<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/WhatsApp-Image-2025-09-17-at-72525-PM-1788991859.jpeg" alt="Ustad Da" width="100%">
<figcaption>Ustad Da</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menggelar Doa Bersama dalam rangka Hari Lalu Lintas ke-70 Tahun 2025. Pendakwah&nbsp;Das'ad Latif berkesempatan menjadi pengisi acara dalam acara tersebut. &nbsp; Dalam ceramahnya, Ustad Da'sad Latif mengajak para jemaah yang hadir untuk tidak membenci polisi. Polisi memiliki tugas berat dalam&nbsp;menjaga keamanan dan keselamatan warga. "Bapak-bapak ibu-ibu, terutama teman-teman ojol, jangan membenci polisi, karena kita masih membutuhkan polisi, terutama polisi lalu lintas yang membantu mengatur kelancaran lalu lintas," ucap Da'sad di Lapangan Gedung NTMC Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/9). Da'sad mengatakan, kehadiran polisi di lapangan harus disambut dengan baik. Sebab, akan membantu warga agar&nbsp;perjalanannya menjadi aman dan lancar. "Polisi lalu lintas adalah ujung citra Polri, garda terdepan citra kepolisian di masyarakat,"&nbsp;imbuhnya. Sementara, Irjen Agus menuturkan,&nbsp;polisi lalu lintas telah melakukan transformasi&nbsp;supaya mendekatkan diri kepada masyarakat. Petugas akan mengedepankan edukasi dibanding penegakan hukum. "Bapak Ibu, Polantas sudah bertransformasi, sudah berubah. Polantas harus dekat dengan masyarakat. Polantas tidak bangga melakukan penegakan hukum atau menilang. Kami bangga ketika sahabat-sahabat pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Kami hanya berharap semua tertib berlalu lintas meski tanpa kehadiran Polantas, semua untuk keselamatan," kata&nbsp;Agus. Di hadapan para jemaah dan driver ojek online, Agus membeberkan data penurunan angka kecelakaan hingga jumlah korban meninggal dunia selama satu tahun belakangan ini. Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi institusi Polri untuk selalu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, hingga kelancaran lalu lintas. "Untuk gambaran, tahun 2024 tercatat 152.416 peristiwa kecelakaan. Dari jumlah itu, 26.918 orang meninggal dunia. Maka dengan adanya Decade of Action, negara harus hadir agar pengguna jalan sadar pentingnya keselamatan," jelasnya. Terkait program Hari Keselamatan, Agus menyebut sejumlah agenda telah dilaksanakan oleh polantas diantaranya, masuk ke setiap pondok pesantren hingga menjadi inspektur upacara di tiap sekolah untuk menyuarakan kampanye keselamatan. "Kami mohon doa restu dan pencerahan, sehingga tugas-tugas lain bisa terlaksana. Ada program Polantas Menyapa ke pondok pesantren, sekolah-sekolah setiap hari Senin, semua jajaran wajib hadir. Tujuannya mensosialisasikan pentingnya keselamatan, karena masa depan bangsa bisa terganggu bila keluarga-keluarga kita menjadi korban kecelakaan," tandasnya.

Ustad Da'sad Latif mengajak para jemaah yang hadir untuk tidak membenci polisi. Polisi memiliki tugas berat.

Doa Bersama HUT ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara, Ustad Das’ad Latif Minta Warga Tidak Takut Lihat Polisi di Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-5JPG-4048228436.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui sudah bertemu dengan Ustad Das'ad Latif, pada Sabtu sore (9/8) kemarin. Untuk diketahui, pertemuan itu dilakukan tak lama setelah Ustad Das'ad Latif menyampaikan dugaan terkait adanya dugaan pungutan liar atau pungli di balik pemblokiran rekening massa. "Saya sudah ketemu langsung dengan Ustad (Das'ad Latif) kemarin sore menjelaskan semua," kata Ivan saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (10/8). Lebih lanjut, Ivan juga memastikan dalam pertemuan itu, Ustad Das'ad Latif bisa memahami maksud dan tujuan dari PPATK. Termasuk dengan perlindungan rekening dormant. "Dan beliau (Ustad Das'ad Latif) bisa paham serta memahami maksud dan tujuan terkait perlindungan rekening dormant ini," lanjut Ivan. Saat ditanya lebih rinci perihal isi pertemuan antara keduanya, utamanya terkait dugaan pungli Rp 100 ribu, dia enggan menjelaskannya. Namun, Ivan menegaskan bahwa PPATK sendiri sudah meminta setiap bank di tanah air untuk tidak memberi syarat setoran dari proses aktivasi rekening dormant. Hanya saja kata dia, jika kemudian ada sejumlah nominal yang diminta dan diberikan kepada bank saat proses aktivasi rekening dormant. Ivan memastikan, uang tersebut bukan sebagai biaya administrasi atau aktivasi. Melainkan, kata dia merupakan bentuk setoran tunai ke rekening nasabah itu sendiri. "Kami sudah pastikan ke bank masing-masing tidak boleh ada pakai syarat setoran. Itu pastinya (jika memang ada) adalah setoran ke rekening sendiri, bukan biaya administrasi. Saya pastikan tidak ada biaya aktivasi," pungkasnya. Sebelumnya, ulama dan penceramah kondang, Ustad Das&rsquo;ad Latif, ikut angkat bicara dengan menyoroti dugaan adanya pungutan liar dalam proses pengaktifan kembali rekening yang diblokir. Dalam sebuah video tanggapan yang viral di media sosial, Ustad Das&rsquo;ad mengungkapkan bahwa sejumlah nasabah mengaku diminta membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening mereka. Ia pun mempertanyakan transparansi kebijakan tersebut. "Misalnya ada 120 juta orang yang kena blokir. Kali 120 juta orang dengan Rp100 ribu, berapa totalnya?" ujarnya, menegaskan potensi nilai uang yang sangat besar jika pungutan ini benar terjadi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ustad Das'ad Latif bahas dugaan pungutan liar dalam aktivasi rekening dormant.

Ustad Das'ad Latif Soroti Dugaan Pungli di Balik Pemblokiran Rekening Dormant, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Berikan Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Muzani-dan-Ustad-Latif.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongan bersilaturahmi dengan Ustad Das'ad Latif di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel pada Sabtu (9/10) lalu. Muzani didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI Gerindra seperti Prasetyo Hadi dan Husni.  Turut hadir Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras. Kemudian jajara DPP Gerindra yang turut hadir di antaranya Ketua DPP Danang Wicaksana dan Wasekjen Fauzi Badilah.  Ustad Das'ad Latif merupakan ulama kondang asal Sulsel yang selalu tampil jenaka dalam setiap ceramahnya. Sering kali, cuplikan ceramahnya yang penuh gurauan itu viral di berbagai media sosial.  Pada acara itu, Muzani menyampaikan rasa terimakasihnya karena telah diterima dengan penuh kehangatan oleh Ustad Das'ad Latif. Apalagi, selama silaturahmi diwarnai canda tawa dan kelakar yang terus disampaikan oleh sang Ustad.  "Saya bersama kawan-kawan Partai Gerindra bersilaturahmi dengan Ustad di Makassar. Silaturahmi ini bagian dari cara kami untuk selalu dekat dengan orang-orang yang menjadi mata hati masyarakat," kata Muzani dalam keterangannya, Senin (11/10).  Menurut Muzani, dalam pandangan Gerindra, kalangan ulama, ustad, habib, kiai adalah mata hati masyarakat. Mereka merupakan orang-orang yang selalu dilingkari oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Karena merekalah yang tahu tentang keadaan masyarakat.  "Karena itu sebagai pimpinan partai kami merasa perlu banyak tahu apa yang sedang terjadi di masyarakat. Caranya dengan kami mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh yang dianggap menjadi simbol masyarakat, seperti Ustaz Das'ad Lafif," imbuh Wakil Ketua MPR itu.  Muzani mengatakan, perjuangan politik memiliki tantangan dan godaan yang berat. Tapi perjuangan politik juga memiliki efektivitas dan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan dan perubahan masyaramat. Maka, nasihat dari orang-orang yang selalu dekat dengan masyarakat sangat diperlukan. Gerindra adalah partai rakyat, maka cara mendekatkan diri salah satunya adalah mereka yang menjadi simbol masyarakat.  "Kami memilih jalur perjuangan di medan politik. Sementara Ustad berjuang di medan dakwah. Berjuangan di medan politik penting bagi kami untuk terus diingatkan, agar kami konsisten dalam perjuangan. Karena godaan dan tantangan amatlah besar berjuang di medan ini. Kami minta untuk terus diingatkan," ungkapnya.  Menurut Muzani, model dakwah seperti Ustad Das'ad perlu untuk ditiru dalam perjuangan politik. Dalam banyak ceramahnya, masyarakat sering diingatkan tentang berbagai macam kesalahannya dan kekurangan tapi dengan cara yang ringan dan jenaka. Sehingga kesadaran untuk menyadari kekurangannya tumbuh dari cara ustaz menyampaikan. Akibatnya, keinginan untuk memperbaiki diri terdorong dari kesadarannya sendiri.  "Proses komunikasi ini harus menjadi sebuah cara kita berjuang dalam menegakkan kebenaran termasuk mengingatkan kepada semua pihak, baik eksektif dan masyarakat. Supaya tujuan itu sampai tanpa perlu menggurui atau menyakiti," papar Ketua Fraksi Gerindra itu.  Sementara itu, merespons Muzani, Ustad Das'ad Latif setuju dengan apa yang disampaikan Sekjen Gerindra itu, bahwa seorang politisi tidak boleh jauh-jauh dari ulama.  "Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sekjen bahwa politisi jangan jauh-jauh dari ulama. Misalnya, kalau sebelum pembentukan anggaran ketemu dulu lah dengan ulama, meminta masukan terkait apa yang dibutuhkan masyarakat. Jangan nanti ribut dulu baru undang ulama," kata Ustaz Das'ad Latif.  Begitu pun dengan kaum ulama, karena dalam berdakwah seorang ulama tidak boleh memilih-milih medan dakwahnya. Jika pilah pilih, lanjut Ustad Das'ad Latif, mungkin Islam tidak akan masuk Indonesia. Dia kemudian menyarankan agar partai politik senantiasa dekat dengan ulama dalam setiap perjuangan politiknya.  Ustad Das'ad Latif juga berharap, sebaiknya pandangan seperti ini (politik dekat dengan ulama) dijadikan tradisi semua partai. Sebab, dakwah dengan kekuasaan jauh lebih efektif.  "Itulah yang saya lakukan, berdakwah di depan para pejabat negara. Seperti yang diungkapkan Umar bin Khatab bahwa mustahil kau bisa laksanakan syariah tanpa kekuasaan. Ingat dunia politik itu sangat dekat dengan godaan karena ada kekuasaan," pungkas Ustad Das'ad Latif.

Ustad Das'ad Latif Nasihati Gerindra, Politik Jangan Jauh dari Ulama

Ustad Das'ad Latif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ustad Das'ad Latif

Berita Terkini

Doa Bersama HUT ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara, Ustad Das’ad Latif Minta Warga Tidak Takut Lihat Polisi di Jalan

Ustad Das'ad Latif Soroti Dugaan Pungli di Balik Pemblokiran Rekening Dormant, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Berikan Penjelasan

Ustad Das'ad Latif Nasihati Gerindra, Politik Jangan Jauh dari Ulama

Download Aplikasi JawaPos.com