<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-10-40-24-988_comandroidchrome-edit-3979327696.jpg" alt="Presiden AS Donald Trump mengatakan di Gedung Putih, bahwa tidak ada ruang" width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump mengatakan di Gedung Putih, bahwa tidak ada ruang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Shutdown&nbsp;atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar USD 15 miliar (Rp 248 triliun) per pekan jika terus berlanjut. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett dalam wawancara kepada CNN, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, menilai jika presiden memutuskan bahwa negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, maka PHK&nbsp;akan mulai terjadi. "Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian USD 15 miliar per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan," kata Hassett, dikutip dari Antara, Senin (6/10). "Namun, jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak akan ada alasan untuk melakukan PHK," tambah Hassett. Tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September, tetapi Kongres masih belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai anggaran untuk tahun berikutnya.&nbsp;Kebuntuan ini disebabkan oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki mayoritas yang dibutuhkan. Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat tetap menolak RUU pendanaan. Sementara di Senat, Partai Republik akan memanfaatkan penutupan pemerintahan ini untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan melakukan PHK terhadap ribuan pegawai. Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Kevin Hassett menilai, jika presiden memutuskan bahwa negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, maka PHK akan mulai terjadi.

Shutdown AS Sebabkan Kerugian Rp 248 Triliun per Pekan, Ungkap Gedung Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/JKT_IHSG-Melemah-pasca-pengumuman-reshuffle-Menkeu_SALMAN-TOYIBI_-07JPG-1271990477.jpg" alt="Ilustrasi layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/9/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/9/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat (AS) sudah diantisipasi dan tidak langsung mengguncang pasar keuangan global. Meski begitu, kondisi ini tetap meningkatkan ketidakpastian yang membayangi pelaku pasar. "Penutupan pemerintah AS tidak mengejutkan, tapi meningkatkan ketidakpastian. Ada risiko terjadi gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) dan beberapa data penting seperti laporan tenaga kerja non-farm payrolls (NFP) tertunda," kata analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos, Minggu (5/10). Data tenaga kerja yang melemah ditambah shutdown pemerintah dengan penutupan pemerintahan, meningkatkan kemungkinan The Federal Reserve (The Fed) melakukan pemangkasan suku bunga. Bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. "Probabilitas pemotongan Oktober sangat tinggi dan probabilitas Desember juga meningkat," ujarnya. Valuasi Saham Asia Lebih Menarik, Dana Asing Mulai Masuk Hans menyoroti arus modal yang mulai kembali mengarah ke pasar Asia. Menurut dia, pasar saham Asia dinilai memiliki valuasi yang lebih murah. Serta prospek pertumbuhan laba yang relatif lebih baik dibandingkan saham AS. "Hal ini mendorong dana kembali masuk ke pasar Asia," terang dosen magister Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya itu. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini mengalami tekanan. Utamanya, akibat kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan global yang lebih dominan. Ketimbang potensi gangguan pasokan dari konflik geopolitik dan sanksi AS maupun NATO terhadap Rusia. Sehingga, harga minyak diperkirakan bergerak cenderung melemah. Pasar Tunggu Dampak Stimulus RI Hans mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan independensi ditengah kebijakan fiskal yang lebih agresif dari pemerintah. Khususnya dalam menjaga nilai tukar rupiah. Meski demikian, kerja bank sentral mendapat angin segar dari potensi pelonggaran moneter global. Kini, pelaku pasar menantikan dampak konkret dari stimulus fiskal pemerintah. Beberapa indikator ekonomi akan menjadi perhatian meliputi data cadangan devisa, penjualan motor dan mobil, kepercayaan konsumen, dan penjualan ritel Indonesia. "IHSG berpeluang menguat terbatas dengan support di level 8.050 sampai 7.983 dan resistance di 8.169 hingga 8.200," ungkap Hans. Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, injeksi likuiditas pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah meningkatkan suplai rupiah di pasar. Menurut dia, tambahan likuiditas ini berpotensi mendorong penurunan suku bunga pasar uang dan memperlancar penyaluran kredit. Namun untuk nilai tukar rupiah, dampaknya bersifat dua sisi. "Likuiditas yang longgar cenderung menekan imbal hasil rupiah sehingga carry ke investor asing sedikit berkurang. Bila kredit dan impor bahan baku mulai bangkit, permintaan valas akan naik," jelasnya. Josua menegaskan bahwa faktor eksternal seperti arah pergerakan dolar AS (USD), harga komoditas, serta posisi neraca transaksi berjalan tetap menjadi penentu utama nilai tukar rupiah. Dia memproyeksi nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp 16.200-Rp 16.400 per USD pada akhir tahun. Dengan asumsi defisit transaksi berjalan yang melebar namun masih dalam batas terkelola. Ditambah, dukungan dari cadangan devisa yang memadai dan bauran kebijakan BI yang akomodatif namun tetap menjaga stabilitas. Dengan kata lain, tambahan likuiditas domestik tidak otomatis melemahkan rupiah. "Efeknya sangat ditentukan oleh kecepatan penyaluran kredit, arus portofolio, dan dinamika USD global," beber Josua.&nbsp;

Penutupan pemerintah AS tidak mengejutkan, tapi meningkatkan ketidakpastian. Ada risiko terjadi gelombang PHK.

Shutdown AS Bikin Investor Alihkan Portofolio ke Asia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/JKT_IHSG-Melemah-pasca-pengumuman-reshuffle-Menkeu_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-4154490901.jpg" alt="Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin (3/10) dibuka menguat, meski pasar global tengah dibayangi potensi shutdown (penutupan) pemerintah Amerika Serikat (AS). Analis melihat pasar relatif belum banyak bereaksi menyikapi langkah Amerika Serikat tersebut. Kemarin, IHSG naik 28,57 poin atau 0,35 persen ke level 8.099,65. Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi 45 saham unggulan ikut menguat 2,05 poin atau 0,26 persen ke posisi 785,34. &ldquo;IHSG berpotensi sideways (mendatar) di level 8.050&ndash;8.100,&rdquo; ujar Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman. Justru dengan fenomena shutdown tersebut, analis melihat IHSG tak menutup kemungkinan untuk mengalami tren penguatan. "Jika melihat ke belakang, ketika pemerintah AS mengalami shutdown terakhir pada 2018, IHSG justru mengalami kenaikan selama periode 35 hari penutupan pemerintahan AS tersebut," ujar Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas. Dari mancanegara, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan risiko perlambatan ekonomi akibat shutdown. &ldquo;Semakin lama berlangsung, semakin besar pukulan bagi kinerja ekonomi,&rdquo; ujarnya, dilansir Reuters. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah melanjutkan penguatan terhadap USD pada perdagangan menjelang akhir pekan. Pada penutupan Jumat (3/10), rupiah naik 43 poin ke level Rp16.555 per USD, setelah sebelumnya sempat melemah 25 poin dari posisi penutupan hari sebelumnya di Rp16.598. Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak mendekati kisaran Rp16.550 pada pekan depan. Menurutnya, pelaku pasar cenderung mengabaikan kekhawatiran dampak langsung dari shutdown AS. &ldquo;Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.520 &ndash; Rp16.560,&rdquo; ujarnya. Dia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa shutdown AS hanya memberikan efek terbatas pada pasar keuangan. &ldquo;Fokus investor kini lebih tertuju pada data ketenagakerjaan swasta AS, mengingat rilis data non-farm payrolls (NFP) September 2025 tertunda akibat penghentian operasional pemerintah,&rdquo; bebernya. Dari dalam negeri, penguatan rupiah juga ditopang oleh stabilnya inflasi. Data Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2025 mengalami inflasi bulanan 0,21 persen dan secara tahunan sebesar 2,65 persen, masih dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1 persen. &ldquo;Ke depan, diyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% pada 2025 dan 2026,&rdquo; tegas Ibrahim. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penghentian operasional sementara atau shutdown Pemerintah Amerika Serikat (AS) turut memberi dampak pada agenda perundingan dagang Indonesia-AS. &ldquo;Dampaknya jelas, terkait dengan perundingan dagang kan dengan shutdown ya berhenti dulu,&rdquo; ujar Airlangga. Meski demikian, dia optimistis kondisi tersebut tidak akan memengaruhi hasil akhir perundingan. Menurutnya, mayoritas poin pembahasan dengan Amerika Serikat sudah disepakati. Airlangga juga memastikan tidak ada efek lanjutan terhadap nilai tukar rupiah. Dia menegaskan operasional pemerintahan berbeda dengan mekanisme pasar keuangan. &ldquo;Tidak (mengganggu rupiah, red), itu kan (shutdown) Pemerintah Amerika, beda,&rdquo; tegasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah menunjukkan ketahanan di tengah potensi shutdown pemerintah AS.

IHSG dan Rupiah Kukuh di Tengah Bayang-bayang Shutdown AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-10-40-24-988_comandroidchrome-edit-3979327696.jpg" alt="Presiden AS Donald Trump mengatakan di Gedung Putih, bahwa tidak ada ruang" width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump mengatakan di Gedung Putih, bahwa tidak ada ruang</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami penutupan sejak, Rabu (1/10) tengah malam waktu setempat. Hal ini terjadi karena Presiden Amerika Donald Trump dan Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai federal tidak bisa bekerja dan berisiko kehilangan pekerjaan. Beberapa kantor pemerintah bahkan mungkin ditutup secara permanen.&nbsp; Layanan penting seperti pendidikan dan lingkungan bisa terganggu, sementara agenda deportasi pemerintah tetap dijalankan. Program kesehatan seperti Medicare dan Medicaid tetap berjalan, namun kemungkinan terjadi keterlambatan karena kekurangan staf. "Kami sebenarnya tidak ingin penutupan terjadi," kata Trump di Gedung Putih seperti dilansir dari The Korea Times. Namun, pertemuan tertutup antara presiden dan pimpinan Kongres gagal menghasilkan kesepakatan. Ini adalah penutupan ketiga di bawah pemerintahan Trump. Kondisi ini memperlihatkan betapa dalamnya perbedaan pandangan antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran negara. Kali ini, Partai Demokrat yang memulai penolakan terhadap rancangan anggaran karena mereka menuntut dana untuk subsidi kesehatan yang akan segera berakhir. Jika subsidi itu dihentikan, biaya asuransi kesehatan akan naik drastis.&nbsp; Sampai saat ini, belum ada solusi jelas untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Banyak warga AS yang akan terkena dampaknya. Terutama mereka yang bergantung pada layanan dan bantuan pemerintah. &nbsp; Menurut analisis keuangan Goldman Sachs menyebut pasar keuangan biasanya tidak terlalu terganggu saat terjadi shutdown. Namun, kali ini lain. Tidak ada tanda-tanda adanya upaya negosiasi lebih lanjut yang membuat pasar khawatir. "Tidak banyak contoh serupa yang bisa dibandingkan dengan situasi saat ini," katanya.&nbsp; Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah meminta setiap lembaga pemerintah bersiap melakukan pemotongan besar. Opsi lainnya, kemungkinan pemecatan massal. Hal ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan Trump untuk memperkecil ukuran birokrasi federal.

Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami penutupan, mengakibatkan ratusan ribu pegawai federal terancam dirumahkan.

Pemerintah Amerika 'Shutdown' 2025, Ratusan Ribu Pegawai Terancam Dirumahkan