<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/connect-2026-2496088043.jpg" alt="Connect - The Strong Minor Project ingin menyampaikan bahwa Islam tak pernah ketinggalan zaman. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Connect - The Strong Minor Project ingin menyampaikan bahwa Islam tak pernah ketinggalan zaman. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah kolaborasi yang gabungkan spiritual, edukasi, dan gaya hidup sehat bertajuk acara Connect - The Strong Minor Project ingin menyampaikan bahwa Islam tak pernah ketinggalan zaman. Bahkan, nilai-nilai Islam tetap relevan untuk membantu umat bertahan, bertumbuh, dan menemukan makna hidup. Pada Connect 2026, peserta akan diajak untuk kembali menyeimbangkan iman, akal, emosi, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun acara ini akan digelar pada 24-25 Januari 2026 di ICE BSD, Tangerang dengan tema &ldquo;Modern Struggles&rdquo;, sekaligus dihadirkan sebagai ruang inklusif bagi generasi muda dan keluarga untuk membangun koneksi yang lebih utuh, seperti dengan diri sendiri, sesama, dan nilai-nilai keislaman, di tengah tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Seluruh rangkaian ini pula merefleksikan pendekatan dakwah yang hidup, kontekstual, dan relevan dengan realitas umat masa kini, tanpa meninggalkan kedalaman nilai dan substansi keislaman. &ldquo;Tema besar Modern Struggles kami angkat sebagai refleksi atas kondisi umat di era modern&mdash;mulai dari krisis identitas, tekanan sosial, rasa tidak cukup, kelelahan mental dan spiritual, hingga tantangan menjalankan peran sosial di tengah dunia yang serba cepat,&rdquo; ujar CEO The Strong Minor Project, Ratna Galih, kepada media, Sabtu (24/1). Connect 2026 menghadirkan delapan pembicara yang terdiri dari tokoh Islam internasional dan figur nasional dengan komposisi yang proporsional. Sejumlah ulama dunia seperti Mufti Menk, Syeikh Assim Al-Hakeem, Shaykh Wael Ibrahim, dan Dr. Salah Sharawy tampil berdampingan dengan para dai Indonesia, yakni Ust. Khalid Basalamah, Ust. Syafiq Riza Basalamah, Ust. Abduh Tuasikal, serta Ust. Sidqi. Perpaduan narasumber global dan nasional ini dihadirkan untuk menyuguhkan wawasan Islam yang bersifat universal namun tetap membumi, kontekstual, dan selaras dengan realitas kehidupan umat Muslim di Indonesia. Beragam tema dibahas, mulai dari persoalan keluarga, penguatan akidah, muamalah, hingga berbagai tantangan sosial yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek visual dan suasana, acara ini mengusung konsep atmosfer yang segar melalui penggunaan palet warna cerah seperti pink, hijau, dan oranye. Pemilihan warna ini merefleksikan nilai harapan, keberanian, kehangatan, serta semangat optimisme. Konsep tersebut menegaskan bahwa pembahasan topik-topik mendalam, mulai dari iman, perjuangan hidup, hingga kesehatan mental dan spiritual, tidak harus disampaikan dengan pendekatan yang kaku atau menimbulkan jarak. Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis, isu-isu tersebut justru dihadirkan dalam ruang yang nyaman, bersahabat, dan dekat dengan realitas keseharian. Acara ini pula dirancang sebagai wadah aman bagi umat untuk berdialog dan bertumbuh bersama, di mana setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai, bukan dihakimi. Sementara itu, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy Buchari menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan terhadap event Connect merupakan bagian dari strategi &lsquo;Shariah First&rsquo; Maybank Indonesia. &ldquo;Connect adalah event yang memberikan kesempatan sangat berharga kepada masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai Syariah yang sangat universal, langsung melalui sejumlah pembicara terkemuka dari dalam dan luar negeri, termasuk juga tentunya dalam memberikan literasi keuangan Syariah untuk kemajuan rakyat dan bangsa &ldquo; jelasnya. Kolaborasi keduanya pun menghadirkan ruang pembelajaran dan refleksi, tak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga untuk kalangan masyarakat luas. Kerja sama ini mencerminkan komitmen jangka panjang dalam membangun perekonomian Syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Connect 2026 hadirkan Syeikh Assim Al-Hakeem dan Ust. Khalid Basalamah. Acara ini tegaskan Islam selalu relevan, mengatasi tantangan hidup.

Connect 2026 Hadirkan Syeikh Assim Al-Hakeem hingga Ustadz Khalid Basalamah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi langkah dai kondang Khalid Basalamah yang menyampaikan sejumlah hal terkait materi penyidikan kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024 ke ruang publik. Hal itu diungkapkannya saat berbincang dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube.&nbsp; Salah satu poin yang ia sampaikan adalah adanya pengembalian uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024. Merespons tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa informasi yang diungkap Khalid seharusnya tidak dipublikasikan. &ldquo;Terkait informasi detail tersebut, pertama berangkat dari yang bersangkutan menyampaikan di ruang publik. Artinya, itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9). Budi menambahkan, karena termasuk materi penyidikan, ia belum dapat mengungkap jumlah uang yang dikembalikan Khalid. &ldquo;Belum bisa menyampaikan terkait dengan detail jumlahnya, kemudian teknis pengembaliannya seperti apa, dari mana saja, apakah hanya dari saksi yang bersangkutan atau ada pihak lain,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Budi memastikan KPK akan menyampaikan seluruh temuan secara transparan kepada publik pada waktunya. &ldquo;Ketika penyidikan sudah lengkap, kami akan sampaikan update, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga akan menyampaikan konstruksi perkara secara utuh, termasuk barang atau aset yang sudah disita,&rdquo; ujarnya. Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru. Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP. "Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab," ujar Khalid. Total jamaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses. Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan. "Saya ditanya, 'Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?' Saya jawab, 'Saya tidak tahu'. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama," ungkap Khalid. Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menanggapi pernyataan Khalid Basalamah yang mengungkap informasi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

KPK Sesalkan Khalid Basalamah Sampaikan Materi Penyidikan Kasus Kuota Haji ke Ruang Publik

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rj:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/khalid-basalamah-641855531.jpg" alt="Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Basalamah telah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2023-2024. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap berapa jumlah pasti uang yang dikembalikan tersebut. &ldquo;Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9). Penyerahan uang itu diduga bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah, pada Selasa (9/9). Saat itu, KPK mendalami soal pengetahuannya sebagai pemilik Biro Perjalanan Haji. Penyidik ingin memastikan bagaimana mekanisme perolehan kuota tambahan haji dan pelaksanaannya di lapangan. &ldquo;Pemeriksaan saksi terhadap saudara Ustaz KB yaitu didalami pengetahuannya bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik dari Biro Perjalanan Haji. Sehingga didalami oleh penyidik terkait dengan pengetahuannya tentang bagaimana memperoleh kuota tambahan, bagaimana pelaksanaan ibadah haji di lapangan,&rdquo; ujar Budi. Budi menyebut, temuan ini melengkapi informasi yang sebelumnya sudah dihimpun penyidik, terutama mengenai praktik diskresi dalam pembagian kuota tambahan haji oleh Kementerian Agama. Sebab, dari total 20 ribu kuota tambahan, sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan khusus untuk biro perjalanan haji. &ldquo;Kuota tambahan di Kementerian Agama dari total 20 ribu kuota yang dibagi menjadi 50%-50% atau artinya ada 10 ribu kuota tambahan yang menjadi kuota khusus yang dimana kuota khusus itu dikelola atau dilaksanakan oleh para biro perjalanan ibadah haji kepada para jemaahnya,&rdquo; terang Budi. Lebih lanjut, KPK memastikan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah akan dikaitkan dengan keterangan pihak-pihak lain yang sebelumnya sudah diperiksa, baik dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), asosiasi, maupun biro perjalanan haji.&nbsp; &ldquo;Sehingga dalam pemeriksaan tersebut akhirnya melengkapi, ada pihak-pihak dari Kementerian Agama yang didalami, juga dari BPKH selaku pengelola dari anggaran ibadah haji, juga dari asosiasi dan para biro perjalanan,&rdquo; tegasnya. Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru. Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP. &ldquo;Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab,&rdquo; ujar Khalid. Total jemaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses. Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan. &ldquo;Saya ditanya, &lsquo;Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?&rsquo; Saya jawab, &lsquo;Saya tidak tahu&rsquo;. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama,&rdquo; ungkap Khalid. Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023&ndash;2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mengonfirmasi Khalid Basalamah mengembalikan uang terkait dugaan korupsi kuota haji, namun belum mengungkap jumlahnya.

KPK Masih Rahasiakan Total Uang yang Dikembalikan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/Foto-Ustad-Dr-Khalid-Basalamah-saat-berdakwah-3900557866.jpg" alt="Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)" width="100%">
<figcaption>Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah memeriksa dai kondang Ustadz Khalid Basalamah, dalam menyelidiki dugaan korupsi kuota haji khusus. Pemeriksaan itu dilakukan, setelah KPK mulai menyelidiki adanya praktik rasuah dari pengadaan kuota haji khusus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Khalid Basalamah menunjukkan sikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Menurutnya, sikap kooperatif itu sangat membantu proses penyelidikan. "Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6). Budi menekankan, sikap kooperatif itu penting untuk membantu KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Sehingga KPK bisa menentukan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam perkara tersebut. "Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian juga kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang diketahui supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya," tegasnya. Tim penyelidik KPK, lanjut Budi, mendalami soal pengetahuan Khalid Basalamah dalam pengadaan kuota haji khusus. "Ya didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ujarnya. Budi memastikan, perkara itu sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sehingga KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK berkomitmen untuk membawa kasus tersebut pada tingkat penyidikan. Karena itu, KPK mengimbau setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyelidik. Mengingat, setiap informasi yang diberikan akan menambah titik terang dalam pengusutan kasus tersebut. "KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya dalam tahapan penyelidikan ini untuk kemudian juga kooperatif dan memberikan informasi keterangan yang dibutuhkan oleh KPK. Sehingga proses penanganan perkara ini juga bisa cepat atau segera bisa kita selesaikan dan kemudian naik ke tahap berikutnya (penyidikan)," pungkasnya.

KPK memeriksa Khalid Basalamah dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus, sikap kooperatifnya membantu proses.

KPK Benarkan Periksa Ustadz Khalid Basalamah Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/pexels-apyfz-30947036-1993589368.jpg" alt="Sholat Tarawih Berjamaah (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Sholat Tarawih Berjamaah (Pexels)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Selama bulan suci Ramadhan berlangsung, umat Muslim tidak hanya menjalankan puasa, tetapi juga mendirikan sholat tarawih. Ibadah ini dilakukan usai melaksanakan sholat Isya. Anjuran sholat tarawih pun tertuang pada sabda Rasulullah SAW dalam HR Bukhari, Muslim. Mengutip dari laman&nbsp;<a href="http://sulut.kemenag.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sulut.kemenag.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1741337120770000&amp;usg=AOvVaw21Q-cOmsIh5w9iz6gCaRNa">sulut.kemenag.go.id</a>, hadits tersebut berbunyi &nbsp;&ldquo;Barang siapa ibadah (Tarawih) di bulan Ramadhan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau&rdquo;. Meskipun umat Muslim sepakat dengan sunnah Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah satu ini, namun dalam pelaksanaannya sedikit berbeda. Ada yang mendirikan shalat sebanyak 11 rakaat ada juga yang lebih banyak yakni 23 rakaat. Adapun 11 rakaat sendiri terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 witir. Begitu juga 23 rakaat melaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat dan sisanya adalah sholat witir. Namun, dari keduanya, manakah yang lebih utama untuk dikerjakan? Perhatikan jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah yang dikutip dari YouTube Starship Live. Sholat Tarawih 11 Rakaat dan 23 Rakaat Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa ada dua hal yang perlu ditekankan dalam mendirikan sholat tarawih. Pertama adalah iman kepada Allah SWT dan Ihtisab. Dengan keimanan, seseorang harus yakin bahwa mengerjakan sholat ini atas dasar perintah Allah bukan karena urusan dunia. Kemudian, ihtisab berarti mengharapkan pahala dari Sang Pencipta. Perihal rakaat, Ustadz Khalid Basalamah menegaskan bahwa tidak ada permasalahan antara 11 maupun 23 rakaat. Keduanya boleh dikerjakan oleh umat Muslim. Anjuran 11 rakaat menurut sang ustadz berasal dari Hadits Bukhari, dimana Aisyah berkata bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. &ldquo;Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud,&rdquo; kata Ustadz Khalid melanjutkan penjelasannya, dikutip pada Kamis (6/3). Di sisi lain, ada pendapat kedua yang mengatakan sholat tarawih boleh melebihi 11 rakaat. Pendapat ini berangkat dari hadits shahih Bukhari yaitu shalat malam dikerjakan dua rakaat tanpa ada batasnya. Hadits ini kemudian dipahami baik-baik oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad sehingga muncul lah sholat tarawih melebihi 11 rakaat. &ldquo;Umar bin Khattab memahami benar hadits ini, sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat,&rdquo; ujar Ustadz Khalid Basalamah. Umar pada saat itu mengerjakannya secara berjamaah dan terjadi Ijma atau kesepakatan bersama para sahabat Nabi. Tidak ada satupun yang memungkiri perilaku Umar bin Khattab terkait sholat tarawih 23 rakaat. Bahkan, Ustadz Khalid mengatakan, hingga saat ini pun fatwa ulama di Mekkah maupun Madinah menjalankan shalat 23 rakaat. Namun, tidak masalah apabila ada yang mengerjakan hanya 11 rakaat. Pada intinya, mendirikan sholat tarawih 11 atau 23 rakaat saat Ramadhan tidak ada perbedaan. Sang ustadz menganjurkan umat Muslim mencari masjid yang sesuai dengan preferensi masing-masing. &nbsp;

Perhatikan jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah yang dikutip dari YouTube Starship Live, terkait rakaat sholat tarawih yang utama.

Sholat Tawarih Lebih Utama 11 Atau 23 Rakaat? Begini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah

<div id="m#msg-f:1806918773453177270" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/Foto-Ustad-Dr-Khalid-Basalamah-saat-berdakwah-3900557866.jpg" alt="Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)" width="100%">
<figcaption>Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.Com -&nbsp;Sumpah pocong sering dijadikan metode untuk membuktikan kejujuran seseorang di beberapa daerah di Indonesia. Praktik ini melibatkan orang yang dituduh atau menuduh, dipakaikan kain kafan, dan dibacakan Surah Yasin serta zikir-zikir lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagaimana dengan prosesi sumpah pocong jika dilihat dari sudut pandang ajaran Islam yang sebenarnya? Ustadz Dr Khalid Basalamah, Ma menjelaskan lebih lanjut melalui kanal YouTube Lentera Islam Jumat, (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ritual sumpah pocong yang lazim dilakukan oleh masyarakat tertentu khusunya di Indonesia adalah sebuah kepercayaan di beberapa daerah yang belum jelas asal usulnya dan digunakan untuk membuktikan ketidaksalahannya pihak pembela yang bersumpah terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, penting untuk diketahui bahwa sumpah pocong tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan praktik ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengikat seseorang dengan kain kafan dan membacakan Surah Yasin untuk membuktikan kejujurannya. Syariat Islam sudah dengan jelas memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan masalah tuduhan salah satunya terkait perzinaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Islam memiliki hukum Li'an, di mana seorang suami atau istri yang menuduh pasangannya berzina harus melakukan sumpah khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. Suami bersumpah empat kali menuduh zina atau menyangkal anak, lalu sumpah kelima dengan mengatakan laknat Allah jika dia berbohong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. Istri menolak tuduhan dengan sumpah empat kali bahwa tuduhan tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan mengatakan murka Allah jika tuduhan benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. Proses di poin a dan b merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. Jika proses di poin a tidak diikuti oleh poin b, maka li'an dianggap tidak terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di banyak daerah, ada kebiasaan menuduh seseorang berzina dan menggunakan sumpah pocong untuk maksimalisasi kebenaran. Praktik ini sebenarnya menyalahi aturan Islam, yang menekankan syariat jelas dan tidak menambahkan amalan atau praktik yang tidak ditemukan dalam ajaran atau perintah Nabi SAW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-f:1806920004511125938" class="mail-message expanded">&nbsp;</div>

Praktik ini melibatkan orang yang dituduh atau menuduh, dipakaikan kain kafan, dan dibacakan Surah Yasin serta zikir-zikir lainnya.

Sumpah Pocong dalam Perspektif Islam: Penjelasan Mendalam dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/Friends_iStockwidth-800-1924300563.jpg" alt="Ilustrasi - Berikut Ini Ciri-Ciri Mata Orang yang Tidak Menyukaimu./(East Coast Radio)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Berikut Ini Ciri-Ciri Mata Orang yang Tidak Menyukaimu./(East Coast Radio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjalankan ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban umat Muslim dibulan Ramadhan. Menahan hawa nafsu atau menahan diri memang perlu dilakukan agar tidak membatalkan ibadah puasa yang tengah dilaksanakan. Tidak hanya tidak makan atau minum, tapi segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa pun tidak boleh dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Menjaga lisan dan pandangan juga merupakan salah satu godaan yang perlu dijaga umat Islam saat menjalankan ibadah puasa. Makan dan minum memang pastinya akan membatalkan puasa. Lantas bagaimana dengan zina mata yang tidak menjaga pandangannya dengan melihat setuatu yang haram hukumnya? Dilansir dari kanal Youtube Ceramah Singkat yang tayang (14/6/18), begini jawaban Ustadz Khalid Basalamah mengenai zina mata saat berpuasa. Ternyata zina mata tidak berdosa asalkan tidak sengaja dilakukan saat menjalankan ibadah puasa. "Zina mata tidak membatalkan puasa," ungkap Ustadz Khalid Basalamah. "Tetapi dia berdosa, tetapi tidak membatalkan puasa," jelasnya. Ustadz Khalid Basalamah pun mengatakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014488748/intip-makanan-dan-perubahan-gaya-hidup-yang-menurunkan-kolesterol-dalam-tubuh">Intip Makanan dan Perubahan Gaya Hidup yang Menurunkan Kolesterol Dalam Tubuh</a> "Karena yang membatalkan puasa jelas, makan, minum, berhubungan biologis, atau melakukan mastrubasi, ini semua yang membatalkan puasa," kata Ustadz Khalid Basalamah. "Ini dimaksud berhubungan biologis sampai klimaks yang tidak diperbolehkan, jika suami istri hanya bercumbu saja tidak membatalkan puasa," lanjutnya.

Berikut ini merupakan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah mengenai zina mata yang ternyhata tidak membatalkan puasa?

Zina Mata Tidak Membatalkan Puasa, Benarkah? Begini Penjelasan Ustadz Khalid Basalamah