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara terkait nilai utang luar negeri RI yang sebenarnya. Tak hanya itu, Yustinus juga merinci sumber utang RI yang ternyata sebagian besar berasal dari dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ijin meluruskan Bang @BennyHarmanID. Rp 7.787,51 T adalah total utang pemerintah RI per 31 Mei 2023. Total utang LN pemerintah Rp 2.168 T dari total utang LN (trmsk swasta) sebesar Rp 6.047 T (April 2023). Target defisit APBN dan pembiayaan dibahas bersama DPR melalui UU APBN," kata Yustinus membalas cuitan Benny, Minggu (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui gambar yang diunggah Yustinus, terlihat jelas nominal utang negara, lengkap beserta sumbernya. Tercatat, per 31 Mei 2023, posisi Pemerintah RI sebesar Rp 7.787,51 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah utang tersebut tercatat 37,85 persen dari Gross Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari rinciannya, total utang RI Rp 7.787,51 triliun terbagi menjadi dua, yakni sebesar Rp 6.934,25 triliun bersumber dari surat berharga negara dan Rp 853,26 triliun berasal dari pinjaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari surat berharga negara, sebesar Rp 5.594,92 triliun berasal domestik dan sebanyak Rp 1.339,33 triliun berasal dari valas. Adapun rinciannya, dari SBN domestik sebesar Rp 4.536 triliun berasal dari Surat Utang Negara (SUN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, senilai Rp 1.058,03 triliun berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemudian dari sisi valas, sebanyak Rp 1.040,39 triliun bersumber dari SUN dan Rp 298,24 triliun berasal dari SBSN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, utang negara yang merupakan pinjaman dari luar negeri tercatat sebesar Rp 829,17 triliun. Itupun terbagi dari beberapa sumber, meliputi Rp 258,80 triliun berasal dari Bilateral, Rp 517,04 triliun dari Multilateral, dan dari Commercial Bank sebesar Rp 53,33 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sisanya sebesar Rp 24,09 triliun berasal dari pinjaman Dalam Negeri (DN). Sehingga jika ditotal, utang RI dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp 853,26 triliun atau 10,96 persen dari total utang Indonesia secara keseluruhan.</div>

Melalui cuitannya, Benny juga mempertanyakan terkait nominal utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp 7 ribu triliun.

Benny Harman Sebut Negara Terancam Bangkrut karena Utang Luar Negeri, Stafsus Sri Mulyani Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/capai-usd-1319-miliar-cadangan-devisa-indonesia-awal-tahun-membaik_m_187185.jpeg" alt="Peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan devisa dari pajak dan hasil ekspor migas bagian pemerintah" width="100%">
<figcaption>Peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan devisa dari pajak dan hasil ekspor migas bagian pemerintah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa (cadev) Indonesia menurun pada Juni 2023 menjadi USD 137,5 miliar. Sedikit turun dibandingkan dengan Mei 2023 yang sebesar USD 139,3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, penurunan posisi cadev tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.&nbsp;Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bank Indonesia menilai bahwa cadangan devisa tersebut tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, kata Erwin, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, cadev Mei 2023 tercatat sebesar USD 139,3 miliar angka tersebut menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2023 sebesar USD 144,2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.</div>

Penurunan posisi cadev tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang pemerintah

Berita Terkini