<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/solat-depan-kedubes-as-2269583788.jpg" alt="Ratusam massa aksi bela Palestina menggelar salat Ashar berjamaah di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Pusat, Selasa (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusam massa aksi bela Palestina menggelar salat Ashar berjamaah di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Pusat, Selasa (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan massa aksi bela Palestina kembali memadati kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Mereka pun menggelar salat Ashar berjamaah di tengah jalan. Pantauan JawaPos.com di lokasi, puluhan shaf salat berjajar rapi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di depan Kedubes AS. Salat berjamaah ini diimami langsung oleh Ustadz Bachtiar Nasir. Sejumlah karpet digelar sebagai alas ibadah, sementara sebagian jemaah membawa perlengkapan salat sendiri dari rumah. Tak sedikit pula peserta aksi yang berwudhu menggunakan air dari botol mineral kemasan yang mereka bawa. Momen khusyuk itu menjadi simbol solidaritas dan doa bersama untuk rakyat Palestina. <h3>Dua Tuntutan Massa Aksi Bela Palestina</h3> Ribuan peserta aksi memenuhi seluruh ruas jalan Medan Merdeka Selatan hingga tak bisa dilalui kendaraan. Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa atribut Palestina seperti bendera, syal, poster, dan spanduk bertuliskan seruan kemanusiaan. Aksi damai ini diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kalangan sipil, mahasiswa, pelajar, buruh, hingga aliansi organisasi kemanusiaan. Semua bersatu menyuarakan keadilan untuk rakyat Gaza. Ustadz Bachtiar Nasir menegaskan dua tuntutan utama dari aksi bela Palestina kali ini. "Tuntutan kita masih dua, yang pertama adalah tentang blokade Gaza yang harus ditembus, dan kita tidak akan berhenti walaupun ada perjanjian damai yang dikatakan Presiden AS, Trump. Kita masyarakat civil society dunia tidak percaya bahwa Israel dan Amerika betul menjalankan perjanjiannya itu," ujarnya di lokasi.

Ribuan massa aksi bela Palestina menggelar salat berjamaah di depan Kedubes AS, Jakarta, dengan dua tuntutan utama terkait Gaza.

Ribuan Massa Aksi Bela Palestina Gelar Salat Ashar Berjamaah di Depan Kedubes AS, Ustad Bachtiar Nasir jadi Imam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya rencananya akan memeriksa mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Ustad Bachtiar Nasir (UBN), Kamis (16/5). Namun, karena berada di luar negeri, UBN berhalangan menjadi saksi kasus dugaan upaya makar dengan tersangka Eggi Sudjana.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan itu. "Iya Kamis, hari ini kita mengagendakan," ujar Argo Yuwono, Kamis (16/5).  Akan tetapi, Argo belum bisa merinci apa yang hendak digali dari penyidik dalam pemeriksaan ini. Pihak kepolisian masih menunggu konfirmasi kehadiran Bachtiar. "Kita tunggu saja (kehadiran Bachtiar)," katanya.  Bachtiar sendiri sudah tiga kali tidak hadir dalam panggilannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan TPPU yang ditangani Bareskrim Mabes Polri. Terakhir, Bachtiar tak hadir karena disebut tengah menghadiri Liga Muslim di Arab Saudi.  "Beliau lagi di Arab Saudi ada kegiatan liga muslim dunia," ujar kuasa hukum UBN, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi.  Aziz mengaku sudah memberikan keterangan ketidakhadiran UBN kepada penyidik kepolisian. Sehingga, dipastikan UBN tidak bisa hadir dalam pemeriksaan tersebut.  Diketahui, Eggi mulai ditahan sejak Selasa (14/5). Dia masuk Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 23.00 WIB dan akan ditahan sampai 20 hari ke depan. Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya.  Penetapan itu berdasarkan setelah proses gelar perkara pada 7 Mei 2019, dengan kecukupan alat bukti seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, beberapa dokumen, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti. Dia dilaporkan oleh caleg PDIP, S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar.  Dewi melaporkan Eggi, berkaitan dengan beredarnya video ketika Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi. Atas pernyataan itu, Eggi juga dilaporkan oleh Supriyanto, yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri, Jumat, 19 April.  Laporan Supriyanto teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Terkait status tersangkanya ini, Eggi telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berada di Arab Saudi, Ustad Bachtiar Nasir Batal Penuhi Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) akan menjadi saksi kasus dugaan upaya makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Aparat kepolisian pun berencana meminta keterangan UBN di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (16/5) mendatang.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan rencana pemanggilan itu. Namun, dia tidak menjelaskan detail soal rencana pemanggilan tersebut. "Kita layangkan surat pemanggilan terhadap pak Bachtiar Nasir," kata Argo, Selasa (14/5).  Argo menambahkan status UBN dalam kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana masih saksi. Sehingga, pihaknya akan memintai keterangan UBN. "Masih saksi," singkat dia.  Dia pun menyebut penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. "Penahanan wewenang penyidik dan kemungkinan bisa terjadi," ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 14 Mei 2019.  Eggi hari ini kembali menjalani pemeriksaan. Kata dia penyidik punya waktu 1X24 jam untuk menentukan apakah Eggi akan ditahan atau tidak. "Penyidik mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan apakah tsk (tersangka) ditahan atau tidak," katany  Dihubungi terpisah, kuasa hukum Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar membenarkan adanya pemanggilan kliennya sebagai saksi. Surat panggilan sendiri telah diterima. "Iya ada panggilan sebagai saksi untuk beliau," kata Aziz.  Ditangkap Polisi  Eggi Sudjana disebut tak bisa keluar dari ruang penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Bahkan, Eggi belum boleh meninggalkan Mapolda Metro Jaya, selama proses penyidikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Dok JawaPos.com)  Diketahui, Eggi diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Hingga kini, dia masih berada di ruang penyidikan. Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi tidak boleh Meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1×24 jam sejak hari ini. “Ditangkap 05.30 WIB,” kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Dia menyebut penangkapan tersebut janggal dan aneh. Sebab, bagaimana mungkin penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. “Kalau yang namanya penangkapan kan biasanya di luar daripada ruang penyidik. Ini gak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar,” ujarnya.  Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.  “Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian,” pungkasnya.  Kriminalisasi  Sebelumnya, Eggi menjelaskan jika dirinya ditahan usai pemeriksaan hari ini maka polisi telah melakukan kriminalisasi. Presiden Jokowi disebutnya bisa mencegah dirinya ditahan. “Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi, Polri tidak promoter dan Jokowi bisa perintahkan ke Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang bener,” kata Eggi di Polda Metro Jaya, Senin (13/5).  Eggi menolak anggapan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Presiden, menurut Eggi, boleh mengintervensi karena menjabat sebagai pemimpin negara. “Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi, Anda jangan lupa pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinan Kapolri, TNI dan semua angkatan perang, Anda panglimanya jadi bisa diperintah. Itu adalah instruksi,” tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Ustad Bachtiar Nasir Akan Diperiksa Jadi Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baresekrim tidak asal dalam menetapkan pendakwah Ustad Bachtiar Nasir sebagai tersangka. Setidaknya sudah ada dua alat bukti yang dikantongi dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan kepada para tersangka dan saksi lainnya. Sehingga kuat diduga Bachtiar Nasir melakukan penyimpangan dana hingga Rp 1 miliar.  "Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan para saksi yang dimintai keterangan, ini sejumlah Rp 1 miliar diserahkan kepada saudari Marlinda. Kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan lain," kata KaroPenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/5).  Dari hasil audit rekening, Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) didapati aliran dana umat yang digunakan untuk kegiatan yang tak sesuai peruntukan.  Penyimpangan itu, tambah Dedi, juga dikuatkan oleh keterangan Manajer bank di Jakarta berinisial I, yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus dana YKUS pada 2017.  "Demikian juga dari keterangan yang diberikan I, dia yang terima kuasa dari Pak BN (Bachtiar Nasir) untuk mencairkan sejumlah uang. Kepada yang bersangkutan (I) juga dikenakan Pasal 63 ayat 2 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah," tuturnya seperti dikutip RMOL.co (Jawa Pos Group).  Bachtiar Nasir memang kerap dipanggil sebagai saksi atas dugaan pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan YKUS pada tahun 2017 lalu.  Dalam kasus ini, polisi menduga kekayaan yayasan dialihkan kepada pembina, pengurus dan pengawas, dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Juga diduga digunakan untuk bantuan ke Syria.  Sementara itu, Kuasa Hukum Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar menyayangkan sikap kepolisian menggunakan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kliennya. Pasalnya, kasus pencucian uang yang menjerat UBN itu bukanlah uang hasil dari negara. Melainkan uang yang bersumber dari ummat. Terlebih hal itu bukan merupakan tindak kejahatan.  “Itu sebenarnya masuk materi hukumnya. Jadi kami nanti memiliki hak untuk memukakan alasan seperti itu karena pasal TPPU iti tidak memenuhi unsur predikat premnya. Apalagi TPPU kan itu hasil tindak kejahatan,” kata Azis di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.  Atas hal itulah, Azis menuding kasus UBN ini sarat dengan muatan politik. Bahkan, Azis curiga, penetapan tersangka atas UBN itu tidak terlepas dari agenda Ijtima Ulama III yang berencana akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Jokowi- Ma’ruf.  “Dari masukan-masukan pihak lainnya, karena beliau juga terlibat Ijtima Ulama III. Jadi arahnya ke situ (Ijtima Ulama III),” katanya.  Untuk diketahui, perkara ini bergulir pada tahun 2017 lalu, saat panas-panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017, bukan saat Pemilu 2019. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF-MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) itu merupakan donasi untuk Aksi Bela Islam 411 dan 212.  Polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.  Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Ustad Bachtiar Nasir Diduga Selewengkan Dana Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JUMPA-PERS-PRABOWO-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02, Prabowo Subianto mengaku prihatin terkait penetapan tersangka Ustad Bachtiar Nasir (UBN), dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.  Prabowo menduga, penetapan tersangka Bachtiar karena sang ustad bagian dari pendukungnya di Pilpres 2019 ini. Hal ini menjadi aneh karena kasus itu sudah dari tahun 2017, namun saat ini baru diproses.‎  "Mulai ada pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh pendukung kami. Salah satunya Ustad Bachtiar Nasir yang dinyatakan tersangka. Kami anggap ini upaya kriminalisais terhadap ulama," ujar Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Rabu (8/5).  Selain itu, Prabowo juga mengeluhkan pemanggila pendukungnya seperti Lieus Sungkharisma, Eggi Sudjana, Kivlan Zen yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian.  Oleh sebab itu, Prabowo meminta jangan dahulu dilakukan kriminalisasi terhadap pendukungnya. Hal ini, menurutnya bisa berdampak pada ketegangan Pemilu 2019.  "Jadi hal-hal seperti ini akan menambah ketegangan. Karena yang kita ingin suasana yang damai," katanya.  Sementara terpisah, ‎Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol, Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah memiliki dua alat bukti dari kasus Bachtiar Nasir ini.  ‎Dedi mengatakan, bukti pertama adalah keterangan dari tersangka atas nama Adnin Armas (AA) yang diketahui adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Untuk Semua (YKUS).  "AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan melanggar pasal 70 Undang-Undang 16 tahun 2001. Demikian juga juncto Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Yayasan, serta juga Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP," kata Dedi.  Kemudian alat bukti kedua adalah, adanya audit yang dilakukan pihak kepolisian dari rekening YKUS. Dari rekening tersebut diduga ada penyelewengan dana kegiatan yang melibatkan Bachtiar Nasir.  "Penyidik sudah memeriksa rekening. Jadi ada penyimpangan penggunaan rekening. Ini adalah dana umat, dana masyarakat, tapi peruntukannya bukan untuk bantuan tapi untuk kegiatan-kegiatan lain," katanya.  Penyidik juga telah menerima keterangan dari tersangka Islahudin selaku manajer divisi network salah satu bank BUMN di Jakarta. Dia berperan menerima kuasa dari Bachtiar Nasir dan dimandatkan mencairkan sejumlah uang.  "Kepada yang bersangkutan juga dikenakan Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," ungkapnya.  ‎Sekadar informasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua.  Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening YKUS. Dana itu diklaim Bachtiar untuk mendanai unjuk rasa pada 4 November 2016 (Asksi 411) dan 2 Desember 2016 (Aksi 212).‎

Prabowo Anggap Penetapan Tersangka UBN Bisa Menambah Ketegangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) tidak memenuhi panggilan aparat kepolisian sebagai tersangka. Sehingga Bareskrim Polri akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan UBN.  Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebut, pihaknya belum menerima keterangan permohonan penundaan pemeriksaan dari Bachtiar Nasir. "Ditunggu sampai jam 12, kalau tidak hadir akan dikirim panggilan kedua. Belum ada konfirmasi dari pengacaranya sampai saat ini.," kata Dedi di Mabes Polri, Rabu (8/5).  Diketahui, UBN akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) yang disalurkan untuk aksi 411 dan 212. Sehingga, karena tidak hadir aparat kepolisian menjadwalkan ulang. "Minggu depan," singkatnya.  Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum Bachtiar Nasir, Nasrullah Nasution menyampaikan kliennya sudah memiliki jadwal lain. "Dikarenakan Ustad sudah memiliki jadwal, kami selaku kuasa hukum menyampaikan penundaan terhadap ustad Bachtiar Nasir," tutur Nasrullah.  Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka. Bachtiar Nasir diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Wakil Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang membenarkan hal ini. UBN diduga terlibat pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). “Ya, sudah (ditetapkan tersangka) kasus YKUS,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).  Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap UBN pada 8 Mei 2019. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan bernomor MPgl/212/v/Res2.3/2019 Dittipideksus Bareskrim Polri. “Sudah dikirim surat panggilannya,” tambah Daniel.  Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan itu ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. “Sudah lama, itu kasus lama. Kasus yang 2017 itu,” tutur Daniel.  Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.  Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Jadi Tersangka, Ustad Bachtiar Nasir Mangkir Pemeriksaan Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-pamrih-gnpf-ulama-dukung-pasangan-prabowo-sandi-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak saat memberikan keteangan pada media soal dukungan ulama kepada pasangan Prabowo - Sandi di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak saat memberikan keteangan pada media soal dukungan ulama kepada pasangan Prabowo - Sandi di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ulama (GNPFU) memastikan akan mendukung pasangan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/09/2018/reaksi-sandi-saat-tahu-ada-aksi-pencekalan-dirinya-di-medan" target="_blank">Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno</a> di Pilpres 2019 mendatang. Syaratnya, paslon yang diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS itu harus terlebih dahulu menandatangani pakta integritas yang diajukan para ulama.&nbsp; Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak mengatakan, pakta integritas itu telah disepakati hampir 1.000 ulama yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Dia pun membantah pakta integritas yang berisikan 15 poin amanat itu bagian dari negosiasi jabatan ke Prabowo-Sandi. "Intinya dari GNPFU tak ada usulan minta jabatan apapun, kita berbuat lillahi ta'ala tanpa bargaining dan pamrih," ungkap Yusuf di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9). Di sisi lain, Yusuf enggan membocorkan lebih lanjut 15 poin yang diajukan GNPF-U kepada Prabowo. Namun, kata dia, salah satu yang menjadi fokus adalah keselamatan umat Islam dan bangsa. "Jangan sampai ada lagai perlakukan tak adil, baik untuk Islam atau agama lain, ," ungkapnya.&nbsp; Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, alasan GNPFU untuk mendukung Prabowo-Sandiaga lantaran kalangan ulama menginginkan kepemimpinan baru. Mereka pun mengaku kali ini tak masalah dengan tuntutan cawapres yang tak sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama I.&nbsp; "Karena semangat inti dari ijtima ulama pertama adalah ingin ganti presiden," pungkasnya.&nbsp; Diketahui, acara Ijtima Ulama II telah dihadiri oleh Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto. Dia datang dengan menggunakan jas berwarna krem bersama sejumlah petinggi Gerindra lainnya.&nbsp;

Tanpa Pamrih, GNPF Ulama Dukung Pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ustad-bachtiar-nasir-ingin-bertemu-kapolri-bahas-apa_m_229078.jpg" alt="Ustad Bachtiar Nasir." width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Konflik yang terjadi antara Kapolri, Tito Karnavian dengan Ustad Bachtiar Nasir masih bergulir. Bahkan, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sempat menyatakan hal tersebut bisa diperkarakan ke ranah hukum. Dengan adanya kabar tersebut, Bachtiar Nasir pun mengaku tidak akan berkomentar lebih jauh. Sebab, jika dirinya memberikan keterangan lebih jauh dia takut akan salah memberikan tanggapan. "Ketemu dulu, takutnya ini malah menggoreng kemana-mana, saya akan ketemu dulu. Kalau gak ketemu malah simpang siur," jelas Bachtiar saat ditemui di Menara 165, Jakarta Selatan, Kamis (19/7). Bachtiar mengaku telah berkordinasi dengan Tito lewat pesan singkat untuk mengatur pertemuan. Sedangkan, masalah ceramahnya yang tengah menjadi polemik dirinya pun harus menelaah terlebih dahulu. "Sudah wa an sama (Pak Tito), kita lagi atur waktu untuk ketemu dulu. Untuk ceramah ya itu saya bisa jelaskan, setelah ketemu baru bisa kita jawab," tegasnya. Sebelumnya diberitakan, Tito mengaku geram dengan Ustad Bachtiar Nasir. Sebab dirinya&nbsp; disebut mencatut nama Tito mendukung khilafah. Dalam acara Silaturahmi Nasional Da'i Kamtibnas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Tito bercerita kejadian tersebut bermula ketika video pencatutan namanya viral di media sosial. Di dalam video tersebut Bachtiar mengatakan bahwa Indoensia harus menerapkan sistem khilafah.&nbsp; Sebab, sistem khilafah lah yang paling pas sedangkan demokrasi saat ini yaitu demokrasi liberal tidak benar dan malah menghancurkan negara ini.&nbsp; Tito melanjutkan, di dalam video tersebut, Bachtiar mengaku sudah berdiskusi dengannya dan sepakat sistem pemerintahan harus diganti menjadi khilafah karena demokrasi aaat ini terbilang kebablasan.&nbsp;Dia pun langsung menghubungi Bachtiar melalui pesan singkat ketika video tersebut viral. Dalam pesan singkatnya kepada Bachtiar, Tito mengaku kecewa. Dia mengatakan kepada tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu bahwa dirinya menganggap yang bersangkutan sebagai orang yang cerdas dan negarawan setelah beberapa kali diskusi.&nbsp; "Tapi begitu melihat kata-kata Ustad di situ, saya hilang kesan saya itu. Kesan saya Ustad tidak cerdas (seperti) yang saya lihat," sebut Tito membacakan pesan singkatnya yang ditulis kepada Bachtiar beberapa waktu lalu.&nbsp;

Ustad Bachtiar Nasir Ingin Bertemu Kapolri, Bahas Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ustad-bachtiar-nasir-bisa-dipidana-karena-catut-nama-kapolri-tito_m_228823.jpg" alt="Ustad Bachtiar Nasir." width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video tokoh GNPF MUI Ustad Bachtiar Nasir yang disebut-sebut mencatut nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait khilafah, bisa dibawa ke ranah hukum. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. "Kalau diperkarakan nanti, bisa. Bisa kita proses bisa," ujarnya saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/7). Terkait deliknya, kata Setyo bisa dilihat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun undang-undang. "Nanti kita cari," imbuhnya. Namun hingga kini, Kapolri belum mau memperkarakan pencatutan namanya tersebut. "Beliau belum ada perintah (membawa ke proses hukum). (Tapi) intinya adalah beliau merasa tidak pernah nyatakan itu, tapi dikatakan lain," pungkas Setyo.&nbsp; Sebelumnya, Tito mengaku geram dengan Ustad Bachtiar Nasir. Sebab dirinya disebut mendukung khilafah Dalam acara Silaturahmi Nasional Da'i Kamtibnas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Tito bercerita kejadian tersebut bermula ketika video pencatutan namanya viral di media sosial. Di dalam video tersebut Bachtiar mengatakan bahwa Indoensia harus menerapkan sistem khilafah.&nbsp; Sebab, sistem khilafah lah yang paling pas sedangkan demokrasi saat ini yaitu demokrasi liberal tidak benar dan malah menghancurkan negara ini.&nbsp; Tito melanjutkan, di dalam video tersebut, Bachtiar mengaku sudah berdiskusi dengannya dan sepakat sistem pemerintahan harus diganti menjadi khilafah karena demokrasi aaat ini terbilang kebablasan.&nbsp;Dia pun langsung menghubungi Bachtiar melalui pesan singkat ketika video tersebut viral. Dalam pesan singkatnya kepada Bachtiar, Tito mengaku kecewa. Dia mengatakan kepada tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu bahwa dirinya menganggap yang bersangkutan sebagai orang yang cerdas dan negarawan setelah beberapa kali diskusi.&nbsp; "Tapi begitu melihat kata-kata Ustad di situ, saya hilang kesan saya itu. Kesan saya Ustad tidak cerdas (seperti) yang saya lihat," sebut Tito membacakan pesan singkatnya yang ditulis kepada Bachtiar beberapa waktu lalu.&nbsp;

Ustad Bachtiar Nasir Bisa Dipidana Karena Catut Nama Kapolri Tito?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dicatut-namanya-kapolri-sebut-ustad-bachtiar-nasir-tak-cerdas_m_228493.jpg" alt="Kapolri Jendral Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jendral Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat mengomplain pernyataan Ustad Bachtiar Nasir. Hal itu lantaran dirinya disebut mendukung sistem khilafah. Dalam acara Silaturahmi Nasional Da'i Kamtibnas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Tito bercerita kejadian tersebut bermula ketika video pencatutan namanya viral di media sosial. Di dalam videk tersebut Bachtiar katanya mengatakan bahwa Indoensia harus menerapkan sistem khilafah. Sebab, sistem khilafah lah yang paling pas untuk negera Indonesia. Sedangkan demokrasi saat ini yaitu demokrasi liberal tidak benar dan malah menghancurkan negara ini. Tito melanjutkan, di dalam video tersebut, Bachtiar mengaku sudah berdiskusi dengannya dan sepakat sistem pemerintahan harus diganti menjadi khilafah karena demokrasi aaat ini terbilang kebablasan. "Saya langsung WA (WhatsApp) yang bersangkutan. Masih ada WA-nya ini," sebut Tito ketika tau namanya dicatut Bachtiar Nasir. Dalam pesan singkatnya kepada Bachtiar, Tito mengaku kecewa. Dia mengatakan kepada tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu bahwa dirinya menganggap yang bersangkutan sebagai orang yang cerdas dan negarawan setelah beberapa kali diskusi. "Tapi begitu melihat kata-kata Ustad di situ, saya hilang kesan saya itu. Kesan saya Ustad tidak cerdas (seperti) yang saya lihat," sebut Tito membacakan pesan singkatnya kepada Bachtiar beberapa waktu lalu. Sebab, imbuh mantan Kapolda Metro Jaya itu, dirinya tidak pernah menyatakan mendukung khilafah. Adapun yang dia sampaikan demokrasi liberal saat ini kalau kebablasan, bisa menjadi pemecah bangsa. "Tapi saya tidak mengatakan ganti khilafah. Tidak sama sekali, tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kaya demokrasi liberal," ucap Tito. Lebih lanjut dia menerangkan, ideologi atau sistem pemerintahan yang pas bagi Indonesia adalah dsmokrasi Pancasila. "Saat ini yang saya sampaikan paling pas demokrasi asli Indonesia, demokrasi Pancasila," pungkas Tito.

Dicatut Namanya, Kapolri Sebut Ustad Bachtiar Nasir Tak Cerdas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ustad bachtiar nasir

Berita Terkini