<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/khalid-basalamah-641855531.jpg" alt="Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan status ustaz Khalid Basalamah (KB) dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kuota haji 2024, pada Selasa (9/9) sebagai saksi fakta. Khalid Basalamah turut berangkat haji menggunakan kuota haji khusus. &nbsp; &ldquo;Terkait dengan pemeriksaan saudara KB, kami meriksa yang bersangkutan itu sebagai saksi fakta. Sebagai saksi fakta, dimana yang bersangkutan itu juga berangkat pada tahun 2024,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9). Asep menjelaskan, Khalid Basalamah berangkat haji bersama rombongannya pada musim haji 2024. Khalid Basalamah biasa menjadi pembimbing, yang menggunakan jasa biro perjalanan umroh miliknya, Uhud Tour.&nbsp; &ldquo;Jadi yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya. Karena dalam haji maupun umroh itu biasanya ada ustaz yang menjadi pembimbingnya di situ,&rdquo; ujarnya. Menurut Asep, peran Khalid dalam keberangkatan tersebut tidak lebih dari pembimbing jamaah. Ia tidak terlibat dalam urusan teknis maupun administrasi visa. &ldquo;Untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu. Ini dengan menggunakan tadi Uhud Tour ya. Jadi Pak Ustaz ini, Ustaz KB ini menjadi pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan, rombongan jamaah hajinya,&rdquo; jelasnya. Asep menyebut, adanya dugaan perbedaan informasi yang diterima jamaah terkait status visa haji. Sebab, Khalid Basalamah disebut mendaftar dengan paket haji furoda, namun faktanya diberangkatkan melalui kuota haji khusus.&nbsp; &ldquo;Nah tadinya benar seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu maunya di haji furoda. Tentu bagi sebetulnya, bagi jamaah haji itu kita tidak tahu,&rdquo; terangnya. Asep menambahkan, mayoritas jamaah tidak mengetahui secara pasti jenis visa yang digunakan. Terpenting bagi mereka adalah bisa berangkat ke Tanah Suci.&nbsp; Karena saya juga sudah tanya beberapa yang lain itu, tidak mengetahui itu visanya apa. Maksudnya ya yang penting, ya berangkat gitu. Haji khusus dan yang lainnya,&rdquo; tuturnya. Perbedaan informasi inilah yang membuat sejumlah jamaah, termasuk Khalid, merasa dirugikan.&nbsp; &ldquo;Sehingga kemudian disampaikanlah bahwa oh saya merasa dibohongi gitu. Mau berangkat dengan pesanannya haji furoda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20 ribu itu,&rdquo; ucap Asep. Ia menegaskan kuota haji khusus yang dimaksud merupakan bagian dari alokasi resmi pemerintah. Dalam kasus ini, kuota tersebut digunakan oleh rombongan Khalid Basalamah bersama jamaah lainnya. &ldquo;Digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustaz KB ini dengan rombongan yang lain, jemaah yang lainnya,&rdquo; imbuh Asep. Pasalnya, Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengklaim, dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud. Hal itu disampaikan Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9). &ldquo;Jadi saya posisinya tadinya sama jamaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda sudah siap berangkat furoda. Tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia, di Muhibah,&rdquo; ujar Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan. Khalid menjelaskan, keikutsertaannya bersama rombongan PT Muhibbah bukan karena mendapatkan kuota tambahan. Menurutnya, pihaknya sudah membayar penuh untuk berangkat dengan visa furoda, namun kemudian ditawari untuk menggunakan visa lain yang disebut sebagai visa resmi oleh pihak PT Muhibbah. &ldquo;Jadi kami terdaftar sebagai jamaah di situ. Itu mungkin. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Masud. Kami tadinya semua furoda, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini,&rdquo; jelasnya. Khalid menepis anggapan bahwa Uhud Tour mendapatkan jatah kuota haji khusus. Ia menegaskan rombongannya hanya dimasukkan sebagai bagian dari jamaah PT Muhibbah, lantaran Uhud Tour sendiri belum memperoleh izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).&nbsp; Uhud Tour, ini kamu jemaah Muhibah. Saya bersama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibbah, karena Uhud Tour PIHK-nya belum bisa dapat kuota,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Khalid mengatakan jumlah jemaah yang akhirnya berangkat melalui jalur PT Muhibah mencapai 122 orang. Ia mengaku hanya berangkat sebagai jamaah, bukan sebagai penyelenggara.&nbsp; Jumlahnya 122. Justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibah. Saya sebagai jemaah,&rdquo; ujarnya. Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya visa tidak resmi dalam proses keberangkatan tersebut, Khalid mengaku tidak tahu-menahu. Ia menegaskan seluruh informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui kuasa hukumnya.&nbsp; &ldquo;Oh saya nggak tahu. Nanti selebihnya ke kuasa hukum,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan status ustaz Khalid Basalamah (KB) dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi

KPK Tegaskan Ustaz Khalid Basalamah jadi Saksi Fakta, Berangkat Haji Pakai Kuota Haji Khusus Bukan Furoda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/ust-khalid-basalamah-3435404235.jpg" alt="Pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, memenuhi panggilan KPK. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, memenuhi panggilan KPK. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, atau lebih dikenal dengan Ustaz Khalid Basalamah, menunaikan ibadah haji memakai kuota khusus bermasalah pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Oleh sebab itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK memeriksa Khalid Basalamah sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023&ndash;2024, yakni pada Selasa (9/9). "Jadi, makanya kami tanya bagaimana prosesnya sebagai jamaah haji, karena kami juga perlu saksi selain dari pemilik&nbsp;travel&nbsp;(agensi perjalanan haji, red.) dan ketua asosiasi. Kami juga perlu saksi jamaah," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK memeriksa Khalid Basalamah karena yang bersangkutan bukan sekadar jamaah biasa, melainkan pembimbing rombongan jamaah haji.&nbsp;"Jadi, yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya karena dalam rombongan haji maupun umrah itu biasanya ada ustaz yang menjadi pembimbingnya di situ untuk melaksanakan ibadah haji, seperti itu," jelasnya. Ketika ditanya latar belakang Khalid Basalamah yang merupakan pemilik agensi perjalanan haji sekaligus ketua asosiasi atas nama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), Asep menegaskan KPK memeriksa yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai jamaah haji. Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Dia mengatakan, KPK memeriksa Khalid Basalamah karena yang bersangkutan bukan sekadar jamaah biasa, melainkan pembimbing rombongan jemaah.

KPK Ungkap Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah Naik Haji Pakai Kuota Khusus Bermasalah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/30Nw9BffIaIsaAlo5VcYmv1SrT4CTEm0wCidLZ50-1-2783680806.jpg" alt="Dai kondang Ustaz Khalid Basalamah angkat bicara soal pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (YouTtube Khalid Basalamah Official)" width="100%">
<figcaption>Dai kondang Ustaz Khalid Basalamah angkat bicara soal pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (YouTtube Khalid Basalamah Official)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah memenuhi penjadwalan ulang sebagai saksi kasus kuota haji. &ldquo;Pemeriksaan saksi hari ini (Selasa 9/9) merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Budi mengatakan Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai pemilik agensi perjalanan haji, dan keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023&ndash;2024. Senada dengan Budi, Khalid Basalamah saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, mengakui dirinya hadir untuk memenuhi penjadwalan ulang lembaga antirasuah tersebut. &ldquo;Iya ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal,&rdquo; ujar Khalid. Sebelumnya, Khalid dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut pada Selasa (2/9), namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour

KPK Sebut Ustad Khalid Basalamah Penuhi Panggilan sebagai Saksi Kasus Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/BERDOA-15-2045894228.jpg" alt="Ilustrasi memperbanyak doa untuk sesama (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memperbanyak doa untuk sesama (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bulan Sya'ban menjadi momen istimewa dalam kalender Hijriah. Banyak keutamaan yang terkandung dalam bulan ini, termasuk kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan memohon ampunan sebelum Ramadhan tiba. Sya'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini menjadi penghubung antara bulan Rajab dan Ramadhan, serta waktu dimana amal perbuatan diangkat ke hadirat Allah SWT. Memaksimalkan ibadah pada bulan ini memberikan kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menyadari keutamaannya dapat menjadi motivasi agar lebih giat dalam beribadah. Berikut panen pengampunan di bulan Sya'ban menjelang Ramadhan, waktu terbaik memperbanyak amal dari kajian ustadz khalid basalamah dilansir dari channel youtube Sahabatustadzid oleh JawaPos.com, Sabtu (15/2): 1. Kesempatan Emas Meningkatkan Amal Setiap hari memiliki nilai penting dalam menambah pahala. Sya'ban memberikan peluang besar untuk beribadah lebih banyak. Memanfaatkan waktu dengan baik akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amalan kebaikan yang dilakukan di bulan ini akan dilipatgandakan pahalanya. Ibadah seperti shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir sangat dianjurkan. Semakin banyak amal saleh, semakin besar pula peluang mendapatkan rahmat Allah SWT. 2. Keutamaan Puasa Sunnah Puasa di bulan Sya'ban memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sering berpuasa pada bulan ini sebagai persiapan menuju Ramadhan. Puasa membantu dalam menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, manfaat kesehatan dari puasa juga sangat besar. Tubuh mendapat waktu untuk beristirahat dari proses pencernaan yang terus-menerus. Keistimewaan puasa menjadikannya ibadah yang sangat dianjurkan. 3. Amal Perbuatan Dilaporkan Pada bulan Sya'ban, amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ingin ketika amalnya diangkat, Beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh sebab itu, memperbanyak puasa di bulan ini menjadi kebiasaan beliau. Setiap perbuatan baik yang dilakukan akan menjadi saksi di hari kiamat. Kesempatan ini sangat berharga untuk memperbaiki diri. Meningkatkan amal baik di bulan ini menjadi wujud kesiapan menuju Ramadhan. 4. Teladan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dalam menjalankan ibadah di bulan Sya'ban. Sahabat-sahabat beliau menyaksikan betapa Nabi memperbanyak ibadah pada bulan ini. Puasa yang dilakukan beliau menunjukkan bagaimana persiapan menjelang Ramadhan. Keistimewaan bulan ini tidak hanya dalam berpuasa, tetapi juga dalam ibadah lainnya. Meneladani Nabi Muhammad SAW akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Setiap amalan baik yang dilakukan akan menjadi bekal untuk kehidupan setelah mati. 5. Ibadah Sesuai Kemampuan Setiap individu memiliki batas kemampuan dalam menjalankan ibadah. Islam tidak mengajarkan untuk memaksakan diri hingga merasa terbebani. Konsistensi lebih diutamakan daripada jumlah ibadah yang dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga niat dan keikhlasan dalam beribadah. Allah SWT menerima setiap amal yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, beribadah dengan keseimbangan akan memberikan ketenangan hati dan keberkahan. 6. Memperbanyak Doa untuk Sesama Bulan Sya'ban menjadi waktu yang baik untuk memperbanyak doa. Umat Islam dianjurkan untuk mendoakan diri sendiri dan orang lain. Salah satu doa yang utama adalah permohonan kebaikan bagi sesama muslim. Doa juga menjadi cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mendoakan kebaikan bagi orang lain akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Momen ini sebaiknya digunakan untuk berdoa lebih sering. 7. Persiapan Menuju Ramadhan Sya'ban adalah kesempatan mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk Ramadhan. Membiasakan diri dengan puasa sunnah akan mempermudah menjalani puasa wajib. Melakukan ibadah secara rutin membuat hati lebih siap menyambut Ramadhan. Persiapan ini juga mencakup memperbanyak ibadah sunnah lainnya. Membersihkan hati dan memohon ampunan sangat dianjurkan sebelum memasuki bulan suci. Kesempatan ini sebaiknya digunakan sebaik mungkin agar Ramadhan menjadi lebih bermakna. Menjelang Ramadhan, Sya'ban menjadi kesempatan besar untuk memperbanyak amal dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Memanfaatkan waktu ini dengan ibadah akan membawa keberkahan serta persiapan yang lebih baik dalam menyambut bulan suci.

Bulan Sya'ban menjadi momen istimewa dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan dan memberikan membawa keberkahan.

Penuh Pengampunan di Bulan Sya'ban Menjelang Ramadhan, Waktu Terbaik Memperbanyak Amal dari Kajian Ustadz Khalid Basalamah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BBA1.jpg" alt="Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) tetap akan melaporkan Ustad Khalid Basalamah ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri). Itu dilakukan meskipun pendakwah tersebut telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf, terkait pernyataannya tentang wayang.  ”Kemarin (Rabu, 16/2) saya sudah rapat dengan tim hukum dan Pepadi Pusat di Jakarta. Setelah kami pelajari, klarifikasi Khalid Basalamah itu bukan permintaan maaf seperti yang kami maksudkan,” kata Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/2).  Dalam hal itu, lanjut dia, Pepadi meminta ustad Khalid Basalamah minta maaf secara terbuka kepada seluruh dalang melalui media massa mainstream maupun media sosial. Menurut dia, klarifikasi Khalid Basalamah baru sebatas melalui media sosial, yang kemudian dikutip sejumlah media massa.  ”Pepadi menuntut permintaan maaf Basamalah secara langsung di media massa,” ucap Bambang Barata Aji.  Selain itu, materi klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan Khalid Basalamah melalui akun Youtube Khalid Basalamah Official juga tidak sesuai dengan harapan Pepadi, khususnya Pepadi Wilayah Banyumas Raya.  ”Kami bukan minta klarifikasi, karena yang saya minta adalah Khalid Basalamah menyampaikan permohonan maaf kepada para dalang dan sebagainya. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung. Ini kan umum sekali, bukan itu yang kami maksud,” tutur Bambang Barata Aji.  Bambang mengatakan, Pepadi memutuskan tetap akan melaporkan ustad Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (21/2) pukul 10.00 WIB. Hal itu dilakukan karena pihaknya meyakini Khalid Basalamah tidak akan melaksanakan ultimatum dari Pepadi Wilayah Banyumas Raya, yakni menyaksikan pergelaran wayang purwa di Jawa Tengah dan wayang orang Barata di Jakarta, serta mengunjungi industri wayang purwa di Jogjakarta dalam waktu 7x24 jam sejak Minggu (13/2).  Tim penasihat hukum Pepadi Pusat juga telah berkonsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait rencana pelaporan tersebut. ”Senin (21/2) kami ditunggu di Bareskrim Mabes Polri, dan yang akan melaporkan secara langsung adalah Pepadi Pusat,” jelas Bambang Barata Aji.  Dia mengatakan, pelaporan tersebut bukan didasari unsur kebencian, melainkan ada unsur penistaan terhadap budaya adiluhung yang sudah mendapatkan pengakuan dunia.  Sebelumnya, Pepadi Wilayah Banyumas Raya akan melaporkan ustad Khalid Basalamah terkait dengan pernyataan bahwa wayang dilarang dalam Islam dan lebih baik dimusnahkan.

Pepadi Tetap Akan Laporkan Khalid Basalamah ke Bareskrim