<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/1661148304-1185637867.jpeg" alt="WSBP menargetkan raih kontrak dari proyek IKN pada tahun 2023 senilai Rp 427 Miliar." width="100%">
<figcaption>WSBP menargetkan raih kontrak dari proyek IKN pada tahun 2023 senilai Rp 427 Miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua kepada seluruh kreditur melalui cash flow available for debt service (CFADS). Pembayaran ini dilakukan tepat enam bulan setelah pembayaran CFADS tahap pertama pada bulan Maret lalu. Director of Finance &amp; Risk Management WSBP, Asep Mudzakir, mengatakan bahwa pembayaran kredit ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan komitmen penyelesaian kewajiban perusahaan kepada para kreditur. "Pada pembayaran CFADS tahap kedua ini, kami telah melakukan pembayaran kepada kreditur dengan nilai total Rp 76,97 miliar,&rdquo; kata Asep Mudzakir dalam keterangan resmi, Rabu (27/9). Dia menjelaskan, pembayaran utang tahap kedua ini dilakukan kepada seluruh vendor atau kreditur dagang yang terdaftar dalam PKPU dengan nilai total Rp 36,67 miliar. Lalu, pembayaran bunga kreditur finansial atau perbankan sebesar Rp 37,03 miliar dan pembayaran kupon Obligasi Waskita Beton Precast I &amp; II Tahun 2022 dengan total Rp 3,27 miliar.&nbsp; Asep juga mengungkapkan, pembayaran tahap kedua yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati ini menjadi bukti bahwa kondisi keuangan WSBP paska restrukturisasi dalam keadaan yang lebih sehat. WSBP akan terus berkomitmen menjaga ketepatan waktu pembayaran CFADS kepada seluruh kreditur sesuai dengan Perjanjian Perdamaian. &ldquo;Untuk pembayaran CFADS tahap selanjutnya akan dilakukan pada enam bulan selanjutnya tepatnya 25 Maret 2024,&rdquo; ungkap Asep. Lebih lanjut, untuk mendukung komitmen tersebut, WSBP mengimplementasikan program transformasi bisnis yang berorientasi pada Operational Excellence. Melalui optimalisasi produksi pada beberapa plant precast terbesar milik WSBP. Kemudian, memaksimalkan suplai material dari dua quarry yang dimiliki perusahaan dan meningkatkan produktifitas batching plant untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ke depan, WSBP optimistis dan menargetkan kinerja perusahaan akan terus meningkat pada 2023 serta di tahun-tahun selanjutnya. Di antaranya menargetkan pertumbuhan nilai kontrak baru dan pendapatan usaha secara berkelanjutan. "WSBP pun senantiasa melaksanakan program kerja strategis untuk memperkuat fundamental keuangan dengan diiringi penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik," tandasnya.

Pembayaran ini dilakukan oleh WSBP tepat enam bulan setelah pembayaran CFADS tahap pertama pada bulan Maret lalu.

WSBP Bayar Utang Tahap Kedua kepada Seluruh Kreditur Senilai Rp 76,97 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurus-jitu-hindari-utang-usai-liburan-bersama-keluarga_m_200486.jpeg" alt="ilustrasi utang" width="100%">
<figcaption>ilustrasi utang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Istaka Karya (persero) terlilit utang sejak 2013 dengan sejumlah kreditur. Upaya untuk melunasi utang perusahaan pelat merah itu, Menteri BUMN Erick Thohir menawarkan solusi dengan melelang aset jaminan utang. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tawaran solusi dengan melelang aset jaminan utang adalah sebuah langkah berani dan penuh risiko. Meski begitu, langkah itu patut diapresiasi karena bentuk hadirnya negara atas utang yang melilit BUMN. Trubus berpendapat, selama ini manajemen Istaka Karya tidak berani bertanggung jawab terhadap utang perseroan. Padahal, selama ini penugasan yang dilakukan Istaka Karya merupakan tugas Negara yang harus diselesaikan. &ldquo;Berjanji untuk menyelesaikan utang Istaka Karya sebenarnya memberikan risiko buat Erick," ungkap Trubus kepada wartawan, Senin (31/7). Agar langkah penyelesaian itu tidak menjadi blunder, Trubus mengingatkan Erick agar berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku menyiapkan solusi penyelesaian utang PT Istaka Karya (Persero). Yaitu, dengan beberapa skema. Di antaranya, untuk utang dengan UMKM yang sejak 2013, maka seluruh aset jaminan utang PT Istaka Karya dilelang Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Setelah aset jaminan utang dilelang, kemudian dananya sebagian digunakan untuk pembayaran kepada kreditur-kreditur UMKM. Sebenarnya, kata Trubus, masih banyak permasalahan utang BUMN yang belum diselesaikan. Inisiatif penyelesaian terhadap utang Istaka Karya ini dapat menjadi momentum untuk dapat menyelesaikan permasalahan utang BUMN lainnya. Agar penyelesaian utang BUMN menjadi baku, Trubus berharap Erick dapat mengusulkan ke Presiden untuk membuat peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres). "Dengan adanya PP atau Perpres, maka terdapat kebijakan regulasi yang dipakai pedoman penyelesaian utang BUMN di kemudian hari," ungkapnya. Sehingga, penyelesaian masalah utang di BUMN menjadi transparan dan akuntabel.

PT Istaka Karya (persero) terlilit utang sejak 2013 dengan sejumlah kreditur. Upaya untuk melunasinya dengan melelang aset jaminan utang.

Pengamat Sebut Lelang Aset Jaminan Untuk Bayar Utang Istaka Karya Langkah Penuh Risiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pasar-Tanah-Abang-Libur-Nataru-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah warga melintas di Skybridge Pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (26/12/2020). Berdasarkan keterangan pedagang setempat, pandemi COVID-19 mengakibatkan Pasar Tanah Abang sepi pengunjung di hari libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga melintas di Skybridge Pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (26/12/2020). Berdasarkan keterangan pedagang setempat, pandemi COVID-19 mengakibatkan Pasar Tanah Abang sepi pengunjung di hari libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku pandemi Covid-19 telah memukul kinerja dunia usaha, termasuk perusahaan pelat merah. Kondisi tersebut membuat utang BUMN meningkat signifikan.  Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoartmodjo mengatakan, selama sembilan bulan pada 2020, utang BUMN mencapai Rp 1.682,9 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar Rp 1.393,7 triliun. Meski di setiap tahunnya utang BUMN terus meningkat seperti pada 2018 sebesar Rp 1.251,7 triliun dan 2017 sebesar Rp 942,9 triliun.  Kartika menjelaskan, peningkatan utang BUMN karena adanya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, airport, pelabuhan, dan sebagainya.  "Membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp 1.682 triliun di bulan 9 tahun 2020," ujarnya secara virtual, Kamis (28/1).  Kartika memaparkan, sejumlah sektor mengalami tekanan yang dalam karena dampak pandemi. Sektor yang paling dalam di antaranya yaitu sektor energi, infrastruktur, dan pariwisata (tourism).  Selain itu, ada juga sektor energi. Konsumsi BBM dan listrik selama 9 bulan lalu karena Covid-19 membuat permintaan dan pembelian energi menurun drastis.  "Dan, revenue infrastruktur karena perlambatan pembangunan infrastruktur fisik membuat pendapatan perusahaan-perusahaan karya menurun dan pada sektor tourism pendukung termasuk airport. Garuda, hotel ITDC yang terdampak signifikan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/6g4S17pBDqc

Dunia Usaha Merintih, Pandemi Covid-19 Bikin Utang BUMN Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-rini-mana-mungkin-bumn-bisa-berkembang-jika-tak-punya-utang_m_.jpg" alt="Menteri BUMN Rini Soemarno" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Rini Soemarno</figcaption>
</figure>JawaPos.13:00:41 - Baru-baru ini, utang perusahaan pelat merah kembali disorot usai Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro menuturkan utang BUMN yang nilainya mencapai Rp 5.271 triliun pada kuartal III-2018 di hadapan komisi VI DPR RI pekan lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan kalau utang tidak dilakukan maka perusahaan tidak bisa mengembangkan usaha. Dia menyebut perusahaan besar di dunia tidak bisa menjadi besar jika tidak berutang.  “Tidak bisa perusahaan dimanapun di dunia yang tidak berutang terus dia membesar. Tidak mungkin. Yang berkembang pasti ada utang yang penting adalah berhutanglah dengan rasio yang benar,” jelas Rini di Kantor WIKA, Jakarta, Minggu (9/12). Dia juga menekankan soal utang kepada BUMN-BUMN bahwa utang harus dihitung dengan benar. Dengan mengedepankan margin dan juga gaji karyawan. “Makanya (utang) ini yang dihitung benar. Marginnya baik. Dan jangan lupa karyawan-karyawan kita harus mendapatkan pendapatan yang baik. Karena mereka jauh dari keluarga,” tuturnya. Rini menjelaskan bahwa selama ini pihaknya menggunakan utang dengan benar dan untuk hal-hal yang produktif. Dimana mengedepankan debt of ratio serta return of investment yang dikalkulasi dengan baik. Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro langsung mengklarifikasi nilai utang keesokan harinya bahwa nilai Rp 5.271 triliun bukanlah utang riil. Utang riil BUMN sebanyak 143 perusahaan adalah Rp 5.271 triliun dikurangi DPK Rp 2.488 triliun dikurangi cadangan Rp 220 triliun dikurangi utang usaha Rp 79 triliun. Hasilnya adalah Rp 2.484 yang disebut sebagai utang riil.

Menteri Rini: Mana Mungkin BUMN Bisa Berkembang Jika Tak Punya Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-rini-kesal-banyak-yang-nyinyir-soal-utang-bumn-rp-5271-t_m_.jpg" alt="Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Wika, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Wika, Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku kesal terkait utang Badan Usaha Milik Negara yang nilainya mencapai ribuan triliun. Utang BUMN menjadi sorotan dari waktu ke waktu, puncaknya adalah saat melangsungkan rapat dengan Komisi VI DPR beberapa pekan lalu. Rini pun langsung menghentikan langkahnya ketika ditanya awak media soal kondisi keuangan perusahaan pelat merah saat menghadiri acara Pelepasan Duta Bangsa ke Proyek Aljazair, Taiwan dan Nigeria di Kantor WIKA, Jakarta, Minggu (9/12). &ldquo;Sebentar-sebentar saya sudah paling kesal nih kalau orang sudah permasalahkan mengenai utang BUMN. Selama itu produktif, selama utang kita tarik untuk membesarkan perusahaan, untuk pembangunan, kalkulasinya benar, return of investmentnya benar, enggak&nbsp;masalah soal utang,&rdquo; kata Rini. Dia mengatakan kalau BUMN tidak berutang, maka perusahaan tidak bisa mengembangkan usaha. Rini mengatakan terus terang ia mengaku prihatin mendengar kabar miring mengenai utang BUMN yang terjadi belakangan ini. &ldquo;Terus terang saya belakangan ini ngenes dengernya. BUMN banyak utang. Lhoh apa masalahnya kita punya utang? Selama kita melakukannya dengan baik berutang dengan benar,bertanggung jawab dan betul-betul digunakan untuk hal yang produktif itu yang saya jaga,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro menuturkan utang BUMN yang nilainya mencapai Rp 5.271 triliun pada kuartal III-2018 bukanlah utang riil.&nbsp; Dia menuturkan misalnya dari sektor keuangan tercatat jumlah liabilitas Rp 3.311 triliun, tetapi itu terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 2.488 triliun, cadangan premi dan asuransi Rp 335 triliun serta utang lain-lain senilai Rp 529 triliun. "Jadi DPK apakah utang secara akunting betul (memang utang) Tetapi itu simpanan dimana dari Rp 3.311 triliun tidak membayarkan kembali kecuali anda tarik bukan konsep lending borrowing antara debitur dan kreditur.&nbsp;Not really&nbsp;utang Rp 2.488 Triliun ditambah cadangan premi," jelas Aloy di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/12). Selanjutnya, ia menerangkan utang dari 143 BUMN yang benar-benar utang berbunga adalah liabilitas senilai Rp 5.271 triliun dikurangi DPK Rp 2.488 triliun dikurangi cadangan Rp 220 triliun dikurangi utang usaha Rp 79 triliun. Hasilnya adalah Rp 2.524 triliun.

Menteri Rini Kesal Banyak yang ‘Nyinyir’ Soal Utang BUMN Rp 5.271 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkeu-sri-mulyani-pelototi-utang-bumn-rp-5217-triliun_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan melakukan pengawasan ketat pada utang badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp 5.217 triliun. Alasannya, sebagai agen pembangunan, keberadaan BUMN sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya. "Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12). Menurut Sri Mulyani, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah. Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara.&nbsp; "Kita memberi injeksi likuiditas juga," ucapnya. Namun, Menteri Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek utang BUMN. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," pungkasnya. Kementerian BUMN merilis utang perusahaan milik negara hingga kuartal III atau per September 2018 berkisar Rp 5.271 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 441 triliun dibandingkan pada 2017 yang mencapai Rp 4.830 triliun. "Utang awalnya Rp 2.263 triliun menjadi Rp 4.830 triliun. Kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp 5.271 triliun," kata Deputi bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Klik Ro di gedung DPR Jakarta, Senin (3/12). Adapun utang sebesar Rp 5.271 triliun tersebut terdiri atas sektor keuangan sebesar Rp 3.311 triliun dan sektor non-keuangan Rp 1.960 triliun.

Menkeu Sri Mulyani 'Pelototi' Utang BUMN Rp 5.217 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utang-bumn-mencapai-rp-5271-t-nih-penjelasan-anak-buah-menteri-rini_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Kementerian BUMN Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Kementerian BUMN Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar total utang BUMN yang mencapai 143&nbsp; perusahaan mencapai Rp 5.271 triliun ramai jadi pembicaraan. Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Klik Ro langsung mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Menurutnya, catatan kewajiban BUMN per kuartal III-2018 itu bukanlah utang riil. Dia menegaskan misalnya dari sektor keuangan tercatat jumlah liabilitas Rp 3.311 triliun, tetapi itu terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 2.488 triliun, cadangan premi dan asuransi Rp 335 triliun serta utang lain-lain senilai Rp 529 triliun. "Jadi DPK apakah utang secara akunting betul (memang utang) Tetapi itu simpanan dimana dari Rp 3.311 triliun tidak membayarkan kembali kecuali anda tarik bukan konsep lending borrowing antara debitur dan kreditur. Not really utang Rp 2.488 Triliun ditambah cadangan premi," jelas Aloy di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/12). Selanjutnya, ia menerangkan utang dari 143 BUMN yang benar-benar utang berbunga adalah liabilitas senilai Rp 5.271 triliun dikurangi DPK Rp 2.488 triliun dikurangi cadangan Rp 220 triliun dikurangi utang usaha Rp 79 triliun. Hasilnya adalah Rp 2.524 triliun. "Jadi perlu diketahui utang bukan dihitung dari jumlah tapi rasionya. Yakni Debt to Equity Ratio yakni perbandingan antara utang dan ekuitas. Semakin tinggi menunjukkan kerisauan semakin rendah makin baik," tuturnya.

Utang BUMN Mencapai Rp 5.271 T, Nih Penjelasan Anak Buah Menteri Rini

utang bumn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang bumn

Berita Terkini