<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WhatsApp-Image-2025-11-16-at-084139-3982092618.jpg" alt="Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ultra mikro dalam acara Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. (PNM)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ultra mikro dalam acara Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. (PNM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Potensi ekonomi halal dunia tumbuh dengan pesat. State of the Global Islamic Economy 2024 melaporkan, nilai pasar produk halal global diperkirakan mencapai USD 2,8 triliun pada 2025. Kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan gaya hidup. Di Indonesia, peluang ini semakin besar karena lebih dari 86% penduduknya beragama Islam. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar. Melihat potensi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkomitmen menjadi bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi halal dari akar rumput. Melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan, PNM mendorong pelaku usaha ultra mikro agar mampu naik kelas dengan cara yang berkah, berkelanjutan, dan berdaya saing. Komitmen itu diwujudkan dalam gelaran Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. Acara ini bukan sekadar ajang pamer produk, melainkan momentum penting bagi para nasabah Mekaar dan ULaMM untuk memahami nilai halal, mengembangkan kapasitas usaha, dan memperkuat jejaring bisnis berbasis nilai-nilai keberkahan. PNM memahami bahwa keberlanjutan usaha lahir dari cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, nasabah tidak hanya diberikan pembiayaan, tetapi juga ekosistem pendukung agar tumbuh secara mandiri. Melalui Halalpreneur Fest, PNM menghadirkan pelatihan, coaching clinic, serta fasilitasi penerbitan sertifikat halal. Hingga Oktober 2025, PNM telah memfasilitasi penerbitan lebih dari 1.527 Sertifikat Halal Self Declare dan 2 Sertifikat Halal Reguler, bekerja sama dengan delapan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H). Program ini digerakkan melalui 58 cabang PNM di seluruh Indonesia, memastikan akses pendampingan bisa dirasakan hingga ke pelosok. &ldquo;PNM memastikan nasabah tidak hanya mendapat akses pembiayaan, tetapi juga rangkaian pemberdayaan. Mulai dari pendampingan menyeluruh, termasuk juga aspek keberkahan usaha. Kami percaya, produk halal adalah masa depan ekonomi rakyat karena memadukan nilai kebaikan dan daya saing,&rdquo; ujar Direktur Bisnis PNM, Kindaris. I Gede Rediawan, merupakan salah satu nasabah PNM ULaMM yang telah merasakan manfaat kepemilikan sertifikat halal. Berawal dari usaha kecil kerajinan kaca tiup di Buleleng, kini ia sukses mengembangkan Sari Timbul by Kubu Bali, sebuah restoran yang memadukan seni dan kuliner lokal. Dengan dukungan pembiayaan PNM yang kini mencapai Rp 350 juta, usahanya tumbuh menjadi destinasi kreatif yang menggabungkan seni kaca, kayu, dan instalasi artistik. Namun perjalanan Rediawan tidak berhenti di situ. Ia ingin memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga membawa keberkahan. Didampingi oleh PNM dan MES, Rediawan menempuh proses panjang untuk mendapatkan Sertifikat Halal Reguler. &ldquo;Bagi saya, sertifikat halal bukan sekadar label, tapi komitmen. Ini bentuk tanggung jawab moral kepada pelanggan dan karyawan bahwa kami menjalankan usaha dengan niat baik dan cara yang benar,&rdquo; ceritanya. Selain pemberian sertifikat halal, Halalpreneur Fest juga diisi dengan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti kelas memasak, kerajinan tangan, branding produk, dan sharing session bersama pengusaha inspiratif. Kegiatan ini membentuk ruang belajar yang kolaboratif, di mana sesama pelaku usaha saling berbagi pengalaman dan strategi untuk berkembang. &ldquo;Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada PNM yang sudah mengajak kolaborasi dalam program ini, kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa kita serius untuk terlibat aktif dalam upaya mendorong Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global&rdquo;, ungkap Direktur Eksekutif MES, Herry Aslam. Melalui rangkaian kegiatan ini, PNM ingin menegaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang membantu usaha bertumbuh, tetapi juga memastikan setiap langkah membawa manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. &nbsp;

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkomitmen bangun ekosistem ekonomi halal dari akar rummput.

PNM Bersama MES Dorong Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/PNM-04-A-1097295184.jpg" alt="Hari Pelanggan Nasional oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) jadi momen untuk mengajak pengusaha ultra mikro, dan UMKM meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada pembeli./(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Hari Pelanggan Nasional oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) jadi momen untuk mengajak pengusaha ultra mikro, dan UMKM meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada pembeli./(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bahwa pelanggan bukan hanya penerima layanan, melainkan mitra perubahan. Kepercayaan nasabah menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. Hal inilah yang juga dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mengajak seluruh pengusaha ultra mikro, dan UMKM untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas diri dalam memberikan pelayanan optimal kepada pembeli dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) PNM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia akses pembiayaan, tetapi juga memberika pendampingan bisnis, literasi keuangan, serta motivasi untuk mengembangkan usaha dengan percaya diri. &ldquo;Hari Pelanggan Nasional adalah kesempatan kami untuk berterima kasih kepada 15,8 juta nasabah aktif PNM Mekaar yang telah menjadi mitra dalam membangun ekonomi bangsa. Kami tidak hanya hadir memberi layanan, tetapi mendampingi mereka untuk tumbuh menjadi wirausaha tangguh,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9). PNM percaya bahwa pelayanan bukan hanya soal memberikan kemudahan akses pembiayaan, melainkan juga menciptakan pengalaman yang membuat nasabah merasa dihargai, didengar, dan didukung. Account Officer (AO) PNM hadir langsung di tengah ibu-ibu, memfasilitasi pertemuan mingguan yang bukan sekadar tentang pembayaran, tetapi juga ruang untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Komitmen pelayanan berbasis pemberdayaan ini menjadi pembeda PNM. Setiap nasabah didampingi agar mampu mengelola modal dengan bijak, mempelajari strategi bisnis sederhana, hingga merancang rencana usaha jangka panjang. Hasilnya, banyak perempuan tangguh yang kini berhasil mengubah bisnis kecil menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi keluarga mereka. Untuk itu, PNM mengajak nasabah PNM Mekaar membangun semangat yang sama untuk memajukan usaha rumahan dengan memupuk jiwa kewirausahaan. Hingga semester I tahun 2025, PNM telah menghadirkan berbagi program pemberdayaan melalui pelatihan yang diikuti oleh 585.499 ketua kelompok nasabah PNM Mekaar, dan 159 klasterisasi usaha terbentuk untuk memudahkan mereka yang mau berusaha dengan menjalankan jenis usaha yang sama. &ldquo;Wirausaha sejati tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun nilai, jaringan, dan kepercayaan. Itulah semangat yang kami dorong agar nasabah tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas,&rdquo; tambahnya.

PNM mengajak pengusaha ultra mikro, dan UMKM bersama-sama meningkatkan kapasitas diri dalam memberikan pelayanan optimal kepada pembeli.

Hari Pelanggan Nasional, PNM Perkuat Peran Usaha Ultra Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WORKSHOP-PELATIHAN-UMKM-_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Sejumlah wartawan mengikuti talk show &amp; media workshop merangkai dan membingkai bunga kering menyambut hari kasih sayang 2023 di Tokopedia Tower, Jakarta, Senin (13/2/2023). Tokopedia #SelaluAdaSelaluBisa mengedepankan kolaborasi dengan para mitra str" width="100%">
<figcaption>Sejumlah wartawan mengikuti talk show &amp; media workshop merangkai dan membingkai bunga kering menyambut hari kasih sayang 2023 di Tokopedia Tower, Jakarta, Senin (13/2/2023). Tokopedia #SelaluAdaSelaluBisa mengedepankan kolaborasi dengan para mitra str</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri BUMN Erick Thohir sedang membahas usulan Menteri BUMN terkait pemberian bunga pinjaman nol persen bagi pengusaha ultra mikro. "Pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan pembahasan sinergitas untuk mendorong unit mikro ini dan kami juga memang sedang berdiskusi dengan Pak Menteri BUMN Erick Tohir bagaimana model bisnisnya, tujuannya pemerintah, kami mendukung penuh," kata Perry di Jakarta, Kamis (16/2).  Dalam acara pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Februari 2023, Perry menuturkan mekanisme terkait usulan bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha ultra mikro, masih dalam tahapan diskusi. "Nanti kalau sudah sudah mulai kelihatan, sudah mulai jelas kami komunikasikan hal-hal yang sedang didiskusikan. Tapi kami konfirmasi ya Menteri BUMN sudah ketemu saya, kita sedang berdiskusi untuk model bisnis, sedang didiskusikan mekanisme seperti apa," ujarnya.  Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menumbuhkan optimisme ekonomi Indonesia bangkit di tengah ketidakpastian global. "Mari kita terus menumbuhkan optimisme ekonomi kita akan tetap tahan dan bangkit meskipun kita harus tetap waspada bahwa ekonomi global masih belum ramah, tensi politik global juga itu masih belum menurun," ujarnya, dikutip dari Antara.  Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. "Upaya untuk penurunan bunga pinjaman bagi pelaku usaha ultra mikro, kita mengusulkan tentu ekstrem yakni bunga nol persen," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/2).  Menurut dia, usulan terkait bunga pinjaman nol persen sudah disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI). "Ini juga sudah mendapatkan dukungan langsung daripada pemerintah, khususnya bapak Presiden Joko Widodo karena sudah ada rapat terbatasnya," ujarnya.  Tinggal bagaimana BUMN, lanjut Erick, bisa mendorong bunga nol persen tersebut bisa menjadi kenyataan.

Erick Thohir dan Bos BI Bahas Bunga Pinjaman 0 Persen bagi Ultra Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Rotan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka" width="100%">
<figcaption>Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku usaha Ultra Mikro Kecil (UMK) kerap kali kesulitan menyelesaikan tunggakan saat melakukan pinjaman ke pihak bank, baik bank swasta maupun pelat merah. Imbasnya, kesulitan tersebut menyebabkan kredit macet atau mangkrak yang mesti ditanggung pihak bank.  Tak hanya berimbas ke kredit macet, namun kondisi demikian sangat rentan dimanfaatkan oleh para penyedia layanan pinjaman keuangan di luar regulasi yang ada. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memandang, kondisi tersebut memang dilematis.  Sebab, satu sisi pihak bank, baik swasta maupun BUMN terikat regulasi yang ada. Di sisi lain, kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK juga belum begitu optimal atau bisa dikatakan sangat minim.  "Dalam kondisi seperti ini kita mesti berpikir jernih dan mencari formulasi yang tepat. Dimana antara negara (bank BUMN khususnya) dengan rakyatnya (para pelaku UMK) mendapat win win solution," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (17/4).  Darmadi mengungkapkan, persoalan mendasar terkait kondisi tersebut terkait masih dimungkinkannya kebijakan hapus hak tagih yang utamanya dapat dilakukan oleh bank-bank BUMN. "Hal inilah yang masih jadi bumerang. Karena kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK tidak sebanding dengan pendapatan mereka ketika di satu sisi mereka juga mesti memikirkan kewajiban kreditnya," paparnya.  Ia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan yang dapat meringankan beban para pelaku UMK. Khususnya, terkait kebijakan hapus hak tagih.  "Pemerintah mesti buat regulasi soal hapus hak tagih kepada para pelaku UMK. Bisa melalui Perpres atau PP mungkin," katanya.  "Karena keberadaan PP No 33/2006 kurang kuat, makanya butuh peraturan yang lebih kuat karena selama ini pihak bank selalu dibayangi ketakutan jika digunakan skema hapus hak tagih akan jadi kerugian negara," jelasnya lebih lanjut.  Menurutnya, jika ada skema hapus hak tagih, itu sebagai bukti konkret bahwa negara hadir menjadi perisai rakyatnya. Dan banyak efek positifnya.  "Supaya mereka (para pelaku UMK) bisa akses ke perbankan dan tidak terjebak pinjam uang ke rentenir yang menawarkan suku bunga tinggi. Dan supaya mereka tidak masuk dalam jebakan rentenir yang menghancurkan kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil," tuturnya.  Kondisi saat ini, kata Darmadi mengungkapkan, banyak para pelaku UMK yang justru terjerat utang-utang yang ditawarkan para penyedia layanan pinjaman keuangan di luar peraturan perundang-undangan.  "UMK kita ibaratnya seperti masuk dalam lingkaran setan. Enggak bisa akses perbankan karena di-black list OJK dalam SLIK. Akhirnya banyak yang pinjam ke rentenir," katanya.  "Padahal ketika mereka pinjam rentenir, bunga pinjaman bisa mencapai 20 persen per bulan, tentu ini kondisi yang memprihatinkan. Sistem tersebut menghancurkan fondasi perekonomian mereka. Mereka para pelaku UMK bisa hancur lebur," ungkapnya.  Adapun terkait skema hapus hak tagih kredit macet, Darmadi mengusulkan agar dibuat kriteria tertentu berdasarkan jumlah pinjaman dan durasi. “Misalnya, sudah 5 tahun macet dan hanya untuk outstanding kredit macet di bawah 5 juta. Selain itu saya tekankan agar kriteria penerima hapus hak tagih kredit macet juga harus dirumuskan dan diidentifikasi dengan cermat dan di-back-up oleh data-data yang akurat," ucapnya.  Darmadi juga menambahkan, tujuan hapus hak tagih kredit macet juga supaya bisa mengejar alokasi kredit 30 persen untuk UMKM. Selain itu, agar perbankan BUMN dapat melaksanakan kebijakan hapus hak tagih ini mesti dibarengi dengan payung hukum yang lebih kuat.  "Sekali lagi selama ini ketakutan mereka (pihak bank) adalah soal dituduh merugikan keuangan negara yang mengakibatkan mereka bisa dipidana," pungkasnya.  https://youtu.be/ATV6Z0c6Sgc

Penghapusan Hak Tagih Dinilai Bisa Ringankan Pelaku Usaha UMi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmadi-warga-tionghoa-punya-peran-jaga-kebhinekaan_m_.jpg" alt="Anggota DPR RI yang juga Waketum PTKI, Darmadi Durianto (tengah) ketika memberikan keterangan pers di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI yang juga Waketum PTKI, Darmadi Durianto (tengah) ketika memberikan keterangan pers di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku usaha Ultra Mikro Kecil (UMK) kerap kali kesulitan menyelesaikan tunggakan saat melakukan pinjaman ke pihak bank, baik bank swasta maupun pelat merah. Imbasnya, kesulitan tersebut menyebabkan kredit macet atau mangkrak yang mesti ditanggung pihak bank. Tak hanya berimbas ke kredit macet, namun kondisi demikian sangat rentan dimanfaatkan oleh para penyedia layanan pinjaman keuangan diluar regulasi yang ada.  Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memandang, kondisi tersebut memang dilematis. Sebab, satu sisi pihak bank, baik swasta maupun BUMN terikat regulasi yang ada. Disisi lain, kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK juga belum begitu optimal atau bisa dikatakan sangat minim.  "Dalam kondisi seperti ini kita mesti berpikir jernih dan mencari formulasi yang tepat. Dimana antara negara (bank BUMN khususnya) dengan rakyatnya (para pelaku UMK) mendapat win win solution," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (17/4).  Darmadi mengungkapkan, persoalan mendasar terkait kondisi tersebut terkait masih dimungkinkannya kebijakan hapus hak tagih yang utamanya dapat dilakukan oleh bank-bank BUMN. "Hal inilah yang masih jadi bumerang. Karena kemampuan atau daya bayar para pelaku UMK tidak sebanding dengan pendapatan mereka ketika disatu sisi mereka juga mesti memikirkan kewajiban kreditnya," paparnya.  Dengan denikian, kata Darmadi, Ia mengusulkan agar Pemerintah membuat peraturan yang dapat meringankan beban para pelaku UMK. Khususnya, terkait kebijakan hapus hak tagih.  “Pemerintah mesti buat regulasi soal hapus hak tagih kepada para pelaku UMK. Bisa melalui Perpres atau PP mungkin. Karena keberadaan PP no 33/2006 kurang kuat, makanya butuh peraturan yang lebih kuat karena selama ini pihak bank selalu dibayangi ketakutan jika digunakan skema hapus hak tagih akan jadi kerugian negara," papar jelasnya.  Menurutnya, jika ada skema hapus hak tagih, itu sebagai bukti konkret bahwa negara hadir menjadi perisai rakyatnya. Dan banyak efek positifnya. "Supaya mereka (para pelaku UMK) bisa akses ke perbankan dan tidak terjebak pinjam uang ke rentenier yang menawarkan suku bunga tinggi. Dan supaya mereka tidak masuk dalam jebakan rentenier yang menghancurkan kemampuan ekonomi pelaku usha mikro dan kecil," tuturnya.  Kondisi saat ini, kata Darmadi mengungkapkan, banyak para pelaku UMK yang justru terjerat utang-utang yang ditawarkan para penyedia layanan pinjaman keuangan diluar peraturan perundang-undangan.  "UMK kita ibaratnya seperti masuk dalam lingkaran setan. Enggak bisa akses perbankan karena diblack list OJK dalam SLIK. Akhirnya banyak yang pinjam ke rentenier. Padahal ketika mereka pinjam rentenir, bunga pinjaman bisa mencapai 20 persen perbulan, tentu ini kondisi yang memprihatinkan. Sistem tersebut menghancurkan fondasi perekonomian mereka. Mereka para pelaku UMK bisa hancur lebur," ungkapnya.  Adapun terkait skema hapus hak tagih kredit macet, Darmadi mengusulkan agar dibuat kriteria tertentu berdasarkan jumlah pinjaman dan durasi. “Misalnya, sudah 5 tahun macet dan hanya untuk outstanding kredit macet dibawah 5 juta. Selain itu saya tekankan agar kriteria penerima hapus hak tagih kredit macet juga harus dirumuskan dan diidentifikasi dengan cermat dan diback up oleh data-data yang akurat," ucapnya.  Darmadi juga menambahkan, tujuan hapus hak tagih kredit macet juga supaya bisa mengejar alokasi kredit 30 persen untuk UMKM. Selain itu, agar perbankan BUMN dapat melaksanakan kebijakan hapus hak tagih ini mesti dibarengi dengan payung hukum yang lebih kuat.  “Sekali lagi selama ini ketakutan mereka (pihak bank) adalah soal dituduh merugikan keuangan negara yang mengakibatkan mereka bisa dipidana," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/AqzwceTP2zM

Ringankan Usaha Ultra Mikro, DPR Usul Hapus Kebijakan Hak Tagih Bank