<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/WhatsApp-Image-2025-02-21-at-193232-3341570265.jpeg" alt="Rikha Permatasari (tengah) dan rekan, kuasa hukum dari Usra Hendra Harahap dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat (21/2). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Rikha Permatasari (tengah) dan rekan, kuasa hukum dari Usra Hendra Harahap dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat (21/2). (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pihak Usra Hendra Harahap, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Nigeria, membantah tudingan dugaan pelecehan asusila yang dituduhkan oleh mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Nigeria bernisial AR.</p> <p>"Tuduhan terhadap klien kami tidak berdasar dan tidak benar. AR tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi yang jelas," ujar Rikha Permatasari selaku kuasa hukum dari Usra Hendra Harahap dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat (21/2).</p> <p>Rikha Permatasari mengatakan, semula kabar dugaan pelecehan yang dibeberkan AR ke laman LEADERSHIP dan dimuat di media Nigeria, <em>NigeriaWorld</em>. Namun, berita tersebut telah di-<em>take down</em> oleh <em>NigeriaWorld</em> pada 26 Desember 2024.</p> <p>Alasannya, Usra Hendra Harahap sudah tidak lagi menjadi duta besar sejak 12 Desember 2024. Sebagaimana diketahui, Usra Hendra Harahap dilantik sebagai dubes RI untuk Nigeria pada 2019, tepat pada 20 Maret 2019 sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2019.</p> <p>"Pemberitaan itu (laporan dari AR) membuat reputasi dan nama baik klien kami jadi hancur. Padahal beliau selama lima tahun sembilan bulan menjabat sebagai duta besar telah berkontribusi besar. Namun, atas dugaan fitnah ini membuat klien dan keluarganya jadi trauma berat. Klien kami jadi korban,&rdquo; imbuh Rikha.</p> <p>Dia mengatakan, atas tuduhan dari AR itu, kini masalah itu menjadi ranah hukum. AR telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Dia meminta AR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memulihkan lagi nama baik Usra Hendra Harahap.</p> <p>---<br /><strong>Catatan:</strong> pemberitaan ini merupakan hak jawab dari pemberitaan yang dimuat <em>JawaPos.com</em>&nbsp;yang dimuat pada 31 Desember 2024 dengan judul: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015477752/duta-besar-indonesia-untuk-nigeria-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-korban-trauma-berat">Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Trauma Berat</a></p>

Pihak Usra Hendra Harahap, Dubes) Indonesia untuk Nigeria, membantah tudingan dugaan pelecehan asusila yang dituduhkan oleh mantan staf KBRI

Tuduhan Dugaan Pelecehan Asusila dari Mantan Staf KBRI untuk Nigeria Tidak Benar

<p>&nbsp;</p> <div id=":7r2" class="ii gt"> <div id=":7r3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/InShot_20230908_165255840-3943793854.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual.</figcaption>
</figure> <br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Seorang mantan staf Kedutaan Besar Indonesia di Abuja, Nigeria, mengajukan petisi kepada pihak berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atas tuduhan serius pelecehan seksual dan pembalasan yang tidak sah yang diduga dilakukan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari NigeriaWorld, petisi tersebut diajukan oleh kuasa hukum korban, BOWYARD PARTNERS, dengan judul: &ldquo;Permintaan Mendesak untuk Intervensi dalam Kasus Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Melanggar Hukum&rdquo; telah diterima oleh Kantor Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kedutaan Besar Indonesia, Kepala Kanselir, Kedutaan Besar Indonesia, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP) pada bulan Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petisi tersebut, yang salinannya diberikan kepada laman LEADERSHIP, korban, yang identitasnya dirahasiakan karena alasan privasi dan keamanan, menuduh bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, selama tugas resminya di kedutaan, Dubes Usra Harahap terlibat dalam perilaku fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015477747/tanpa-disadari-berikut-5-hal-yang-dapat-membawa-seseorang-terhadap-kewibawaan">Tanpa Disadari, Berikut 5 Hal yang Dapat Membawa Seseorang Terhadap Kewibawaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga kejadian tersebut terjadi saat korban membantunya menemukan lokasi sebuah negara bagian Nigeria di peta di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pertemuan yang berujung pada pelecehan tersebut dilaporkan menyebabkan trauma psikologis yang signifikan, sehingga mendorongnya kembali ke Indonesia, untuk mencari konseling dan dukungan profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Evaluasi psikologis yang dilakukan oleh psikolog Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan mendiagnosis korban mengalami Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD) yang parah, kecemasan, dan depresi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015477733/polri-tangani-4926-kasus-perjudian-selama-2024-1611-diantaranya-kasus-judi-online">Polri Tangani 4.926 Kasus Perjudian Selama 2024, 1.611 Diantaranya Kasus Judi Online</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dokumen yang diberikan oleh tim hukumnya, hasil konseling menunjukkan adanya gangguan psikologis jangka panjang yang berasal dari dugaan insiden tersebut. Individu tersebut mengklaim bahwa dirinya menjadi korban viktimisasi dan pembalasan di tempat kerja, yang menurutnya merupakan upaya untuk mendiskreditkan dan memaksanya keluar dari tugasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan pembalasan yang dituduhkan mencakup pengawasan berlebihan, penilaian kinerja negatif, dan akhirnya pemutusan hubungan kerja atas apa yang ia gambarkan sebagai keadaan yang tidak dapat dibenarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya penyelesaian masalah ini melalui korespondensi dengan Kedutaan Besar, termasuk surat yang ditujukan kepada Duta Besar Usra Harahap dan pejabat Kedutaan lainnya dilaporkan tidak membuahkan hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015477739/datangi-balai-kota-jakarta-ahok-dan-anies-berbincang-akrab">Datangi Balai Kota Jakarta , Ahok dan Anies Berbincang Akrab</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perwakilan hukum korban juga telah secara resmi mengajukan banding kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, mendesak penyelidikan independen, pembatalan pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi yang memadai atas kerugian yang diklaim telah dideritanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat menyatakan kalau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah mengetahui adanya kasus tersebut. Roy bilang kalau Kemenlu akan menanggapi serius laporan tersebut dan terus berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemlu telah memberikan bantuan pendampingan psikolog untuk staf yang bersangkutan sambil terus melengkapi serta menindaklanjuti hasil laporan dimaksud," ujar Roy dalam keterangannya&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenlu juga disebut tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan prinsip etika diplomatik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemlu senantiasa mewajibkan semua jajaran untuk mematuhi kode etik dan standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya serta tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika diplomatik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">---</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em><strong>Update hak jawab: </strong>Jumat, 21 Februari 2025</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usra Hendra Harahap, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Nigeria, membantah tudihan dugaan pelecehan asusila yang dituduhkan oleh mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Nigeria bernisial AR. <br /><br />"Tuduhan terhadap klien kami tidak berdasar dan tidak benar. AR tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi yang jelas," ujar Rikha Permatasari selaku kuasa hukum dari Usra Hendra Harahap dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat (21/2).<br /><br />Rikha Permatasari mengatakan, semula kabar dugaan pelecehan yang dibeberkan AR ke laman LEADERSHIP dan dimuat di media Nigeria, NigeriaWorld. Namun, berita tersebut telah di-take down oleh <em>NigeriaWorld</em> pada 26 Desember 2024. <br /><br />Alasannya, Usra Hendra Harahap sudah tidak lagi menjadi duta besar sejak 12 Desember 2024. Sebagaimana diketahui, Usra Hendra Harahap dilantik sebagai dubes RI untuk Nigeria pada 2019, tepat pada 20 Maret 2019 sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2019.<br /><br />"Pemberitaan itu (laporan dari AR) membuat reputasi dan nama baik klien kami jadi hancur. Padahal beliau selama lima tahun sembilan bulan menjabat sebagai duta besar telah berkontribusi besar. Namun, atas dugaan fitnah ini membuat klien dan keluarganya jadi trauma berat. Klien kami jadi korban,&rdquo; imbuh Rikha Permatasari.<br /><br />Dia mengatakan, atas tuduhan dari AR itu, kini masalah itu menjadi ranah hukum. AR telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Dia meminta AR untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memulihkan lagi nama baik Usra Hendra Harahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">---</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan&nbsp;hak jawab ini juga sudah diunggah dalam berita terbaru JawaPos.com sebagai berikut:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015674897/tuduhan-dugaan-pelecehan-asusila-dari-mantan-staf-kbri-untuk-nigeria-tidak-benar">Tuduhan Dugaan Pelecehan Asusila dari Mantan Staf KBRI untuk Nigeria Tidak Benar</a></div> </div> </div> </div>

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap dituduh melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap mantan staffnya.

Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Trauma Berat

Usra Hendra Harahap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Usra Hendra Harahap

Berita Terkini

Tuduhan Dugaan Pelecehan Asusila dari Mantan Staf KBRI untuk Nigeria Tidak Benar

Duta Besar Indonesia untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Trauma Berat

Download Aplikasi JawaPos.com