<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-I-3998394996.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelenggaraan Haji 2025 semakin dekat. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag), awal Mei depan jemaah Indonesia sudah mulai diberangkatkan. Di sisi lain, Arab Saudi mengumumkan sejumlah aturan baru haji tahun ini. Di antaranya,&nbsp; melarang anak-anak untuk ikut berhaji. Khususnya anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah. Pertimbangannya, anak-anak berpotensi mengalami bahaya saat berada di tengah kerumunan jemaah haji. Untuk Indonesia, aturan ini tidak terlalu berpengaruh. Sebab, pemerintah membatasi usia minimal berangkat haji adalah 17 tahun. Aturan baru lainnya adalah Saudi menghentikan penerbitan visa multiple entry untuk umrah per 1 Februari 2025. Berikutnya, visa umrah yang berlaku adalah single entry. Ketentuan ini berlaku untuk 14 negara. Tujuannya, mengurangi potensi adanya jemaah haji ilegal yang berbekal visa umrah. Sementara itu, di dalam negeri, Kemenag terus memantau pelunasan haji 2025. Saat ini, sedang berlangsung pelunasan haji reguler tahap pertama, serta pelunasan haji khusus tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan sampai dengan pelunasan hari ketiga kemarin (18/2) sore, ada 49.218 calon jemaah haji (CJH) reguler yang melunasi ongkos haji. Pelunasan ini berlangsung sampai dengan 14 Maret mendatang. Dari jumlah yang sudah melunasi, terdapat 1.132 orang kategori lansia. "Alhamdulillah, proses pelunasan biaya haji (reguler) hingga hari ketiga berjalan lancar," katanya. Zain mengatakan pelunasan dilakukan di bank penerima setoran (setoran) mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Data dari Kemenag menyebutkan, enam provinsi dengan jemaah terbanyak yang sudah melakukan pelunasan adalah Jawa Barat dengan 8.942 jemaah, disusul Jawa Timur (8.735 jemaah), Jawa Tengah (7.662 jemaah), Banten (2.644 jemaah), DKI Jakarta (2.198 jemaah), dan Sulawesi Selatan (2.090 jemaah). (wan/bas)

Arab Saudi mengumumkan sejumlah aturan baru haji tahun ini. Di antaranya,  melarang anak-anak untuk ikut berhaji.

Arab Saudi Larang Anak-Anak Ikut Berhaji, Indonesia Tidak Terpengaruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/paspor-haji.jpg" alt="UJIAN KESABARAN: Tumpukan paspor calon jamaah haji. Sudah dua tahun keberangkatan mereka tertunda karena pandemi. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UJIAN KESABARAN: Tumpukan paspor calon jamaah haji. Sudah dua tahun keberangkatan mereka tertunda karena pandemi. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Batasan usia membuat banyak calon jemaah haji (CJH) di Surabaya urung menunaikan ibadah haji tahun ini. Berdasar formulir kesanggupan yang disebarkan Kemenag Surabaya, mayoritas pasangan suami istri yang terpaut usia memilih untuk menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Sekitar 70 persen CJH memilih untuk menunda keberangkatan. Itu juga berlaku untuk anak dan orang tua. Hanya sekitar 25–30 persen yang tetap melanjutkan ibadah haji meski harus terpisah.  ”Kebanyakan calon jemaah milih menunda karena ada faktor selisih umur,” kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Surabaya Ahmad Faisol Syaifullah Minggu (15/5).  Kondisi itu terjadi karena syarat jemaah yang bisa berangkat haji berusia maksimal 65 tahun. Jika usianya melebihi 65 tahun, otomatis CJH tidak bisa berangkat. Misalnya, si istri berusia kurang dari 63 tahun, tetapi umur suami lebih dari 65 tahun. Akibatnya, mereka tidak bisa berangkat bersama.  Kasus serupa bisa terjadi pada anak dan orang tua. Misalnya, ada anak dan orang tua yang berencana menunaikan ibadah haji bersama. Namun, karena aturan dari Arab Saudi ini, mereka tidak mungkin berangkat haji secara bersama-sama. ”Secara otomatis akan terdampak aturan itu,” ujar Faisol.  Dia menyampaikan, kondisi itu tidak hanya menimpa CJH Surabaya. Tetapi juga menjadi fenomena nasional. ”Fenomena di Kemenag, banyak yang membatalkan untuk ditunda tahun depan,” ungkapnya.  Penundaan dilakukan karena sejak awal mereka bertekad menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut secara bersama-sama. Baik pasangan suami istri maupun anak dan orang tuanya. Nah, mereka berharap tahun depan ada perubahan kebijakan. Batasan usia maksimal 65 tahun tidak lagi diberlakukan seperti musim haji tahun ini.  Sementara itu, teknis pemberangkatan haji terus dikebut. Sejauh ini, dari 1.344 CJH yang masuk daftar keberangkatan tahun ini, hampir semua sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih). ”Sudah 95 persen yang lunas,” jelas Faisol.  Hanya sekitar 70 CJH yang belum melunasi bipih. Pelunasan ditunggu hingga 20 Mei. Atau, tinggal empat hari lagi. Jika dalam jangka waktu itu mereka belum melunasi bipih, porsi akan diserahkan kepada CJH cadangan.  Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Surabaya mendapat kuota 70 CJH cadangan. ”Jika kuota reguler tidak terpenuhi, akan diserahkan ke porsi cadangan,” papar Faisol.  Bipih 1443 H atau 2022 M mencapai Rp 42,5 juta. Ketentuannya, jika sudah melunasi bipih pada 2020 dan biaya pelunasan tidak ditarik, CJH tidak perlu membayar kekurangan. Namun, jika menarik biaya pelunasan pada 2020, CJH harus membayar kekurangan sesuai dengan nominal bipih tahun ini.  ”Karena tahun itu (2020, Red) ada sebagian yang menarik uang pelunasan. Tapi, kalau tidak, ya sesuai dengan biaya haji 2020,” jelas Faisol.  Di bagian lain, Asrama Haji Sukolilo dipastikan siap ditempati CJH sebelum terbang ke Tanah Suci. Pemkot Surabaya sudah menyerahkan dua gedung yang sebelumnya dipinjam untuk kegiatan karantina pasien Covid-19. Yaitu, Gedung Shofa dan Zam-Zam. Dua gedung itu sudah direnovasi total.  Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Sugianto menyampaikan, kompleks itu sudah lama steril dari pasien Covid-19. Ditjen PHU Kemenag sudah meninjau kondisi asrama haji. ”Sarana-prasarana sudah siap untuk menampung keberangkatan calon jemaah haji,” kata Sugianto.  SEPUTAR CJH KOTA SURABAYA  - Kuota haji reguler mencapai 1.344 orang.  - Tersedia 70 CJH cadangan.  - 70 persen CJH tunda keberangkatan karena usia lebih dari 65 tahun.  - Batas pelunasan bipih sampai 20 Mei.  - 95 persen CJH sudah melunasi bipih.  - Nominal bipih tahun ini Rp 42.586.009.  Sumber: Kemenag Surabaya

70 Persen Calon Jemaah Haji Pilih Tunda Berangkat

usia haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usia haji

Berita Terkini

Arab Saudi Larang Anak-Anak Ikut Berhaji, Indonesia Tidak Terpengaruh

70 Persen Calon Jemaah Haji Pilih Tunda Berangkat

Download Aplikasi JawaPos.com