<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/65b5f6da-5ca2-4e06-b21a-9b32026079fc-2640322142.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa dia telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus anggota Brimob berinisial Bripda MS yang diduga menganiaya seorang anak di bawah umur hingga tewas. "Saya sudah perintahkan agar kasus diusut tuntas dan memastikan hukuman setimpal bagi pelaku dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban,"&nbsp;kata Kapolri dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin. Pemimpin Korps Bhayangkara itu turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Ia juga mengaku marah dengan adanya peristiwa ini karena telah menodai muruah Brimob. "Sama seperti apa yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi. Ini jelas-jelas menodai muruah institusi Brimob yang seharusnya melindungi masyarakat,"&nbsp;katanya. Adapun pada Senin ini, Polda Maluku akan menggelar sidang etik terhadap Bripda MS pada pukul 14.00 WIT. Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengatakan keluarga korban dijadwalkan tiba dari Tual sekitar pukul 12.00 WIT sebelum menghadiri sidang etik di Polda. Keluarga terlebih dahulu akan mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa salah satu anggota keluarga korban yang mengalami cedera. Sementara, anggota keluarga lainnya dapat mengikuti jalannya persidangan melalui fasilitas daring atau zoom. Menurutnya, sidang kode etik akan digelar sesuai ketentuan Propam. Sebagian proses dapat dibuka untuk umum, namun ada tahapan yang bersifat tertutup guna mendalami fakta kejadian. Hasil sidang nantinya tetap akan diumumkan secara terbuka. Adapun untuk percepatan proses hukum, Polda Maluku telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Kapolda mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan jajaran Jaksa Penuntut Umum guna mengawal percepatan pemberkasan perkara. Sebelumnya, berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, peristiwa bermula saat patroli Brimob melaksanakan kegiatan cipta kondisi menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2)&nbsp;dini hari. Patroli awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur&nbsp;hingga sekitar pukul 02.00 WIT. Kemudian,&nbsp;bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual&nbsp;setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar area Tete Pancing. Saat berada di lokasi, tersangka bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan. Sekitar 10 menit kemudian, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing. Tersangka disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat. Namun, helm tersebut mengenai pelipis kanan korban AT (14) hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga korban mendatangi Mako Brimob Tual untuk menuntut keadilan. Pihak kepolisian merespons dengan langsung mengamankan dan menahan Bripda MS pada hari yang sama.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo emerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus anggota Brimob yang diduga menganiaya seorang anak

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Tuntas Kasus Brimob Aniaya Anak hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/website-fraksipancom-20-3561638348.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. (Fraksi PAN)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. (Fraksi PAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peristiwa kebakaran rumah yang menimpa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatra Utara, Khamazaro, menyita perhatian publik. Sebab, kebakaran rumah yang menimpa Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan itu sempat dikait-kaitkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengecam keras peristiwa kebakaran rumah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamazaro Waruwu. Ia menilai kebakaran tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai insiden biasa. &ldquo;Ini bukan lagi intimidasi, tetapi kejahatan terencana yang bisa mengancam keselamatan jiwa hakim dan keluarganya. Karena itu, aparat kepolisian harus segera melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini,&rdquo; kata Sudding kepada wartawan, Kamis (6/11). Sudding menekankan, insiden ini menjadi ujian bagi keteguhan penegakan hukum di tengah bayang-bayang tekanan terhadap aparat peradilan. Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menurunkan tim investigasi khusus dan memastikan proses penyelidikan berlangsung transparan serta profesional. &ldquo;Kasus ini tidak boleh berhenti pada kesimpulan &lsquo;kebakaran biasa&rsquo;. Konteksnya menyentuh jantung sistem keadilan kita, dan publik berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya,&rdquo; ujarnya. Sudding juga menegaskan pentingnya perlindungan sistemik terhadap hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara besar. Ia mendorong penerapan penuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta menjamin independensi peradilan sebagaimana amanat konstitusi. &ldquo;Ketika seorang hakim menunjukkan integritas dan ketegasan dalam mengungkap fakta korupsi, negara berkewajiban melindunginya. Penegakan hukum tidak boleh dibalas dengan ancaman terhadap keselamatan,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Sudding menilai keberanian Hakim Waruwu dalam memimpin sidang perkara korupsi patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian tersebut tidak boleh dibayar mahal dengan ancaman atau teror. Ia pun meminta Mahkamah Agung (MA) dan Polri meningkatkan sistem keamanan bagi hakim-hakim yang menangani perkara strategis dan bernilai tinggi. &ldquo;Perjuangan melawan korupsi akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum dibiarkan menghadapi ancaman sendirian. Negara harus memastikan bahwa keadilan tidak surut hanya karena kebenaran yang terancam,&rdquo; pungkasnya. Diketahui, rumah pribadi Hakim Khamazaro Waruwu yang berlokasi di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Selayang, Kota Medan, terbakar pada Selasa (4/11) pagi. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang tidak berada di tempat, sehingga tidak ada korban jiwa. &nbsp;

Kebakaran rumah Ketua Hakim Tipikor Medan, Khamazaro, jadi sorotan, Komisi III DPR minta penyelidikan tuntas.

Rumah Hakim Tipikor Medan Sumatra Utara Khamazaro Terbakar, Komisi III DPR Minta Polisi Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/1000543232-966061894.jpg" alt="Pilihan menu makan bergizi seharga Rp 10 Ribu di warung makan Kota Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pilihan menu makan bergizi seharga Rp 10 Ribu di warung makan Kota Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Maraknya kasus penipuan mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) memicu keprihatinan banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKB Zainul Munasichin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang mencoreng program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto tersebut.&nbsp;&nbsp; Dia mengatakan, PMBG merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang bersifat strategis. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan kecukupan gizi sehingga menghasilkan generasi bangsa berkualitas. &ldquo;Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,&rdquo; kata Zainul Munasichin kepada wartawan, Rabu (1/1). Dia mengaku menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan bahwa ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini. Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025.&nbsp;&ldquo;Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Wakil Sekjen DPP PKB ini mengatakan, ada banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Apalagi anggaran dari negara untuk PMBG ini tergolong besar, yakni mencapai Rp 70 triliun per tahun.&nbsp; &ldquo;Pada program pemerintah, selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Menurut dia, ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG. Di antaranya proses penyediaan bahan baku makanan untuk PMBG yang disepakati dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui proses e-katalog. &ldquo;Masalahnya tidak semua BUMDes dan Koperasi mempunyai kemampuan mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online, sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,&rdquo; urai Zainul.&nbsp; Lebih lanjut, Zainul menegaskan PMBG harus menjadi katalisator bangkitnya perekonomian masyarakat. Maka peran BUMDes dan Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi.&nbsp; &ldquo;Jadi memang BUMDes dan koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online. Selain itu mereka juga harus mampu bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,&rdquo; pungkasnya.

Maraknya kasus penipuan mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) memicu keprihatinan banyak kalangan, termasuk Komisi XI DPR.

Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur Dijadikan Modus Penipuan, Komisi IX DPR Desak Polisi Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/NARKOBA.jpg" alt="Ilustrasi - Penyalahguna narkoba ditangkap polisi. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Penyalahguna narkoba ditangkap polisi. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) berinisial YBK.  "Perintah dari Kapolda juga kasus ini akan dituntaskan," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.  Mukti juga memastikan penangkapan Kombes YBK tidak ada kaitannya dengan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa (TM).  "Enggak ada hubungannya sama TM ya. Ini berdiri sendiri," ujarnya.  ​​Penangkapan terhadap Kombes YBK dilakukan pada Jumat (6/1) sore di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua klip sabu-sabu.  "Barang bukti 0,5 gram sama O,6 gram (sabu). Jadi ada dua barbuk," kata Mukti.  Saat ditangkap YBK, berada di kamar hotel dengan seorang seorang wanita. Keduanya kemudian diamankan ke Mako Polda Metro Jaya untuk diperiksa.  Mukti mengatakan, penyidik mempunyai waktu 72 jam untuk menentukan status Kombes YBK. "Sudah di Polda. Kita lakukan upaya penangkapan dan tentukan 3x24 jam," katanya.

Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kasus Polisi Terlibat Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-unjuk-rasa-memperingati-40-hari-tragedi-kanjuruhan-101122-abs-4.jpg" alt="Suporter Arema FC (Aremania) membawa foto korban tragedi Kanjuruhan dalam aksi damai untuk memperingati 40 Hari Tragedi Kanjuruhan di Jalan Basuki Rahmat, Malang, Kamis (10/11). H. Prabowo/Antara" width="100%">
<figcaption>Suporter Arema FC (Aremania) membawa foto korban tragedi Kanjuruhan dalam aksi damai untuk memperingati 40 Hari Tragedi Kanjuruhan di Jalan Basuki Rahmat, Malang, Kamis (10/11). H. Prabowo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan pendukung Arema FC, yang dikenal dengan sebutan Aremania, pada Kamis (10/11) menggelar aksi damai di Kota Malang. Mereka menuntut pengusutan tuntas tragedi yang telah menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan.  Dalam aksi tersebut, Aremania membawa sejumlah keranda jenazah dengan foto-foto korban tragedi Kanjuruhan, poster berisi tuntutan, dan spanduk besar bertulis Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan. Di kawasan simpang empat Rajabali, sejumlah Aremania melakukan aksi teatrikal. Mereka antara lain memperagakan penembakan gas air mata ke tribun penonton.  Tembakan gas air mata petugas keamanan untuk mengatasi kericuhan selepas pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada malam 1 Oktober, menyebabkan penonton panik dan berdesak-desakan mencari jalan keluar stadion. Kejadian itu mengakibatkan ratusan orang terluka dan 135 orang meninggal dunia.  Dari simpang empat Rajabali, Aremania melanjutkan aksi ke kawasan Balai Kota Malang. Mereka tiba di kawasan Balai Kota Malang kurang lebih pukul 13.30 WIB. Hujan deras tidak menghentikan aksi mereka. Orator dalam aksi unjuk rasa tersebut tetap melantunkan doa-doa untuk korban yang meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan.  Wali Kota Malang Sutiaji juga menyempatkan diri untuk melakukan orasi bersama Aremania di tengah hujan deras. Dia sepakat tragedi Kanjuruhan harus diusut hingga tuntas.  ”Saya bersama teman-teman semua. Mari kita kawal. Kejahatan pasti akan hancur,” kata Sutiaji seperti dilansir dari Antara.  Dia juga memberikan apresiasi kepada ribuan Aremania yang menggelar aksi damai. Dalam aksi tersebut, Aremania menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk tuntutan untuk memproses secara hukum seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan, termasuk petugas yang menembakkan gas air mata.  Mereka juga menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan seluruh korban dan keluarga korban dalam tragedi tersebut harus mendapatkan kompensasi. Aksi damai Aremania berakhir kurang lebih pada pukul 14.30 WIB.  Pada malam 1 Oktober terjadi kericuhan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dalam kericuhan itu, petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter dengan menembakkan gas air mata. Tindakan itu membuat suporter panik dan berdesak-desakan keluar dari stadion. Sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan.

Aremania Tuntut Pengusutan Tuntas Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/jokowi-di-mempawah-antara.jpg" alt="Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.  "Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga," kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (9/8).  Hingga kini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya disangkakan lakukan pembunuhan berencana dari Pasal 340 juncto Pasal 338 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.  "Sejak awal kan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya," tegas Presiden.  Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri dalam perkara tersebut telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.  Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.  Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri.  Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.  Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah mencopot tiga perwira dari jabatannya, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri menjadi pati Yanma Polri, selanjutnya Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Karo Provost Div Propam Polri menjadi pati Yanma Polri.  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang sebagai tersangka. Selain Bharada E, juga ada sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K. (*)  &nbsp;

Jokowi: Usut Tuntas Kasus Brigadir J, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkue-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus PT Jiwasraya (Persero). Sebab, pihaknya mencium adanya indikasi yang bersifat kriminal di perusahaan tersebut.  “Kita juga menengarai kalau di situ ada hal-hal yang sifatnya kriminal. Maka kita akan minta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai dengan perundang-undangan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/12).  Sri Mulyani menjelaskan, dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh untuk penegakan hukum akan disampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menkeu yang kerap disana Ani ini menyampaikan, adapun kesimpulan rapat dengan DPR Komisi XI akan bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Komisi BI untuk membahas persoalan korporasi pemerintah tersebut.  “Langkah-langkah yang akan dilakukan bersama antara regulator, antara kuasa pemegang saham dan kami sebagai Menkeu bendahara negara, ultimate shareholder-nya bagaimaba cara menanganinya,” jelasnya.  Pemerintah berharap dapat melakukan langkah yang komprehensif dari semua aspek. Sehingga dapat memberikan kepastian kepada industri maupun pemegang polis.  “Tadi diminta, kita akan bekerja sama. Supaya ini memberikan sinyal yang jelas dan tegas bahwa pemerinta dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi, dan untuk memberi kepastian pada para investor kecil,” tutupnya.

Menkeu Sri Mulyani Minta Penegak Hukum Usut Kasus Jiwasraya

usut tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usut tuntas

Berita Terkini