<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-25-at-19.59.34.jpeg" alt="Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna memberikan keterangan terkait enam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Mapolres Jember, Selasa (25/5). Humas Polres Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna memberikan keterangan terkait enam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Mapolres Jember, Selasa (25/5). Humas Polres Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, mengusut enam peristiwa terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di daerah itu sejak Desember 2020 hingga Mei 2021. Kasus tersebut mulai dari aksi unjuk rasa, kegiatan keagamaan, tasyakuran desa, lomba ketangkasan burung, hingga parade pengeras suara.  Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna seperti dilansir dari Antara di Mapolres Jember menjelaskan, dari enam kasus tersebut, dua kasus sudah ada penetapan tersangka karena mengabaikan protokol kesehatan. Yakni kegiatan keagamaan dan aksi unjuk rasa dengan jumlah tersangka sebanyak empat orang.  ”JM, MF dan ME ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Jember, sedangkan satu tersangka SF yang menjadi panitia ditetapkan sebagai tersangka kasus kegiatan keagamaan di Kecamatan Tanggul,” tutur Komang.  Keempat tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara.  Untuk empat kasus pelanggaran protokol kesehatan lainnya, lanjut Komang, masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Yakni kegiatan tasyakuran Desa Banjarsari, lomba ketangkasan burung merpati di Kecamatan Jenggawah, parade sound system di Kecamatan Wuluhan, dan kegiatan keagamaan di Kecamatan Tanggul.  ”Kami lakukan proses sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan akuntabilitas dan transparansi terhadap penanganan beberapa kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan di Jember,” ujar Komang.  Menurut Komang, polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari enam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Namun barang bukti terbanyak adalah kasus parade pengeras suara, yakni 10 unit kendaraan bermotor, tujuh unit truk, dan beberapa pengeras suara serta barang yang berkaitan kegiatan tersebut.  ”Berbagai kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani Polres Jember tersebut berawal dari temuan polisi maupun informasi dari masyarakat,” terang Komang.  Dia mengimbau masyarakat tidak menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dan mengabaikan protokol kesehatan karena dapat menyebabkan penularan Covid-19.

Polres Jember Usut Enam Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210118-WA0000_resize_84-1.jpg" alt="Aksi solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Bengkulu di kawasan Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu atas dugaan pelanggaran HAM yang menyebabkan tahanan Polres Bengkulu Utara meninggal dunia. Carminanda/Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Bengkulu di kawasan Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu atas dugaan pelanggaran HAM yang menyebabkan tahanan Polres Bengkulu Utara meninggal dunia. Carminanda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu mendesak pihak kepolisian segera mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rumah Tahanan Polres Bengkulu Utara, Bengkulu. Salah satu tahanan dilaporkan tewas di rumah tahanan itu.  ”Kami mendesak Polres Bengkulu Utara mengungkap peristiwa di rumah tahanan polres tersebut yang mengakibatkan Bapak Sahbudin meninggal dunia. Kami juga minta Kapolda Bengkulu bersikap atas kejadian tersebut,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu Ludiman, Senin (18/1).  Ludiman menilai, ditemukan banyak kejanggalan dalam kematian Sahbudin saat menjalani penahanan di Mapolres Bengkulu Utara karena menusuk salah satu anggota kepolisian beberapa bulan lalu. Pihaknya juga meragukan hasil pemeriksaan yang dilakukan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang menduga jika Sahbudin meninggal karena penyakit jantung.  ”Kami menduga ada penganiayaan terhadap Pak Sahbudin sebelum dia meninggal. Kalau dikatakan karena penyakit jantung kenapa waktu ditemukan kondisinya babak belur,” ucap Ludiman.  Selain itu, HMI Cabang Bengkulu juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kematian Sahbudin karena dinilai tidak wajar.  Menurut dia, meskipun Sahbudin diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak seharusnya dia mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat.  ”Pak Sahbudin itu memang salah karena telah menyerang anggota kepolisian, tetapi dalam proses pengamanan tersangka, polisi tidak boleh main hakim sendiri,” papar Ludiman.  Sebelumnya, Polres Bengkulu Utara menangkap Sahbudin pada 8 Desember 2020 karena menusuk anggota kepolisian setempat yang sedang melakukan pengamanan kota suara Pilkada. Sahbudin meninggal satu hari setelah ditangkap atau pada 9 Desember dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Bengkulu.  Kasus itu menyita perhatian banyak pihak, termasuk Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam keterangan resminya pada awal Januari, KontraS mendesak Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memproses para terduga pelaku penyebab meninggalnya Sahbudin.  KontraS menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam kematian Sahbudin yang diduga akibat tindakan pelanggaran baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal di kepolisian terkait dugaan tindak penyiksaan yang dialami korban. Padahal tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/25kCq6F59NA

HMI Desak Polisi Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/2912-kapolda1.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pemakaman Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf, di Kota Pasuruan, Minggu (27/12).  ”Kami dari jajaran Satgas Covid-19 provinsi telah turun bekerja bersama tim Satgas Covid-19 Pasuruan Kota untuk menelusuri dugaan pelanggaran protokol kesehatan,” kata Irjen Nico seperti dilansir dari Antara di Mapolda, Selasa (29/12).  Tak hanya melakukan pengusutan, Kapolda juga mengatakan, akan melakukan testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) terhadap masyarakat yang berkerumun saat pemakaman Habib Hasan.  Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, pengusutan tersebut dilakukan karena terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi Covid-19.  Apalagi, dalam sebulan terakhir terjadi peningkatan kasus yang signifikan di Indonesia, termasuk di Jatim.  Berdasar perkembangan terakhir per 28 Desember, terjadi penambahan sebesar 784 kasus dengan jumlah kasus aktif dalam perawatan mencapai 6.221 kasus. Sedangkan total kumulatif kasus sejak awal pandemi di Jatim sudah mencapai 81.532 kasus.  ”Kami memohon seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan protokol kesehatan, karena banyak yang jatuh korban terkait Covid-19. Kami mohon agar mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Jaga diri kita dan orang lain dengan protokol kesehatan,” tutur Nico.  Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Habib Hasan. Dia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv-Jo6Q4caE

Polda Jatim Usut Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Screenshot_2020-12-13-15-30-30-980_com.whatsapp-01.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombespol C.H. Patoppoi. Humas Polda Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombespol C.H. Patoppoi. Humas Polda Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bakal berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Bogor, dalam kegiatan Habib Rizieq Shihab.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombespol C.H. Patoppoi memastikan kasus Habib Rizieq itu masih terus berjalan. Saat ini, tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu menjadi tahanan Polda Metro Jaya.  ”Kasusnya jalan terus. Senin (14/12) penyidik Polda Jabar kordinasi dengan Polda Metro Jaya,” kata Patoppoi seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Menurut dia, pemeriksaan Habib Rizieq terkait Megamendung itu bakal dilakukan penyidik Polda Jawa Barat di Polda Metro Jaya.  ”Rencananya pemeriksaan MRS (Habib Rizieq Shihab) sebagai saksi kasus Megamendung dilaksanakan di Polda Metro Jaya,” kata Patoppoi.  Sebelum ditahan di Polda Metro Jaya, penyidik Polda Jawa Barat awalnya menjadwalkan Habib Rizieq untuk diperiksa pada Senin (14/12) di Polda Jawa Barat.  Selain Habib Rizieq, penyidik juga bakal memeriksa dua tokoh pejabat publik terkait kerumunan di Megamendung pada Jumat (13/11) lalu itu. Dua pejabat tersebut yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin.  Untuk Ade Yasin, polisi menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa (15/12), sedangkan Ridwan Kamil direncanakan bakal diperiksa pada Rabu (16/12). Keduanya direncanakan bakal diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hmxz8hTfIuA

Polda Metro-Jabar Koordinasi Usut Kasus Habib Rizieq di Megamendung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201119-WA0006-1.jpg" alt="Terlapor kasus dugaan pemotongan bantuan PKH saat menyampaikan keterangan dugaan pemotongan bantuan PKH yang dilaporkan ke Kejari Sampang. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Terlapor kasus dugaan pemotongan bantuan PKH saat menyampaikan keterangan dugaan pemotongan bantuan PKH yang dilaporkan ke Kejari Sampang. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, mengusut kasus dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaporkan warga. Dugaan pemotongan dana itu dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Sampang.  Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda seperti dilansir dari Antara di Sampang menjelaskan, dugaan kasus pemotongan bantuan PKH itu terjadi di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang. ”Laporan tentang kasus ini disampaikan beberapa hari lalu. Kami mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Ivan.  Sesuai laporan, dugaan pemotongan dana PKH diduga dilakukan oknum ketua kelompok penerima program sekaligus menjabat sebagai perangkat desa. Dia berinisial H, ketua RT Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Sampang.  Menurut Juru Bicara LSM Anti Korupsi Amir Hamzah, penyelewengan PKH Desa Gunung Maddah yang dilaporkannya berlangsung sejak 2017 hingga 2020. Dana bantuan PKH yang diterima masyarakat pra-sejahtera tidak utuh sesuai nominal penerima manfaat. Rata-rata pemotongan bervariatif.  Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH yang mendapatkan bantuan Rp 1,9 juta dan dipotong Rp 400 ribu. Juga, ada penerima bantuan dari Rp 500 ribu dipotong Rp 200 ribu. ”Pemotongannya luar biasa, nominal yang diterima masyarakat tidak sama dengan jumlah aslinya, jadi oknum perangkat desa ini sekaligus ketua kelompok penerima,” kata Amir.  Mencuatnya indikasi pemotongan setelah warga memberanikan diri mencetak buku rekening penerima PKH ke Bank BRI. Sebab, warga selaku penerima manfaat curiga dengan ulah oknum perangkat desa karena terus mengatur dan mengelola proses pencairan bantuan. ”Selain tidak menerima utuh, ada 70 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta ATM penerima manfaat juga dipegang oknum tersebut,” ujar Amir.  Tak hanya itu, lanjut Amir, terdapat beberapa warga penerima tidak menerima sama sekali bantuan selama 4 triwulan. ”Oknum ini minta ke semua penerima bahwa jika ada yang bertanya terkait kartu KPM dan buku rekening agar mengaku dipegang oleh KPM itu sendiri,” terang Amir.  Secara terpisah, terlapor membantah tudingan itu. ”Semua tudingan itu tidak benar, jadi apa yang ditudingkan itu tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah merasa memotong, ini menyangkut nama baik saya,” kata koordinator penyaluran bantuan PKH Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Moh Holil.  Namun demikian, dia mengakui jika Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima program dipegang dirinya selama tiga tahun terakhir. Kartu ATM tersebut juga baru diserahkan 15 hari lalu kepada masing-masing KPM sebelum kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.  ”Kartu memang saya pegang, awalnya 24 kartu terus bertambah sampai 70 KPM, tapi sekarang setelah ramai menjadi perbincangan akhirnya kartu diserahkan ke penerima dan baru sadar jika ini salah,” ujar Moh Holil.  Holil mengaku siap jika dimintai keterangan oleh kejaksaan menyikapi laporan yang ditudingkan itu. Hal itu untuk memperjelas segala dugaan pemotongan bantuan PKH di Desa Gunung Maddah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=f1Ma2rguM-Q

Kejari Sampang Usut Pemotongan Bantuan PKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/20201101-pertemuan-dengan-ulama.jpg" alt="Kapolres Aceh Tenggara AKBP Wanito Eko Sulistyo (kiri) melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama Islam di mapolres pada  Sabtu (31/10). Polres Aceh Tenggara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Aceh Tenggara AKBP Wanito Eko Sulistyo (kiri) melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama Islam di mapolres pada  Sabtu (31/10). Polres Aceh Tenggara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Teungku Jamaluddin meminta kepada kepolisian agar pelaku pembacokan terhadap Ustad Muhammad Zaid Maulana dihukum berat sesuai aturan hukum yang berlaku.  ”Kami mewakili masyarakat dan ulama meminta kepolisian menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi di Kabupaten Aceh Tenggara,” kata Teungku Jamaluddin seperti dilansir dari Antara pada Minggu (1/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/11/2020/polisi-periksa-tujuh-saksi-kasus-penusukan-ustad-di-aceh-tenggara/">Polisi Periksa Tujuh Saksi Kasus Penusukan Ustad di Aceh Tenggara</a></li> </ul> Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga dilakukan seorang pria berinisial MA, 37, warga Desa Desa Kandang Mbelang Mandiri, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Kamis (29/10), merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Kasus pembacokan terhadap ustad Muhammad Zaid Maulana di Aceh Tenggara, juga telah menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Termasuk tokoh agama Islam di Aceh. Mereka khawatir terhadap keselamatan saat melakukan kegiatan ibadah termasuk berdakwah di masyarakat.  Untuk itu, Teungku Jamaluddin meminta kepolisian agar benar-benar mengusut kasus pembacokan tersebut secara tuntas. Sehingga, kekhawatiran di masyarakat dengan peristiwa tersebut diharapkan tidak lagi terulang di Aceh Tenggara termasuk di Provinsi Aceh.  ”Kami juga mendengar di masyarakat bahwa pelaku saat melakukan penyerangan diduga dalam pengaruh narkoba. Kami juga meminta polisi mengusutnya secara jelas dan tuntas,” kata Teungku Jamaluddin.  Dia menegaskan, tindakan pembacokan terhadap ustad saat sedang melakukan kegiatan dakwah di masjid merupakan tindakan yang melanggar hukum, serta tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=raPzXvcQP44&ab_channel=jawapostvofficial

Ulama Minta Pembacok Ustad di Aceh Tenggara Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200728_144008-02.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Saptono Erlangga. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Saptono Erlangga. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Barat menyatakan ada penambahan kasus penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 dari 13 menjadi 17 kasus. Penambahan kasus itu terjadi di Kabupaten Kuningan.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Saptono Erlangga mengatakan, di Kabupate Kuningan ada empat kasus baru yang kini ditangani kepolisian. ”Itu limpahan dari Satgas Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Semuanya masih proses, belum ada tersangka,” ucap Erlangga seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Rabu (5/8).  Sejauh ini menurut dia, proses hukum untuk 17 kasus penyelewengan dana bansos itu masih dalam tahap klarifikasi. Polisi Masih meminta keterangan dari sejumlah pihak.  ”Seluruh kasus itu belum masuk ke tahap penyelidikan. Masih tahap klarifikasi, karena kan harus ambil keterangan satu-satu dari pelaksana, kemudian dari penerima, kita harus cek dulu,” terang Saptono Erlangga.  Sebelumnya, selain empat kasus baru yang ditemukan di Kuningan, dari 13 kasus, tujuh di antaranya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Sedangkan sisanya ditangani jajaran polres setempat.  ”Jadi tujuh perkara yang ditangani Ditreskrimsus itu penyelewengan dana bansos laporannya. Tapi, semua statusnya masih dalam penyelidikan,” kata Saptono Erlangga.  Dia menjelaskan, tujuh kasus yang ditangani Ditreskrimsus itu berasal dari Sukabumi, Majalengka, Subang, Garut, Bogor, Indramayu, dan Cianjur. Sedangkan enam kasus yang ditangani jajaran polres itu berada di Karawang, Tasik, dan Indramayu. ”Di Kabupaten Indramayu ada empat kasus penyelewengan bansos,” ujar Saptono Erlangga.  Modus yang terjadi dalam sejumlah kasus penyelewengan bansos itu beragam. Ada kasus yang menggunakan modus langsung memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ada pula modus yang dilakukan dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok,ddengan produk yang lebih rendah kualitasnya ataupun lebih rendah nilai harganya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

Polisi Sebut Kasus Penyelewengan Bansos Bertambah Jadi 17 Kasus

usut kasus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usut kasus

Berita Terkini