<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-04-3178258716.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menanggapi keberatan Amerika Serikat (AS) terhadap quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (21/4). Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara. Negara Mitra Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS): -Malaysia -Filipina -Singapura -Thailand -Vietnam -Brunei Darussalam -Laos -Uni Emirat Arab -Jepang -Korea Selatan Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia menanggapi kritik AS terhadap QRIS dan GPN, menegaskan komitmen untuk kolaborasi internasional.

AS Menilai QRIS justru Membatasi Transaksi, BI: Kalau Amerika Siap, Kenapa Nggak Kerja Sama?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/JKT_AS-Soroti-Kebijakan-QRIS-dan-GPN_SALMAN-TOYIBI-2JPG-177700110.jpg" alt="Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan program Bank Indonesia (BI) dalam mereformasi transaksi pembayaran sejalan dengan penggunaan teknologi, khususnya smartphone&nbsp;yang masif di masyarakat. Tak perlu lagi repot membawa uang tunai. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai, sistem QRIS dan GPN sangat membantu transaksi pembayaran, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sejalan dengan teknologi yang lebih maju.&nbsp;"Sangat penting dan sangat membantu transaksi pembayaran yang lebih maju di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Asmo itu kepada Jawa Pos, Senin (21/4). Dengan begitu, transaksi akan lebih efisien. Yang mana akan berdampak positif ke perekonomian Tanah Air. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyoroti QRIS dan GPN. Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya. Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional, sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara.

QRIS dan GPN menjadi kunci dalam reformasi transaksi pembayaran di Indonesia, mendorong efisiensi dan inklusivitas.

Ekonom Bank Mandiri: QRIS dan GPN Bikin Transaksi Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/digitalisasi-pelabuhan-Frizal.jpg" alt="Suasana bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam Tanjung Perak Surabaya. Frizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam Tanjung Perak Surabaya. Frizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – United State Trade Representative (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Menurut mereka, Indonesia sudah layak masuk dalam kelompok negara maju dalam bidang perdagangan internasional. Dua alasan utamanya, share pasar ekspornya sudah di atas 0,5 persen dan tercatat sebagai anggota G-20.  Bagi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dua indikator itu saja tidak cukup untuk menasbihkan Indonesia sebagai negara maju. Meskipun sekadar dibilang maju di bidang perdagangan. Sebab, untuk bisa disebut negara maju, ada indikator penting lain yang menjadi ukuran. Yakni, capaian pendapatan per kapita dan kesejahteraan sosial.  Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai, perubahan status Indonesia menjadi negara maju dalam perdagangan internasional hanyalah akal-akalan Amerika Serikat (AS). Belakangan, tren neraca perdagangan AS defisit terus terhadap negara-negara mitra. Termasuk terhadap Indonesia. Karena itu, Indef mengusulkan agar pemerintah menolak perubahan status tersebut.  "Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dan AS surplus USD 8,5 miliar (sekitar Rp 121,8 triliun) sepanjang 2019. Nah, mereka (AS) mau mengurangi defisitnya," beber Heri Kamis (27/2).  Jika status negara berkembang dicabut, perdagangan Indonesia akan terhambat. Sebab, sebagai negara maju, Indonesia tidak akan lagi mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences).  GSP merupakan kebijakan perdagangan yang dianut suatu negara dengan memberikan potongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Kebijakan itu diaplikasikan negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang.  Dengan mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara berkembang, AS berhak memberlakukan tarif bea impor terhadap produk ekspor tanah air.  Simulasi Global Trade Analysis Project (GTAP) menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif impor akan membuat kinerja ekspor Indonesia ke AS turun sampai 2,5 persen.  Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan bahwa biasanya yang mengelompokkan negara dalam kategori berkembang atau maju adalah Bank Dunia atau IMF. Dasarnya adalah pendapatan per kapita.  "Ya sebenarnya, kurang tepat. Karena perhitungannya (oleh USTR) lain," kata Destry.  DAMPAK STATUS NEGARA MAJU  Positif:  Industri lebih kompetitif  Ekspor ke pasar nontradisional menguat  Daya saing global meningkat  Negatif:  Preferensi tarif bea masuk impor/GSP ke AS bisa dicabut  Berpotensi dikenai bea masuk antisubsidi AS/CVD  Bunga utang tinggi  Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Indonesia Sudah Layak Disebut Negara Maju?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/indef-salah-kaprah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan, memang dalam 10 tahun ke depan, Indonesia sangat mungkin masuk menjadi negara maju. Akan tetapi, harus ada sejumlah indikator yang dipenuhi.  Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan, Indonesia dapat disebut negara maju jika pendapatan per kapitanya sudah sesuai standar negara maju yakni USD 12.375. Namun saat ini, pendapatan per kapita belum mencapai standar tersebut, di mana pada 2018 baru di level USD 3.840.  "Dalam 10 tahun lagi pendidikan berubah. Wajar dianggap negara maju dengan upaya naikkan pendapatan per kapita. Jangan sampai kena jebakan masyarakat kelas menengah (middle income trap)" ujarnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (27/2/).  Aviliani juga melihat penilaian dari USTR sedikit bias. Sebab, mereka tidak memasukkan parameter pembangunan sosial seperti tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, tingkat melek huruf orang dewasa, dan tingkat harapan hidup. Padahal seharusnya ini juga menjadi indikator dalam mengategorikan sebuah negara.  Garis kemiskinan internasional 2017 mendefinisikan masyarakat miskin adalah dia yang memiliki kemampuan berbelanja (purchasing power parity) di bawah USD 1,9 per hari. Berdasarkan ini, maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai 5,7 persen. Aviliani menyebut, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang hanya 0,6 persen.  Sedangkan pendapatan per kapita menengah ke bawah atau masyarakat hampir miskin adalah dia yang memiliki kemampuan berbelanja di bawah USD 3,2 per hari. Berdasarkan ini, maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,3 persen. Aviliani mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang hanya 0,9 persen.  "Kelas miskin 100 juta orang dari jumlah subsidi BPJS Kesehatan. Sementara, yang miskin beneran 25 juta jiwa, tapi yang hampir miskin 100 juta ini banyak," imbuhnya.

Indef: AS Bias dalam Membaca Indonesia Sudah Layak Disebut Negara Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/AGUS-SUPARMANTO.jpg" alt="Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (3/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (3/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import volumes untuk pengenaan tarif anti-subsidi atau Countervailing Duty (CVD), pada 10 Februari 2020. Salah satu negara yang dinilai tak lagi masuk kriteria adalah Indonesia. Artinya, Indonesia tidak lagi dimasukkan dalam daftar negara berkembang.  Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, Indonesia sebagai penerima fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) tidak akan banyak terdampak keputusan Amerika Serikat (AS) itu. Akan tetapi Agus juga memastikan, pihaknya siap meningkatkan daya saing, khususnya untuk mendorong ekspor ke AS.  "Perubahan kriteria negara berkembang yang ditetapkan USTR tersebut hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD. Tidak berdampak pada status Indonesia sebagai negara berkembang penerima fasilitas GSP," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (25/2).  Menurut USTR, tiga kriteria baru yang diterapkan AS untuk negara berkembang adalah berdasarkan Gross National Income menurut versi Bank Dunia. Angkanya saat ini lebih dari USD 12,375 per tahun.  Kriteria negara berkembang lainnya yakni, pangsa total perdagangan dunia diatas 0,5 persen (sebelumnya 2 persen). Kriteria negara berkembang terakhir adalah menjadi anggota Uni Eropa, OECD, dan G-20.  Berdasarkan kriteria tersebut, maka Indonesia tidak lagi masuk dalam kategori negara berkembang. Sebagai konsekuensinya, Indonesia tak lagi mendapatkan pengecualian de minimis CVD.  Indonesia dikeluarkan dari pengecualian tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam G-20 dan memiliki pangsa total perdagangan dunia 0,9 persen. Selain Indonesia, negara lain yang juga dikeluarkan dari kategori berkembang antar alain Argentina, Brasil, India, Malaysia, Thailand dan Vietnam.  Lebih lanjut, Agus menyampaikan, saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah AS masih terus mengadakan konsultasi terkait country review penerima program GSP. Status negara berkembang penerima fasilitas GSP sendiri diatur dalam statute yang berbeda di bawah Trade Act 1974.  "Indonesia saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pihak AS untuk memastikan status Indonesia sebagai penerima GSP," tuturnya.  Ia menambahkan, perkembangan diskusi secara bilateral berlangsung cukup positif dan diharapkan AS dapat menginformasikan hasil review segera. Sebagai informasi, sepanjang 2019, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sekitar USD 9,2 miliar.

Kemendag Terus Upayakan Indonesia Dapat Fasilitas GSP dari AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ruu-cika.jpg" alt="Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Kini Indonesia masuk kategori negara maju terkait dengan perdagangan internasional. Indonesia tidak sendirian. Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan juga ikut berubah status jadi negara maju.  Meski itu terlihat sebagai predikat yang keren, kenyataannya tidak demikian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menilai langkah AS memasukkan Indonesia ke daftar negara maju justru mendatangkan risiko. Tepatnya, mengancam stabilitas neraca perdagangan Indonesia-AS. Sangat mungkin neracanya menjadi defisit.  "Itu berkaitan dengan fasilitas perdagangan. Jadi, mungkin nanti teman-teman perdagangan yang akan jelaskan. Karena nanti konsekuensinya ke GSP (generalized system of preferences) dan lain-lain," kata pria yang akrab disapa Susi itu Senin (24/2).  GSP adalah sistem tarif preferensial yang memperbolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Banyak pelaku usaha yang menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. Dengan begitu, produk ekspor Indonesia berdaya saing di pasar AS.  Terpisah, guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memandang pencabutan status negara berkembang itu tidak lantas membuat negara kita maju. Perubahan status tersebut berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagangnya.  Keistimewaan itu berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun nontarif terhadap barang dari negara berkembang. "Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang dari Indonesia," ujarnya.  Hikmahanto menjelaskan, pemerintah AS tentu berhak melakukan hal itu atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang.  "Besar dugaan pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Presiden Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS," ucapnya.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati memandang keputusan AS itu tak memberikan banyak pengaruh bagi RI. "Sebenarnya, kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke countervailing duty (CVD)," ujarnya.

Tak Hanya Indonesia yang Dicoret dari Daftar Negara Berkembang

USTR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#USTR