<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/USDT2-3693010006.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin USDT. (Vecteezy)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin USDT. (Vecteezy)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar kripto kembali mencatatkan tonggak baru, kali ini dari sisi cadangan stablecoin. Berdasarkan laporan dari Cryptoquant, sebuah firma analitik onchain, total cadangan stablecoin yang tersimpan di bursa kripto global telah mencapai USD 68 miliar, atau sekitar Rp 1.108 triliun, per Rabu (22/8). Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada Februari 2022, yakni USD 59 miliar. Sebagian besar cadangan tersebut berasal dari tether (USDT) sebesar USD 53 miliar dan USDC sebesar USD 13 miliar. Namun, meski cadangan di bursa meningkat, pertumbuhan kapitalisasi pasar stablecoin justru mengalami perlambatan signifikan. Data Cryptoquant menunjukkan, selama sepekan terakhir, kapitalisasi stablecoin hanya bertambah sekitar USD 1,1 miliar atau Rp 17,9 triliun, jauh lebih rendah dibanding masa reli Bitcoin akhir 2024 yang bisa mencapai kenaikan USD 4 hingga 8 miliar per minggu. Analis Cryptoquant menjelaskan bahwa cadangan stablecoin di bursa merupakan indikator penting yang mencerminkan daya beli potensial di pasar. Saat jumlah stablecoin tinggi, likuiditas untuk membeli aset digital pun melimpah. Ini biasanya menjadi sinyal positif bagi harga aset seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun kali ini ada pola baru: cadangan naik, tapi laju penerbitan dan aliran dana baru ke pasar justru melambat. &ldquo;USDT hanya tumbuh sekitar USD 10 miliar dalam 60 hari terakhir. Padahal pada Desember 2024, pertumbuhannya bisa lebih dari USD 21 miliar,&rdquo; tulis laporan tersebut. Bahkan, tren pertumbuhan itu sekarang berada sedikit di bawah rata-rata pergerakan 30 hari (30-day moving average), yang berarti kondisi pasar sedang memasuki fase &lsquo;mendingin&rsquo;. Laporan ini menandai adanya perubahan dinamika likuiditas kripto. Sebelumnya, saat Bitcoin mencatatkan rekor tertinggi di atas USD 124.000 atau Rp 2,02 miliar pada Agustus lalu, aliran dana baru sangat deras. Kini, walau cadangan stablecoin di bursa terus menumpuk, tidak ada penambahan signifikan dari sisi dana segar (fresh capital). &ldquo;Likuiditas masih kuat, tapi tidak sekuat awal tahun. Ini artinya pasar mungkin akan cenderung konsolidasi ketimbang melanjutkan reli tajam,&rdquo; simpul tim strategi Cryptoquant, dikutip dari News.Bitcoin, Sabtu (30/8). Stabilitas pasar kripto saat ini masih dalam jalur positif. Namun, perlambatan inflow stablecoin menunjukkan bahwa euforia besar akhir 2024 mulai berkurang. Jika pertumbuhan stablecoin tak kembali menguat dalam waktu dekat, para analis memperkirakan Bitcoin dan aset digital lainnya akan bergerak lebih datar dalam jangka menengah, sebelum menemukan pemicu baru.

Cadangan stablecoin di bursa kripto tembus Rp 1.108 triliun, tapi aliran dana baru melambat. Tanda pasar kripto bersiap konsolidasi.

Cadangan Stablecoin Tembus Rekor Rp 1.108 Triliun, Tapi Aliran Dana Baru Seret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/btc-3582511307.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Decrypt using AI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Decrypt using AI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bitcoin kini resmi masuk ke arus utama sistem keuangan global. Untuk pertama kalinya, International Monetary Fund (IMF) menerbitkan panduan resmi yang mengatur cara negara-negara di dunia melaporkan transaksi aset kripto, termasuk Bitcoin dan stablecoin, sebagai bagian dari standar global. Dikutip dari Bitcoinist, Rabu (26/3), IMF telah merilis edisi ketujuh dari Balance of Payments Manual&mdash;pedoman global yang digunakan lebih dari 160 negara untuk mencatat arus keuangan lintas batas. Dalam revisi terbaru ini, untuk pertama kalinya, aset digital seperti Bitcoin dan stablecoin diperlakukan sebagai entitas ekonomi yang perlu dipantau dan dicatat secara terstruktur, setara dengan aset seperti tanah atau lisensi spektrum radio. Menurut klasifikasi baru ini, Bitcoin akan dicatat sebagai aset non-keuangan yang tidak diproduksi, mirip seperti pencatatan atas hak milik atas tanah atau sumber daya alam. Sementara itu, stablecoin seperti Tether (USDT) dikategorikan sebagai instrumen keuangan, dan aktivitas seperti mining serta staking dimasukkan ke dalam ekspor jasa komputer. Langkah ini dipandang sebagai transformasi besar dalam pelaporan aset digital secara global. Selama ini, transaksi kripto yang nilainya mencapai triliunan dolar per tahun seringkali tidak tercatat atau dilaporkan secara tidak konsisten. Dua negara yang paling disorot dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan El Salvador. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS kini memiliki cadangan strategis Bitcoin sekitar 200.000 BTC, sebagian besar didapatkan dari penyitaan hukum. Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang memblokir penjualan aset tersebut di masa depan. Sementara itu, El Salvador tetap melanjutkan eksperimennya dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Negara ini kini mengoleksi 6.125 BTC senilai sekitar Rp 8,7 triliun, meski pada Desember 2024 menandatangani kesepakatan senilai Rp 22,7 triliun dengan IMF yang mensyaratkan pembatasan transaksi kripto. IMF menegaskan bahwa cadangan Bitcoin milik negara kini akan dipantau dengan metodologi yang sama seperti pencatatan pembelian tanah atau lisensi spektrum lintas negara. Ini berarti dunia akan mendapat transparansi yang lebih besar terkait bagaimana masing-masing negara mengelola cadangan kripto mereka. Meski panduan ini tidak serta-merta memberikan status hukum terhadap kripto, banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan nyata atas pentingnya Bitcoin dan aset digital lain dalam sistem keuangan global. Max Keiser, penasihat Bitcoin bagi Presiden El Salvador, bahkan menyebut langkah ini sebagai pengakuan bahwa Bitcoin adalah &ldquo;emas digital&rdquo;&mdash;meski IMF sendiri tidak menyebutkan istilah itu secara eksplisit. Bagi negara-negara yang warganya aktif menggunakan kripto, langkah ini menjadi penting. Di Nigeria misalnya, menurut laporan KuCoin 2023, lebih dari 35% orang dewasa mengaku menggunakan atau menyimpan kripto. Dengan standar baru dari IMF ini, bank sentral dan otoritas fiskal di seluruh dunia kini memiliki kerangka kerja yang jelas dan seragam untuk melaporkan transaksi kripto. Ini menandai satu langkah besar menuju integrasi kripto dalam sistem keuangan internasional, meski peran masa depannya masih menjadi perdebatan.

IMF resmi masukkan Bitcoin ke standar pelaporan global, dipantau seperti lahan dan lisensi spektrum oleh lebih dari 160 negara.

IMF Resmi Masukkan Kripto dalam Panduan Global, Masuk Standar Seperti Tanah dan Sumber Daya Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/USDT-2418860921.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, mengumumkan tengah menjajaki kerja sama dengan firma akuntansi Big Four untuk melakukan audit penuh atas cadangan dana yang mendukung USDT. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Kongres mempercepat pengesahan regulasi stablecoin. Dalam wawancara dengan Reuters, CEO Tether Paolo Ardoino menyebutkan bahwa kondisi politik saat ini membuat proses audit menjadi lebih memungkinkan. &ldquo;Ini menjadi prioritas utama kami,&rdquo; ujar Ardoino. &ldquo;Sekarang kami berada dalam lanskap yang benar-benar memungkinkan.&rdquo; Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah kehadiran Presiden Trump di acara Digital Asset Summit, di mana ia secara eksplisit menyerukan agar Kongres segera mengesahkan kerangka hukum untuk stablecoin. &ldquo;Jika Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ini adalah prioritas utama negara, maka firma audit Big Four harus mendengarkan,&rdquo; tambah Ardoino, merujuk pada empat raksasa akuntansi global: Deloitte, PwC, EY, dan KPMG. Hingga saat ini, pasokan USDT yang beredar telah mencapai 143,46 miliar token. Namun, Tether selama ini mendapat sorotan tajam karena belum pernah diaudit oleh firma Big Four secara penuh&mdash;menimbulkan pertanyaan dari regulator dan investor terkait transparansi cadangan asetnya. Langkah Tether untuk melibatkan auditor besar dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Apalagi di tengah dorongan politik dari pemerintahan Trump yang tampaknya membuka pintu lebar bagi perkembangan stablecoin di bawah pengawasan resmi. Ardoino juga menyampaikan bahwa kejelasan regulasi bisa menjadi &ldquo;katalis penting&rdquo; bagi peran stablecoin dalam sistem keuangan global. Jika Tether sukses diaudit oleh salah satu dari Big Four, ini bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan stablecoin menuju penerimaan institusional dan adopsi massal. Dengan dukungan politik dari level tertinggi dan kesediaan Tether untuk diaudit secara ketat, masa depan stablecoin seperti USDT bisa jadi akan segera berubah. Dari yang awalnya hanya dipandang sebagai pelengkap aset kripto, kini berpotensi menjadi bagian utama dalam ekosistem keuangan digital global.

Tether incar audit dari firma akuntansi Big Four seiring tekanan Presiden Trump agar regulasi stablecoin segera disahkan.

Pasokan USDT Tembus 143 Miliar, Tether Siap Diaudit Akuntan Top Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/USDT2-3693010006.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin USDT. (Vecteezy)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin USDT. (Vecteezy)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Max Keiser, tokoh senior sekaligus Bitcoin maximalist, memprediksi bahwa stablecoin berbasis emas akan mengalahkan dominasi stablecoin yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Alasannya: emas lebih dipercaya secara global, tahan terhadap inflasi, dan tidak terpengaruh oleh risiko geopolitik. Dikutip dari Cointelegraph, Keiser menegaskan bahwa negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran tidak akan pernah menerima stablecoin berbasis USD karena relasi geopolitik mereka dengan Amerika Serikat. &ldquo;Saya prediksi mereka akan melawan stablecoin dolar dengan stablecoin emas. China dan Rusia memiliki gabungan 50.000 ton emas&mdash;lebih banyak dari yang dilaporkan,&rdquo; ujarnya. Jika prediksi ini terjadi, maka bisa menggagalkan ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi dolar melalui ekspansi stablecoin seperti USDT dan USDC yang saat ini mendominasi pasar global. Sejauh ini, Tether sudah meluncurkan stablecoin berbasis emas bernama Alloy (aUSD₮) pada Juni 2024. Token ini didukung oleh XAU₮, yang memberikan klaim atas emas fisik. Mantan eksekutif VanEck dan pendiri PointsVille, Gabor Gurbacs, memuji pendekatan ini. &ldquo;Tether Gold adalah seperti dolar sebelum tahun 1971,&rdquo; katanya melalui unggahan di platform X, merujuk pada masa ketika dolar masih dijamin emas. Gurbacs juga mencatat bahwa XAU₮ naik 15,7 persen sejak awal tahun, sementara pasar kripto secara umum justru melemah. Ia pun menyarankan yayasan dan perusahaan untuk mulai melakukan lindung nilai (hedging) menggunakan token berbasis emas tersebut. Meski demikian, Amerika Serikat jelas punya strategi berbeda. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump akan menggunakan stablecoin berbasis USD sebagai alat untuk mempertahankan status dolar sebagai mata uang cadangan global. Dalam White House Crypto Summit pada 7 Maret lalu, Bessent menekankan bahwa penggunaan stablecoin adalah prioritas utama pemerintah AS. Dukungan juga datang dari Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller, yang sebelumnya menyuarakan hal serupa: stablecoin bisa memperkuat posisi dolar dalam sistem keuangan internasional. Sejalan dengan itu, Kongres AS telah memperkenalkan beberapa rancangan undang-undang terkait regulasi stablecoin, termasuk Stable Act 2025 dan RUU GENIUS yang bertujuan membentuk kerangka hukum untuk aset fiat yang ditokenisasi. Dengan dua pendekatan yang saling bertolak belakang, dunia kini menyaksikan persaingan baru dalam lanskap mata uang digital: antara negara-negara yang mendorong stablecoin emas demi stabilitas dan independensi geopolitik, melawan kekuatan dolar yang terus didorong lewat stablecoin USD. Apakah emas akan kembali menjadi simbol kekuatan moneter di era digital, atau dolar tetap bertahan sebagai raja di dunia stablecoin? Jawabannya akan tergantung pada arah kebijakan global dan respons pasar terhadap kedua pendekatan ini.

Max Keiser prediksi stablecoin berbasis emas bakal geser dominasi stablecoin dolar karena lebih stabil dan bebas risiko geopolitik.

Max Keiser Ramal Stablecoin Berbasis Emas Akan Kalahkan USDT di Pasar Global

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/USDT-2418860921.jpg" alt="Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stablecoin Tether (USDT). (Flipster)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tether (USDT), penerbit stablecoin terbesar di dunia, kini menjadi salah satu pembeli terbesar obligasi pemerintah AS (U.S. Treasury securities). Menurut laporan terbaru, Tether membeli obligasi AS senilai USD 33,1 miliar (Rp 535,6 triliun) pada 2024, menempatkannya di peringkat ketujuh sebagai pembeli bersih terbesar, melampaui negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Jerman. CEO Tether, Paolo Ardoino, mengungkapkan data ini dalam kompilasi yang diambil dari laporan cadangan Tether dan Departemen Keuangan AS. Sementara itu, Jepang dan Tiongkok justru menjadi penjual bersih, dengan memangkas kepemilikan obligasi AS mereka secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan peran besar stablecoin berbasis dolar AS dalam permintaan utang pemerintah AS. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebelumnya menyatakan bahwa kripto dan stablecoin berperan penting dalam menjaga dominasi global dolar AS. Pernyataan ini diperkuat oleh Presiden AS Donald Trump, yang dalam pidatonya di Digital Asset Summit menegaskan bahwa industri kripto akan memperluas dominasi dolar AS. Tak hanya Tether, Circle (penerbit USDC) juga mengalami lonjakan besar dalam kapitalisasi pasar stablecoinnya. Pada 2024, USDT bertambah USD 45 miliar (Rp 728,2 triliun) dalam kapitalisasi pasar. Sedangkan USDC bertambah USD 19 miliar (Rp 307,8 triliun). Kedua stablecoin ini didukung oleh cadangan berbasis obligasi pemerintah AS, uang tunai, dan aset setara kas lainnya, menjadikannya instrumen keuangan yang semakin berpengaruh di pasar keuangan tradisional. Dengan Tether kini menjadi pemain utama dalam pembelian obligasi AS, beberapa pertanyaan muncul. Apakah stablecoin akan semakin mendominasi pasar keuangan global? Selain itu, apakah regulasi baru akan muncul untuk mengawasi peran stablecoin dalam perekonomian AS? dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan moneter dan dominasi dolar di masa depan? Tether dan USDT kini bukan hanya sekadar instrumen kripto, tetapi juga komponen penting dalam sistem keuangan global, yang bisa mengubah cara pemerintah dan bank sentral melihat stablecoin di masa depan.

Tether membeli Rp 535,6 triliun obligasi AS pada 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketujuh, bahkan mengalahkan Kanada dan Jerman.

USDT Kuasai Pasar, Tether Borong Rp 535,6 Triliun Obligasi Amerika

<h3>&nbsp;</h3> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/ethereum-3098155047.jpg" alt="Ilustrasi ethereum. (Unchained Crypto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ethereum. (Unchained Crypto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah volatilitas pasar kripto, ekosistem stablecoin di Ethereum justru menunjukkan ketahanan luar biasa. Data terbaru dari The Block mengungkapkan bahwa dalam empat bulan terakhir, volume transaksi stablecoin di Ethereum tetap stabil di angka USD 800 miliar atau sekitar Rp 12.970 triliun per bulan. Pada Februari 2025 saja, total volume transaksi stablecoin mencapai USD 850 miliar atau sekitar Rp 13.770 triliun, dengan USDC dan USDT mendominasi hampir seluruh aktivitas tersebut. Kedua stablecoin ini mencatat transaksi senilai USD 740 miliar atau sekitar Rp 12.370 triliun, mempertegas dominasi mereka di pasar. Ethereum tetap menjadi blockchain pilihan utama untuk aktivitas stablecoin, dengan USD 35 miliar atau sekitar Rp 567 triliun dalam bentuk USDC dan USD 67 miliar atau sekitar Rp 1,085 triliun dalam bentuk USDT yang tersimpan di jaringannya. Dominasi ini menegaskan peran Ethereum sebagai lapisan utama untuk penyelesaian transaksi digital berbasis dolar, meskipun semakin banyak blockchain alternatif yang bermunculan. Keberhasilan stablecoin tidak hanya didukung oleh volume transaksi yang besar, tetapi juga karena keunggulannya dibandingkan sistem keuangan tradisional. Beberapa alasan utama mengapa stablecoin semakin relevan di industri keuangan digital meliputi: <ul> <li>Transaksi 24/7 tanpa terikat jam operasional bank.</li> <li>Biaya transaksi lintas negara yang lebih murah dibandingkan sistem keuangan konvensional.</li> <li>Dukungan smart contract untuk uang yang dapat diprogram.</li> <li>Akses keuangan yang lebih luas bagi populasi unbanked dan underbanked di seluruh dunia.</li> </ul> Di sisi regulasi, pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah membahas RUU Stablecoin yang bertujuan menetapkan standar yang lebih jelas bagi penerbit stablecoin. RUU ini dapat semakin melegitimasi perusahaan stablecoin berbasis AS seperti Circle (USDC), Paxos (USDP), dan PayPal (PYUSD), yang selama ini telah menjadi pemain utama dalam ekosistem stablecoin global. Meskipun harga aset kripto fluktuatif, stabilnya volume transaksi stablecoin menunjukkan bahwa lapisan utilitas dalam ekosistem kripto terus berkembang. Ethereum tetap menjadi platform utama bagi stablecoin, sementara adopsi global stablecoin terus meningkat seiring dengan semakin jelasnya regulasi yang mengaturnya.

Stablecoin di Ethereum terus mendominasi dengan volume transaksi mencapai Rp 13.770 triliun pada Februari 2025, dipimpin oleh USDC dan USDT.

Ethereum Kuasai Transaksi Stablecoin, USDC dan USDT Catat Volume Rp 12.370 Triliun

usdt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usdt