<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/JKT_MESIN-TERMINAL-PARKIR-ELEKTRONIK-BANYAK-YANG-RUSAK_HANUNG-HANBARA_22052025-8-3691713778.jpg" alt="Ilustrasi: Mesin terminal parkir elektronik (TPE) di jalan Soekarjo Wiroyopranoto, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mesin terminal parkir elektronik (TPE) di jalan Soekarjo Wiroyopranoto, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, kritisi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir DKI Jakarta. Ia menilai lembaga tersebut gagal memaksimalkan potensi pendapatan daerah (PAD) dari sektor parkir, yang nilainya diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. &ldquo;Saya melihat mereka (UPT Parkir) memang tidak mampu. Karena harapan kita pendapatan dari parkir ini bisa menambah PAD,&rdquo; ujar Kenneth usai rapat Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah 2025 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/5). Ia membandingkan UPT Parkir dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI yang mengelola pajak parkir dari swasta. Menurutnya, pendapatan Bapenda jauh lebih besar dibanding UPT Parkir. &ldquo;Bapenda itu kan dia mengelola (parkir) off street. Dia menarik pajak dari parkir-parkir yang dikelola oleh swasta. Dia tarik pajak 10%. Laporannya ke kita, yang dia paparkan ke kita terkait realisasi pendapatan dia itu setahun sudah Rp350 miliar. Sedangkan UPT parkir itu setahun hanya Rp30 miliar. Kan jauh banget perbedaannya,&rdquo; ungkap Kenneth. Ia menilai, dengan kewenangan yang dimiliki UPT Parkir seperti penetapan tarif, pengelolaan kawasan, dan kerja sama dengan swasta, seharusnya mereka bisa menyumbang lebih banyak untuk kas daerah. &ldquo;Kalau hitungan saya sih triliunan ya. Mungkin karena mereka BLUD. BLUD ini kalau pendapatan mereka, mereka pakai untuk internal mereka. Mungkin mereka menganggap ini bukan hal yang serius mungkin ya,&rdquo; imbuhnya. Kenneth menyambut baik wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk BUMD Parkir sebagai pengganti UPT Parkir. Ia menilai bentuk usaha ini lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola parkir. &ldquo;Kan Pak Gubernur juga sempat ngomong di media kan bahwa akan dibentuk BUMD Parkir kan, saya setuju. Karena BUMD Parkir ini kan, dia akan lebih jelas,&rdquo; ucap Kenneth. Menurutnya, melalui BUMD, pengelolaan parkir bisa diserahkan kepada pihak swasta melalui mekanisme lelang yang transparan, dan Bapenda tetap mengambil pajak 10%. &ldquo;Kita lelang itu semua, parkir-parkir di Jakarta kita lelang kita berikan kepada swasta. Tapi lelang yang benar ya. Lelangnya harus yang benar. Harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme,&rdquo; tegasnya. Ia juga mengkritik kebingungan dan ketidaksiapan UPT Parkir saat dimintai data dan diminta menjelaskan cara kerja mereka. &ldquo;UPT Parkir ini kan tidak jelas. Kita tanya cara kerja mereka saja, mereka gagap-gagap. Terus terkait angka juga mereka bingung-bingung. Cara kerja juga bingung-bingung. Mereka tidak paham apa yang mereka mau lakukan. Bingung kita juga,&rdquo; tuturnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, kritik UPT Parkir yang gagal maksimalkan pendapatan daerah

DPRD Sebut UPT Parkir DKI Gagap dan Tak Paham Kerjaannya, Kenneth : Potensinya Triliunan Tapi Cuma Setor Rp 30 Miliar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lurah-kebon-kacang-sebut-di-belakang-thamrin-ada-2-rw-kumuh_m_.jpg" alt="Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia" width="100%">
<figcaption>Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah parkir liar di Jakarta tengah menjadi sorotan. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) kerap mengalami kebocoran karena maraknya parkir liar. Keberadaan UPT Parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) dianggap tidak memumpuni dan disarankan bubar.&nbsp; Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya meminta UPT Parkir dibubarkan dan pengelolaan parkir diserahkan ke pihak swasta. Selama ini tidak ada terobosan dari UPT Parkir dalam mengatasi parkir liar di Jakarta. "Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah. Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,&rdquo; ujar Dimaz usai rapat Komisi C bersama jajaran UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Rabu (14/5). Menurut dia, jika pengelolaan parkir diserahkan ke swasta, pendapatan akan lebih optimal dan kebocoran anggaran bisa ditekan. Dana parkir nantinya bisa masuk langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Tak hanya Dimaz, suara keras juga datang dari jajaran Komisi C lainnya. Wakil Ketua Komisi C Sutikno menyebut potensi pendapatan dari sektor parkir seharusnya bisa meningkatkan PAD. "Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ungkap Sutikno. Sementara itu, Anggota Komisi C dari PAN Lukmanul Hakim mengungkapkan, UPT Parkir menyampaikan angka pendapatan parkir di Jakarta hanya Rp 30 miliar per tahun. Dia menyebut angka tersebut sangat jauh dari potensi riil.&nbsp;"Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp 30 miliaran setahun. Nggak mungkinlah," tegas Lukmanul. Senada, Anggota Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth alias Kent juga mengusulkan kepada Gubernur DKI untuk membubarkan UPT Perparkiran jika tak menunjukkan perbaikan. Pengelolaan parkir Jakarta nantinya bisa diserahkan ke pihak swasta. "Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin saja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang mengelola," ucap Kent. Kent menegaskan, parkir liar bisa ditata menjadi parkir resmi, dan semua retribusi dapat dikelola dengan lebih profesional oleh pihak swasta. Mereka nantinya akan langsung dikontrol oleh Bapenda. "Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu nantinya kalau parkir on-street maupun off-street pihak swasta yang mengelola, jadi bisa di alihkan ke Bapenda semua, supaya ke depannya gak terjadi kebocoran pendapatan daerah lagi terkait sumber pendapatan retribusi parkir ini," imbuhnya.

DPRD DKI Jakarta minta UPT Parkir dibubarkan, pengelolaan diserahkan ke swasta untuk optimalkan pendapatan daerah.

PAD Jakarta Bocor Triliunan Rupiah dari Parkir, DPRD Usul Bubarkan UPT Parkir dan Serahkan ke Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imbas-polsek-ciracas-dibakar-anies-evaluasi-juru-parkir_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan panggil UPT Perparkiran untuk evaluasi juru parkir" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan panggil UPT Perparkiran untuk evaluasi juru parkir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera memanggil&nbsp;UPT Perparkiran terkait dengan dugaan pengeroyokan juru parkir terhadap oknum TNI di Pertokoan Arundina Cibubur, Jakarta Timur. Pasalnya aksi pengeroyokan itu berbuntut panjang hingga terjadi perusakan Mapolres Ciracas. Anies mengaku akan mengevaluasi juru parkir liar yang ada di ibu kota. Dirinya tak ingin peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh juru parkir ini terulang lagi. "Saya akan panggil khusus UPT Parkir untuk kita bisa menertibkan perparkiran, agar tidak muncul problem-problem seperti ini," jelasnya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Rabu (12/12). Ia mengimbau agar persoalan ini dapat dihadapi dengan tenang dan baik. Maka dari itu dia meminta agar semua pihak dapat menyelesaikan hal tersebut dengan kepala dingin. "Insya Allah terkait perparkiran kita akan panggil untuk review apa yang perlu ditertibkan, kita akan tertibkan," ujarnya. Sementara itu, dirinya memastikan telah mengirim tim untuk membantu membersihkan Mapolsek CIracas usai penyerangan, pada Selasa (11/12) malam. "Pemprov pun membantu, kemarin ada kebakaran tim kami terlibat dan sekarang juga tim kami terlibat untuk membersihkan," ungkapnya. Perihal proses hukum, Anies mempercayakan kepada aparat untuk melakukan investigasi dan menuntaskan persoalan ini. Sehingga, peristiwa yang serius diharapkan dapat diselesaikan secara hukum. Sebelumnya, perwira TNI dikeroyok oleh beberapa juru parkir di depan Pertokoan Arundina Cibubur, Jakarta Timur, Senin (10/12) lalu. Buntut dari pengeroyokan itu, ratusan massa mendatangi Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/12) malam. Kedatangan mereka ditemui oleh Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Tony Surya Putra. Karena tidak puas, massa pun akhirnya melakukan pengerusakan kantor hingga puluhan mobil yang terparkir di Mapolsek Ciracas.

Imbas Polsek Ciracas Dibakar, Anies Evaluasi Juru Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pengunjung-kebun-binatang-surabaya-membeludak-pendapatan-parkir-ikut-naik_m_142992.jpeg" alt="MENINGKAT: Pendapatan parkir motor di KBS melonjak setiap liburan." width="100%">
<figcaption>MENINGKAT: Pendapatan parkir motor di KBS melonjak setiap liburan.</figcaption>
</figure> Kepadatan pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) selama liburan membawa dampak positif pada pendapatan parkir. Mulai 27 Juni hingga 3 Juli, pendapatan mencapai lebih dari Rp 1 juta per hari. Padahal, pada hari biasa, hanya sekitar Rp 500 ribu.     DATA dari Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menunjukkan, pada 27 Juni kepadatan mulai terjadi di KBS. Setoran pada hari itu mencapai Rp 932 ribu. Hari berikutnya, naik drastis menjadi Rp 1,7 juta (lihat grafis). Setoran pada hari selanjutnya terus berada di kisaran Rp 1 juta lebih. Hingga 3 Juli, total pendapatan parkir mencapai Rp 7,8 juta.   Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, setoran itu berdasar karcis yang dibawa juru parkir (jukir). Tarif yang ditetapkan untuk motor Rp 2 ribu dan mobil Rp 5 ribu. Rata-rata per hari jukir menghabiskan lebih dari tiga bundel karcis. &rsquo;&rsquo;Berbeda dengan hari biasanya yang hanya satu hingga dua bundel,&rsquo;&rsquo; ucapnya.   Apabila melihat perbandingan jumlah pengunjung, angka Rp 7,8 juta itu relatif sedikit. Sebab, data KBS menunjukkan, jumlah pengunjung mulai 25 Juni hingga 3 Juli mencapai 148.407 orang. Idealnya, pengunjung parkir pun membeludak. Pendapatan retribusi bisa di atas Rp 7,8 juta.   Tranggono menyatakan, jumlah pengunjung memang tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan parkir. Alasannya, sebagian besar pengunjung merupakan rombongan. Mereka menggunakan mobil pribadi atau motor. Bisa jadi, 10 pengunjung diangkut satu kendaraan. &rsquo;&rsquo;Kami hanya menarik berdasar jumlah kendaraan, yakni 1 unit, bukan jumlah penumpang,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Begitu juga motor. Rata-rata satu motor mengangkut dua pengunjung. Tarif yang dikenakan hanya untuk satu motor. Bukan dua pengunjung yang memasuki tempat wisata tersebut. Karena itu, Tranggono menolak jika pendapatan parkir dibandingkan dengan jumlah pengunjung. &rsquo;&rsquo;Perbandingan itu tidak akan relevan karena elemen yang dibandingkan berbeda,&rsquo;&rsquo; ucap dia.   Apakah mungkin terjadi kebocoran? Tranggono tidak banyak komentar. Dia hanya mengatakan, data yang tercatat di dishub sudah sesuai dengan karcis yang diberikan kepada jukir. Kebocoran bisa saja terjadi apabila banyak kendaraan yang parkir tanpa diberi karcis. &rsquo;&rsquo;Itu bisa saja terjadi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Selama libur Lebaran, dishub sudah menempatkan petugas untuk berjaga di lokasi parkir KBS. Pantauan di lapangan, jukir selalu memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Namun, Tranggono tidak memungkiri bahwa ada jukir nakal yang berulah di belakang petugas. &rsquo;&rsquo;Kami sulit melakukan pengawasan untuk kasus tersebut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Dia justru mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi kemungkinan parkir bocor. Caranya, selalu meminta karcis kepada jukir yang berada di lapangan. Selain itu, pembayaran tarif parkir harus sesuai dengan tulisan yang ada di karcis tersebut. &rsquo;&rsquo;Apabila ada yang melanggar, silakan lapor ke kami,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Imbauan itu berlaku seterusnya dan di lokasi parkir mana pun. Tranggono mengimbau masyarakat untuk meminta karcis sebagai bukti pembayaran. Langkah tersebut dianggapnya membantu pemerintah dalam mengantisipasi kebocoran pendapatan parkir. (riq/c7/oni)

Pengunjung Kebun Binatang Surabaya Membeludak, Pendapatan Parkir Ikut Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menunggu-kapan-asuransi-parkir-terealisasi_m_142493.jpeg" alt="TERKENDALI: Suasana gedung park and ride Jalan Mayjen Sungkono yang selalu termonitor CCTV petugas Dinas Perhubungan Surabaya." width="100%">
<figcaption>TERKENDALI: Suasana gedung park and ride Jalan Mayjen Sungkono yang selalu termonitor CCTV petugas Dinas Perhubungan Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyak program dinas perhubungan berkaitan dengan parkir yang belum terlaksana. Selain tarif progresif, ada asuransi parkir yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, dishub sempat berencana menerapkan kebijakan tersebut awal 2017.   Pada November lalu, kebijakan itu disebut-sebut menunggu dasar hukum. Dishub sudah menyusun draf peraturan wali kota (perwali) yang akan dijadikan dasar hukum. Hingga kini, kabar perwali itu tidak jelas. Bahkan, dishub memiliki cerita lain sebagai alasan belum terlaksananya program tersebut.  Salah satu alasan yang kini disampaikan Kepala UPT Parkir Jalan Umum Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo adalah perubahan skema. Awalnya, pembayaran asuransi dilakukan pemkot. Skema baru yang sedang disusun, asuransi dibayar penyelenggara parkir. &rsquo;&rsquo;Juru parkir yang menanggung asuransi tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Juru parkir yang ingin mengajukan lokasi baru diminta membayar asuransi dahulu. Pembayarannya selama setahun. Selama mereka beroperasi, sudah ada asuransi yang menanggung apabila terjadi musibah di lokasi tersebut.  Tranggono mengungkapkan, skema itu bersumber dari keinginan juru parkir di Surabaya. Mereka sempat mengusulkan kepada pemkot tentang membayar asuransi sendiri. Usulan itu menjadi masukan. &rsquo;&rsquo;Tetapi, kami harus menelaah lebih dalam,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Ada beberapa persoalan yang harus diperjelas. Di antaranya, besaran biaya asuransi yang dibayar jukir dan nilai jaminan yang diberikan asuransi. Bisa jadi, antarlokasi parkir berbeda nilai. Karena itu, dishub ingin memastikan apakah skema itu sesuai aturan atau bisa berdampak hukum. &rsquo;&rsquo;Kalau berdampak hukum, kami akan gunakan skema yang pertama,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Yang jelas, hingga kini, kebijakan asuransi parkir belum diterapkan. Padahal, layanan itu sudah tertera pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Parkir. Pada perda tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib mengasuransikan kendaraan. Apabila kendaraan hilang di tempat parkir, penyelenggara parkir harus memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan.  Aturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. UU itu menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.  Ganti rugi yang dimaksud bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Nilainya diharapkan setara. Ada pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/PDT/2005 yang mengungkapkan hal sama. Pengelola parkir wajib memberikan penggantian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan.  Saat ini, hampir tidak ada penyelenggara parkir yang mau memberikan ganti rugi jika ada kendaraan hilang. Biasanya, jukir yang dipaksa mengganti oleh pemilik kendaraan. Kenyataan tersebut memberatkan jukir di lapangan. (riq/c17/ano)

Menunggu Kapan Asuransi Parkir Terealisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pikirkan-tarif-untuk-pns-pemkot_m_128583.jpeg" alt="PARKIR TEPI JALAN: Petugas sedang menata sepeda motor di kompleks kantor Pemkot Surabaya. Dinas perhubungan kini sedang merancang kebijakan tarif parkir untuk PNS." width="100%">
<figcaption>PARKIR TEPI JALAN: Petugas sedang menata sepeda motor di kompleks kantor Pemkot Surabaya. Dinas perhubungan kini sedang merancang kebijakan tarif parkir untuk PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu permasalahan dalam pembahasan tarif progresif parkir yang belum tuntas adalah perlakuan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan pelanggan di kompleks pemkot. Selama ini durasi parkir mereka cukup lama dan berlangsung setiap hari. Tarif parkir yang dikenakan otomatis masuk kategori maksimal.   Sebenarnya tujuan kebijakan tarif progresif adalah menjunjung tinggi asas keadilan. Artinya, mereka yang menggunakan jasa parkir lebih lama harus dikenai tarif lebih besar. Namun, ada dua tipikal pengguna parkir di sekitar kompleks pemkot. Yakni, mereka yang memiliki kepentingan di pemkot serta PNS yang kesehariannya bekerja di lokasi tersebut.  Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan sedang memikirkan jalan tengah untuk masalah tersebut. Dia sudah belajar dari beberapa lokasi parkir swasta yang menggunakan tarif progresif. Ada dua cara yang digunakan di tempat tersebut. &rsquo;&rsquo;Memberikan ruang khusus atau memberlakukan kartu member,&rsquo;&rsquo; tuturnya.   Tetapi, cara itu tidak bisa serta-merta diterapkan di lokasi yang dikelola pemerintah saat ini. Sebab, rancangan peraturan tarif parkir progresif yang akan diusulkan ke wali kota tidak menyebut dua cara itu. Apalagi, pemkot wajib memperlakukan semua masyarakat dengan status yang sama. Untuk PNS, pelanggan, atau masyarakat biasa, diberlakukan aturan yang sama.   Tranggono masih mencari jalan keluar yang tepat. Masalah itu juga sudah disampaikan ke tim yang membahas tarif tersebut. Tujuannya, ada usulan dari internal tim untuk menjembatani masalah itu.   Menurut dia, PNS parkir di kompleks pemkot rata-rata selama lima jam. Mereka dikenai batas maksimal. Apabila batas maksimal ditetapkan Rp 6 ribu untuk sepeda motor, PNS bersangkutan harus mengeluarkan Rp 30 ribu dalam sepekan.   Jumlah itu bisa bertambah. Terutama saat PNS mendapat tugas luar dan harus kembali ke kantor. Pada hari yang sama, dia dikenai tarif progresif dua kali. Penerapan kebijakan seperti itu akan memunculkan masalah baru.   Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad yakin tim bisa mengatasi masalah tersebut. Apalagi, sudah banyak contoh dan gambaran yang bisa ditiru. Yang penting, apa pun sistem yang diterapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu. &rsquo;&rsquo;Tujuannya, tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari,&rsquo;&rsquo; ucapnya.   Faktor keberatan PNS bisa memicu adanya gugatan terhadap aturan parkir tarif progresif. Apabila itu terjadi, program pemkot yang akan diterapkan pada Juni tersebut bisa terganggu. (riq/c7/git/sep/JPG)

Pikirkan Tarif untuk PNS Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/asuransi-penyelenggaraan-parkir-masih-gelap_m_128377.jpeg" alt="MENUNGGU PAYUNG HUKUM: Kendaraan yang hilang di lokasi parkir seharusnya mendapat kompensasi." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PAYUNG HUKUM: Kendaraan yang hilang di lokasi parkir seharusnya mendapat kompensasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pemberlakuan asuransi parkir tak kunjung jelas. Dinas perhubungan (dishub) berdalih masih membutuhkan waktu untuk mematangkan konsep tersebut. Padahal, wacana itu mencuat sejak November tahun lalu.  Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo berdalih, banyak aspek yang harus ditelaah secara detail. Itu dilakukan agar program asuransi berjalan sesuai rencana. &rdquo;Pembahasan itu butuh waktu panjang dan melibatkan banyak pihak,&rdquo; kilahnya.  Tranggono mengakui bahwa usulan tersebut pernah disampaikan kepada wali kota. Namun, belum sampai diteken, berkas dikembalikan. Alasannya, program itu dianggap belum kompleks. Masih banyak celah yang harus disempurnakan. Misalnya, proses pembayaran premi asuransi apakah diterapkan kepada pengguna jasa parkir atau pengalokasian anggaran tersendiri.  Kapan pembahasan tersebut tuntas, Tranggono belum tahu. Dia hanya menegaskan, program asuransi parkir diharapkan berlaku selamanya. Karena itu, ketetapan yang dituangkan dalam regulasi harus tepat. &rdquo;Jangan sampai aturan itu justru berpotensi memunculkan masalah baru,&rdquo; jelas dia.  Ketetapan asuransi parkir sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2009. Pada aturan itu disebutkan, penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib mengasuransikan kendaraan. Jika kendaraan hilang di tempat parkir, penyelenggara parkir harus memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan.  Aturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. UU tersebut menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian konsumen. Ganti rugi yang dimaksud bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Nilainya diharapkan setara.  Ada pula putusan Mahkamah Agung nomor 1966 K/PDT/2005 yang mengungkapkan hal sama. Pengelola parkir wajib memberikan penggantian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan.  Tranggono menambahkan, tiga dasar hukum itu sudah cukup untuk menerapkan asuransi parkir di Surabaya. Permasalahannya adalah teknis pelaksanaan di lapangan. Dia tidak ingin kesalahan sistem merugikan semua pihak. &rdquo;Karena itu, kami memilih menunda sementara untuk mematangkan pembahasan dan kajiannya,&rdquo; ucap dia.  Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad yakin program itu bisa diterapkan. Namun, dibutuhkan proses sebelum diberlakukan. Dia menyadari, layanan parkir di Surabaya belum sempurna. &rdquo;Program itu merupakan upaya dishub untuk menyempurnakan layanan parkir Surabaya,&rdquo; katanya.  Dia juga menyatakan, asuransi parkir bertujuan untuk melindungi pengguna jasa. Apabila kendaraan yang mereka parkir hilang, ada asuransi yang menggantinya. Tentu nilai gantinya berdasar taksiran kendaraan yang hilang itu. (riq/c6/oni/sep/JPG)

Asuransi Penyelenggaraan Parkir Masih Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pembayaran-parkir-meter-masih-tetap-manual_m_114340.jpeg" alt="PILOT PROJECT: Petugas Dishub Surabaya Tomi Agus menunjukkan cara menggunakan alat parkir meter. Namun, hingga kini pembayaran masih menggunakan uang tunai. Dishub berencana menggandeng perbankan untuk menerapkan pembayaran nontunai." width="100%">
<figcaption>PILOT PROJECT: Petugas Dishub Surabaya Tomi Agus menunjukkan cara menggunakan alat parkir meter. Namun, hingga kini pembayaran masih menggunakan uang tunai. Dishub berencana menggandeng perbankan untuk menerapkan pembayaran nontunai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sistem parkir meter sudah berjalan di Jalan Jimerto dan Sedap Malam. Namun, hingga kini, pembayaran masih dilakukan secara tunai. Sebab, alat pembayaran nontunai yang dijanjikan dinas perhubungan (dishub) belum terealisasi.  Hingga Minggu (5/3), pemilik kendaraan yang parkir di Jalan Sedap Malam dan Jimerto masih membayar tunai kepada juru parkir (jukir). Jukir kemudian menggunakan prototipe kartu alat pembayaran berwarna putih untuk transaksi nontunai. Pada uji coba parkir meter pertama Januari lalu, dishub optimistis pembuatan alat pembayaran berupa kartu beres pada akhir Februari. Namun, hingga masuk Maret, alat tersebut belum jadi. Pemkot lagi-lagi masih berkutat pada persoalan kesepakatan dengan bank mitra penyedia alat pembayaran. Awalnya, Bank Jatim hampir dipastikan menjadi pilihan satu-satunya pemkot. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo menyatakan, pemkot tidak bisa semata menggunakan Bank Jatim. Pertimbangannya, pelanggan parkir meter sangat beragam. Rekening bank yang digunakan pun tentu berbeda-beda. Jika alat pembayaran diseragamkan, warga Surabaya dikhawatirkan merasa repot. Apalagi, nanti alat parkir meter itu wajib dimiliki. &rsquo;&rsquo;Nanti, kalau Bank Jatim semua, yang belum punya harus buka baru,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Karena itu, saat ini, dishub kembali melakukan penjajakan untuk menggandeng beberapa mitra. Misalnya, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Jatim. Lagi pula, lanjut Tranggono, hanya beberapa bank yang sudah matang dalam urusan transaksi elektronik. &rsquo;&rsquo;Untuk bank milik pemerintah, belum ada yang berpengalaman dalam transaksi elektronik. Bank Jatim sendiri masih co-branding,&rsquo;&rsquo; katanya. Dishub berharap kartu pembayaran itu bisa bervariasi, sesuai dengan rekening bank yang dipilih warga Surabaya. Dengan begitu, tidak perlu menyeragamkan rekening. Menurut Tranggono, tidak terlalu sulit menggandeng beberapa mitra bank sekaligus untuk melayani transaksi dalam satu kesatuan sistem parkir meter.  Saat ini, tim khusus antara dishub, pemkot, dan bank berada dalam masa penjajakan untuk mematangkan kerja sama. Tranggono sendiri belum bisa memastikan hingga kapan. &rsquo;&rsquo;Kami rembuk dan matangkan dulu, baru kami teken MoU (memorandum of understanding, Red),&rsquo;&rsquo; ujar mantan kepala UPT Parkir Timur Surabaya itu. (tau/c23/oni/sep/JPG)

Pembayaran Parkir Meter Masih Tetap Manual

upt parkir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upt parkir

Berita Terkini