<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/Jumlah-Kendaraan-di-Jakarta-Mencapai-23-Juta-Unit-Dery-Ridwansah-4JPG-3546253659.jpg" alt="Ilustrasi: SItuasi jalanan macet di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: SItuasi jalanan macet di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ibu Kota Jakarta selalu identik dengan kemacetan dan kepadatan luar biasa. Angka resmi menunjukkan penduduk Jakarta yang memiliki NIK (secara administratif) hanya 11 juta orang. Namun, data global PBB mencatat angka yang jauh lebih 42 juta jiwa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya buka suara. Kepadatan ekstrem ini ternyata disebabkan oleh mobilitas harian jutaan orang dari 8 kota/kabupaten penyangga yang beraktivitas di Jakarta.&nbsp; Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menjelaskan, setiap hari, jutaan orang berbondong-bondong datang dari wilayah sekitar. Mereka menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan. Inilah 8 kota/kabupaten yang membuat Jakarta serasa dihuni 42 juta penduduk secara fungsional: <ol> <li>Kota Bogor</li> <li>Kabupaten Tangerang</li> <li>Kabupaten Bogor</li> <li>Tangerang Selatan</li> <li>Depok</li> <li>Kota Bekasi</li> <li>Kota Tangerang</li> <li>Kabupaten Bekasi</li> </ol> Mobilitas ini berlangsung setiap hari dengan berbagai tujuan. Mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga layanan publik. "Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Tangerang Selatan, Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi," ujar Chico, Kamis (27/11). Ia menegaskan, pergerakan inilah yang menjadi penyebab utama kepadatan Jakarta yang terasa masif. "Mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya," bebernya. Chico Hakim lantas menjelaskan perbedaan cara penghitungan yang kerap membingungkan. Penduduk Jakarta dihitung dengan dua cara berbeda. Secara administratif terdapat 11 juta orang resmi ber-NIK. Sedangkan secara fungsional mencapai 42 juta. Politikus PDIP itu menegaskan bahwa angka 42 juta yang menjadi rujukan media nasional sesungguhnya adalah prediksi pergerakan urbanisasi. Angka ini melihat pergerakan secara fungsional di wilayah megapolitan Jabodetabek. "Jadi, 42 juta itu adalah prediksi pergerakan urbanisasi di kota megapolitan," tegasnya. Sebelumnya, Laporan PBB dalam World Urbanization Prospects 2025 menempatkan Jakarta di urutan pertama sebagai kawasan urban terbesar di dunia. Dengan populasi mencapai 42 juta jiwa secara fungsional, wilayah ini melampaui kota-kota besar global lainnya. <ul> <li>Dhaka (Bangladesh): Sekitar 37 juta penduduk.</li> <li>Tokyo (Jepang): 33 juta jiwa.</li> <li>New Delhi (India) dan Shanghai (China): Sama-sama sekitar 30 juta penduduk.</li> <li>Guangzhou (China): 28 juta jiwa.</li> </ul>

Kepadatan Jakarta mencapai 42 juta jiwa karena mobilitas harian dari 8 kota/kabupaten penyangga. Simak penjelasannya!

Ternyata 8 Kota ini Bikin Ibu Kota Serasa Berpenduduk 42 Juta Jiwa Seperti Laporan PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JKT_PERESMIAN-FASILITAS-CONNECTING-BRIDGE-DAN-NAMING-RIGHT-STASIUN-LRT-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_24072025-11-3770638114.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah warga miskin di Jakarta terus bertambah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tingginya urbanisasi di Jakarta. Pramono menduga, meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta tidak hanya karena kondisi ekonomi warga asli, tapi juga karena derasnya arus urbanisasi. &ldquo;Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau, memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta,&rdquo; ujar Pramono di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Gubernur Pramono melanjutkan, tingginya urbanisasi juga menyebabkan melonjaknya jumlah pencari kerja di Jakarta. &ldquo;Itu datang dari berbagai daerah. Maka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang ini naik secara signifikan,&rdquo; ungkapnya. Pramono berjanji akan mempelajari data dan faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. &ldquo;Tentang kemiskinan yang disampaikan tadi, tentunya saya akan pelajari,&rdquo; katanya. <h3>Data BPS Terbaru Meningkatnya Angka Kemiskinan di Jakarta 2025</h3> Diketahui, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 464,87 ribu orang per Maret 2025. Angka ini meningkat 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024 yang sebanyak 449,07 ribu orang. &ldquo;Jumlah penduduk miskin sebesar 464,87 ribu orang, naik 15,8 ribu orang untuk posisi di Maret 2025 terhadap September 2024 yang sebesar 449,07 ribu orang,&rdquo; ujar Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, Jumat (25/7). Tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2024, angka ini justru menurun tipis dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen. Secara nasional, tingkat kemiskinan berada di angka 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta orang. Jakarta masih termasuk tiga provinsi dengan angka kemiskinan terendah, setelah Bali dan Kalimantan Selatan. &ldquo;Untuk angka kemiskinan perkotaan, dari 39 provinsi di Indonesia, sebanyak 21 provinsi mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. Dan kenaikan (kemiskinan) Jakarta 0,14 persen,&rdquo; ungkap Nurul.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti peningkatan jumlah warga miskin akibat urbanisasi yang tinggi di Jakarta.

Kemiskinan Jakarta Naik, Pramono Soroti Derasnya Arus Urbanisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pendataan-pendatang-surabaya-1653592055.jpg" alt="Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)" width="100%">
<figcaption>Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mulai memperketat pengawasan terhadap arus urbanisasi yang biasanya meningkat usai Lebaran. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pendataan warga pendatang yang baru tiba di Kota Pahlawan, terutama mereka yang tidak memiliki identitas atau pekerjaan tetap. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa proses pendataan sudah dimulai sejak Senin (7/4). &ldquo;Biasanya setelah Lebaran banyak warga yang kembali dari kampung, dan sebagian membawa saudara atau kerabat untuk ikut tinggal di Surabaya,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com.&nbsp; Pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan bersama RT dan RW setempat. Mereka diminta untuk mengidentifikasi siapa saja penduduk baru yang menetap di wilayahnya. &ldquo;RT dan RW adalah pihak yang paling tahu kondisi warganya. Jadi mereka yang kami andalkan dalam proses ini,&rdquo; jelas Eddy. Penduduk yang bukan pemilik KTP Surabaya, namun tinggal sementara atau menetap, tetap wajib tercatat dalam sistem. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen. Eddy menegaskan, pendataan ini bukan sekadar mencatat jumlah, tetapi juga menilai kualitas penduduk nonpermanen. &ldquo;Apakah mereka punya pekerjaan tetap? Apakah punya keterampilan? Karena kalau tidak, bisa jadi beban sosial bagi kota,&rdquo; tegasnya. Surabaya selama ini memberikan banyak fasilitas kepada warganya, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga bantuan sosial. Maka, masuknya warga baru perlu dikontrol agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih jauh, Pemkot juga menekankan pentingnya data penduduk untuk menyusun kebutuhan logistik kota. "Kalau jumlah penduduk tidak tercatat dengan baik, bisa berpengaruh pada stok pangan dan pelayanan publik lainnya," kata Eddy. Mereka yang tidak melapor atau tidak memiliki identitas yang jelas bisa menjadi perhatian Satpol PP dan Dinas Sosial. &ldquo;Kalau ditemukan gelandangan, atau warga yang tidak jelas pekerjaan dan tempat tinggalnya, bisa kami pulangkan ke daerah asalnya,&rdquo; ujarnya. (*) Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan sosial akibat urbanisasi yang tak terkendali. &ldquo;Kami tidak melarang orang datang ke Surabaya. Tapi kami ingin memastikan mereka datang dengan tujuan jelas, punya pekerjaan, keterampilan, dan tempat tinggal yang layak,&rdquo; tutur Eddy. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 416px; top: 151px;">&nbsp;</div>

Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan arus urbanisasi pasca Lebaran dengan melakukan pendataan warga pendatang.

Urbanisasi Diawasi Ketat, Pendatang Tak Jelas ke Surabaya Bisa Dipulangkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/CSa7D4q6A7hNFqCNGA6QELkqKitmlOuHtr8ZsNhO-2116895850.jpg" alt="Ilustrasi urbanisasi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota-kota besar pasca libur Lebaran. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi urbanisasi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota-kota besar pasca libur Lebaran. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gelombang urbanisasi pasca libur Lebaran bukan lah hal baru. Fenomena ini kerap terjadi di kota-kota besar, seperti Surabaya. Pada momen ini, masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Kota Pahlawan. Oleh karena itu, untuk mencegah urbanisasi liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan kebijakan yang tegas. Salah satunya melarang pendatang atau penduduk baru yang datang tanpa memiliki tujuan jelas. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa setiap pendatang di Kota Pahlawan akan didata RT/RW setempat. Termasuk tujuan kedatangan dan status pekerjaan mereka di daerah tersebut. "Kalau tidak bekerja, untuk apa tinggal di sini? Dan ini dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW. Karena itu saya berharap kepada RT/RW kalau ada yang masuk ke dalam wilayahnya, tolong dipantau dan dijaga," tutur&nbsp;Eri. &nbsp; Politikus yang akrab disapa Cak Eri itu tak segan untuk memulangkan pendatang baru yang tidak memiliki tujuan jelas di Surabaya. Dalam proses pemulangan, Pemkot akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah asal "Saya pulangkan kalau tidak jelas di Surabaya, tidak bekerja. Saya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," imbuh Cak Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Wali Kota Eri menilai pengawasan ketat terhadap pendatang penting dilakukan demi menjaga ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan kota dari dampak buruk urbanisasi yang tidak terkendali. Selain menjaring pendatang berdasar tujuan kedatangan dan status pekerjaan, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan pada rumah indekos atau kos-kosan. Tujuannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. &nbsp;&nbsp; &ldquo;Kos-kosan ini sudah ada aturan (Perwali Nomor 79 Tahun 2018), fasilitasnya ada kamar, kamar mandi, dan ada ibu kosnya. Kalau petak-petak ini membuat gaduh, bagaimana mengontrolnya? ya lewat pendataan RT/RW,&rdquo; tukas Eri. &nbsp; &nbsp;

Wali Kota Eri Cahyadi terapkan kebijakan tegas untuk awasi pendatang baru di Surabaya pasca Lebaran, demi ketertiban dan keamanan kota

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegas Soal Pendatang Tak Jelas: Saya Pulangkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/A861B3B9-F81F-4C6B-B5AC-9AED2033EFD4-3368683692.jpeg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa. Sebab, Pemerintah telah berupaya untuk memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa. Langkah itu dilakukan salah satunya untuk menekan laju urbanisasi. Ajakan itu dikemukakan Tito saat menghadiri Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam rangka peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1). Menurut mantan Kapolri itu, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan. Tito mencontohkan permasalahan urbanisasi yang dihadapi Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat di kedua negara itu, terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan. "Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa," katanya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali. Mengingat, persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata. Yakni, 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Karena itu, lanjut Mendagri, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran. Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tito berharap desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi. Apalagi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal. Dirinya menekankan agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. &ldquo;Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup dan mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,&rdquo; jelasnya. Karena itu, kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes. Langkah mengoptimalkan potensi itu misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). &ldquo;Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,&rdquo; ujarnya. Tito berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa. &ldquo;Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,&rdquo; tandasnya. (far/ali)

Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa. Sebab, Pemerintah telah memperkuat sistem pemerintahan desa.

Tidak Mau Seperti Jepang dan Korsel, Mendagri Tito Karnavian Ajak Hidupkan Desa demi Tekan Urbanisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/WhatsApp-Image-2024-09-15-at-221734-1850718878.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak tampil sebagai pembicara dalam acara World Class Sustainable Cities International Conference 2024. Acara diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Selasa (10/9). Emil hadir dalam kapasitasnya sebagai Presiden EAROPH Internasional. Sejumlah isu penting mengenai regenerasi perkotaan disampaikan. Menurut dia, urbanisasi menjadi salah satu alasan mengapa penting dilakukan regenerasi perkotaan. &rdquo;Apa yang akan mendorong regenerasi perkotaan? Pertama mengapa kita perlu melakukan regenerasi perkotaan adalah urbanisasi,&rdquo; kata Emil Dardak yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut. Lebih lanjut, Suami Arumi Bachsin menyoroti urbanisasi di pinggiran kota yang menyebabkan kemunduran di beberapa pusat kota. &rdquo;Jadi urbanisasi pinggiran kota ini menyebabkan kemunduran di beberapa pusat kota,&rdquo; ulas Emil. Emil juga melihat bahwa ada kecenderungan masyarakat yang memilih untuk bertempat tinggal di daerah pinggiran kota karena segala sesuatunya sudah terjangkau. &rdquo;Dan ketika orang tua bertambah tua, anak-anak mereka mulai menetap dengan keluarga mereka sendiri, terkadang mereka memilih untuk tidak tinggal di sana, lalu mereka pindah ke tempat yang terjangkau, yang lebih jauh di luar pusat kota,&rdquo; papar Emil. Mantan Wakil Gubernur Jatim itu mengajak seluruh stakeholder untuk mengonfigurasi ulang seluruh tempat di perkotaan. &rdquo;Mari kita konfigurasi ulang seluruh tempat, kita melihat masalah kesehatan masyarakat, masalah kemacetan, masalah banjir, dan kita ingin menyelesaikannya. Terkadang kita harus merelokasi rumah-rumah di tepi sungai untuk menormalkan sungai,&rdquo; ungkap Emil. Dia juga membagikan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim. Pemprov Jatim juga mengarahkan kembali mobilitas masyarakat ke arah pembangunan yang berorientasi pada angkutan umum. &rdquo;Sekarang kami memiliki apa yang kami sebut dengan layanan taksi daring, seperti Grab dan Uber dan sebagainya,&rdquo; imbuh Emil. &rdquo;Itu merevolusi cara kami melakukan koneksi jarak dekat ke rumah-rumah dan ke tujuan akhir,&rdquo; tambah dia. Tak kalah penting dalam merealisasikan regenerasi perkotaan, Emil berpesan untuk selalu mengantisipasi dampak sosial yang akan muncul. &rdquo;Sekarang, apa saja tantangan potensial yang harus kita antisipasi ketika kita mencoba mengejar regenerasi perkotaan? Tentu saja, nomor satu adalah dampak sosial,&rdquo; tegas Emil. Agenda itu merupakan salah satu konferensi terbesar di bidang Urban Development di skala internasional. Tahun ini merupakan ajang ke-15 dan diselenggarakan di Kuala Lumpur.

Emil Elestianto Dardak tampil sebagai pembicara dalam acara World Class Sustainable Cities International Conference 2024 di Kuala Lumpur

Emil Dardak Jadi Keynote Speaker di World Class Sustainable Cities International Conference 2024 di Kuala Lumpur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/WhatsApp-Image-2024-04-27-at-161529-2094341631.jpg" alt="Peneliti dan juga Ketua Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanegara Dr. Ir. Erwin Fahmi, M.U.R.P." width="100%">
<figcaption>Peneliti dan juga Ketua Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanegara Dr. Ir. Erwin Fahmi, M.U.R.P.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Depok terus menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan yang terjadi menurut peneliti dan juga Ketua Program Studi (Prodi) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanegara Dr. Ir. Erwin Fahmi, M.U.R.P. sama halnya dengan fenomena yang terjadi di wilayah metropolitan lain, yaitu proses post sub urbanisasi. Fenomena itu dipaparkan Fahmi, terjadinya proses urbanisasi, di mana sebagian besar penduduk pindah ke luar kota dan memilih untuk tinggal di daerah pinggiran. Wilayah tersebut tengah berproses menjadi kota yang tidak lagi bergantung dengan kota induknya. Depok bisa dikatakan tengah berproses untuk tidak terlalu bergantung dengan Jakarta. &rdquo;Secara global, bahkan Asia Timur saat ini sedang mengalami proses apa yang diistilahkan dalam kajian perkotaan sebagai proses post sub urbanisasi. Jadi kalau awalnya dahulu kita mengenal istilah urbanisasi, sebagai orang yang datang ke kota, kemudian orang meminggir ke luar kota, mengembangkan sub urban, wilayah pinggiran dan terjadi lagi orang kembali lagi ke kota. Maka sekarang kita sekarang memasuki post urban,&rdquo; terang Erwin Fahmi. Depok yang tengah mengalami proses Kota Mandiri menurut Fahmi, juga dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti penyediaan lapangan kerja yang terus berkembang serta fasilitas sosial dan kesehatan yang semakin membaik. &rdquo;Dasarnya seluruh kegiatan yang dapat membuat dirinya mandiri, baik sebagai tempat kerja, dan juga fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya,&rdquo; kata Erwin Fahmi. &rdquo;Orang berkurang ketergantungannya kepada&nbsp; kota induk. Memang koneksi dengan induk tetap ada, dengan transportasi masal yang baik. Tapi nanti semakin berkurang arus dari pinggiran ke pusatnya. Memang saat ini belum terlalu terlihat tapi itu menguat ke depan,&rdquo; jelas Fahmi. Meski begitu kata dia, jika dibandingkan dengan daerah aglomerasi lain, Kota Depok masih relatif lebih lambat dalam sektor perkembangan investasi. Hal tersebut karena kota tersebut pada awalnya lebih diperuntukkan sebagai kota permukiman menengah ke bawah. Saat ini, dia melihat kota tersebut terus bertumbuh menjadi wilayah yang mandiri. Untuk membuat proses kota mandiri semakin baik, Kota Depok terang Fahmi, mampu memanfaatkan kondisi istimewa, salah satunya dengan tersedianya sejumlah kampus terbaik di Indonesia. Misalnya Pemerintah Kota Depok dapat menyediakan bangunan vertikal sebagai tempat tinggal yang terjangkau untuk mahasiswa. &rdquo;Depok perlu mengembangkan potensi, seperti ada sejumlah universitas. Menyediakan rumah susun bertingkat atau hal lainnya. Itu akan membantu Kota Depok membuka yang baik. Termasuk juga menyediakan transportasi massal yang lebih baik,&rdquo; sebut Erwin Fahmi.

Kota Depok terus menunjukkan perkembangan, fenomena yang terjadi di wilayah metropolitan lain, yaitu proses post sub urbanisasi

Menuju Kota yang Mandiri, Kota Depok Tak Bergantung dengan Jakarta

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-ump-naik-jakarta-tetap-dibanjiri-pendatang-baru_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Arus urbanisasi ke Jakarta akan tetap terjadi tanpa kenaikan UMP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Arus urbanisasi ke Jakarta akan tetap terjadi tanpa kenaikan UMP.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan meningkatkan pengawasan terhadap penduduknya pasca lebaran mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah tersebut ditempuh Pemkot untuk mengantisipasi penduduk yang masuk ke Surabaya namun tidak memiliki tujuan, atau tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, Dispendukcapil Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pendatang dengan melibatkan camat, lurah, Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,&rdquo; kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto Eddy, Senin (18/3) seperti dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menegaskan, jika nantinya pasca lebaran terdapat penduduk yang statusnya tidak jelas, maka Ketua RT dan RW wajib melaporkan ke kelurahan dan kecamatan untuk dilakukan pendataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pendataan penduduk non permanen. Kalau misal di sini (Surabaya) mereka tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi beban, mereka harus kembali ke daerah asal,&rdquo; tegas Eddy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan bahwa jika seseorang ingin tinggal menetap dan memiliki KTP dengan alamat domisili Surabaya, maka hal itu tidaklah mudah, karena harus memenuhi beberapa persyaratan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penduduk tersebut setidaknya harus memiliki tujuan yang jelas di Surabaya, dan juga harus tinggal di satu alamat domisili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebelum mereka disetujui (pindah), kelurahan akan kroscek. Misalnya, dia pindah ke alamat Gayungan Gang 3 No. 4, kita cek di lokasi, apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, dia harus foto bersama dengan petugas kelurahan itu, untuk memastikan secara fisik mereka ada di (alamat) situ,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa permohonan pindah ke Kota Pahlawan dipastikan tidak disetujui, jika saat petugas melakukan kroscek, penduduk tersebut tidak di lokasi, atau tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan pindah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi ternyata nanti dicek di lapangan itu tidak ada, atau cuma namanya saja yang penting dapat KTP Surabaya, tidak kita setujui,&rdquo; lanjutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014457393/dikenal-kuat-dan-lincah-4-zodiak-ini-terlahir-untuk-menjadi-seorang-olahragawan-sejati">Dikenal Kuat dan Lincah, 4 Zodiak Ini Terlahir untuk Menjadi Seorang Olahragawan Sejati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu tidak ingin, jika pasca lebaran nanti terdapat penduduk yang statusnya fiktif, atau sekedar menumpang alamat, apalagi hanya untuk memanfaatkan bantuan dari Pemkot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka dari itu harus kita cek, jangan sampai mereka pindah ke sini itu cuma fiktif saja. Namanya ada, tapi tinggal di daerahnya, dengan alasan nanti sekolah gampang, kalau sakit gampang,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Dispendukcapil Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap pendatang dengan melibatkan camat, lurah, Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing

Cegah Pendatang Tanpa Tujuan dan Warga Fiktif, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Penduduk Pasca Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/WhatsApp-Image-2023-04-29-at-182221-529234083.jpg" alt="Ilustrasi Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, menjadi salah satu tujuan urbanisasi masyarakat dari daerah. Mereka yang datang memiliki beragam maksud dan tujuan. Ada yang bertujuan mengenyam pendidikan, berobat di rumah sakit hingga mencari lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, fenomena urbanisasi pasca Lebaran biasa terjadi untuk mencari kerja. Namun demikian, diimbau kepada warga yang tidak memiliki keterampilan supaya tidak datang mencari kerja di Surabaya. &rdquo;Mencari pekerjaan dan tenaga kerja di Surabaya apa saja ada, lowongan juga tersedia. Tapi saya mengimbau (warga Surabaya) jangan membawa saudara dari desa, apalagi kalau tidak cakap dan terampil bisa kalah dengan warga Surabaya,&rdquo; kata Achmad Zaini, Sabtu (29/4). Menurut Zaini, sebetulnya lowongan pekerjaan atau peluang usaha tak hanya ada di kota besar seperti Surabaya. Di daerah asal warga tersebut tinggal, sebenarnya juga banyak tersedia. &rdquo;Saya mengimbau jangan membawa (saudaranya) dari desa, karena di tempat asal sebetulnya masih banyak peluang, pasti ada peluang,&rdquo; ucap Achmad Zaini. Zaini membeberkan, di Kota Surabaya terdapat dua kesempatan kerja. Yakni peluang usaha dan lapangan kerja. Peluang usaha itu seperti di antaranya telah digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui program padat karya. &rdquo;Kalau usaha seperti yang dilakukan pemkot dan diteladani Pak Wali Kota, ada padat karya. Usahanya banyak, ada laundry, cuci mobil, jahit, dan sebagainya. Tapi jangan salah kalau (saudara) yang dibawa dari desa bisa jadi belum terampil, karena warga Surabaya sudah dilatih dengan terampil,&rdquo; ujar Achmad Zaini. Selain peluang usaha, Zaini menyebut, kesempatan kerja di Kota Surabaya juga terbuka. Perusahaan di Surabaya jumlahnya mencapai 10 ribu lebih. Mereka menawarkan beragam jenis pekerjaan, mulai dari human resource development (HRD), pekerja tekstil terampil, hingga pekerja kasar. &rdquo;Itu semua sudah kita siapkan khusus Arek Suroboyo. Kemudian kita sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2023 bahwa perusahaan di Surabaya sudah dikunci memprioritaskan warga Surabaya, khususnya warga sekitar,&rdquo; jelas Achmad Zaini. Pemkot juga menyiapkan pelatihan kerja sesuai bakat dan minat warga Surabaya. Disperinaker juga menyediakan ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) aplikasi berbasis website link and match yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang mencari karyawan. Zaini kembali mengingatkan kepada warga dari daerah yang tak memiliki keterampilan kerja, agar tidak datang ke Kota Surabaya. Sebab, warga Kota Surabaya telah dibekali keterampilan oleh pemkot dan siap untuk bekerja. &rdquo;Kalau tidak ada keterampilan jangan berani masuk Surabaya, karena Arek Surabaya sudah siap kerja. Di wilayah panjenengan (Anda) pasti ada pekerjaan yang belum dikelola, yang insya Allah akan menghasilkan finansial yang mencukupi,&rdquo; ucap Achmad Zaini.

Pemkot Surabaya mengimbau warga yang tidak memiliki keterampilan supaya tidak datang mencari kerja di Surabaya

Warga Surabaya Dinilai Lebih Terampil, Pemkot Beri Ultimatum ke Pendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/WhatsApp-Image-2023-04-25-at-162912-1351530865.jpg" alt="Ilustrasi Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak melarang pendatang luar Surabaya untuk mengadu nasib di Kota Pahlawan. Namun, dia memberikan catatan agar para pendatang itu memiliki pekerjaan terlebih dulu. Apabila penduduk luar daerah itu tinggal di tempat kos di Kota Surabaya, kata Eri Cahyadi, orang itu akan dicatat sebagai warga KTP musiman. Artinya, warga tersebut bukan sebagai penduduk KTP Surabaya namun hanya domisili di Kota Pahlawan. &rdquo;Kalau kos, berarti bukan menjadi KTP (Surabaya), tetapi pendudukan musiman, ada KTP sementara yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil),&rdquo; ujar Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan, akan melakukan pengawasan bersama RT/RW, lurah, dan camat, terhadap warga pendatang. Selain itu, pengurus RT/RW akan melaporkan kepada lurah dan camat apabila ada warga baru yang tinggal di Surabaya. &rdquo;Kita lakukan (pengawasan) dengan RT/RW, lurah, dan camat. Karena lurah dan camat pasti ada laporan dari RT/RW kalau ada tamu yang menginap 24 jam. Apakah dia bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) atau apa,&rdquo; ungkap Eri. Namun demikian, Wali Kota Eri menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melarang masyarakat yang ingin berpindah KTP. Akan tetapi, pemkot juga memiliki prioritas intervensi terhadap warga miskin di Kota Surabaya. &rdquo;Kalau pun dia masuk (KTP Surabaya), yang kita bantu (intervensi) di Pemkot Surabaya (warga KTP) tahun 2020 ke bawah,&rdquo; terang Eri. Demikian dengan sebaliknya, menurut Eri, apabila warga miskin tersebut baru tercatat sebagai penduduk KTP Surabaya mulai 2021, untuk saat ini pemkot tidak akan memberikan intervensi bantuan. &rdquo;Kalau KTP 2021 (ke atas) tidak kita bantu dulu, karena kita fokus dulu ke (KTP Surabaya) tahun 2020 (ke bawah). Karena sudah ada 75 ribu warga miskin,&rdquo; terang Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak melarang pendatang luar Surabaya mengadu nasib di Kota Pahlawan. Namun, harus memiliki pekerjaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#urbanisasi

Berita Terkini