<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dukungan Gubernur Jakarta, Pramono Anung terhadap Persija Jakarta tak lantas membuatnya disenangi semua pihak. Dirinya ternyata kerap dikritik juga karena langkahnya tersebut demi Macan Kemayoran. Pramono Anung memang jadi sosok penting di balik masifnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terhadap Persija. Dia memberikan dukungan lewat sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkolaborasi dan jadi sponsor Macan Kemayoran. Selain itu, Pramono juga mengupayakan agar Persija tetap bermain di Jakarta. Caranya dengan menggemakan frasa 'Jakarta Harus Lebih Persija' dan memaksimalkan Jakarta International Stadium sebagai rumah Macan Kemayoran. Klub kebanggaan The Jakmania itu jadi prioritas dalam penggunaan stadion. Pramono juga beberapa kali hadir langsung ke stadion saat Persija bermain kandang di Jakarta. Bahkan ketika Macan Kemayoran memainkan laga tandang, dirinya kerap memberikan pernyataan atau dukungan moral ke tim. Sederet dukungan itu membuat Pramono dicintai The Jakmania. Tapi ternyata tidak semua pihak mendukung langkahnya. Pria asal Kediri, Jawa Timur itu mengaku kerap mendapat kritik dari beberapa pihak. Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya saat menghadiri Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/2). "Bahkan saya sekarang ini dikritik dianggap Gubernur terlalu ngurusin Persija. Ya masa saya ngurus yang lain?" kata Pramono Anung. "Ya pasti Persija saya urusin. Kemarin kalah 2-0 lawan Arema aja enggak bisa tidur saya," tambahnya. Saat Persija kalah dari Arema FC, Pramono Anung memang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia jadi saksi kekalahan perdana Macan Kemayoran di laga kandang pada musim ini. Bahkan, Pramono terkadang sampai merasa sebal jika bertemu Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno. Terutama saat Persija menderita kekalahan karena saking dirinya memikirkan Persija. "Saya kalau udah kalah Persija ketemu Diky Ketua Jakmania, aduh sebal banget itu," jelas dia. (*) &nbsp;

Pramono Anung terima banyak kritik karena mengurus Persija Jakarta. Simak dukungan dan reaksi beliau terhadap banjir kritikan

 Gubenur DKI Pramono Anung Blak-blakan! Akui Banjir Kritikan karena Urus Persija Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/Screenshot_2024-12-23-09-27-57-004_comgoogleandroidgm-edit-1681255771.jpg" alt="Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka suara soal keluhan Leony Vitria Hartanti, eks personel Trio Kwek-kwek yang harus membayar pajak waris puluhan juta saat mengurus balik nama rumah warisan ayahnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli membenarkan bahwa dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) terdapat jenis subjek pajak "Warisan belum terbagi".&nbsp;Namun, kata dia, kewajiban perpajakan ini akan muncul pada warisan yang belum terbagi. "Kewajiban perpajakan bagi subjek ini hanya muncul dalam hal atas warisan yang belum terbagi tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak sehingga kewajiban perpajakannya harus dipenuhi oleh wakil atau ahli waris," kata Rosmauli kepada JawaPos.com, Rabu (10/9). Lebih lanjut ia mencontohkan, jika wajib pajak wafat dan meninggalkan rumah warisan yang masih menghasilkan sewa sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban pajak atas penghasilan sewa tersebut dipenuhi oleh wakil atau ahli waris. Namun, kata Rosmauli, apabila rumah tersebut telah dibagikan dan menjadi milik ahli waris, rumah atas warisan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang berupa PPh Final. "Dan akan terutang pada saat ahli waris akan melakukan balik nama sertifikat atas tanah dan/ atau bangunan atas warisan tersebut," jelasnya. Terkait besarannya, Rosmauli mengungkapkan dalam PP 34/2016, besaran atas PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual atau wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dalam hal ini, pajak waris sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana, pajak warisnya ditentukan sebesar 1 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Meski begitu, Rosmauli memastikan bahwa ahli waris bisa memperoleh pembebasan PPh Final apabila sudah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan atas waris, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d PER-8/PJ/2023. "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk memperoleh SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris," ungkapnya. Ia memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan pergantian nama pemilik tanah/bangunan itu merupakan objek atas pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh pemda setempat. "Hal tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)," pungkasnya.

DJP Kemenkeu menjelaskan kewajiban pajak waris yang harus dipenuhi oleh ahli waris, termasuk besaran pajak yang berlaku.

Penjelasan DJP soal Keluhan Leony Vitria Eks Trio Kwek-kwek Saat Urus Pajak Waris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/IMG-20250318-WA0030-1-3756681096.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di acara BPKH di Masjid Istiqlal Jakarta. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (tengah) di acara BPKH di Masjid Istiqlal Jakarta. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyambut baik keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pasalnya, BPKH membuat pengelolaan dana haji jauh lebih profesional. Dia berharap BPKH ke depan tidak hanya mengurusi jamaah haji. Lebih dari itu, BPKH juga diharapkan mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Nazaruddin dalam program Berkah Ramadan BPKH 2025 di Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin mengatakan umat Islam di Indonesia memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat muslim di Indonesia memiliki rekening di bank. Baik dalam bentuk tabungan atau deposito.&nbsp; "Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka 300 triliun per tahun," kata Nasaruddin dalam keterangannya Selasa (18/3). Jumlah itu menurut dia cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin, termasuk mereka yang tergolong miskin mutlak.&nbsp;"Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit," katanya. Dia lantas mengusulkan agar ke depannya BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberdayakan potensi zakat. Nasaruddin mengatakan, ke depan BPKH bisa berkolaborasi dengan Baznas atau lembaga amil zakat lain. Supaya pundi-pundi uang umat Islam dapat diberdayakan secara bersama-sama. "Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut Nasaruddin mengungkapkan rasa syukurnya atas keberadaan BPKH, yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat. Dia mengapresiasi kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji. Tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan. "Beliau-beliau ini (BPKH) adalah para pemikir umat yang selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak sekali bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat," kata Nasaruddin. Dia lantas menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.&nbsp; "Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah berhasil memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel," ujar Nasaruddin. Dia lantas membandingkan dengan sebelum BPKH terbentuk. Saat itu belum semua potensi keuangan haji dikelola secara terstruktur dan profesional seperti sekarang. Baginya, BPKH telah berhasil mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk kepentingan umat. &nbsp;

Menag Nasaruddin Umar mengusulkan agar ke depannya BPKH berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Baznas untuk memberdayakan potensi zakat.

Tidak Hanya Urus Jamaah Haji, Menag Nasaruddin Umar Ingin BPKH Tangani juga 2,2 Juta Orang Miskin di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/JKT_Potensi-Cuaca-Ekstrem-Selama-libur-Nataru_Salman-Toyibi-07-2-3066027959.jpg" alt="Ilustrasi gedung di Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung di Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta&nbsp;mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Layanan pembuatan PBG di Jakarta kini diklaim bisa rampung hanya dalam 17 menit.&nbsp; Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/1). Teguh menjelaskan, percepatan penerbitan PBG di jakarta dilakukan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah, yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.&nbsp; Percepatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung. Seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.&nbsp; Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI Jakarta maupun petugas tim teknis. Sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Layanan PBG, lanjut Teguh, dapat diakses oleh warga Jakarta melalui JakEVO, sistem pendukung perizinan daerah Pemprov DKI Jakarta yang bisa diakses secara mobile oleh pemohon. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara cepat dan transparan. "Seluruh jenis PBG dapat diproses lebih cepat," jelasnya.&nbsp; "Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon. Bahkan hari ini kita bisa selesaikan dalam waktu 17 hingga 30 menit," sambungnya.&nbsp; Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah. Upaya ini diharapkan mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR. "Saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan non perizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," tegasnya. Sementara itu,&nbsp; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang mempercepat penerbitan PBG dalam waktu hitungan menit. Dengan percepatan itu, Maruarar optimistis target 3 juta rumah dapat tercapai.&nbsp;"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa," kata Maruarar.

Pemprov DKI Jakarta mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Urus Persetujuan Bangunan Gedung di Jakarta Makin Cepat, Bisa Selesai Dalam 17 Menit, Urus Sendiri Lewat JakEVO

Urus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Urus

Berita Terkini

Gubenur DKI Pramono Anung Blak-blakan! Akui Banjir Kritikan karena Urus Persija Jakarta

Penjelasan DJP soal Keluhan Leony Vitria Eks Trio Kwek-kwek Saat Urus Pajak Waris

Tidak Hanya Urus Jamaah Haji, Menag Nasaruddin Umar Ingin BPKH Tangani juga 2,2 Juta Orang Miskin di Indonesia

Urus Persetujuan Bangunan Gedung di Jakarta Makin Cepat, Bisa Selesai Dalam 17 Menit, Urus Sendiri Lewat JakEVO

Download Aplikasi JawaPos.com