<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IPUK-07-B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Pemerintah Kembangkan Mal Pelayanan Publik Berbasis Digital</h3> JawaPos.com – Pengurusan perizinan bakal makin mudah. Sebab, pemerintah akan mengembangkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mal-pelayanan-publik/">mal pelayanan publik</a> (MPP) berbasis digital. Dengan aplikasi itu, pemohon izin tidak perlu lagi datang ke gedung MPP. Cukup menggunakan ponsel yang telah terinstal aplikasi MPP. Rencana pemerintah mengembangkan MPP berbasis digital tersebut dibahas dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wakil Presiden kemarin (12/1). Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku ketua KPRBN mengatakan, rapat itu membahas percepatan pembentukan MPP berbasis digital. MPP yang ada saat ini, jelas dia, masih konvensional. Menggabungkan layanan-layanan perizinan dalam satu gedung atau satu tempat. Masyarakat atau pemohon perizinan tetap harus datang ke lokasi MPP. Ma’ruf mengungkapkan, sampai Desember 2022 sudah berdiri 103 MPP di kabupaten/kota. Jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari target MPP yang diperlukan di Indonesia. ”Pekerjaan rumah kita menyisakan 80 persen sisanya atau 411 MPP yang harus kita buat,” katanya. Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menerangkan, target pemerintah 100 persen MPP terbangun di 2024 nanti. Ma’ruf menambahkan, target tahun ini membangun sekitar 150 MPP baru. Kemudian sisanya selesai dibangun pada 2024. Sambil menuntaskan target pembangunan MPP tersebut, pemerintah juga mendorong lahirnya MPP berbasis digital. Dengan adanya MPP berbasis digital, diharapkan juga mempercepat target pembangunan MPP yang selama ini konvensional. Jadi, fungsi dari MPP digital tidak hanya memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara online atau digital. Tetapi juga mempercepat pertumbuhan MPP-MPP baru. Ma’ruf menuturkan, MPP berbasis digital nanti harus terintegrasi secara nasional. Namun, secara kelembagaan, MPP berada di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat. Sistem MPP berbasis digital yang terintegrasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif. Ma’ruf menegaskan, MPP berbasis digital nanti harus berbasis platform digital. Kemudian memiliki standardisasi pelayanan, integrasi proses bisnis layanan, sentralisasi sistem data, satu kali input, serta menjaga privasi dan keamanan data masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah harus dapat diakses dari berbagai channel elektronik. Ma’ruf menegaskan bahwa pembangunan MPP berbasis digital itu harus bisa diakselerasi dalam waktu kurang dari dua tahun ke depan. Menteri PAN-RB <a href="https://www.jawapos.com/tag/abdullah-azwar-anas/">Abdullah Azwar Anas</a> memberikan penjelasan lebih detail soal keberadaan MPP berbasis digital tersebut. Dia menyatakan, secara umum, keberadaan MPP meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah. Mantan bupati Banyuwangi itu menerangkan, MPP ke depan bukan hanya integrasi pelayanan dalam satu gedung. Tetapi, sesuai dengan arahan wakil presiden, MPP yang sudah ada maupun yang baru nanti harus berbasis digital. Azwar menceritakan, yang berlaku saat ini, masyarakat harus mengisi data berulang-ulang. Kemudian, masyarakat harus membuat banyak akun. Sebab, satu layanan meminta satu akun tersendiri. ”Ke depan (MPP) yang digital masyarakat hanya cukup sekali input data. Kemudian, masyarakat hanya butuh satu akun,” katanya. Dan yang paling penting, masyarakat bisa mengakses layanan publik di mana pun dan kapan pun. Dari berbagai jenis perangkat. Meskipun baru digencarkan tahun ini, terang Azwar, sudah ada sejumlah daerah yang menginisiasi MPP berbasis digital. Di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi, Sumedang, dan Pekanbaru. ”Ini akan kita copy paste dengan sistem semacam super apps,” jelasnya. Dengan demikian, berbekal perangkat ponsel saja, masyarakat sudah bisa mengakses pelayanan yang selama ini harus datang ke MPP secara fisik. Azwar menjelaskan, pada Februari depan sudah ada MPP yang berbasis digital yang dijalankan sebagai percontohan. Kemudian pada Mei depan dijalankan secara lebih luas. <h3>ASN PPPK Tetap Bisa Ajukan KPR</h3> Pada kesempatan itu, Menteri Azwar Anas menjawab pertanyaan soal kecenderungan pemerintah yang gencar merekrut ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia menegaskan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn-pppk/">ASN PPPK</a> sama dengan ASN PNS. ”Cuma, dia (ASN PPPK) tidak punya hak pensiun saja,” ucapnya. Sementara hak lain, termasuk untuk mengakses layanan kredit, tetap bisa. Sebab, PPPK sejatinya secara resmi adalah pegawai pemerintah. Meskipun statusnya kontrak dengan durasi tertentu, masa kerjanya bisa panjang seperti PNS. Adanya durasi kontrak itu hanya untuk acuan penilaian kinerja. Selain itu, kontrak kerja bagi ASN PPPK berangkat dari semangat awal untuk memberikan kesempatan kepada profesi atau keahlian tertentu. ”Sebenarnya PPPK dulu untuk menjembatani orang hebat. Misalnya yang dari luar, tapi dia tidak mau jadi PNS,” terangnya. Maka, disiapkan skema ASN PPPK dengan durasi kontrak kerja sekian tahun. Meskipun statusnya pegawai kontrak, pendaftar rekrutmen ASN PPPK sangat tinggi. ”Antrenya luar biasa,” ungkap Azwar. Dia mengatakan, pada periode 2022–2023, pemerintah menggunakan formasi ASN PPPK untuk menuntaskan kebutuhan dasar di sektor pendidikan dan tenaga kesehatan. Azwar juga menjelaskan soal isu adanya tawaran pensiun dini bagi para ASN. ”(Tawaran, Red) pensiun dini tidak ada,” tegasnya. Tetapi, bagi ASN, khususnya PNS yang mengusulkan pensiun dini, sudah disiapkan aturannya. ASN PNS yang ingin pensiun dini dipersilakan. ASN PNS yang sudah memenuhi masa kerja tertentu dan mengajukan pensiun dini tetap mendapatkan hak pensiunan. Sebaliknya, jika belum memenuhi masa waktu tertentu, tidak mendapatkan hak pensiunan.

Urus Perizinan Bisa lewat Ponsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pelayanan-terpadu-satu-pintu-tak-terintegrasi-di-semua-daerah_m_154391.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Elen Setiadi mengakui jika Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih belum terintegrasi di semua daerah. Kondisi itu membuat pemerintah akan melakukan tindakan cepat. Salah satunya dengan melakukan integrasi melalui kantor layanan terpadu. Hal ini pun dianggap menjengkelkan bagi pihak Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sebab, integrasi antara PTSP pusat dan daerah belum terjalin. Untuk itu, kebijakan integrasi layanan pun dikeluarkan oleh pemerintah. "PTSP kan sampai konstruksi, kita sampai gimana mengawal perizinan dan usahanya. PTSP kita belum terhubung dengan NIK, dan Kemenkumham, Perpajakan, INSW, jadi sistem ini sekarang sistem yang akan bicara. Kalau dulu kan enggak dikawal. Kalau ada hambatan sistemnya akan alert. Karena kita sudah ada model INSW, modelnya akan pakai model INSW dan dikombinasikan dengan PTSP yang ada, tinggal menyatukannya aja," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/8). Sementara itu, Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, mengakui selama ini dunia usaha cukup direpotkan oleh Maslaah perizinan. Bahkan, hal tersebut membuat realisasi investasi asing hanya 27,5 persen dalam 7 tahun terakhir. Sebuah ironi. "Orang mau rencana invest PMA saja, ternyata rata-rata dalam 7 tahun terakhir hanya 27,5 persen yang terlaksana, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri hanya 32 persenan, artinya ada gap. Permasalahannya jelas regulasi dan pelayanan publik. ada apa dengan," jelas dia. Lebih lanjut, pulau Jawa dianggap masih menjadi destinasi investasi paling menarik oleh para investor. Bahkan, terdapat 15 instansi yang terkait dengan perizinan pada produk impor. Kondisi itu bagai sebuah ironi, sebab Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau insentif lainnya belum efektif diterapkan. (cr4/Hana)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tak Terintegrasi di Semua Daerah

urus perizinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#urus perizinan

Berita Terkini

Urus Perizinan Bisa lewat Ponsel

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tak Terintegrasi di Semua Daerah

Download Aplikasi JawaPos.com