<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/tpu-keputih-1-1-4053644071.jpg" alt="TPU Keputih, Surabaya, hampir penuh dan hanya mampu menampung 32 ribu jenazah lagi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TPU Keputih, Surabaya, hampir penuh dan hanya mampu menampung 32 ribu jenazah lagi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lahan makam yang mulai menipis menjadi persoalan yang perlu diselesaikan segera oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kondisi ini terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih. Seiring berjalannya waktu, TPU di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, itu terus menyempit. Bahkan saat ini, kapasitas TPU Keputih hanya mampu menampung kurang lebih 32 ribu jenazah lagi. Hal ini disampaikan Kepala UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Khoirun Nisa. Dia mengatakan, saat ini, sedang berupaya untuk mengoptimalkan lahan di TPU Keputih. &rdquo;Kami (saat ini) fokus pada efektivitas lahan. Beberapa area masih tertutup rumput dan belum optimal digunakan. Kami akan membersihkan itu agar bisa dimanfaatkan lebih maksimal,&rdquo; tutur Nisa di Surabaya, Kamis (6/3). Selain itu, DLH Kota Surabaya juga telah mengusulkan pembebasan lahan TPU Keputih seluas 3 ribu meter persegi. Sehingga area tengah antara makam lama dan makam baru akan terhubung. &rdquo;Kami telah mengajukan sekitar 3.000 meter persegi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BRKPP) untuk menghubungkan dua area tersebut. Namun, proses ini masih dalam antrean prioritas,&rdquo; imbuh Khoirun Nisa. Sementara itu, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Eri Irawan menuturkan, Pemkot Surabaya memiliki 13 tempat pemakaman umum dan satu krematorium. &rdquo;13 makam ini sebagian besar sudah penuh. Tetapi kalau bisa jangan nunggu penuh, kita melakukan kajian untuk menyiapkan lahan makam baru di wilayah Surabaya Barat,&rdquo; tutur Eri Irawan ketika dihubungi, Kamis (6/3). Adapun 13 TPU milik Pemkot Surabaya, adalah TPU Keputih, TPU Babat Jerawat, TPU Kembang Kuning, TPU Putat Gede, TPU Simo Kwagean, TPU Kalianak, TPU Asemjajar, TPU Karang Tembok. Kemudian TPU Wonokusumo Kidul, TPU Kapas Krampung, TPU Tembok Gede, TPU Ngagel Rejo, dan TPU Belanda Peneleh. Pemkot Surabaya juga punya satu tempat krematorium di Keputih, Kecamatan Sukolilo. Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa pihaknya sedang mengkaji opsi perluasan untuk mengoptimalkan lahan pemakaman di TPU Keputih. Terutama di sisi timur yang merupakan lahan Pemkot. &rdquo;Soal keputih itu dari total 35 hektare itu masih ada yang bisa digunakan. Cuma masih ada beberapa kendala disitu, ada beberapa rumah warga yang menempati lahan, pemkot perlu komunikasi untuk pindah kemana,&rdquo; tandas Eri.

Lahan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih mulai menipis, perlu diselesaikan segera oleh Pemerintah Kota Surabaya

Krisis Lahan Makam! TPU Keputih Hanya Mampu Tampung 32 Ribu Jenazah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/winks-2-3355546082.jpg" alt="Pendampingan dugaan kekerasan seksual anak di Pondok Tahfidz Alquran oleh tim satgas di kantor UPTD PPA DP3A Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pendampingan dugaan kekerasan seksual anak di Pondok Tahfidz Alquran oleh tim satgas di kantor UPTD PPA DP3A Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar akhirnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas instansi dan lembaga menyikapi dan mengawal dugaan pelecehan santri di Pondok Tahfidz Alquran di Pontiku. &rdquo;Satgas ini dibentuk untuk pendampingan menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan di Pondok Tahfidz sehingga ada solusi penanganannya,&rdquo; ujar Pelaksana tugas (Plt) UPTD PPA Makassar Muallim seperti dilansir dari Antara. Tim Satgas tersebut tergabung dari tim Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LBH Peradi, LBH Makassar, pengurus pondok, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulsel, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), LBH Apik. Ketua TRC UPTD PPA Kota Makassar Makmur dalam pertemuan itu menyampaikan, dibutuhkan langkah konkrit dalam penuntasan kasus ini agar tidak terulang kembali. &rdquo;Mendukung aparat kepolisian segera menyelesaikan penyelidikan sampai ke pengadilan. Kita mau ada atensi dalam kasus ini. Awalnya dilaporkan sembilan orang anak, belakang berkembang menjadi 15 orang anak. Kasus ini sedang diproses di kepolisian mudah-mudahan segera P-21 (dirampungkan),&rdquo; papar Makmur. Makmur bilang, pihaknya membutuhkan masukan-masukan dari pemangku kepentingan terkait guna mendukung dan mempercepat penuntasan kasus dugaan kekerasaan seksual pada santri di Pondok Tahfidz beberapa waktu lalu. Selain itu, pihaknya tidak akan menolak laporan. &rdquo;Tim Satgas ini dibentuk salah satunya memperkuat pendampingan baik konseling kepada korban maupun sekaligus percepatan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual anak,&rdquo; tandas Makmur. Kejadian dugaan kekerasan anak atau santri di Pondok Tahfidz Alquran di Pontiku pada 22 Oktober 2024. Sejumlah anak santrinya diduga mengalami kekerasan seksual rudupaksa oleh pengelola pondok, hingga dilaporkan ke polisi. Sebanyak delapan orang anak didampingi orang tua dan pendampingnya telah diperiksa penyidik PPA Polrestabes Makassar berkaitan kasus itu. Pengelola pondok juga telah menjalani pemeriksaan penyidik dan masih pendalaman. Sementara itu, Kemenag Kota Makassar menyebut Pondok Tahfidz tersebut tidak terdaftar.

UPTD PPA DP3A Makassar membentuk Satgas lintas instansi dan lembaga sikapi dan kawal dugaan pelecehan santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

Ada 15 Korban, DP3A Makassar Bentuk Satgas Dugaan Kekerasan Seksual Santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/museum-aceh-3807524477.jpg" alt="Museum Tsunami Aceh menjadi tempat peringatan tsunami Aceh ke-19. (Museum Tsunami)" width="100%">
<figcaption>Museum Tsunami Aceh menjadi tempat peringatan tsunami Aceh ke-19. (Museum Tsunami)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sebuah bencana dahsyat pernah mengguncang Indonesia pada 26 Desember 2004. Pada hari itu, sekitar pukul 07.58 WIB, terjadi sebuah gempa yang melanda Aceh.&nbsp; Gempa berkekuatan 9.3 skala richter (SR) ini menyebabkan serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami tersebut memporak porandakan Aceh dan menelan korban meninggal lebih dari 200 ribu jiwa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01317628/setelah-17-tahun-tsunami-aceh-akhirnya-keluarga-bertemu-abrip-asep">Setelah 17 Tahun Tsunami Aceh, Akhirnya Keluarga Bertemu Abrip Asep</a> Gelombang tsunami juga meluluhlantakkan bangunan di sepanjang wilayah pesisir Aceh. Nilai kerugian ditaksir menyentuh angka Rp 51,4 triliun kala itu. Hal tersebut yang membuat PBB menyatakan bahwa tsunami Aceh merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Setelah hampir 19 tahun gempa bumi dan tsunami Aceh berlalu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01316982/17-tahun-tsunami-aceh-ibu-selalu-bilang-kalau-asep-masih-hidup">17 Tahun Tsunami Aceh, Ibu Selalu Bilang Kalau Asep Masih Hidup</a> Masyarakat Aceh di setiap tahunnya memperingati bencana tsunami dengan menggelar doa bersama di berbagai titik. Rasa berkabung akan sangat terasa pada tanggal 26 Desember di setiap tahunnya. Dilansir akun Instagram @disbudpar_aceh, UPTD Museum Tsunami Aceh menggelar peringatan Tsunami Aceh ke-19 pada 16-17 Desember 2023.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01316980/anggota-brimob-ditemukan-masih-hidup-usai-17-tahun-tsunami-aceh">Anggota Brimob Ditemukan Masih Hidup Usai 17 Tahun Tsunami Aceh</a> Rangkaian kegiatan tersebut antara lain Seminar &ldquo;Budaya Penanggulangan Dini Bencana dan Tsunami&rdquo;, Tari Rapai Geleng, Tari Garapan Tsunami Aceh, Penampilan Seniman Cilik Aceh, Video Napak Tilas Tsunami Aceh, Tausiyah dan Doa Bersama, Penampilan Musik, Smong Festival 2023, dan Drama Musikal Tsunami Aceh.

UPTD Museum Tsunami Aceh menggelar peringatan bencana besar Tsunami Aceh ke-19 pada 16-17 Desember 2023.

Memperingati 19 Tahun Tsunami Aceh, UPTD Museum Tsunami Aceh Gelar Kegiatan Budaya dan Doa Bersama

UPTD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UPTD

Berita Terkini

Krisis Lahan Makam! TPU Keputih Hanya Mampu Tampung 32 Ribu Jenazah Lagi

Ada 15 Korban, DP3A Makassar Bentuk Satgas Dugaan Kekerasan Seksual Santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

Memperingati 19 Tahun Tsunami Aceh, UPTD Museum Tsunami Aceh Gelar Kegiatan Budaya dan Doa Bersama

Download Aplikasi JawaPos.com