<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-2595620018.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menolak perkara gugatan nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro. <div dir="auto">"Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan menggugat pasal 169 huruf q dan huruf d mengenai syarat bahwa capres dan cawapres harus bebas dari persoalan HAM. Pemohon dalam gugatannya, meminta MK untuk mengubah pasal 169 huruf q UU nomor&nbsp; 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemohon juga meminta agar MK memperluas norma pasal 169 huruf d UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan frasa, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahkamah menilai permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 kehilangan objek dan pengujian Pasal 169 huruf d UU 7/2017 telah kehilangan objek," tegas Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah gugatan yang bakal diputuskan, pertama yaitu perkara yang teregistrasi dengan nomor 102/PUU-XXI/2023. Perkara itu digugat oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro. Mereka meminta usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah terlibat pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, perkara yang teregistrasi dengan nomor 107/PUU-XXI/2023 dengan penggugat Rudy Hartono meminta usia maksimal capres/cawapres 70 tahun. Ketiga, yaitu perkara nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan Gulfino Guevarrato, meminta orang yang sudah dua kali maju capres tidak diperkenankan maju, serta meminta usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013101536/lebih-dari-500-desa-di-jatim-mengalami-krisis-air-ada-daerah-yang-droping-dihentikan-karena-dana-habis">Lebih dari 500 Desa di Jatim Mengalami Krisis Air, Ada Daerah yang Droping Dihentikan karena Dana Habis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, gugatan dengan nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan Guy Rangga Boro meminta usia diturunkan 21 tahun. Kelima, perkara dengan nomor gugatan 96/PUU-XXI/2023 yang diajukan Riko Andi Sinaga meminta usia diturunkan 25 tahun.</div> </div> </div> </div> </div>

MK menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas maksimal usia 70 tahun bagi calon presiden

MK Tolak Gugatan Batas Maksimal Usia Capres-Cawapres 70 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-Dery-Ridwansah-3-2893344540.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dibanjiri kritik seiring putusan yang membuat norma baru dalam pengujian UU perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, kritik juga datang dari Yusril Ihza Mahendra yang notabene bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ditengarai kuat akan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Yusril yang berstatus ketua umum Partai Bulan Bintang mengaku tidak bisa melepaskan jati diri sebagai akademisi. Menurut dia, diktum putusan MK sangat problematik. Sebab, diktumnya menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jika ditelisik lebih dalam, hanya tiga hakim yang bersepakat dengan putusan itu. Dalam pandangannya, concurring opinion yang disampaikan hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic masuk dalam dissenting opinion. Sebab, yang disetujui dua hakim itu adalah minimal berpengalaman sebagai gubernur. &rdquo;Jadi, sebenarnya ada enam hakim tidak setuju dengan putusan itu dan hanya tiga hakim yang setuju,&rdquo; ujarnya dalam diskusi di Jakarta kemarin (17/10). Dalam kacamatanya, MK telah melakukan kesalahan fatal. &rdquo;Saya kira ini bisa ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusannya,&rdquo; tegasnya. Sebagai anggota KIM, Yusril akan menyampaikan pendapat itu kepada Prabowo Subianto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013086164/sambut-putusan-mk-soal-aturan-usia-capres-cawapres-amjt-turun-ke-jalan-bagikan-mawar-putih">Sambut Putusan MK Soal Aturan Usia Capres Cawapres, AMJT Turun ke Jalan Bagikan Mawar Putih</a> Sementara itu, putusan MK terkait usia capres-cawapres dianggap mengandung pelanggaran pidana dan kode etik. Menurut Koordinator Persatuan Advokat Nusantara Petrus Selestinus, setidaknya terdapat tiga dugaan pelanggaran, yakni conflict of interest, nepotisme, dan manipulasi putusan. Menurut Petrus, pihaknya pernah meminta Ketua MK Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari tujuh perkara uji materi batas usia capres-cawapres. Sebab, ditengarai itu berkaitan dengan Gibran sehingga terdapat konflik kepentingan. Sesuai Pasal 17 Ayat 5 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri bila berkepentingan langsung dan tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam ayat selanjutnya, jika ada pelanggaran tersebut, putusan dianggap tidak sah dan hakim dikenai sanksi administratif atau dipidana sesuai perundang-undangan. Selain itu, putusan MK itu menunjukkan adanya manipulasi putusan. Sebab, terdapat tiga kubu hakim. Empat hakim menolak, dua hakim memaknai berpengalaman sebagai gubernur serta menyatakan perubahan batas usia wewenang DPR, dan tiga hakim setuju. &rsquo;&rsquo;Seharusnya putusan MK tidak bisa menerima karena hakim terbelah dalam tiga kubu,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Namun, Anwar Usman justru memasukkan dua hakim menjadi setuju. Sehingga, ketua MK diduga melakukan pelanggaran masif dan terstruktur. &rdquo;Karena itu, kami akan laporkan ke Dewan Kehormatan MK dan Bareskrim untuk pidananya,&rdquo; tuturnya. (far/idr/lum/wan/mia/c17/fal)

Mahkamah Konstitusi (MK) dibanjiri kritik seiring putusan yang membuat norma baru dalam pengujian UU perihal syarat usia calon presiden.

Anwar Usman Bakal Dilaporkan ke Dewan Kehormatan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Sidang-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-Pemilu-Miftahul-Hayat-4-1055300706.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun bisa diusung sebagai capres atau cawapres? Pertanyaan itu bakal terjawab hari ini. Siang ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait dengan gugatan syarat usia capres-cawapres. Jika MK setuju menurunkan batas usia minimal dari 40 tahun menjadi 35 tahun sebagaimana permohonan penggugat, peluang Gibran bakal terbuka lebar. Kemarin (15/10) Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang terdiri atas puluhan organisasi sipil mengingatkan agar MK tidak memutus perkara gugatan usia dengan perspektif politik. Jika langkah itu dilakukan, integritas kelembagaan akan runtuh. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan, ke depan ada banyak tugas lain yang harus dihadapi MK dalam konteks pemilu. Mulai menangani perselisihan hasil pileg, pilkada, hingga pilpres. Untuk menangani perkara-perkara krusial tersebut, dibutuhkan kelembagaan yang punya marwah. &rdquo;Sekarang saja MK sudah diolok-olok,&rdquo; kata Bivitri dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, kemarin. Olok-olok itu merujuk pada sejumlah pernyataan yang viral di media sosial. Misalnya, memelesetkan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kekuasaan, dan sebagainya. Dengan situasi tersebut, lanjut Bivitri, bekal kredibilitas yang dimiliki MK tidak cukup baik. Bahkan, cenderung muncul ketidakpercayaan yang bisa berujung pada persoalan keamanan. Karena itu, Bivitri mendesak MK memutus kasus syarat usia capres-cawapres secara objektif. Dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk mengabulkan perkara yang diajukan PSI tersebut. &rdquo;Sebab, syarat usia adalah open legal policy,&rdquo; terangnya. Artinya, syarat itu menjadi kewenangan penuh pembuat UU. Sikap tersebut, dalam pandangan Bivitri, tecermin dalam tujuh putusan MK sebelumnya sejak 2007. Kalaupun hak politisi muda maju sebagai capres diperbolehkan melalui syarat pernah menduduki jabatan publik, dia mendesak MK menyerahkannya ke DPR untuk mengatur. Jalurnya melalui revisi UU Pemilu, bukan putusan pengadilan. &rdquo;Diskusi tersebut boleh saja, tapi di legislatif. Bukan di yudikatif,&rdquo; tuturnya. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, sejatinya tidak sulit bagi MK memutus perkara tersebut. Sejak putusan 15/2007 hingga putusan 58/2019, MK menegaskan bahwa soal usia jabatan politik sepenuhnya kewenangan DPR dan pemerintah. &rdquo;Tidak ada isu konstitusional,&rdquo; ujarnya. Titi menilai, semestinya MK konsisten dengan sikap tersebut. Terlebih, jika melihat dinamika hukum beberapa tahun terakhir, dia tidak melihat adanya kondisi baru yang memaksa MK harus mengubah pendapatnya. Ketua Centra Initiative Al Araf menyatakan, dalil pemohon yang menilai aturan usia 40 tahun diskriminatif sebenarnya tidak konsisten. Terlebih jika permintaannya adalah diturunkan menjadi 35 tahun. Sebab, secara tidak langsung, batas 35 tahun juga membatasi orang-orang yang berusia di bawahnya. Al Araf menerangkan, sesuai dengan ketentuan hukum hak asasi manusia, tidak semua pembatasan dimaknai diskriminasi. Sebab, memang ada hak-hak yang dikecualikan. &rdquo;Pembatasan bisa by law,&rdquo; katanya. (far/lum/c14/c6/oni)

Siang ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait dengan gugatan syarat usia capres-cawapres.

Sebelum Putuskan Syarat Usia Capres-Cawapres Hari Ini, MK Sudah Diolok-olok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap uji materi tentang batas usai capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Putusan itu sangat dinantikan banyak pihak menjelang hari pendaftaran capres-cawapres. Terlepas apa pun hasilnya, pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Andy Fefta Wijaya berpendapat bahwa majelis hakim MK bakal membuat putusan yang objektif dalam perkara yang tengah menjadi sorotan publik. Yakni untuk batas usia capres dan cawapres sesuai dengan konstitusi. Lebih jauh Andy Fefta Wijaya menilai, MK tak bisa menentukan batas usia capres dan cawapres yang akan ikut kontestasi pilpres. Sebab, penentuan batas usia capres-cawapres ada di lembaga legislatif alias DPR yang membuat UU. Jika MK memutuskan usia, maka putusan itu dianggap melampaui kewenangan. "MK hanya menilai apakah pasal yang ada di UU tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika tak sesuai dengan konstitusi, maka MK akan meminta lembaga legislatif bersama pemerintah untuk melakukan revisi pasal di UU tersebut," bebernya kepada wartawan, Jumat (13/10). Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB itu mengatakan, putusan MK yang menentukan batas umur capres dan cawapres berpotensi digugat oleh masyarakat sipil. Misalnya, dalam putusan nanti MK meenyebut usia 35 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres, maka keputusan tersebut akan kembali digugat. "Mengapa tidak usia 25 tahun bisa mendaftar sebagai capres-cawapres?" sebutnya. Jika keputusan MK meminta DPR memperbaiki pasal-pasal di UU, maka lembaga legislatif bersama pemerintah akan melakukan sidang untuk merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai dengan konstitusi tersebut. Sebagaimana diketahui, saat ini dua bacapres belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang mendampingi mereka pada kontestasi Pilpres 2024. Mereka adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ada banyak figur yang disebut-sebut bakal digandeng di Pilpres 2024 oleh kedua bacapres itu. Sebut saja, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Gibran Rakabuming, dan Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap uji materi tentang batas usai capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Analisis Pengamat soal Potensi Putusan MK dalam Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-112802-3240187971.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Situasi politik diperkirakan sangat berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan soal gugatan usia calon presiden-calon wakil presiden. Jika MK memutuskan usia para capres-cawapres 35 tahun, maka akan berpengaruh terhadap suara loyalis Joko Widodo (Jokowi). Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Anang Sujoko menuturkan, jika MK meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa mendaftar menjadi capres-cawapres, maka konsentrasi loyalis Jokowi akan pecah. "Sebagian suara akan ke Gibran dan sebagian besar lainnya akan ke Erick Thohir," ujar Anang Sujoko kepada wartawan, Kamis (12/10). Menurut Anang, saat ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming hanya dikenal sebagai anak Presiden Jokowi. Belum sampai pada reputasi sebagai kepala daerah. Sehingga, jika Gibran maju sebagai cawapres Ganjar atau Prabowo maka suara pendukung Jokowi dipastikan akan pecah. Akan ada kekacauan peta pendukung jika Gibran menjadi cawapres Ganjar atau Prabowo. Anang tak bisa berandai-andai soal dinamika politik. Semua harus menunggu hasil putusan MK. Begitu juga cara komunikasi bergabungnya Gibran ke Prabowo atau bergabungnya Erick ke Ganjar. "Dengan pecahnya suara loyalis Jokowi ini akan membuat kompetisi antara Ganjar dan Prabowo akan semakin ketat," ujar dekan FISIP UB itu. Sementara itu, KPU sudah menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih tertulis minimal 40 tahun. Namun, aturan itu bakal direvisi jika MK mengabulkan permohonan batas usia menjadi 35 tahun. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan dianggap sah apabila telah ditandatangani pimpinan lembaga berwenang. Dalam hal ini, PKPU telah ditandatangani Senin. &rdquo;Jadi, bukan menunggu diundangkan baru sah. Saya sudah tandatangani PKPU-nya," paparnya. Meski begitu, KPU akan mengecek apakah PKPU tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara dan sudah mendapatkan nomor. &rdquo;Tapi, ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan PKPU," jelasnya seusai acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10). Sesuai PKPU tersebut, batas usia capres-cawapres masih 40 tahun. &rdquo;Kalau ada putusan berbeda dengan undang-undang, kita akan mengubahnya," terangnya saat dikonfirmasi tentang gugatan di MK. Sebagaimana diberitakan, MK akan mengumumkan putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada Senin depan.

Situasi politik diperkirakan sangat berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan soal gugatan usia capres-cawapres.

Jika MK Kabulkan Perubahan Usia Capres-cawapres, Suara Loyalis Jokowi Berpotensi Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT02-240735425.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPU akhirnya menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih tertulis minimal 40 tahun. Namun, aturan itu bakal direvisi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan batas usia menjadi 35 tahun. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan dianggap sah apabila telah ditandatangani pimpinan lembaga berwenang. Dalam hal ini, PKPU telah ditandatangani Senin. &rdquo;Jadi, bukan menunggu diundangkan baru sah. Saya sudah tandatangani PKPU-nya," paparnya. Meski begitu, KPU akan mengecek apakah PKPU tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara dan sudah mendapatkan nomor. &rdquo;Tapi, ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan PKPU," jelasnya seusai acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta, kemarin. Sesuai PKPU tersebut, batas usia capres-cawapres masih 40 tahun. &rdquo;Kalau ada putusan berbeda dengan undang-undang, kita akan mengubahnya," terangnya saat dikonfirmasi tentang gugatan di MK. Sebagaimana diberitakan, MK akan mengumumkan putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada Senin depan. (idr/tyo/far/hen/c6/oni)

KPU akhirnya menerbitkan peraturan pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden. Dalam PKPU itu, syarat usia capres-cawapres masih 40 th.

Pendaftaran Capres-Cawapres, PKPU Pilpres Masih Sebut Batas Umur Minimal 40 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SIDANG-MK-PUTUSAN-UU-NARKOTIKA-_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Naf" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Naf</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penantian kapan gugatan syarat usia calon presiden-wakil presiden diputus akhirnya terjawab. Kemarin (10/10) Mahkamah Konstitusi (MK) merilis jadwal pembacaan putusan. Sesuai jadwal tersebut, putusan akan diumumkan pada Senin (16/10) mendatang atau tiga hari jelang dibukanya pendaftaran calon presiden-wakil presiden. Kepastian itu tercantum dalam website resmi MK. "Kalau sudah teragenda, ya itu jadwalnya," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono. Dengan dibacakan Senin, proses rapat permusyawaratan hakim (RPH) terhitung berlangsung cukup lama. Sebab, sidang terakhir digelar pada 29 Agustus lalu. Norma terkait syarat usia capres/cawapres diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dari total 10 perkara yang masuk ke MK, setidaknya ada empat varian permohonan. Pertama, meminta menurunkan syarat usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kedua, meminta diturunkan menjadi 30 tahun, 25 tahun, atau bahkan 21 tahun. Ketiga, meminta MK membuat batas maksimal usia capres-cawapres 65 tahun atau 70 tahun. Keempat, meminta MK untuk mengecualikan syarat 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Gugatan syarat usia capres-cawapres itu ditunggu oleh semua parpol maupun para players politik. Sebab, gugatan tersebut dikaitkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat ini berusia 36 tahun. Jika MK mengabulkan gugatan dan menurunkan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, otomatis peluang Gibran untuk meramaikan bursa pilpres bakal terbuka lebar. Isu politik yang beredar saat ini, Gibran bakal dilamar oleh Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun, jika MK memutuskan menolak permohonan tersebut, ingar-bingar politik terkait Gibran bakal langsung mereda. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, putusan itu akan menjadi ujian independensi MK. Apakah akan terjebak kepentingan dan kepanjangan tangan politik dinasti Jokowi atau tidak. "Bukan hanya uji independensi, tetapi juga uji moralitas bagi MK untuk tidak terjebak pada kepentingan politik praktis," ujarnya kemarin. Neni menegaskan, urusan syarat pencalonan adalah perkara open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembuat undang-undang. Sebab, konstitusi tidak menggariskan secara pasti berapa usia yang harus diatur. Hal itu juga sejalan dengan sikap MK sebelum-sebelumnya yang menolak masuk pada perkara serupa. Karena itu, dalam kasus tersebut, dia berharap MK konsisten untuk tidak masuk ke ruang kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Jika dikabulkan, dia menilai MK telah bermain politik. "Sebaliknya, MK harus memastikan berjalannya demokrasi konstitusional,&rdquo; ungkap Neni. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyampaikan hal serupa. Dalam perspektifnya, gugatan itu bukan lagi uji konstitusionalitas semata. Melainkan juga gerakan politik untuk memberi jalan pada dinasti politik. "Semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi," ujarnya. Hendardi mengingatkan, puluhan pakar hukum serta pegiat konstitusi telah menyampaikan bahwa batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka. Sehingga tidak seharusnya diuji oleh MK. "Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama," jelasnya Jika MK mengabulkan permohonan itu, bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. MK juga bisa kehilangan integritas dan kenegarawanan. "MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi," terangnya. Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman menepis tudingan para hakim diintervensi. Dia menegaskan, tidak ada satu pihak pun yang bisa memengaruhi keputusan sembilan hakim MK. "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun," ujarnya. PKPU Belum Tuntas Hingga kemarin atau sembilan hari jelang pendaftaran, peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tak kunjung disahkan. Padahal, PKPU tersebut menjadi dasar pelaksanaan tahapan itu. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Idham Holik menerangkan, proses pengundangan masih berlangsung. Dia menyebut dalam waktu dekat akan dipublikasikan. "Segera dipublikasikan di website JDIH KPU RI," ujarnya kemarin. Idham menambahkan, waktu pendaftaran masih sesuai rencana. Yakni, dibuka pada 19 Oktober dan ditutup 25 Oktober. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menambahkan, pengesahan draf PKPU tidak akan menunggu putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres. KPU akan berjalan dengan UU yang berlaku saat ini. "Kalau masa pendaftaran 19&ndash;25 Oktober UU-nya masih berlaku tentang batasan minimal umur paslon presiden-Wapres, ya kita gunakan itu," imbuhnya. Hasyim enggan berspekulasi terkait apa pun putusan MK. Sementara itu, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan kesiapan pengawasan proses pendaftaran capres-cawapres. Soal akses terhadap sistem informasi pencalonan, Lolly berharap KPU bisa lebih terbuka. Meskipun perkara keterbukaan masih berproses dalam aduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Harapan saya, aplikasi yang akan digunakan KPU nanti jadi lebih luas, yang bisa dibaca oleh Bawaslu," imbuhnya. Bahkan, publik juga diharapkan punya akses untuk mengeceknya. (far/c6/oni)

Penantian kapan gugatan syarat usia calon presiden-wakil presiden diputus akhirnya terjawab. Mahkamah Konstitusi merilis waktu pembacaan.

Putusan Gugatan Usia Capres-Cawapres Ujian Independensi dan Konsistensi MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SIDANG-MK-PUTUSAN-UU-NARKOTIKA-_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Naf" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Naf</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam memutus gugatan batas usia capres-cawapres pada Undang-Undang tentang Pemilu. Menurutnya, MK telah hadir pada zaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK ini zaman Bu Mega, ketika saya tanya masalah tersebut ke Bu Mega mengatakan bahwa gedung MK itu dipilih tempatnya secara khusus ring satu istana. Karena sikap kenegarawanan ini penting dalam menjaga Indonesia kita," kata Hasto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, hakim MK segera memutus perkara tersebut, sehingga persiapan Pemilu 2024 tak diributkan dengan adanya gugatan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013027074/bima-sakti-nilai-timnas-u-17-punya-prospek-bagus-meski-meski-kalah-dalam-uji-coba">Bima Sakti nilai Timnas U-17 Punya Prospek Bagus Meski Meski Kalah Dalam Uji Coba </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita fokus dalam upaya meningkatkan, kami percayakan sepenuhnya kepada sikap kenegarawanan MK," ucap Hasto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK sedang melakukan uji materi soal batasan usia capres-cawapres, yakni dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Lalu, ada juga yang menggugat agar MK membatasi usia capres maksimal, yaitu 70 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, MK menerima pengajuan uji materi yang meminta batas capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan hanya boleh mencalonkan diri maksimal sebanyak dua kali.</div> </div>

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan MK untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam memutus gugatan batas usia Capres.

Soal Gugatan Usia Capres, PDIP Ingatkan Sikap Kenegarawanan Hakim MK

usia capres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usia capres

Berita Terkini