<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-2595620018.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menolak perkara gugatan nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro.</p> <div dir="auto">"Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan menggugat pasal 169 huruf q dan huruf d mengenai syarat bahwa capres dan cawapres harus bebas dari persoalan HAM. Pemohon dalam gugatannya, meminta MK untuk mengubah pasal 169 huruf q UU nomor&nbsp; 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemohon juga meminta agar MK memperluas norma pasal 169 huruf d UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan frasa, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahkamah menilai permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 kehilangan objek dan pengujian Pasal 169 huruf d UU 7/2017 telah kehilangan objek," tegas Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah gugatan yang bakal diputuskan, pertama yaitu perkara yang teregistrasi dengan nomor 102/PUU-XXI/2023. Perkara itu digugat oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro. Mereka meminta usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah terlibat pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, perkara yang teregistrasi dengan nomor 107/PUU-XXI/2023 dengan penggugat Rudy Hartono meminta usia maksimal capres/cawapres 70 tahun. Ketiga, yaitu perkara nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan Gulfino Guevarrato, meminta orang yang sudah dua kali maju capres tidak diperkenankan maju, serta meminta usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013101536/lebih-dari-500-desa-di-jatim-mengalami-krisis-air-ada-daerah-yang-droping-dihentikan-karena-dana-habis">Lebih dari 500 Desa di Jatim Mengalami Krisis Air, Ada Daerah yang Droping Dihentikan karena Dana Habis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, gugatan dengan nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan Guy Rangga Boro meminta usia diturunkan 21 tahun. Kelima, perkara dengan nomor gugatan 96/PUU-XXI/2023 yang diajukan Riko Andi Sinaga meminta usia diturunkan 25 tahun.</div> </div> </div> </div> </div>

MK menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun bagi calon presiden

MK Tolak Gugatan Batas Maksimal Usia Capres-Cawapres 70 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Sidang-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-Pemilu-Miftahul-Hayat-4-1055300706.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun bisa diusung sebagai capres atau cawapres? Pertanyaan itu bakal terjawab hari ini.</p> <p>Siang ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait dengan gugatan syarat usia capres-cawapres.</p> <p>Jika MK setuju menurunkan batas usia minimal dari 40 tahun menjadi 35 tahun sebagaimana permohonan penggugat, peluang Gibran bakal terbuka lebar.</p> <p>Kemarin (15/10) Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri atas puluhan organisasi sipil mengingatkan agar MK tidak memutus perkara gugatan usia dengan perspektif politik. Jika langkah itu dilakukan, integritas kelembagaan akan runtuh.</p> <p>Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan, ke depan ada banyak tugas lain yang harus dihadapi MK dalam konteks pemilu. Mulai menangani perselisihan hasil pileg, pilkada, hingga pilpres. Untuk menangani perkara-perkara krusial tersebut, dibutuhkan kelembagaan yang punya marwah. &rdquo;Sekarang saja MK sudah diolok-olok,&rdquo; kata Bivitri dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, kemarin.</p> <p>Olok-olok itu merujuk pada sejumlah pernyataan yang viral di media sosial. Misalnya, memelesetkan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kekuasaan, dan sebagainya. Dengan situasi tersebut, lanjut Bivitri, bekal kredibilitas yang dimiliki MK tidak cukup baik. Bahkan, cenderung muncul ketidakpercayaan yang bisa berujung pada persoalan keamanan.</p> <p>Karena itu, Bivitri mendesak MK memutus kasus syarat usia capres-cawapres secara objektif. Dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk mengabulkan perkara yang diajukan PSI tersebut. &rdquo;Sebab, syarat usia adalah open legal policy,&rdquo; terangnya.</p> <p>Artinya, syarat itu menjadi kewenangan penuh pembuat UU. Sikap tersebut, dalam pandangan Bivitri, tecermin dalam tujuh putusan MK sebelumnya sejak 2007.</p> <p>Kalaupun hak politisi muda maju sebagai capres diperbolehkan melalui syarat pernah menduduki jabatan publik, dia mendesak MK menyerahkannya ke DPR untuk mengatur. Jalurnya melalui revisi UU Pemilu, bukan putusan pengadilan. &rdquo;Diskusi tersebut boleh saja, tapi di legislatif. Bukan di yudikatif,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, sejatinya tidak sulit bagi MK memutus perkara tersebut. Sejak putusan 15/2007 hingga putusan 58/2019, MK menegaskan bahwa soal usia jabatan politik sepenuhnya kewenangan DPR dan pemerintah. &rdquo;Tidak ada isu konstitusional,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Titi menilai, semestinya MK konsisten dengan sikap tersebut. Terlebih, jika melihat dinamika hukum beberapa tahun terakhir, dia tidak melihat adanya kondisi baru yang memaksa MK harus mengubah pendapatnya.</p> <p>Ketua Centra Initiative Al Araf menyatakan, dalil pemohon yang menilai aturan usia 40 tahun diskriminatif sebenarnya tidak konsisten. Terlebih jika permintaannya adalah diturunkan menjadi 35 tahun. Sebab, secara tidak langsung, batas 35 tahun juga membatasi orang-orang yang berusia di bawahnya. Al Araf menerangkan, sesuai dengan ketentuan hukum hak asasi manusia, tidak semua pembatasan dimaknai diskriminasi. Sebab, memang ada hak-hak yang dikecualikan. &rdquo;Pembatasan bisa by law,&rdquo; katanya. <strong>(far/lum/c14/c6/oni)</strong></p>

Siang ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait dengan gugatan syarat usia capres-cawapres.

Sebelum Putuskan Syarat Usia Capres-Cawapres Hari Ini, MK Sudah Diolok-olok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap uji materi tentang batas usai capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Putusan itu sangat dinantikan banyak pihak menjelang hari pendaftaran capres-cawapres.</p> <p>Terlepas apa pun hasilnya, pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya berpendapat bahwa majelis hakim MK bakal membuat putusan yang objektif dalam perkara yang tengah menjadi sorotan publik. Yakni untuk batas usia capres dan cawapres sesuai dengan konstitusi.</p> <p>Lebih jauh Andy Fefta Wijaya menilai, MK tak bisa menentukan batas usia capres dan cawapres yang akan ikut kontestasi pilpres. Sebab, penentuan batas usia capres-cawapres ada di lembaga legislatif alias DPR yang membuat UU. Jika MK memutuskan usia, maka putusan itu dianggap melampaui kewenangan.</p> <p>"MK hanya menilai apakah pasal yang ada di UU tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika tak sesuai dengan konstitusi, maka MK akan meminta lembaga legislatif bersama pemerintah untuk melakukan revisi pasal di UU tersebut," bebernya kepada wartawan, Jumat (13/10).</p> <p>Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB itu mengatakan, putusan MK yang menentukan batas umur capres dan cawapres berpotensi digugat oleh masyarakat sipil. Misalnya, dalam putusan nanti MK meenyebut usia 35 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres, maka keputusan tersebut akan kembali digugat. "Mengapa tidak usia 25 tahun bisa mendaftar sebagai capres-cawapres?" sebutnya.</p> <p>Jika keputusan MK meminta DPR memperbaiki pasal-pasal di UU, maka lembaga legislatif bersama pemerintah akan melakukan sidang untuk merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai dengan konstitusi tersebut.</p> <p>Sebagaimana diketahui, saat ini dua bacapres belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang mendampingi mereka pada kontestasi Pilpres 2024. Mereka adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.</p> <p>Ada banyak figur yang disebut-sebut bakal digandeng di Pilpres 2024 oleh kedua bacapres itu. Sebut saja, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Gibran Rakabuming, dan Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa.</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap uji materi tentang batas usai capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Analisis Pengamat soal Potensi Putusan MK dalam Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-112802-3240187971.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Situasi politik diperkirakan sangat berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan soal gugatan usia calon presiden-calon wakil presiden. Jika MK memutuskan usia para capres-cawapres 35 tahun, maka akan berpengaruh terhadap suara loyalis Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Anang Sujoko menuturkan, jika MK meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa mendaftar menjadi capres-cawapres, maka konsentrasi loyalis Jokowi akan pecah.</p> <p>"Sebagian suara akan ke Gibran dan sebagian besar lainnya akan ke Erick Thohir," ujar Anang Sujoko kepada wartawan, Kamis (12/10).</p> <p>Menurut Anang, saat ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming hanya dikenal sebagai anak Presiden Jokowi. Belum sampai pada reputasi sebagai kepala daerah. Sehingga, jika Gibran maju sebagai cawapres Ganjar atau Prabowo maka suara pendukung Jokowi dipastikan akan pecah. Akan ada kekacauan peta pendukung jika Gibran menjadi cawapres Ganjar atau Prabowo.</p> <p>Anang tak bisa berandai-andai soal dinamika politik. Semua harus menunggu hasil putusan MK. Begitu juga cara komunikasi bergabungnya Gibran ke Prabowo atau bergabungnya Erick ke Ganjar. "Dengan pecahnya suara loyalis Jokowi ini akan membuat kompetisi antara Ganjar dan Prabowo akan semakin ketat," ujar dekan FISIP UB itu.</p> <p>Sementara itu, KPU sudah menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih tertulis minimal 40 tahun. Namun, aturan itu bakal direvisi jika MK mengabulkan permohonan batas usia menjadi 35 tahun.</p> <p>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan dianggap sah apabila telah ditandatangani pimpinan lembaga berwenang. Dalam hal ini, PKPU telah ditandatangani Senin. &rdquo;Jadi, bukan menunggu diundangkan baru sah. Saya sudah tandatangani PKPU-nya," paparnya.</p> <p>Meski begitu, KPU akan mengecek apakah PKPU tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara dan sudah mendapatkan nomor. &rdquo;Tapi, ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan PKPU," jelasnya seusai acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10).</p> <p>Sesuai PKPU tersebut, batas usia capres-cawapres masih 40 tahun. &rdquo;Kalau ada putusan berbeda dengan undang-undang, kita akan mengubahnya," terangnya saat dikonfirmasi tentang gugatan di MK. Sebagaimana diberitakan, MK akan mengumumkan putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada Senin depan.</p>

Situasi politik diperkirakan sangat berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan soal gugatan usia capres-cawapres.

Jika MK Kabulkan Perubahan Usia Capres-cawapres, Suara Loyalis Jokowi Berpotensi Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT02-240735425.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPU akhirnya menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih tertulis minimal 40 tahun. Namun, aturan itu bakal direvisi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan batas usia menjadi 35 tahun.</p> <p>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan dianggap sah apabila telah ditandatangani pimpinan lembaga berwenang. Dalam hal ini, PKPU telah ditandatangani Senin. &rdquo;Jadi, bukan menunggu diundangkan baru sah. Saya sudah tandatangani PKPU-nya," paparnya.</p> <p>Meski begitu, KPU akan mengecek apakah PKPU tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara dan sudah mendapatkan nomor. &rdquo;Tapi, ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan PKPU," jelasnya seusai acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta, kemarin.</p> <p>Sesuai PKPU tersebut, batas usia capres-cawapres masih 40 tahun. &rdquo;Kalau ada putusan berbeda dengan undang-undang, kita akan mengubahnya," terangnya saat dikonfirmasi tentang gugatan di MK. Sebagaimana diberitakan, MK akan mengumumkan putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada Senin depan. <strong>(idr/tyo/far/hen/c6/oni)</strong></p>

KPU akhirnya menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih 40 th.

Pendaftaran Capres-Cawapres, PKPU Pilpres Masih Sebut Batas Umur Minimal 40 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/PhotoGrid_1617970658912.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Mulyana/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Mulyana/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi. Pasalnya, hal itu justru membuat malu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.</p> <p>&ldquo;Saya rasa enggak usah dipolitisasi. Itu bikin malu Pak Jokowi,&rdquo; kata Jimly kepada wartawan, Selasa (26/9).</p> <p>Jimly menilai gugatan batas usia capres dan cawapres yang sedang ramai diperbincakan saat ini adalah masalah sepele.</p> <p>Menurutnya, masalah itu hanya terkait persyaratan teknis dan tidak perlu dipolitisasi seperti sekarang ini. Dia menegaskan jika persoalan itu sebenarnya bukan masalah yang berat. Sebab, terkait batasan usia capres dan cawapres itu dasarnya adalah Undang-Undang.</p> <p>&ldquo;Itu kan soal masalah sepele, tetek bengek, terserah pembentukan Undang-Undang. Apa coba, mau 35, 30, 25, 40, 60? Dasarnya apa? Ya diatur di Undang-Undang itu saja,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. Proses pengubahan aturan, kata Mahfud, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif.</p> <p>&ldquo;MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,&rdquo; kata Mahfud, Senin (25/9).</p> <p>Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan jika dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran.</p> <p>&ldquo;Kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi itu tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah kalau mau diubah dimana, bukan MK yang mengubah itu DPR lembaga legislatif,&rdquo; sambung Mahfud.</p> <p>Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. PSI Ingin agar aturan batasan usia minimal capres - cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.</p> <p>Aturan pembatasan usia minimal capres - cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi: &ldquo;Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun&rdquo;.</p>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi.

Jimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Masalah Sepele

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/WhatsApp-Image-2023-09-25-at-175456-720439465.jpeg" alt="KUNJUNGAN: Mahfud MD didampingi Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember periode 2015-2020 KH. Muqiet Arif di Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Karangaharjo, Kecamatan Silo, Jember (24/9)." width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN: Mahfud MD didampingi Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember periode 2015-2020 KH. Muqiet Arif di Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Karangaharjo, Kecamatan Silo, Jember (24/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres atau cawapres. Aturan ini sendiri sedang digugat oleh publik untuk dilakukan judicial review di MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mahfud, batas usia capres cawapres termasuk open legal policy atau politik hukum yang sifatnya terbuka. Maka MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan menolak gugatan, tetapi tidak menerima. Tidak menerima artinya dikembalikan untuk diproses melalui lembaga lain atau proses baru karena legal standingnya tidak tepat," kata Mahfud, Senin (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013019336/setiap-warna-punya-makna-intip-7-jenis-bunga-anggrek-khas-indonesia-yang-memesona">Setiap warna Punya Makna! Intip 7 Jenis Bunga Anggrek Khas Indonesia yang Memesona</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyampaikan, MK tidak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi. Termasuk pembatasan usia capres atau cawapres yang merupakan kewenangan lembaga legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Usia (capres cawapres) itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi. Apakah 40, 25, 70 melanggar, itu kalau tidak ada pengaturannya, bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh berarti itu tidak melanggar konstitusi. Kalau mau diubah gimana, bukan MK yang mengubah, yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif," terangnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mendasarkan pada sejarah munculnya MK sebagai negative legislator di Austria pada 1920. MK hanya boleh membatalkan aturan perundangan yang menyalahi konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia hanya boleh membatalkan (aturan perundangan) kalau salah. Kalau sifatnya pilihan tidak boleh diputus oleh MK, itu aturan dasarnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013019314/susul-ben-doak-kostas-tsimikas-sepakati-perpanjangan-kontrak-dengan-liverpool">Susul Ben Doak, Kostas Tsimikas Sepakati Perpanjangan Kontrak dengan Liverpool</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai orang yang juga pernah memimpin MK, Mahfud menyakini lembaga tersebut memahami soal kewenangan yang boleh ditangani. Maka ia meminta seluruh pihak untuk membiarkan MK bekerja dengan independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita serahkan kepada hakium, kita tidak boleh mengintervensi hakim, biar saja dia bekerja," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pihak-pihak yang menggugat adalah PSI dan dua orang kepala daerah dari Partai Gerindra. Yang pertama adalah Walikota Bukittinggi, Erman Safar dan yang kedua adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa. Lalu, Partai Garuda, yang saat ini sudah mendukung Prabowo do Pilpres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan pihak-pihak tersebut, ingin batasan usia minimal capres dan cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan batasan usia 40 tahun atau pernah menjadi penyelenggara negara.</div>

Menko Polhukam, Mahfud MD menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres atau cawapres.

Mahfud MD: MK tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/sidang-MK-1952082751.jpg" alt="Suasana sidang Mahkamah Konstitusi terkait usia bacapres-bacawapres (29/8)." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Mahkamah Konstitusi terkait usia bacapres-bacawapres (29/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang gugatan syarat usia capres-cawapres kemarin (29/8). Dalam kesempatan itu, MK mendengarkan keterangan sejumlah ahli.</p> <p>Di antaranya, perwakilan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan sejumlah pihak terkait lainnya.</p> <p>Bivitri Susanti dari Perludem yang juga pakar hukum tata negara berpendapat, tidak ada relevansinya permohonan usia capres dengan isu konstitusional. &rsquo;&rsquo;Batasan umur sebagai syarat capres dan cawapres bukanlah isu konstitusional,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Dia mengategorikan urusan syarat usia sebagai kebijakan hukum terbuka yang didelegasikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke pembentuk UU. Pandangan itu juga dinilai sejalan dengan putusan-putusan MK sebelumnya. Karena itu, Bivitri meminta MK konsisten.</p> <p>Lagi pula, pembatasan usia minimum dan maksimum bukan isu yang lazim diatur ketat oleh konstitusi. Sebab, kapasitas politikus diukur dari rekam jejak. Karena itu, berbagai negara juga menerapkan beragam batas umur.</p> <p>Bivitri menilai kapasitas politik dan kemampuan berpikir tak bisa disamakan dengan kebugaran. &rsquo;&rsquo;Perdebatan soal batas minimum untuk dipilih harus dibiarkan dalam wilayah kebijakan. Bukan dipindah ke wilayah konstitusional,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Bivitri mengingatkan potensi persoalan jika MK hanya menyebut batasan umur tertentu yang konstitusional. Sebab, hal itu akan mengunci potensi perubahan di masa mendatang. Padahal, situasi tantangan dan kondisi sosial amat dinamis.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Bivitri juga menepis argumentasi pemohon soal diskriminasi. Dia mengatakan, batas usia 40 tahun dinilai merugikan bagi masyarakat yang berusia di bawahnya. Bivitri pun menilai argumentasi itu menunjukkan inkonsistensi.</p> <p>Pada persidangan MK kemarin, perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga hadir sebagai pihak terkait. Sekjen KIPP Kaka Suminta juga menyoroti standar keadilan usia yang didalilkan pemohon. &rsquo;&rsquo;Atas dasar apa usia 35 tahun disebut adil dan tidak diskriminasi?&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Sementara itu, lanjutan persidangan kemarin menjadi yang terakhir. MK meminta semua pihak untuk menyerahkan kesimpulan dalam tujuh hari. &rsquo;&rsquo;Paling lambat Rabu, 6 September,&rsquo;&rsquo; kata Ketua MK Anwar Usman. Setelah itu, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan perkara tersebut.&nbsp;</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang gugatan syarat usia capres-cawapres kemarin (29/8).

MK Segera Putuskan Perkara Usia Capres-Cawapres

Usia Cawapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Usia Cawapres

Berita Terkini