<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jkn-syarat-sim-polri.jpg" alt="ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri menyusun aturan baru tentang syarat pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Ada tambahan syarat yang akan diwajibkan bagi para pemohon tiga dokumen tersebut. Yakni, harus menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.  Aturan baru tersebut kini masih disosialisasikan. Belum diketahui kapan persyaratan tersebut mulai berlaku. Juru Bicara Divhumas Polri Kombespol Hendra Rochmawan menuturkan, tambahan syarat itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN. Dalam inpres tersebut terdapat 30 kementerian dan lembaga yang diatur. ”Termasuk Polri,” paparnya kemarin.  Dalam inpres tersebut, Polri diharuskan menyempurnakan regulasi pemohon SIM, STNK, dan SKCK dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN. ”Kami mencermati instruksi tersebut,” terangnya. Langkah selanjutnya, Polri memperbaiki regulasi. Yakni, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. ”Dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN,” ungkapnya.  Setelah regulasi tersebut disempurnakan, Polri akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, permohonan SIM, STNK, dan SKCK bisa diproses secara cepat.  Dia menuturkan, masyarakat perlu memandang aturan baru itu sebagai wujud semangat persatuan dan kesatuan. ”Program JKN ini kan untuk seluruh warga negara Indonesia,” ungkapnya.  Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, penambahan syarat pengurusan perizinan di kepolisian tersebut pasti menambah beban masyarakat. Dengan aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masyarakat sudah dipaksa membayar tes kesehatan, asuransi, psikotes, dan lain-lain. ”Sekarang mau ditambah lagi syarat JKN,” jelasnya.  Apabila penambahan syarat itu merupakan kewajiban, lanjut dia, sebaiknya syarat lainnya dikurangi. ”Kalau tidak dikurangi, artinya pemerintah tidak punya sense of crisis,” tegasnya.  Persyaratan apa pun yang ditambahkan pemerintah, rakyat mau tidak mau mengikuti. ”Jangan sekadar menambah syarat, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, STNK, dan SKCK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/persi-dukung-kemenkes-uji-coba-tarif-baru-layanan-rs-dampaknya-ke-jkn_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</figcaption>
</figure><h3>Aturan Baru untuk Kejar Target Kepesertaan BPJS Kesehatan</h3> JawaPos.com – Mau daftar umrah? Mau mengurus surat izin mengemudi (SIM) atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)? Ada syarat baru yang kemarin (3/2) ditetapkan pemerintah. Yakni harus menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.  Persyaratan baru itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan pada 6 Januari 2022.  Selain pengurusan umrah, SIM, dan SKCK, ada beberapa layanan lain yang mensyaratkan pemohonnya menjadi peserta aktif JKN (lihat grafis).  Kebijakan baru tersebut diputuskan untuk mengejar target kepesertaan JKN. Yakni, 98 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN pada 2024. Tahun lalu jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17 persen. Sedangkan target tahun ini adalah 244,9 juta jiwa atau 89,5 persen penduduk.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kemarin menjelaskan, penerbitan inpres tersebut telah mempertimbangkan beberapa masukan. Termasuk masukan agar mengaitkan pembayaran iuran peserta mandiri dengan pelayanan publik.  ”Inpres ini mengamanatkan kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, agar mengambil langkah-langkah strategis untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN,” tutur Muhadjir dalam acara launching Inpres 1/2022.  Tugas untuk Kementerian Agama (Kemenag), misalnya, melakukan langkah-langkah teknis untuk menjadikan kepesertaan JKN sebagai syarat mendaftar umrah dan haji khusus. Kemenag juga mendapatkan tugas agar pelaku usaha dan pekerja travel umrah maupun haji khusus menjadi peserta JKN. Di ranah pendidikan, semua stakeholder pun diwajibkan menjadi peserta aktif JKN.  Muhadjir menjelaskan, tujuan penerbitan inpres itu adalah memastikan seluruh penduduk terlindungi dalam program JKN-KIS (kartu Indonesia sehat) dengan meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan. Selain itu, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin keberlangsungan program JKN.  Setelah launching Inpres 1/2022 kemarin, menurut Muhadjir, tim Kemenko PMK bersama tim Sekretariat Kabinet dan tim Kantor Staf Presiden akan merumuskan rencana aksi masing-masing kementerian/lembaga. Termasuk rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan dilaksanakan mulai 2022 sampai 2024. ”Daerah dengan capaian kepesertaan sedikit akan dipantau. Kalau perlu ada reward and punishment,” tegasnya.  Keberlangsungan JKN ini merupakan amanat undang-undang. Muhadjir menegaskan bahwa hal itu merupakan wujud kehadiran negara. ”JKN tidak akan jalan kalau tidak ada dukungan semua pihak. Termasuk pemda,” ucapnya.  Selain itu, Muhadjir menekankan, harus ada perbaikan sistem kesehatan nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19, lanjut dia, terlihat sistem kesehatan nasional di Indonesia belum baik. Karena itu, dengan peningkatan kepesertaan JKN, diharapkan juga ada peningkatan sistem kesehatan nasional.  Direktur Utama BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa penerbitan Inpres 1/2022 adalah titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga dan pemda. Menurut dia, JKN merupakan program strategis pemerintah yang berdampak besar pada masyarakat. Karena itu, diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan yang sehat dan ideal.  Ghufron menegaskan, pihaknya siap menjalankan deretan rencana aksi atas terbitnya inpres tersebut. ”Terkait akses pelayanan JKN-KIS dengan nomor induk kependudukan (NIK), kami telah melakukan integrasi data kepesertaan dengan (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan kesehatan,” ungkapnya.  Selain itu, mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif melalui intensifikasi kegiatan skrining kesehatan dan penguatan koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan. Dia juga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mendorong ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana-prasarana kesehatan.  Ditemui pada acara yang sama, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menyatakan, kementeriannya memastikan penerapan JKN dengan beberapa cara. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam aturan itu, pemda diperkenankan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok untuk mendukung pembiayaan JKN. Nilainya adalah 75 persen dari 50 persen realisasi pajak rokok.  ”Kemendagri juga telah menginstruksikan kepada pemda dalam mendanai urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan, dapat difokuskan pada upaya pengintegrasian data penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN-KIS,” kata Suhajar. Dengan langkah tersebut, diharapkan cakupan kesehatan nasional dapat terpenuhi sesuai target nasional.  Sementara itu, revitalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, harus dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan akses layanan kesehatan secara berkualitas. Suhajar menilai puskesmas memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ”Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan kebijakan yang terus dilakukan,” tuturnya.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menerangkan, Kemenkes memiliki beberapa langkah untuk memberikan layanan kesehatan yang baik. Dia menyebutkan akan meningkatkan kualitas layanan promotif dan preventif. ”Selain itu, ada jaminan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan,” ucapnya.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena pada kesempatan yang sama mengapresiasi keluarnya inpres tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan wujud langkah maju pemerintah. ”Sinergi seluruh pihak yang selama ini sulit bisa diatasi dengan terbitnya inpres ini,” katanya.  Emanuel berjanji membawa inpres tersebut ke seluruh fraksi. Harapannya, implementasinya dapat diawasi seluruh pihak. ”Agar jadi pengetahuan bersama,” ujarnya. (lyn/c9/oni)

Urus SIM dan Haji Wajib Daftar JKN Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kakorlantas-sim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Polri berupaya mengurangi interaksi langsung masyarakat dengan petugas. Terlebih saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19.  Dalam waktu dekat ini, Korlantas merencanakan untuk pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan secara daring. Mulai dari pendaftaran hingga SIM baru diterima oleh pemohon.  "Masalah perpanjangan SIM online nanti kita rencanakan ada fitur pelayanan registrasi online, aplikasi sampai dengan pembayaran melalui seluruh bank dan modern secara channel," kata Kakorlantas Irjen Pol Istiono di Rapim Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).  Istiono menuturkan, proses perpanjangan daring ini cukup mudah. Pemohon hanya perlu mengunduh aplikasi perpanjangan SIM, kemudian mengisi data diri, melakukan pembayaran melalui bank. Lalu bisa memilih SIM baru akan diambil sendiri ke kantor polisi atau diantar ke rumah pemohon.  "Jadi, kita launching 11 April 2021. Jadi kita bisa target 100 persen untuk program 100 hari Kapolri, untuk perpanjangan SIM A, C sama yang baru," imbuhnya.  Selain itu, Korlantas juga menyediakan layanan pembuatan SIM baru secara daring. Proses mirip dengan perpanjangan SIM. Hanya yang membedakan, pemohon SIM baru harus tetap datang ke kantor polisi untuk ujian praktek. Selebihnya bisa dilaksanakan secara daring.  "Download aplikasi, sampai tentukan jadwal ujian. Kalau ujian praktek harus ujian tidak boleh hanya simulasi saja," pungkas Istiono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g

Mulai 11 April 2021, Perpanjangan SIM Bisa Dilakukan Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-longgar.jpg" alt="BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) yang dimulai besok (12/5) lebih ketat. Terutama dalam penindakan terhadap pelanggar aturan pembatasan. Sanksi bukan sekadar administrasi atau peringatan.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua wilayah Surabaya Raya, akan ada peningkatan sanksi yang diterapkan. Pemprov sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Salah satunya terkait dengan pelanggaran jam malam.  Masyarakat yang melanggar jam malam akan dikenai sanksi tidak bisa memperpanjang SIM (surat izin mengemudi) selama enam bulan. Hal itu juga berlaku untuk pengurusan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian). ’’Jadi, yang melanggar nanti tidak bisa mengurus SKCK selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal pelanggaran dilakukan,’’ terang dia kemarin (10/5).  Sebagaimana diketahui, tiga daerah yang masuk wilayah Surabaya Raya memberlakukan jam malam sejak pelaksanaan PSBB tahap pertama. Selama pukul 21.00–04.00, masyarakat dilarang berkegiatan di luar rumah. Yang menjadi atensi adalah tempat-tempat nongkrong maupun minimarket yang masih buka pada jam tersebut.  Khofifah berharap masyarakat di wilayah Surabaya Raya lebih disiplin dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, persebaran Covid-19 bisa ditekan secara maksimal. ’’Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat yang harus terus ditingkatkan,’’ jelas mantan menteri sosial tersebut.  Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser menyatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menekan persebaran virus korona jenis baru. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. ”Yang paling penting harus mau mematuhi imbauan dari pemerintah,” tuturnya kemarin (10/5).  Pihaknya akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan tim gugus tugas yang lain. ”Di dalam gugus tugas ini kan ada banyak pihak. Kami tangani lintas sektor. Tentu teknisnya bakal dibicarakan bersama,” jelas kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) tersebut.  Dalam PSBB tahap kedua, kepolisian akan lebih banyak dilibatkan dalam penindakan.  Menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, polisi tidak bisa menerapkan sanksi selain pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Sebab, belum ada pijakan hukum atas kebijakan sanksi lainnya. ”Gubernur mengatakan penundaan penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM. Jika memang perlu, harus ada peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun bupati atau wali kota,” kata dia.  Sementara itu, penerapan PSBB tahap pertama belum mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Sidoarjo. Jumlah warga yang terpapar virus korona jenis baru justru bertambah. Itulah catatan untuk penerapan PSBB tahap kedua yang dimulai besok (12/5).  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada dua wilayah yang menjadi perhatian, yakni Waru dan Taman. Di dua kawasan perbatasan tersebut, jumlah warga yang positif Covid-19 melonjak. ”Target mengurangi persebaran korona meleset,” katanya kemarin (10/5).  Di Waru, misalnya, jumlah warga yang positif tertular korona mencapai 40 orang. Angka itu melampaui wilayah kota. ”Jadi, persebaran korona di Waru betul-betul menjadi momok,” tegasnya.  Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan wilayah Taman. Angka warga yang terpapar virus SARS-CoV-2 terus bergerak. Data posko gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa 22 orang positif korona.  Polresta telah melakukan penelaahan untuk PSBB tahap kedua. Sanksi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2020 terkait dengan penanganan korona diusulkan untuk direvisi. Namun, Sumardji belum bersedia membeberkannya. ”Kuncinya adalah ketegasan supaya ada efek jera.”  Ketegasan, kata dia, sudah membuahkan hasil. Contohnya, di wilayah kota, warga mematuhi aturan selama penerapan PSBB. Saat jam malam, jarang ada yang keluyuran. Toko, warkop, serta warung makanan pun patuh aturan. Langkah lain adalah meminta bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Polresta berharap mereka membantu keberhasilan PSBB.  Penambahan checkpoint juga diperlukan. Menurut Sumardji, masih ada jalan-jalan di Waru dan Taman yang ramai seolah tidak ada PSBB. Rencananya, polisi menggeser checkpoint di zona hijau ke wilayah Waru dan Taman.  Di Gresik, keputusan untuk memperpanjang PSBB diikuti dengan pengetatan di sejumlah checkpoint. Misalnya, saat tim gabungan melakukan razia kendaraan di checkpoint perbatasan Gresik-Lamongan kemarin (10/5). Persisnya di Jalan Raya Duduksampeyan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/rapid-test-gresik-sampoerna.jpg" alt="MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)  Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo. Operasi yang dimulai pukul 15.00 itu juga melibatkan anggota BKO Satuan Brimob Polda Jatim. Semua kendaraan dari Lamongan yang hendak masuk ke Duduksampeyan diperiksa secara ketat.  Petugas gabungan sempat menghentikan dua minibus berisi rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia yang hendak menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pengecekan dokumen penyerta seperti surat keterangan bebas Covid-19, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.  Menurut Sahi, salah seorang TKI, dirinya sudah mendapat surat keterangan bebas Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak. Sahi mengaku hendak pulang ke NTB.  Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo optimistis masyarakat Gresik akan mematuhi aturan selama PSBB tahap kedua. ”Saya kira, sekarang masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, jam malam juga makin tertib. Hanya satu dua yang masih kucing-kucingan. Begitu tahu ada petugas, mereka tutup. Sudah kita berikan teguran,” tegasnya.  Jika masih ada yang bandel, sanksi akan dijatuhkan. ”Nanti diatur lebih dalam lagi teknisnya,’’ kata Kusworo.  PSBB Malang Raya  Usulan PSBB untuk wilayah Malang Raya sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Sebagai persiapan, Pemprov Jatim akan membangun lumbung pangan di Balai Budaya Kota Malang.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku sedang memetakan beberapa titik yang bakal dijadikan lumbung pangan di Malang. Untuk sementara, yang sudah disepakati adalah balai budaya. ’’Kita ingin memastikan bahwa stok pangan untuk itu (menghadapi PSBB, Red) sudah siap dan sangat mencukupi,’’ ujarnya.  Namun, ada beberapa hal yang dievaluasi. Berdasar hasil survei dari lumbung pangan Surabaya, masih banyak warga yang memilih belanja offline. Padahal, pemprov sudah menyiapkan jasa antar tanpa biaya dengan jarak maksimal 20 kilometer. ’’Itu sedang kami kaji kembali, apakah jarak antar itu bisa dimaksimalkan lagi,’’ kata Khofifah.  Menurut dia, lumbung pangan itu tidak hanya dipersiapkan untuk PSBB. Tetapi juga menjadi program substitusi dari operasi pasar. ’’Karena situasi seperti ini, kami tidak mungkin melakukan operasi pasar. Jadi, kami menyiapkan lumbung pangan dengan harga barang di bawah pasaran,’’ paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

PSBB Surabaya Raya: Melanggar Jam Malam, Tak Bisa Urus SIM dan SKCK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jangan-sampai-ketinggalan-hari-ini-bikin-sim-gratis_m_151480.jpeg" alt="Razia pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas" width="100%">
<figcaption>Razia pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satlantas Polres Kotim memberikan kado paling bagi warga daerah setempat peringatan HUT-RI ke-72 yang jatuh hari ini, Kamis (17/8). Bagi yang bernama Agus dan lahir di 17 Agustus dapat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis. "Tentunya, mereka mendapatkan SIM gratis dengan memenuhi syarat dan sesuai ketentuan pembuatan SIM terlebih dahulu," kata Kapolres Kotim AKBP Muchtar Supiandi Siregar kemarin (16/8). Kasatlantas Polres Kotim AKP Boni Ariefianto menyatakan, hal itu akan menjadi agenda rutin pada perayaan HUT RI. Paling tidak memberikan hadiah kepada masyarakat yang berulang tahun bertepatan dengan hari kemerdekaan. "Hitung-hitung memberikan hadiah kepada mereka yang ulang tahun. Semoga dapat seterusnya dilaksanakan hal ini," ujar Boni. Menurut Agus Setiawan, seorang penerima SIM gratis, hal tersebut merupakan salah satu keberuntungannya lahir pada tanggal yang sama dengan HUT kemerdekaan RI yang dirayakan oleh seluruh warga Indonesia dan tentunya lebih semarak. "Saya tahu informasi SIM gratis ini dari medsos. Saat dapat info, saya langsung mendaftarkan diri. Kebetulan saya belum punya SIM dan ini SIM pertama saya," ujarnya. Hal senada diungkapkan Agustina Sulastri. Dia mengaku beberapa kali mendapatkan hadiah saat ada acara tertentu pada Agustus. "Seperti keberuntungan saja lahir di tanggal 17 Agustus. Hal ini juga memberikan kesan sendiri dan semangat kebangsaan pada saya yang lahir bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan," ungkapnya.

Jangan Sampai Ketinggalan, Hari Ini Bikin SIM Gratis

urus sim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#urus sim

Berita Terkini

Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, STNK, dan SKCK

Urus SIM dan Haji Wajib Daftar JKN Dulu

Mulai 11 April 2021, Perpanjangan SIM Bisa Dilakukan Online

PSBB Surabaya Raya: Melanggar Jam Malam, Tak Bisa Urus SIM dan SKCK

Jangan Sampai Ketinggalan, Hari Ini Bikin SIM Gratis

Download Aplikasi JawaPos.com