<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/L6218WwJ8t5HXyjFnxUhnjpM3S0kOXdmmf2NIyJG-2588153476.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir soal persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh yang ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Ia memastikan, dirinyalah yang akan bertanggung jawab terkait masalah tersebut.&nbsp;</p> <p>Prabowo menyebut telah mempelajari seluruh persoalan mengenai Whoosh. Bahkan, ia menilai tidak ada masalah yang berarti di dalamnya dan meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak usah khawatir.&nbsp;</p> <p>"Kemudian, tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti, Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam acara Peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11).&nbsp;</p> <p>"Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, tidak ada masalah itu. PT KAI tidak usah khawatir, semuanya tidak usah khawatir. Rakyat kita layani, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya, tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tambahnya.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan seluruh transportasi massal yang ditujukan bagi masyarakat tidak boleh untuk dihitung untung dan rugi. Tetapi, kata dia, harus dihitung dan dilihat dari seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat.&nbsp;</p> <p>"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia. Itu jangan dihitung untung-untung, rugi-rugi, enggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation," ujar Prabowo.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, Prabowo juga mengaku bahwa Indonesia sanggup untuk menghadapi persoalan Whoosh. Bahkan, ia meminta permasalahan terkait kereta cepat tidak untuk dipolitisasi hingga menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat.&nbsp;</p> <p>Ke depan ia memastikan bahwa pemerintah tak lagi bisa dibohongi oleh para pencuri kekayaan negara. Bahkan, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan penghematan, penyelamatan dari semua hasil kekayaan sehingga bisa kembali dirasakan masyarakat.&nbsp;</p> <p>"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya, Indonesia sanggup. Dan itu, wajar semuanya itu, jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tau dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak, asal tenang-tenang saja," tutur Prabowo.&nbsp;</p> <p>"Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya yang penting Pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat. Kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto menjamin utang Kereta Cepat Whoosh aman dan manfaat transportasi massal untuk rakyat.

Prabowo: Tak Usah Ribut-Ribut Whoosh, Saya Sudah Pelajari dan Tidak Ada Masalah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_Pidato-Kenegaraan-Presiden-Prabowo-Subianto-_SALMAN-TOYIBI-8JPG-4206108650.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto didampingi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto didampingi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bakal melakukan penarikan utang baru senilai Rp 781,87 triliun di sepanjang tahun 2026. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.</p> <p>"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,87 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," bunyi dokumen tersebut, dikutip Selasa (19/8).</p> <p>Selanjutnya, dibeberkan lebih rinci bahwa pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah (SBSN)/Sukuk Negara sebesar Rp 749,2 triliun.</p> <p>Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri senilai Rp 32,7 triliun. Angka ini turun 74,9 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2025 sebesar Rp 130,387 miliar.</p> <p>Adapun pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp6,536 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp39,210 miliar. Adapun nantinya, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas pemerintah.</p> <p>Kendati begitu, pemerintah memastikan bahwa pembiayaan utang tahun 2026 diarahkan sebagai instrumen penguatan atau counter cyclical yang dikelola secara prudent dan sustainable. Bahkan, pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan innovative, prudent, dan sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Di sisi lain, selama periode 2021 hingga Semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, berada pada kisaran 39 persen. Pada tahun 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.</p> <p>"Namun kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen," bunyi dokumen tersebut.</p> <p>Seiring dengan rencana penarikan utang tahun 2026, pemerintah berkomitmen untuk terus meneggakkan disiplin fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).</p>

Pemerintah berencana menarik utang baru Rp 781,87 triliun di 2026 untuk mendukung proyek prioritas dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Senilai Rp 781,87 Triliun di 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/images-1-4-1002184786.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti postur awal RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).</p> <p>Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal, mengingat banyak tantangan besar, baik global maupun domestik, yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal tahun mendatang.</p> <p>Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2&ndash;5,8 persen, inflasi 1,5&ndash;3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500&ndash;16.900 per dolar AS, suku bunga SBN 6,6&ndash;7,2 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60&ndash;80 per barel.</p> <p>Selain itu, lifting minyak bumi ditargetkan 600&ndash;605 ribu barel per hari dan gas bumi 953&ndash;1.017 ribu barel setara minyak per hari. Namun, proyeksi tersebut perlu diuji dengan realitas kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu.</p> <p>"Desain fiskal kita harus realistis, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang tertekan akibat kebijakan perang tarif dan proteksionisme," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/5).</p> <p>Ia menyatakan, ketegangan dagang global yang kian tajam bisa berdampak besar terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus proaktif di forum internasional dalam memperjuangkan tatanan perdagangan yang adil dan terbuka.</p> <p>Said juga mengingatkan pentingnya memperhatikan potensi shortfall penerimaan pajak di tahun 2025 yang bisa berlanjut ke 2026.</p> <p>&ldquo;Rendahnya harga komoditas ekspor, lesunya konsumsi rumah tangga, serta tekanan terhadap industri dalam negeri bisa menekan penerimaan negara. Ini harus diantisipasi sejak awal,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam situasi tersebut, pendapatan negara menjadi kunci pembiayaan program strategis, termasuk pembayaran utang.</p> <p>"Pendapatan negara adalah pilar utama. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun depan yang nilainya sangat besar," ujar Said.</p> <p>Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan target pendapatan negara yang realistis namun tetap optimistis, dan didukung dengan strategi ekstensifikasi pajak dari sektor-sektor potensial seperti cukai, minerba, dan ekonomi digital. Terkait reformasi perpajakan, Said juga menyoroti rencana penerapan core tax system yang akan dijalankan mulai tahun depan.</p> <p>&ldquo;Core tax system adalah langkah penting, tapi harus dipastikan bahwa literasi wajib pajak memadai, dan sistem administrasi kita siap dan aman dari kebocoran data,&rdquo; urai Said.</p> <p class="class-paragraph">Selain soal fiskal, Said menyoroti lambatnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi, padahal program ketahanan ini sudah dicanangkan sejak lama.</p> <p>"Alih-alih mengurangi impor, sektor pertanian kita malah terdampak disrupsi lahan, kekurangan tenaga kerja, dan lambannya adaptasi teknologi," paparnya.</p> <p>Ia juga menilai, salah satu aspek penting dari ketahanan pangan redistribusi lahan masih belum dijalankan secara maksimal. Said mendesak agar pemerintah melanjutkan redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan rakyat.</p> <p>&ldquo;Kita harus siapkan tenaga kerja terampil di pedesaan dan teknologi terapan yang efisien agar program ini berdampak langsung pada peningkatan produksi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen teknis, melainkan peta jalan fiskal negara.&nbsp;</p> <p>"Anggaran harus menjawab tantangan zaman, bukan hanya memoles angka-angka. Kita butuh postur APBN yang berani, kredibel, dan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.</p>

Banggar DPR soroti RAPBN 2026, ingatkan pemerintah tentang tantangan ekonomi dan utang negara yang jatuh tempo.

Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/leak-kustiyo.jpg" alt="Leak Kustiyo" width="100%">
<figcaption>Leak Kustiyo</figcaption>
</figure> <p><strong>Guncangan 2025 dan Setelahnya</strong></p> <p>---</p> <p>Mengencangkan ikat pinggang mestinya sudah tidak perlu ajakan atau imbauan. Dompet di saku kita, naga-naganya bakal membuat waswas begitu memasuki tahun baru akibat tekanan kewajiban dan keadaan. 2025 adalah saatnya &ndash;pemerintah&ndash; membayar utang yang jumlahnya tak kurang dari Rp 800 triliun, terdiri atas surat berharga negara (SBN) dan pinjaman karena sudah jatuh tempo.</p> <p>Melaksanakan janji kampanye makan bergizi gratis buat anak sekolah adalah beban anggaran tambahan pasca-pilpres yang kerumitannya harus segera diabaikan. Nggak usah diperdebatkan lagi kadar gizi makan siangnya seperti apa, kurang asin, kurang manis, kurang kenyang, pokoknya makan! Sakit perut? Ke toilet!</p> <p>Peraturan baru bidang perpajakan, PPN 12 persen, sudah harus berlaku 1 Januari, besok. Menyenangkan di minggu terakhir Desember ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Wonocolo, Surabaya. Masyarakat berjubel antusias melakukan verifikasi pajak digital sebelum melangkah ke Coretax. Tak kalah ramai dengan mereka yang antre boarding di Bandara Juanda karena hendak terbang melihat aurora di belahan bumi utara ataupun yang jalan-jalan ke Universal Studio.*</p> <p>Hal lainnya adalah tuntutan perubahan dari disrupsi yang terus berlangsung dan makin kencang. Di sinilah inti dari penyebab guncangan yang akan terjadi di waktu mendatang.</p> <p>Di bidang media, kata Elon Musk pada 6 November lalu, &rsquo;&rsquo;You are the media now&rsquo;&rsquo;. Yang dimaksud Elon adalah para pengguna medsos aplikasi X, platform medsos terus di-upgrade kecanggihannya.</p> <p>Kalau koran, online, televisi mau terus eksis dan bertahan, harus bisa menemukan cara hidupnya sendiri-sendiri, dengan kiatnya masing-masing.</p> <p>Apa saja sepuluh industri menurut AI yang akan berkembang di masa depan? Kesemuanya adalah industri bidang-bidang yang berbasis teknologi.</p> <p>Bisnis media, misalnya, bahkan sudah tak ada lagi dalam list sepuluh industri menarik itu. Kesehatan, finansial, pendidikan, keamanan, eksplorasi luar angkasa, bahkan pertanian, semua adalah industri yang bertaut dengan teknologi. Tanpa penyatuan dengan teknologi yang relevan niscaya akan sulit bertahan.</p> <p>*</p> <p>Simpulan Rektor UIN Sunan Ampel Profesor Akhmad Muzakki &ndash;yang kampusnya di seberang jalan ruang redaksi Jawa Pos&ndash; mahasiswa sekarang lebih demen kuliah dengan paparan animatif multimedia di layar digital daripada melihat dosen nyerocos di depan kelas.</p> <p>Kelak, fungsi sekolah, kampus, dan ruang kelas, berdasar agregat data AI, juga segera mengalami pergeseran-pergeseran.</p> <p class="class-paragraph">Cyber security akhirnya menjadi sebuah industri. Akan makin marak berbagai tindak kejahatan digital di jagat siber, yang tak mudah dicegah. Kita juga akan kesulitan ke mana hendak mencari tempat untuk melapor bila menjadi korban kejahatan canggih itu. Institusi kepolisian akan kian kerepotan menghadapi dunia kejahatan digital yang makin canggih. Kementerian Komunikasi dan Digital pun termehek-mehek dikerjain hacker. Bank-bank akan mencantumkan disclaimer yang lebih rigid terhadap nasabah yang garis besarnya adalah: maaf itu bukan tanggung jawab kami.</p> <p>Guncangan paling kuat dan paling berdampak besar adalah ketika disrupsi melanda bidang finansial.</p> <p>Ya, finansial. Model investasi, transaksi, cara memandang uang, aset dengan berbagai filosofinya pun akan berbeda dari sekarang.</p> <p>Emas, saham, surat berharga, dolar, dan rupiah akan saling silang sengkarut dengan Bitcoin, Etherium, Solana, XRP, Pepe, Doge, koin anjing, koin kucing, koin kodok, dan ribuan koin micin lainnya yang sekarang digandrungi generasi milenial dan Z &ndash;terutama.</p> <p>Orang tua menertawakan kripto, yang muda menertawakan yang old. Ada kesenjangan pemahaman yang sangat lebar antargenerasi.</p> <p>Blockchain yang bergerak organik semakin dominan mengambil alih peran jaringan terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi. Dalam transformasi ini, yang diperjuangkan adalah hak-hak privat semua individu agar kita lebih merdeka sebagai manusia. Tidak terlalu diatur pusat, tidak didikte Trump, tidak dikendalikan elite global. Menghadapi perubahan besar ke depan itu, password revolusi mental!</p> <p>*</p> <p>Analisis William Strauss dan Neil Howe, kita sekarang sedang masuk siklus seram. Restart besar selalu terjadi dalam siklus 100 tahunan yang dikenal sebagai The Fourth Turning. Dalam seratus tahun itu terbagi empat periode, masing-masing berlangsung kurang lebih 25 tahun.</p> <p>Periode high merupakan optimisme 25 tahun pertama setelah terjadi krisis ekonomi global pada 1929. Setelah itu, disusul periode awakening, 25 tahun kedua sebagai masa bangkit. Berikutnya adalah periode unraveling. Periode 25 tahun yang cenderung melemahkan institusi dan menguatnya peran individu.</p> <p>Sekarang, kita sedang masuk 25 tahun periode crisis, masa seperti yang terjadi pada 100 tahun lalu, di mana pasar saham global ambruk, dikenal sebagai Black Tuesday yang menurut analisis Strauss dan Howe akan menggelinding kencang pada 2029.</p> <p>Periode suram itu ditandai dengan pengangguran merajalela, krismon di mana-mana. Pasar finansial global guncang ekonomi runyam.</p> <p>*</p> <p>Kata Trump, setelah dia dilantik pada 20 Januari nanti, Amerika akan membeli Bitcoin setiap hari, selama dia menjabat sebagai presiden.</p> <p>Gary Gensler, ketua SEC (Securities and Exchange Commission), yang selama ini dikenal anti-kripto pun akan diganti pejabat baru yang lebih pro-kripto.</p> <p>Apakah sikap Trump akan berdampak besar pada kita, industri finansial terutama?</p> <p class="class-paragraph">Sekali lagi, kancingkan sabuk pengaman.</p> <p>Selamat tahun baru. Jawa Pos selalu ada yang baru! (*)</p> <p><strong>*)&nbsp;LEAK KUSTIYO</strong>, <em>CEO Jawa Pos Media</em></p>

2025 adalah saatnya –pemerintah– membayar utang yang jumlahnya tak kurang dari Rp 800 triliun, terdiri atas surat berharga negara (SBN).

Kancingkan Sabuk Pengaman!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-133605-2380128812.jpg" alt="Mahasiswa Pasca Sarjana Unair tanggapi masalah BLBI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Pasca Sarjana Unair tanggapi masalah BLBI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menegaskan, obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat Indonesia. Biaya bunga utang negara mencapai Rp 700 triliun setiap tahun dan terus bertambah secara majemuk.</p> <p>&rdquo;Situasi itu menciptakan beban berat yang harus ditanggung masyarakat,&rdquo; ujar Hardjuno.</p> <p>Dia menyampaikan, skandal BLBI dan obligasi rekap BLBI bukan hanya masalah ekonomi. Tetapi juga masalah keadilan dan penegakan hukum.</p> <p>Dalam pandangannya, penanganan BLBI sering kali hanya menjadi <em>lips service</em> atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Padahal yang paling penting adalah tindakan konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan.</p> <p>Dia mengaku, sejak skandal itu mencuat, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Salah satu perkembangan terbaru adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas itu telah berhasil mengamankan aset yang diklaim senilai Rp 111,2 miliar, termasuk beberapa properti di Jakarta Selatan.</p> <p>&rdquo;Meskipun demikian, langkah Satgas BLBI ini masih jauh dari cukup karena aset itu belum diuangkan, artinya <em>value</em>-nya baru <em>value</em> klaim. Dan lagi, itu baru BLBI-nya, masih ada masalah obligasi rekap BLBI. Kerugian karena bayar bunga obligasi rekap ini yang mesti segera dimoratorium,&rdquo; kata Hardjuno, Jumat (5/7), di Unair.</p> <p>Dr (Cand) Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga itu menekankan pada situasi tekanan ekonomi dan beban fiskal yang sangat berat seperti tahun-tahun ini, moratorium pembayaran bunga rekap dan penyitaan aset para pengemplang BLBI mesti berjalan beriringan.</p> <p>&rdquo;Pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara dan memberikan dukungan penuh kepada Satgas BLBI untuk menuntaskan penarikan piutang negara dari para obligor BLBI,&rdquo; tandas Hardjuno.</p> <p>Dengan menekan pengeluaran bunga obligasi rekap, pemerintah dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Moratorium itu juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait kasus BLBI.</p> <p>Selain itu, menurut dia, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus itu juga dinilai penting. KPK telah menangani beberapa kasus terkait BLBI, termasuk menjerat Syafruddin A. Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dianggap menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI.</p> <p class="class-paragraph">Namun, lanjut dia, upaya penegakan hukum itu sering kali terhambat berbagai faktor. Termasuk lemahnya <em>political will</em> dan tindakan politik dari para pemimpin negara.</p> <p>Untuk menyelesaikan skandal BLBI secara tuntas, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan mengambil langkah-langkah tegas. Hal itu termasuk mengevaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya yang cenderung menguntungkan para obligor BLBI, mengumumkan laporan kemajuan penagihan utang kepada publik, dan membawa para pelaku yang tidak kooperatif ke ranah hukum.</p> <p>Menurut Hardjuno, masalah BLBI tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Penanganan yang serius dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi rakyat Indonesia dan pemulihan ekonomi negara yang berkelanjutan.</p> <p>&rdquo;Skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak 1998, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho.</p> <p>Terpisah, Guru Besar Hukum Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, korupsi BLBI dan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sudah menyakiti hati rakyat. Sebab, merampas hak hidup dan masa depan mereka dengan beban bunga yang begitu tinggi.</p> <p>&rdquo;Rakyat hanya tertegun menyaksikan aktor korupsi yang mayoritas berkedudukan terhormat, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi. Rasa geram warga negara atas pencurian uang negara telah menimbulkan kekesalan,&rdquo; kata Suparto.</p> <p>Menurut dia, korupsi setiap segmennya, benar-benar mengancam daya tahan negara. Publik harus terpanggil untuk membereskan korupsi yang kian berani.</p> <p>Para akademisi dan berbagai pihak yang berjiwa antikorupsi dapat mengelola semangat rakyat untuk memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung.</p> <p>&rdquo;Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi, kasus korupsi seperti BLBI jangan sampai diternak tanpa ditindak,&rdquo; ucap Suparto Wijoyo.</p>

obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat. Biaya bunga utang negara mencapai Rp 700 triliun setiap tahun

Mahasiswa Pasca Sarjana Unair Surabaya Buka Suara Soal BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Rakernas-V-PDI-Perjuangan-Dery-Ridwansah-4JPG-2784206292.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V dan memberikan pidato politiknya pada Jumat (24/5). Sejumlah hal disorot olehnya dalam pidato tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyoroti situasi pemilu presiden yang dipandangnya banyak anomali dan dengan diwarnai kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia pun sempat menangis karenanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Megawati menegaskan PDIP sebagai partai yang pernah melalui badai sejarah, akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Presiden kelima RI itu lantas menyebut bahwa dirinya tidak takut jika dianggap provokator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' Iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. We enak wae, ngerti kan? ngerti kan yang dimaksud?" kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga mengulas soal makna di balik Satyam Eva Jayate sebagaimana menjadi tema besar Rakernas ke-V ini. Menurut dia, bahasa sansekerta yang berarti kebenaran pasti menang itu, merupakan falsafah yang menjadi pegangan dalam perjuangan menghadapi kezoliman. Termasuk, harus berani menyampaikan kebenaran meski pahit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menyinggung pihak-pihak yang tak percaya akan prinsip&nbsp;'kebenaran pasti akan menang'. Dia menyakini, pihak itu akan terbakar oleh Api Abadi Mrapen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang saya omongkan pasti benar, jadi mereka yang nggak mendengar itu pasti akan terbakar oleh kebenaran yang ada dari Api abadi Mrapen, yang kita ambil untuk menunjukkan api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu pasti akan terbakar," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri proklamator Bung Karno ini juga menyinggung berbagai persoalan yang fundamental tentang pengelolaan negara saat ini dan ke depan. Antara lain tentang utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal utang negara, Megawati bahkan melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indonesia bisa cepat membayar utang ke IMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati melanjutkan, pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai Partai Politik, PDIP tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika berada di pusat kekuasaan. Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden kelima RI itu mengatakan dirinya pernah menghadapi krisis multidimensi saat memimpin. "Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat diatasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja, tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?" tambahnya.</div>

"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional," katanya.

Empat Sorotan Megawati dalam Pidatonya di Rakernas-V PDIP, dari Kecurangan Pilpres hingga Utang Negara

<p><strong>pns</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji untuk para ASN, TNI, dan Polri. "Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, yakni 8 persen untuk ASN, TNI, dan Polri. Dan pensiunan kenaikannya 12 persen," jelasnya.</p> <p>Hingga saat ini, Ani melanjutkan, peraturan pemerintah/PP yang menjadi payung hukum kebijakan itu masih dirampungkan. Pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri mencapai Rp 52 triliun pada 2024. "PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplet untuk 12 bulan," imbuhnya.</p> <p>Sebagai informasi, kenaikan gaji itu merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah kali terakhir naik pada 2019. Kala itu, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Pada 2015, presiden juga menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama.</p> <p>Di sisi lain, kinerja penerimaan pajak sepanjang 2023 mencatatkan surplus. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 108,8 persen dari target awal Rp 1.718 triliun atau 102,8 persen dari target baru pada Perpres 75/2023 senilai Rp 1.818,2 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen (year-on-year/YoY).</p> <p>&rsquo;&rsquo;Tahun ini kita tutup (penerimaan pajak) dengan angka Rp 1.869 triliun. Bayangkan kenaikan yang luar biasa. Bolehlah kita kasih tepuk tangan untuk ini,&rsquo;&rsquo; jelas Menkeu.</p> <p>Dia menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sempat mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada 2020. Meski demikian, penerimaan pajak telah mengalami pemulihan yang kuat hingga 2023.</p> <p>Secara umum, penerimaan pajak masih menunjukkan tren yang positif. Kinerja penerimaan pajak meningkat karena membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.</p> <p>Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 8,9 persen juga masih tinggi. Hal itu mengingat pada tahun lalu ada fase rebound dengan pertumbuhan 34,3 persen.</p> <p><strong>Utang Masuk Penerimaan Negara</strong></p> <p>Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita memandang, APBN semakin sehat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena keseimbangan primer Indonesia positif di 2023. &rdquo;Tentu berita bagus untuk Indonesia karena secara fiskal kondisi Indonesia semakin baik dan sehat, sebagaimana dikatakan Sri Mulyani,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos tadi malam.</p> <p class="class-paragraph">Defisit APBN bisa menipis tentu karena penerimaan total negara di akhir tahun tercatat lebih dibandingkan belanja negara, sementara penarikan utang dikurangi menjadi sekitar Rp 407 triliun sepanjang 2023. Sehingga, secara kasatmata bisa dibilang bahwa pada APBN 2023, bunga utang tak lagi ditutup memakai utang, sebagaimana terjadi selama ini. &rdquo;Karena itulah disebut lebih sehat,&rdquo; jelas Ronny.</p> <p>Meski demikian, Ronny menyebut pemaknaan itu hanyalah pemaknaan secara umum. Nyatanya, utang juga termasuk dalam penerimaan total negara alias penerimaan total negara tidak saja dihitung berdasar penerimaan pajak, tapi juga nonpajak, termasuk utang.</p> <p>Tapi, karena penerimaan secara total tercatat lebih besar dari belanja negara dikurangi cicilan utang, cicilan dianggap tidak ditutup memakai utang. Berbeda dengan keseimbangan primer negatif, yaitu penerimaan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara, sehingga cicilan utang diasumsikan dibayar memakai utang yang ditarik.</p> <p>"Namun terlepas dari itu, secara fiskal, jika keseimbangan primer positif, berarti kondisi fiskal negara semakin baik dan sehat di satu sisi dan semakin sustainable di sisi lain. Untuk itu, Kemenkeu layak diapresiasi terkait soal ini. Semoga semakin besar nilai surplusnya di tahun-tahun selanjutnya agar kondisi fiskal Indonesia semakin kokoh dan tangguh,&rdquo; jelas Ronny. <strong>(dee/c6/oni)</strong></p>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji untuk para ASN, TNI, dan Polri. Kenaikannya 8 persen.

Gaji PNS dan TNI-Polri Pernah Naik Dua Kali Sebelum 2024, Cek Tahunnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/JKT-PROFIL-SRY-MULYANI-FED-2JPG-1713685193.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 203,6 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Oktober 2022 yang tercatat sebesar Rp 507,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui dalam APBN 2023, tahun ini sebenarnya pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 696,3 triliun. Ini artinya tercatat hanya sebesar 29,2 persen terhadap target dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan akhir Oktober kita hanya merealisir pembiayaan utang yang sebesar Rp 203,6 triliun, ini jauh lebih kecil dari tahun lalu. Di mana sampai Oktober kita melakukan pembiayaan utangnya sampai Rp 507,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023 secara daring, Jumat (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013321956/keluarkan-album-only-one-bang-ye-dam-ungkap-alasannya-hengkang-dari-treasure-dan-yg-entertainment">Keluarkan Album Only One, Bang Ye Dam Ungkap Alasannya Hengkang dari Treasure dan YG Entertainment</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menjelaskan, pembiayaan utang tahun ini tercatat turun sebesar 59,9 persen. Hal ini terlihat dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 185,4 triliun dari seharusnya Rp 712,9 triliun dalam UU APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp 500,3 triliun, turunnya 62,9 persen dari sisi penerbitan SBN neto," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara ini membeberkan, bahwa Pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan SBN dalam bentuk global sukuk sebesar USD 2 Miliar. Jumlah tersebut terdiri dari USD 1 miliar untuk sukuk dengan tenor 5 tahun dan yield yang dibayarkan sebesar 5,4 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan USD 1 miliar dirilis dengan tenor 10 tahun, yieldnya 5,6 persen. Menurut Menkeu, penerbitan sukuk ini diterima dengan baik padahal diterbitkan di tengah kondisi pasar yang cukup volatile.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Subscribernya dalam hal ini oversubscribe. Dalam hal ini Indeonsia mampu mendapatkan yield yang relativly sangat kompetitif dibanding negara emerging yang lain," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan ORI24. Dalam hal ini salah satu obligasi ritel di mana sebesar Rp 14,5 triliun telah dibeli oleh masyarakat Indonesia. Untuk seri 24 tenor 3 tahun kuponnya sebesar 6,1 persen dan telah tercatat sebesar Rp 11,9 triliun masyarakat yang membeli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan ORI24 dengan tenor 6 tahun, kupon yang diberikan sebesar 6,35 persen dan telah mendapatkan Rp 2,6 triliun, di mana jumlah investornya mencapai 11.274 investor. Sementara dari sisi pinjaman luar negeri, dalam APBN memang diperkirakan turun, namun realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, perkembangan pembiayaan utang itu menunjukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, ditandai tingginya suku bunga acuan bank sentral, pengelolaan utang yang baik menjadi sangat diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issueance harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekpos dengan suku bunga yang melonjak tinggi," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 203,6 triliun.

Pembiayaan Utang Negara Capai Rp 203.6 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IMG_20230627_212107-2699396968.jpg" alt="Tangkapan layar IG Jerome Polin." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar IG Jerome Polin.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial, Jerome Polin seorang konten kreator sekaligus ahli Matematika membagikan sebuah video soal utang negara. Menurutnya, utang negara sebesar Rp 7849,8 triliun bisa lunas jika seluruh rakyat Indonesia patungan sebesar Rp 28,6 juta per orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayar Rp 28.690.000 kira-kira per orang," ujar Jerome dalam unggahannya, dikutip Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dia menghitung dalam konten yang dibagikannya, Jerome diminta warganet untuk menghitung utang negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam permintaan melalui kolom komentarnya, warganet menanyakan berapa uang yang harus disiapkan per orang untuk membayar utang negara hingga lunas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bang-bang, kalau utang negara kita dibayar sama semua rakyat Indonesia, per orang bayar berapa ya?" tanya seseorang kepada Jerome Polin yang tengah bersepeda statis di kamarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pertanyaan tersebut, Jerome terlihat melongo. Namun bergegas menuju papan tulis dengan mengenakan kemeja putih yang dibalut jas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebut, utang negara per April 2023 tercatat Rp 7.849,8 triliun sementara warga negara Indonesia berjumlah 273,52 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Jerome terlihat menghitung mulai dari membagi hingga mengalikan angka-angka tersebut, langsung dengan mencoret papan tulis dihadapannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gimana guys, mau patungan ga?," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah tembus Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memaparkan, sumber utang utama pemerintah saat ini masih berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yang nilainya mencapai Rp 7.007,03 triliun, atau setara 89,26 persen total utang pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, utang yang bersumber dari pinjaman nilainya mencapai Rp 842,3 triliun. Nilai pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 819,8 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 22,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dilihat berdasarkan mata uangnya, utang pemerintah masih didominasi oleh utang dalam mata uang rupiah. Yustinus menyebutkan, utang pemerintah dalam bentuk rupiah mencapai Rp 5.720,9 triliun atau setara 73 persen total utang. Sementara sisanya, atau Rp 2.128,4 triliun dalam bentuk valas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang Rupiah. 73% utang Indonesia berasal dari SBN domestik. Tentu hal ini baik untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah," tulis Yustinus, melalui akun Twitter pribadinya.</div>

"Bang-bang, kalau utang negara kita dibayar sama semua rakyat Indonesia, per orang bayar berapa ya?" tanya netizen.

Jerome Polin Hitung Utang Negara, Sebut Bisa Lunas Bila Seluruh Rakyat Patungan Rp 28,6 Juta per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/vonis-pertama-korupsi-korporasi-pt-nke-harus-bayar-rp-85-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar.</figcaption>
</figure><strong>Anak Pemberi Utang ke Pemerintah pada 1950 yang Gugat Presiden, Menkeu, dan DPR</strong><br /> <br /> <strong>JawaPos.com</strong> – Republik Indonesia yang baru berumur lima tahun sedang krisis keuangan pada 1950. Lim Tjiang Poan, seorang pengusaha rempah, pun bersedia meminjamkan utang sebesar Rp 80.300 kepada pemerintah.<br /> <br /> Namun, utang itu tidak pernah dibayarkan. Januari lalu, Hardjanto Tutik, anak Lim Tjiang Poan, akhirnya menggugat Presiden Joko Widodo (tergugat I), Menteri Keuangan Sri Mulyani (tergugat II), dan DPR RI (tergugat III) untuk membayarkan utang tersebut.<br /> <br /> Setelah sidang sejak Januari lalu, gugatan itu akhirnya dikabulkan.<br /> <br /> Seperti dilansir <em>Padang Ekspres</em>, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, memerintahkan pemerintah membayarkan uang Rp 62 miliar kepada Hardjanto Tutik. ’’Memerintah tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar utang negara sebesar Rp 80.300 kepada Hardjanto Tutik, yang dikonversikan kepada emas murni seberat 21 kg emas beserta bunga sebesar 42 kg emas,’’ ucap hakim ketua Ferry Ardiansyah saat membacakan amar putusan di ruang persidangan pada Rabu (7/9).<br /> <br /> Menanggapi putusan itu, Amiziduhu Mendrofa selaku penasihat hukum Hardjanto mengatakan, jika ditotalkan utang (pokok) ditambah bunga, didapat utang yang harus dibayarkan negara sebanyak 63 kilogram emas murni atau sekitar Rp 62 miliar.<br /> <br /> Dalam persidangan tersebut, hakim menilai Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 466 Tahun 1978 yang menyatakan utang itu sudah kedaluwarsa merupakan hal yang tidak bisa diterima. Sebelum masuk ke sidang gugatan, PN Padang sudah memfasilitasi mediasi kedua pihak. Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

Warga Menang di Persidangan, Negara Diwajibkan Bayar Utang Rp 62 M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang negara

Berita Terkini