<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/7m6QvWpxJuW6FwqX8OTDqQs0LaIhF4WxRATsCpWT-2380766017.jpg" alt="Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN, Kamis (2/10/2025). (Humas Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN, Kamis (2/10/2025). (Humas Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan perubahan atau transformasi kelembagaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).&nbsp; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mewakili Presiden menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memperkuat peran BUMN dalam pembangunan dan ekonomi nasional.&nbsp; &ldquo;Terdapat urgensi teknokratis untuk melakukan transformasi kelembagaan dan kerangka hukum, agar pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perkembangan perekonomian nasional,&rdquo; kata Rini.&nbsp; Rini membeberkan bahwa ada empat urgensi perubahan keempat UU BUMN. Pertama, perlunya penataan kelembagaan untuk memosisikan fungsi regulator dan operator secara lebih tegas agar tercipta sinergitas fungsi pengelolaan BUMN.&nbsp; Kedua, kebutuhan memperkuat tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good corporate governance, sehingga BUMN dapat bersaing di tingkat regional maupun global.&nbsp; Ketiga, pentingnya memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam penyelenggaraan negara, termasuk hubungannya dengan Presiden, lembaga pemeriksa, maupun masyarakat.&nbsp; &ldquo;Sementara itu keempat yaitu dorongan untuk menjadikan BUMN sebagai katalis pembangunan. Bukan hanya penyumbang dividen, tetapi juga agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Rini menambahkan, pembahasan RUU ini melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian PANRB bersama Komisi VI DPR.&nbsp; Perubahan ini disusun untuk menghadirkan kebutuhan kelembagaan yang progresif, aturan main yang lebih jelas, serta kepastian hukum yang kokoh dalam pengelolaan BUMN.&nbsp; &ldquo;Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan dapat berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Ia juga berharap kerja sama pemerintah dan DPR terus berlanjut untuk memastikan BP BUMN berkontribusi positif pada pembangunan nasional serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.&nbsp; &ldquo;Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk disahkan menjadi Undang-Undang,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

DPR telah mengesahkan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN untuk memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi.

Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN, Ini 4 Urgensi Perubahannya Versi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/n8yEUbrd7WUTLkdM582UL5DXE34i1ld1LUTqRbnO-1761776634.jpg" alt="Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 560/2599/012/2025 tertanggal 2 Mei 2025, yang melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan bahwa larangan batas usia kerja dibuat untuk mengurangi praktik diskriminasi usia yang kerap terjadi di dunia kerja. "Fenomena diskriminasi usia dalam lowongan kerja cukup banyak terjadi. Banyak pencari kerja usia 35 tahun ke atas yang masih produktif dan kompeten, tapi tersisih hanya karena usia," tutur Adhy baru-baru ini. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Airlangga, Prof Hadi Subhan tak sependapat dengan anggapan batas usia tenaga kerja sebagai tindakan diskriminasi. Ia pun mempertanyakan urgensi dari kebijakan ini. &ldquo;Jadi seharusnya tidak perlu diatur sama surat edaran gubernur, karena di putusan MK juga sudah diputuskan bahwa pembatasan usia minimal maupun maksimal bukan diskriminasi," tutur Hadi di Surabaya, Sabtu (10/5). Alih-alih sebagai diskriminasi, Guru Besar Fakultas Hukum Unair ini justru menilai, pemberian syarat usia pada pelamar kerja adalah bentuk penyesuaian pada kebutuhan perusahaan. &ldquo;Karena orang yang usianya 35, juga dulu pernah berusia di bawah 35. Beda dengan misalnya pelamar hanya boleh dari suku Jawa, yang bukan Jawa kan jelas nggak bisa karena tidak akan pernah menjadi suku Jawa,&rdquo; imbuhnya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan layak, tanpa diskriminasi. Diskriminasi dalam pasal ini adalah jenis kelamin, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat (disabilitas).&nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja untuk mengurangi diskriminasi, dikritik Prof Hadi Subhan

Pakar Hukum Unair Pertanyakan Urgensi SE Khofifah soal Larangan Batas Usia Pelamar Kerja di Jatim, Sebut Bertentangan dengan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/stack-diplomas-antique-bookshelf-background-generated-by-ai_11zon-3741178920.jpg" alt="Ilustrasi ijazah dan atribut kelulusan topi toga penanda keberhasilan akademik. (Freepik/vecstock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ijazah dan atribut kelulusan topi toga penanda keberhasilan akademik. (Freepik/vecstock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Leonardus Tumuka, seorang akademisi dari Suku Kamoro di Mimika, Papua Tengah, menegaskan bahwa pendidikan merupakan landasan utama bagi bangsa. Dilansir dari Antara News, Jumat (1/3), Ia mengungkapkan pendidikan berperan penting dalam membangun karakter pemimpin masa depan bangsa. &ldquo;Pada prinsipnya pendidikan karakter dapat diperoleh anak-anak sejak dini mulai dari pendidikan formal maupun non formal,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014375271/syafruddin-bertemu-menteri-pendidikan-tinggi-dan-menteri-wakaf-perkuat-kerja-sama-indonesia-dan-yordania">Syafruddin Bertemu Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Wakaf, Perkuat Kerja Sama Indonesia dan Yordania</a> Tumuka dikenal sebagai akademisi yang menyelesaikan Program Doktor (Ph.D) di Universitas Filipina, Los Banos, Lagua pada 2015. Pendidikan Karakter: Membentuk Pemimpin Cerdas dan Berakhlak Mulia Menurut Tumuka, pendidikan karakter sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan kemampuan dasar seorang anak didik untuk berpikir cerdas, berperilaku dan berakhlak baik. &ldquo;Ketika seorang anak sejak dini dibentuk dalam sebuah pendidikan karakter yang baik maka akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat umum,&rdquo; ujar Tumuka yang menyelesaikan S2 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014371317/kunjungi-yordania-syafruddin-kambo-bahas-kerja-sama-bidang-pendidikan-hingga-keislaman">Kunjungi Yordania, Syafruddin Kambo Bahas Kerja Sama Bidang Pendidikan hingga Keislaman</a> Pendidikan: Kunci Menuju Masa Depan Generasi Muda Dia menjelaskan pendidikan juga akan sangat membantu seorang anak sejak dini, untuk mengembangkan kualitas dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. &ldquo;Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sekitarnya,&rdquo; katanya. Rumah Transit Yau Ma'o: Motivasi Pendidikan bagi Anak-Anak Kamoro Pria yang dipanggil akrab Leo itu menambahkan pihaknya terus mendorong melalui Rumah Transit Yau Ma'o agar anak-anak asli Suku Kamoro di daerah ini, dapat diberi edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. &ldquo;Edukasi dan stimulus bagi anak sejak dini sangat penting dilakukan, untuk itu melalui Rumah Transit Yau Ma'o, kami harap anak-anak terus termotivasi untuk belajar dan mencintai dunia pendidikan,&rdquo; ujarnya.

Artikel ini membahas tentang peran penting pendidikan dalam membangun karakter pemimpin masa depan bangsa.

Akademisi Leonardus Tumuka Tekankan Urgensi Edukasi untuk Generasi Muda: Pendidikan Fondasi Penting bagi Bangsa

Urgensi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Urgensi

Berita Terkini

Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN, Ini 4 Urgensi Perubahannya Versi Pemerintah

Pakar Hukum Unair Pertanyakan Urgensi SE Khofifah soal Larangan Batas Usia Pelamar Kerja di Jatim, Sebut Bertentangan dengan Putusan MK

Akademisi Leonardus Tumuka Tekankan Urgensi Edukasi untuk Generasi Muda: Pendidikan Fondasi Penting bagi Bangsa

Download Aplikasi JawaPos.com