<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/LqwSVinhERLYIfjNV0RgvIo3iFGqFg52dlIU0MQQ-3687696397.jpg" alt="Momen saat UAS dan Das" width="100%">
<figcaption>Momen saat UAS dan Das</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ustadz Das'ad Latif kembali datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad dan diajak berkeliling untuk melihat sejumlah pemandangan baru akibat pembangunan cukup masif dalam beberapa tahun belakangan. Das'ad Latif dibuat takjub karena bangunan pesantren yang ditempati UAS perkembangannya cukup signifikan. Pemandangannya jauh sekali berbeda dibandingkan dengan saat kunjungan dia sebelumnya. "Kita bersama dengan tuan guru kita. Waktu ke sini 4 tahun lalu belajarnya masih di saung, belum ada semua bangunan ini. Ini buktinya selama niat kita baik, tidak mungkin Allah tidak menolong kita," ujar Das'ad Latif dalam video unggahan akun Instagram ustadz Abdul Somad. Das'ad Latif mengaku senang ketika berkumpul dengan UAS karena merasa berkumpul dengan orang baik dan berkumpul dengan guru, bakal dipenuhi dengan keberkahan hidup dan hidayah. Das'ad Latif mengibaratkan UAS di kampungnya ibarat harimau di dalam hutan yang selalu menjadi penjaga sekaligus pelindung wilayah dari pengaruh negatif. "Saya mengibaratkan ulama dengan satu kampung ibarat hutan dengan harimau. Kalau ada harimau dalam hutan itu tidak berani macam-macam, kenapa? Ada harimau yang menjaganya. Kalau ulama ada di satu kampung maka orang tidak akan menginjak-injak kampung kita. Kalau harimau tidak ada dalam hutan, seenaknya orang datang ke hutan," kata Das'ad Latif. Dia kemudian menyinggung soal banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera terjadi akibat hutan digunduli dengan seenaknya demi kepentingan bisnis jangka pendek.&nbsp; "Lihat hutan dibabat habis. Dia katakan ini kejadian alam, Allah yang berbicara. Dia perlihatkan pasukanya datang kayu-kayu gelondongan..Kita doakan tuan guru UAS &nbsp;sehat walafiat, jadi sumber keberkahan di kampung ini," imbuhnya. UAS sangat setuju dengan pernyataan Das'ad Latif. Tak mau kalah, dia pun ikut memberikan sindiran terkait aksi pembabatan hutan yang kemudian melahirkan tragedi kemanusiaan dengan sebuah pantun. "Memang manis buah limau dimakan setelah makan lontong. Kalau sudah hutan tidak ada harimau habislah pohon kayu kena potong," kata UAS.

Ustadz Das'ad Latif mengunjungi pondok pesantren UAS. Dia mengagumi perkembangan pesat dan membahas pentingnya pelestarian hutan.

Ustadz Das'ad Latif Ibaratkan UAS dengan Harimau, Sindir Aksi Penggundulan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Masjid-Miftahul-Islah-Tempino-Muaro-Jambi-31905948.jpg" alt="Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official" width="100%">
<figcaption>Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah tokoh agama atau ustadz sempat tersandung masalah keuangan. Padahal, dana itu sejatinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial.&nbsp; Mereka adalah ustadz Das'ad Latif, &nbsp;ustadz Abdul Shomad, KH Cholil Nafis, dan ustadz Adi Hidayat. Seperti apa ceritanya? Berikut ulasan singkatnya <h3>1. Ustadz Das'ad Latif</h3> Ustadz Das'ad Latif sempat membuat video diunggah di akun media sosialnya tentang rekeningnya tidak dapat digunakan karena diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia bersuara cukup kencang ketika itu karena dana di rekening dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan masjid. Ustadz Das'ad Latif baru tahu rekeningnya dibekukan setelah mau mengambil uang untuk membeli besi, semen, dll, untuk pembangunan masjid.&nbsp; Rekening milik penceramah asal Makassar dibekukan karena selama 3 bulan tidak ada transaksi apa pun. Setelah viral di media sosial, PPATK akhirnya membuka kembali rekening milik ustadz Das'ad Latif. <h3>2. KH Cholil Nafis</h3> Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, juga mengalami nasib senada dengan yang dialami ustaz Das'ad Latif. Rekening yayasan miliknya dibekukan oleh PPATK. Di dalam rekening tersebut, terdapat uang sekitar Rp 300 juta yang akan digunakan untuk keperluan yayasan. Cholil Nafis baru tahu rekening yayasannya diblokir setelah mau melakukan transfer dan ternyata tidak bisa.&nbsp; &ldquo;Setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak,&rdquo; kata KH Cholil Nafis. <h3>3. Ustadz Abdul Shomad</h3> Ustadz Abdul Shomad dalam sebuah ceramah yang videonya viral di media sosial menyatakan bahwa dirinya diundang kepala pajak untuk datang menghadap. Setelah bertemu, ustadz Abdul Shomad diminta membayar pajak karena penghasilannya dari YouTube diklaim pihak pajak mencapai Rp 150 juta setiap bulannya. "Begini ustadz, kami sudah cek ternyata pendapatan YouTube satu bulan Rp 150 juta. Ustadz bayar pajak," kata kepala pajak kepada pria yang kerap disapa UAS itu. Diminta membayar pajak, ustadz Abdul Shomad lantas nengungkap rincian pengeluaran dari penghasilannya dari kanal YouTube. Dia memastikan tidak mengambil sama sekali uang yang didapatkannya dari YouTube. Menurut UAS, uang dari YouTube dialokasikan keseluruhan untuk kepentingan sosial. Dibuat membeli beras, beli minyak, beli kompor, dan lain-lain untuk sedekah. Ustadz Abdul Shomad keberatan penghasilannya di YouTube dipatok Rp 150 juta perbulan. Padahal, penghasilan dari sana sangat fluktuatif tidsk dapat dipatok secara pasti. Dia pun merasa data yang disajikan petugas pajak tidak benar dan bisa masuk ke dalam kategori fitnah. "Ketika kita difitnah, dianiaya, jangan diam. Nanti fitnah merajalela. Kita harus jelaskan. Setelah kita jelaskan, orang tetap fitnah kita, kita nggak salah lagi," katanya. <h3>4. Ustadz Adi Hidayat</h3> Berbeda dari sejumlah ustadz di atas, Adi Hidayat (UAH) lebih mengkritisi penerapan pajak restoran atau tempat makan yang dianggapnya salah dalam penerapan dan mengorbankan masyarakat. Hal itu diungkapkan ustadz Adi Hidayat dalam sebuah ceramahnya yang beredar di media sosial. Menurut dia, penerapan pajak restoran atau tempat makan merupakan bagian dari praktik nakal karena tidak sesuai aturan, dengan mengenakan pajak kepada pembeli. Padahal menurut Adi Hidayat, yang berkewajiban membayar pajak adalah pemilik restoran, tapi &nbsp;justru kewajiban itu dialihkan kepada konsumen.&nbsp; Bagi ustadz Adi Hidayat, penerapan pajak seperti itu tidak hanya melanggar aturan, tapi justru menjerumuskan si pengusaha restoran atau rumah makan pada lembah dosa. &nbsp;

Beberapa ustaz menghadapi masalah keuangan, rekening diblokir dan pajak yang harus dibayar, padahal uang untuk kepentingan sosial.

4 Ustadz Terkena Masalah Keuangan Padahal Uangnya untuk Kepentingan Sosial, Ada Das'ad Latif hingga UAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/Ustadz-Das-ad-205849379.jpg" alt="Ustad Das" width="100%">
<figcaption>Ustad Das</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemblokiran rekening tidur dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat diberlakukan meski pada akhirnya dibatalkan setelah menuai protes keras dari masyarakat dan netizen di media sosial. Namun ternyata, rekening yang sudah diblokir tidak lantas aktif kembali meski kebijakan itu dibatalkan oleh PPATK. Hal itu terbukti, rekening milik ustadz Das'ad Latif yang sudah diblokir tidak aktif sehingga tidak dapat mencairkan uang. Padahal, uang itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan masjid. Ustadz Das'ad Latif mencurahkan pengalaman tak menyenangkan tersebut melalui video di akun Instagram pribadinya. "Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk &nbsp;pembangunan masjid saya. Saya datang mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan," kata Das'ad Latif. "Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara ayo menabung, ayo menabung. Saya menabung, tapi kenapa diblokir," imbuhnya. Das'ad Latif menyatakan, banyak orang menabung di bank tujuannya supaya uangnya tidak diambil. Namun disaat masyarakat menabung, justru pengambil keputusan malah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. "Uang ditaruh di bank memang untuk ditabung. Kalau diambil terus bolak balik, lebih baik disimpan di dompet," kata Das'ad Latif. Dia melanjutkan, dalam membuat setiap keputusan, pemerintah seharusnya punya dasar kuat yaitu harus berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat luas. Namun yang terjadi dengan pemblokiran rekening nganggur atau tidur, justru dinilai tidak mencerminkan prinsip itu. "Saya harap pemerintah membuat keputusan yang elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun keputusan itu selalu berpijak pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening baik, tapi caranya tidak elegan," katanya. Das'ad Latif memberikan sentilan yang cukup tajam kepada pengambil kebijakan yang justru tidak berpegangan pada prinsip kemaslahatan rakyat. "Apa gunanya kalian sekolah tinggi tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu justru meresahkan masyarakat," kata Das'ad Latif.

Ustadz Das'ad Latif mengkritik kebijakan pemerintah pemblokiran rekening tidur yang merugikan rakyat.

Rekeningnya Diblokir, Ustadz Das'ad Latif Senggol Pemerintah: Jangan Menyusahkan Rakyat

Ustadz Das ad Latif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ustadz Das ad Latif

Berita Terkini

Ustadz Das'ad Latif Ibaratkan UAS dengan Harimau, Sindir Aksi Penggundulan Hutan

4 Ustadz Terkena Masalah Keuangan Padahal Uangnya untuk Kepentingan Sosial, Ada Das'ad Latif hingga UAS

Rekeningnya Diblokir, Ustadz Das'ad Latif Senggol Pemerintah: Jangan Menyusahkan Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com