<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/faisal-basri-kritik-jokowi-sudah-impor-harga-pangan-ri-masih-tinggi_m_.jpg" alt="Ekonom UI Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom UI Faisal Basri</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Utang pemerintah Indonesia pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menembus angka Rp 8.041 triliun per November 2023. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari hingga November 2023 utang pemerintahan Jokowi telah bertambah sebesar Rp 307 triliun, dari posisi akhir 2022 di angka Rp 7.734 trilliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengingatkan untuk tidak meremehkan utang luar negeri. Ia menyebut, negara tidak berpikir karena yang membayar utang bukanmereka para pejabat, melainkan generasi muda yang harus menanggung kerusakan di Indonesia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang bayar (utang) bukan mereka, utangnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang bayar adik-adik kita. Jadi, nyata-nyata yang dilupakan itu, rezim Jokowi mewariskan beban amat berat buat generasi muda," kata Faisal Basri kepada wartawan, Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013732796/pdip-sebut-isu-pemakzulan-jokowi-harusnya-jadi-autokritik-kinerja-di-akhir-masa-pemerintahan">PDIP Sebut Isu Pemakzulan Jokowi Harusnya jadi Autokritik Kinerja di Akhir Masa Pemerintahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Faisal pun khawatir jika utang Indonesia akan terus bertambah. Bahkan, ia menduga utang Indonesia ke depan bisa saja tembus sampai Rp 16.000 triliun, karena Indonesia harus ketergantungan dengan utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, khawatir bisa Rp 16 kuadriliun (utang Indonesia)," ucap Faisal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal mengingatkan, generasi bangsa tak hanya berdiam diri. "Oleh karena itu, Anda terutama generasi Z jangan diam. Karena ulah generasi sekarang itu akan dibebankan ke gen z, bukan saya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Karena yang bayar (utang) bukan mereka, utangnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang bayar adik-adik kita.

Pemerintah Diimbau Tak Remehkan Utang Luar Negeri yang Capai Rp 8,4 Triliun

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/NILAI-TUKAR-RUPIAH-PADA-DOLAR-MELEMAH-SALMAN-TOYIBI-6-528521022.jpg" alt="Ilustrasi mata uang dolar AS. Salman Toyibi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang dolar AS. Salman Toyibi/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia per Agustus tetap tinggi sebesar USD137,1 miliar. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar USD137,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, digunakan untuk kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,&rdquo; ujar Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012884770/bank-indonesia-perlu-tetap-pertahankan-suku-bunga-acuan-di-575-persen">Bank Indonesia Perlu Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011815883/satgas-blbi-sita-gedung-tamara-tower-milik-obligor-bank-indonesia-raya">Satgas BLBI Sita Gedung Tamara Tower Milik Obligor Bank Indonesia Raya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;cadangan devisa (cadev) Indonesia menurun pada Juni 2023 menjadi USD 137,5 miliar. Sedikit turun dibandingkan dengan Mei 2023 yang sebesar USD 139,3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penurunan posisi cadev tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi cadangan devisa per Juni setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.</div>

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Digunakan Bayar Utang dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah, Cadev Per Agustus Tembus USD 137,1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Yustinus-Prastowo-nurul-4041327214.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo membeberkan sepuluh fakta soal utang Indonesia yang sering disebut-sebut oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Hal ini ia jelaskan lantaran apa yang disampaikan Jusuf Kalla sengaja mengabaikan fakta-fakta di sekitarnya. "Sepuluh Fakta Keras tentang Utang Indonesia! Ini sekaligus tanggapan untuk Pak @Pak_JK dan mereka yang sering membahas nominal utang tapi sengaja mengabaikan fakta di sekitarnya. Saya kupas tuntas di Hari Lahir Pancasila!," kata Yustinus dalam akun Twitter resminya @prastow, Kamis (1/6). Fakta pertama, Yustinus menjelaskan bahwa Pemerinta Indonesia tidak mengeluarkan Rp 1.000 triliun per tahun untuk membayar utang. Sebagaimana dijelaskan Menkeu Sri Mulyani, paling penting saat ini adalah Pemerintah dapat membayar utang yang jatuh tempo. Selain itu, Menkeu menilai bahwa beban utang hingga saat ini juga dinilai masih terjaga. Dalam pembayaran pokok dan bunga utang, Pemerintah sangat berhati-hati dan terukur agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga. "Berikut datanya. Transparan tiada yang perlu ditutupi, sudah diaudit BPK," imbuhnya. Melalui gambar yang diunggah Yustinus, terlihat bahwa paling tinggi utang yang pernah dibayarkan Pemerintah sebesar Rp 902,37 triliun yakni pada tahun 2021. Adapun tahun-tahun sebelumnya berada di bawahnya, berkisar dari Rp 566,78 triliun pada tahun 2017 dan sebesar Rp 837,91 triliun pada tahun 2019. Fakta kedua, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per April 2023 turun menjadi 39,17 persen dari 39,57 persen pada Desember 2022. Kebijakan countercyclical penanganan C-19 dan pemulihan ekonomi membuat rasio utang meningkat, pada 2020 sebesar 39,4 persen terhadap PDB dan 2021 meningkat 40,7 persen terhadap PDB. &nbsp; "Kemampuan recovery yang baik membuat ekonomi Indonesia mampu bangkit, sekaligus menurunkan debt ratio. Pada 2021, rasio utang Indonesia sebesar 40,7 persen jauh di bawah rerata emerging market. China bahkan menyentuh 71,5 persen," jelasnya. &nbsp; Fakta ketiga bahwa Pemerintah Indonesia patuh pada fiscal rule dengan konsekuesinya kenaikan PDB Indonesia lebih besar daripada utang. Hal itu terjadi di saat mayoritas negara ASEAN dan G20 mengalami kenaikan utang yang lebih tinggi daripada PDB.&nbsp; Selanjutnya, fakta keempat, yaitu efek pengganda yang besar. Di mana dalam kurun waktu 2018-2022, saat dunia krisis karena pandemi, utang Pemerintah mampu menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian sebesar 1,34. &nbsp;Menurutnya, capaian ini lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk AS, Tiongkok, dan Malaysia. Lalu, fakta kelima bahwa sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang Rupiah yang berasal dari SBN domestik sebesar 73 persen. "Tentu hal ini baik untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah," imbuhnya. &nbsp;Fakta keenam, risiko utang Indonesia menurun tajam. Hal ini ditandai dengan debt service ratio/DSR dari 2020 sebesar 47,3 persen menjadi 34,4 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi per April 2023 menjadi 28,4 persen. Untuk diketahui, DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan. &nbsp;Di sisi lain, interest ratio atau rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan juga tercatat menurun dari 19,3 persen pada 2020 menjadi 14,7 persen pada 2022 dan 13,95 persen per April 2023. Menurutnya, penurunan DSR dan IR ini menunjukan bahwa kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat. Adapun fakta ketujuh, Indonesia masih dipandang reliable dalam pengelolaan utang. Penilaian ini sebagaimana disampaikan lembaga-lembaga pemeringkat kredit seperti Standard &amp; Poor's, Moody&rsquo;s, dan Fitch memberi rating BBB/Baa2 untuk Indonesia dengan outlook stabil, di saat banyak negara mengalami downgrade.&nbsp; Fakta kedelapan, manfaat melebihi utang. Ini ditunjukan dalam kurun waktu sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp 5.125,1 triliun masih lebih rendah dibandingkan belanja prioritas berupa Perlinsos, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur sebesar Rp 8.921 triliun. Fakta kesembilan, pertumbuhan aset RI yang nilainya melebihi penambahan utang. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terakhir, fakta kesepuluh bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah beban APBN. "Mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara," tandasnya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo membeberkan sepuluh fakta soal utang Indonesia yang sering disebut-sebut oleh mantan wakil presiden J

Tanggapi Jusuf Kalla, Stafsus Menkeu Beberkan 10 Fakta Soal Utang Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, utang luar negeri Indonesia masih relatif rendah dibadingkan negara-negara lain yang ada di dunia, khususnya Asia Tenggara.  Adapun, <a href="https://www.jawapos.com/tag/utang-indonesia/">utang luar negeri</a> Indonesia ini berada di angka Rp 7.014 triliun. Angka tersebut setara dengan 40,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.  "Rasio utang kita termasuk relatif rendah, baik diukur dari negara Asean, G20 atau bahkan seluruh dunia," jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani/">Sri Mulyani </a> dalam Telekonferensi Pers KSSK, Rabu (13/4).  Namun melihat <a href="https://www.jawapos.com/tag/utang-indonesia/">utang</a> ini, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga utang luar negeri tetap terkendali secara hati-hati. Pasalnya, masalah utang ini juga menjadi persoalan yang serius, seperti yang terjadi pada Sri Lanka yang terlilit utang dan membuat krisis besar-besaran.  "Ini kita jaga hati-hati dan prudent, karena kita juga melihat tekanan seluruh dunia terhadap negara-negara akan meningkat, seperti salah satu negara, Sri Lanka," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani/">Sri Mulyani</a>.  Apalagi saat ini terjadi kondisi yang tidak pasti, seperti masih terjadinya pandemi Covid-19 dan juga konflik antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan global supply chain terganggu. Dengan pengendalian utang luar negeri yang baik, diharapkan Indonesia tidak menjadi negara yang terlilit utang.  "Kami akan menjaga dukungan Bank Indonesia kepada kita untuk tahun ini. Dari mengoptimalkan sisi belanja dan pendapatan negara yang saat ini mengalami peningkatan karena komoditas yang meningkat. Ini salah satu positive side (sisi positif)," tutup Menkeu.

Soal Utang Indonesia Capai Rp 7.014 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkeu/">Kemenkeu</a>) mencatatkan total utang pemerintah hingga 2021 lalu mencapai Rp 6.908,87 triliun. Angka tersebut setara dengan 41 persen dari produk domestik bruto (PDB).  Hal ini pun menjadi perdebatan dan pertanyaan berbagai pihak, kenapa Indonesia terus berutang. Menjawab hal itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menyelamatkan masyarakat dari tekanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a>.  "Kita dihadapkan pilihan, kalau penerimaan turun, sementara masyarakat itu terancam seperti kesehatan, PHK, sosial, ekonomi ambruk, bahkan sektor keuangan mengalami krisis," jelas dia dalam webinar Economic Outlook 2022, Selasa (22/3).  Oleh karena itu, negara melakukan utang untuk dapat menopang <a href="https://www.jawapos.com/tag/apbn/">APBN</a> (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Terlebih APBN ini adalah instrumen untuk menghadapi tekanan besar seperti pandemi.  Bahkan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya defisit APBN di atas 3 persen dari PDB. Kebijakan itu keluar untuk menopang masyarakat dari krisis ekonomi dan kesehatan.  "Kita gunakan untuk kesehatan, dari menyelenggarakan kapasitas faskes, kita lihat TNI-Polri, Pemda, Pempus semua RS di-upgrade, kita menyediakan berbagai tempat isolasi, bed, alat PCR, vaksin itu diadakan pemerintah dalam rangka melindungi rakyat, rasanya masyarakat sudah lupa itu," tuturnya.  Dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/utang-negara/">utang negara</a> yang masih belum mencapai titik maksimalnya, yakni 60 persen dari PDB, menurutnya itu menjadi bantalan kuat untuk dapat memulihkan perekonomian.  "Karena dengan pemulihan ekonomi, penerimaan negara melonjak lagi, jadi kalau ditanya kenapa utang, ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali, itu yang dipakai untuk membayar utang tadi," jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani/">Sri Mulyani</a>.  "APBN itu tools, pada saat dibutuhkan dia harus kerja keras, pada saat sudah sehat itu ya dia menyehatkan diri lagi," tandasnya.

Soal Utang Indonesia saat Pandemi, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering mendapat kritikan terkait utang yang meningkat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, posisi utang Indonesia selama pandemi masih lebih baik dibanding negara-negara berkembang lainnya. Hal itu tercemin dari defisit anggaran yang masih terjaga.  "Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia, kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita, jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik negara maju maupun negara-negara emerging," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/1).  Saat ini, utang pemerintah hingga akhir tahun tembus Rp 6.908,87 triliun dengan rasio utang 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, defisit masih terjaga dan lebih rendah dari prediksi dengan realisasi 4,56 persen terhadap PDB di akhir 2021. Sri Mulyani menyebut, semua pihak seraya memandang hutang menjadi hal yang negatif. Padahal negara lain juga melakukan hal yang sama.  "Saya melihat hampir semua statement selalu melihatnya hanya lebih kepada sisi utang APBN kita sendiri. Seolah-olah kita menghadapi pandemi sendirian di dunia," jelasnya.  Sri Mulyani berharap masyarakat dan para dewan perwakilan rakyat (DPR) dapat melihat kondisi utang Indonesia secara keseluruhan. Sebab, utang tersebut dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat rentan dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung.  “Mohon saya berharap untuk DPD juga tidak hanya melihat satu aspek hanya kepada biaya utangnya naik, nggak lihat manfaatnya banyak banget. Kalau pakai bahasa Islam kufur nikmat katanya," ucapnya.  Sri Mulyani menambahkan, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi hal yang sama. Harapannya semua masyarakat dapat melihat bahwa sisi APBN RI sangat terukur, akuntabel, dan cukup efektif dalam menghadapi pandemi. "Seluruh dunia menghadapi hal yang sama, karena ini sudah masuk tahun ketiga kita bisa melihat bahwa respons kita dari sisi APBN sangat terukur akuntabel dan cukup efektif,” pungkasnya.

Soal Utang RI, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Negara Berkembang Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Bahkan, International Monetary Fund (IMF) menyebut wabah virus korona yang menyerang hampir seluruh negara di dunia tersebut sebagai krisis ekonomi dan keuangan global.  Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pernyataan bersama Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional Lesetja Kganyago. ”Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan,’’ ujar dia kemarin (28/3).  Georgieva menuturkan, aktivitas ekonomi yang mandek di sejumlah negara akan memberikan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sebab, negara-negara anggota telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa warganya dan melindungi kegiatan ekonomi.  Namun, lanjut dia, masih banyak upaya yang harus dilakukan. Prioritas utama adalah dukungan fiskal yang ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, menjaga kelangsungan bisnis untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada 2021.  Meski dampak kesehatan yang paling terasa di negara maju, kombinasi dari persoalan kesehatan dan krisis ekonomi akan membuat negara berkembang mengalami capital outflow secara tiba-tiba dan penurunan harga komoditas.  Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengamini pernyataan IMF tersebut. Ekonomi global akan menunjukkan penurunan pertumbuhan yang tajam sampai akhir tahun ini. ”Karena banyak negara yang melakukan lockdown. Daya beli masyarakat turun juga, khususnya untuk negara berkembang,’’ ujar dia kepada Jawa Pos kemarin.  Namun, Bhima tak sepakat dengan bentuk solidaritas IMF yang memberikan fasilitas bagi negara anggota untuk menarik pinjaman baru. Termasuk Indonesia. Menurut dia, tindakan itu sama dengan yang pernah dilakukan IMF pada 2008. Kala itu IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami krisis dengan beberapa tuntutan kepada pemerintah. ”Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai masuk jurang untuk kedua kalinya,’’ imbuh dia.  Menurut Bhima, Indonesia belum perlu mengajukan pinjaman baru kepada IMF dan kreditor asing lainnya. Sebab, kapasitas anggaran nasional disebut masih bisa digeser dan mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. ”Pos infrastruktur Rp 423 triliun. Anggaran perjalanan dinas, belanja rutin pun bisa dipangkas, termasuk gaji pejabat. Nggak perlu (berutang ke IMF, Red),’’ tegasnya.  Berbagai pergeseran anggaran itu bisa dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan.

Indonesia Diwanti-wanti Tidak Utang ke IMF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jelang-keputusan-suku-bunga-bi-rupiah-akan-terus-perkasa_m_.jpg" alt="Ilistrasi mata uang Rupiah dan dolar AS" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi mata uang Rupiah dan dolar AS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom senior Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengingatkan ancaman krisis kredit dan utang di Indonesia. Siapapun yang terpilih nanti, harus mampu mencari jalan keluar dari ancaman tersebut. Dia mengatakan, ancaman itu muncul dari rasio utang dan defisit transaksi berjalan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2019 tercatat USD 383,3 miliar atau setara Rp 5.471,60 triliun. ULN ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 193,1 miliar. Sementara itu, CAD Indonesia sebesar USD 31,1 miliar atau setara dengan 2,98 persen dari PDB. Fadhil menilai jika capaian tersebut justru bukan dalam posisi yang aman. "Selama ini kita mengatakan rasio utang kita aman karena masih 30 persen sementara rule of thumb itu 60 persen dan CAD masih di bawah 3 persen. Tapi sebenarnya aturan itu berlaku untuk negara-negara di Eropa," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (11/4). Fadhil mendapat masukkan itu saat melakukan komunikasi dengan salah satu pejabat Bank Dunia (World Bank). Menurut mereka, batas aman rasio urang dan CAD negara berkembang seperti Indonesia memiliki angka yang berbeda. "Dia mengatakan rasio utang dan CAD untuk negara berkembang itu harusnya lebih rendah lagi. Selama ini rasio masih aman, karena yang kita pakai itu yang berlaku di Eropa," jelas dia. Sayangnya, Fadhil tidak bisa menjelaskan detil berapa angka seharusnya yang dijadikan standar. Namun, dia mengingatkan agar kedua capres perlu berhati-hati. "Soal berapa? ya memang belum ada dan kita nggak tahu karena belum dibuat. Tapi ada ancaman utang dan kredit," pungkasnya.

INDEF Ingatkan Ancaman Krisis Kredit dan Utang di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bi-optimis-volatilitas-rupiah-bisa-di-bawah-10-persen-tahun-ini_m_.jpg" alt="mata uang Rupiah dan Dolar AS" width="100%">
<figcaption>mata uang Rupiah dan Dolar AS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing, Tiongkok, April 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang ditawarkan bernilai USD 91,1 miliar atau setara dengan Rp 1.296 triliun.  Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai, penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Terutama, dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara.  Mengutip data data Bank Indonesia, Kusfiardi merinci, utang Indonesia ke Tiongkok meroket hingga 74 persen pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke Tiongkok adalah USD 7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi USD 13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke Tiongkok menjadi USD 15,1 miliar di 2016 dan USD 16 miliar per Januari 2018. "Pemerintah sepertinya abai dengan besarnya beban utang yang ada saat ini, membuat keseimbangan primer APBN mengalami defisit. Pemerintah menggunakan utang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo. Apakah pemerintah sengaja mewariskan beban bagi rezim berikutnya dengan masalah jebakan utang infrastruktur?" ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/4). Sebagai perbandingan, CO Founder FINE Institute ini memaparkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meninjau ulang dan membatalkan sejumlah proyek untuk mengurangi beban utang. Bahkan Pemerintahan Malaysia akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim China yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapatkan investasi terbesar dari proyek BRI. Negeri jiran menempati posisi strategis untuk untuk konektivitas perdagangan dari Asia hingga Afrika. Dana sebesar USD 34,2 miliar diperuntukkan Tiongkok membangun infrastruktur BRI di Malaysia.  "Dalam penilaian Mahathir, perjanjian pinjaman Tiongkok tidak menguntungkan. Selain tidak mempekerjakan warga lokal, Tiongkok juga tidak berbagi teknologi dengan Malaysia," katanya. Tak hanya Malaysia, Kusfiardi menyebut Filipina tengah meninjau ulang semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari Tiongkok. Fokus yang ingin ditekankan oleh otoritas Filipina ialah perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan yang tidak menguntungkan Filipina yang mencakup USD 12 miliar hingga USD 24 miliar dengan beberapa proyek untuk menghapus ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Filipina.  "Kekhawatiran terbesarnya adalah, Tiongkok dapat merebut aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut," jelas Kusfiardi. Dalam skala yang lebih luas, pemerintah Pakistan, Nepal dan Myanmar juga melakukan pembatalan kontrak proyek infrastruktur dengan Tiongkok. Merujuk pada Standard &amp; Poor’s, proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan Belt and Road Beijing itu, adalah utang konsesi jangka panjang. Konsesi utang itu akan memberikan hak kepada perusahaan China untuk mengoperasikan fasilitas itu selama 20-30 tahun. Bahkan, Direktur IMF Christine Lagarde mengemukakan kekhawatiran akan masalah utang ini dan meminta agar ada transparansi yang lebih besar. "Lagarde juga mengatakan, utang bukan sesuatu yang gratis. Utang ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh semua pihak. Bentuk yang harus dibayar itu bisa sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional sebagai bangsa yang berdaulat," tandasnya.

Dear Pemerintah, Jangan Remehkan Jebakan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ri-pertahankan-predikat-investment-grade-dari-fitch_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Lembaga pemeringkat utang Fitch telah mengumumkan peringkat utang (rating) Indonesia tetap berada di posisi BBB dengan outlook stable pada 14 Maret 2019. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017. Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa tingkat beban utang Pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang (rating) Indonesia tersebut. Beban utang Indonesia dibandingkan negara peers dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara-negara setara (peers).&nbsp; "Fitch meyakini bahwa permintaan domestik dan investasi akan terus mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti dalam keterangannya, Rabu (20/3). &nbsp;&nbsp; Lebih lanjut Fitch menyatakan, Indonesia mempunyai potensi positif dari pengalihan tujuan investasi seiring kondisi perekonomian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Fitch menilai fundamental Sovereign Credit Indonesia akan tetap kokoh seiring stabilnya pergerakan nilai tukar dan tetap terjaganya cadangan devisa. Pemerintah Indonesia dianggap menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat, yang ditandai dengan penurunan defisit APBN dari 2,51 persen pada 2017 menjadi 1,76 persen pada 2018.&nbsp; "Penurunan defisit APBN ini didorong oleh perbaikan penerimaan perpajakan dan peningkatan kualitas belanja. Kebijakan fiskal yang prudent juga ditunjukkan dengan utang Indonesia yang rendah dengan rasio 29,8 persen&nbsp; terhadap PDB pada 2018," tuturnya. Selanjutnya, Fitch meyakini rasio utang Pemerintah tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan serta defisit APBN terjaga di level yang rendah. "Langkah Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi BBB dengan outlook stable tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah pelemahan ekonomi global," tambah dia. Menurut Frans, reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan merupakan upaya menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.&nbsp; Pengumuman Fitch ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia masih dipercaya tetap kuat oleh dunia internasional di tengah tekanan pelemahan ekonomi global.&nbsp; Apresiasi dari lembaga internasional terkemuka seperti lembaga rating terhadap kinerja perekonomian Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat, adil, dan mandiri serta perbaikan perekonomian Indonesia secara umum.&nbsp; "Pemerintah senantiasa mengatasi tantangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif," tandasnya.

RI Pertahankan Predikat Investment Grade dari Fitch

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang indonesia

Berita Terkini