<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Logo-Bank-Dunia-Business-Today.jpg" alt="Logo Bank Dunia (Business Today)" width="100%">
<figcaption>Logo Bank Dunia (Business Today)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Dunia menurunkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country). Padahal, sebelumnya Indonesia masuk negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).  Dalam laporan bertajuk World Bank Country Classifications by Income Level: 2021–2022, pandemi Covid-19 memicu pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia turun. Termasuk Indonesia yang menjadi USD 3.870 pada 2020 dari USD 4.050 pada 2019.  Penurunan itu membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, penurunan tingkat pendapatan per kapita selama masa pandemi ini tidak terelakkan.  Krisis kesehatan telah memberikan dampak sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. "Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," ujarnya di Jakarta Kamis (8/7).  Meskipun demikian, lanjut dia, pemerintah berupaya menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Pada 2020, perekonomian Indonesia sebesar minus 2,1 persen. Capaian itu jauh lebih baik daripada beberapa negara peers G-20 dan ASEAN.  Febrio melanjutkan, sebelum pandemi, RI berada dalam tren yang kuat dari segi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Hal itu turut membawa RI masuk ke kategori negara upper middle income country (UMIC) dengan pendapatan per kapita mencapai USD 4.050 pada 2019, sedikit di atas ambang batas minimal, yakni USD 4.046.  Terpisah, Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, turunnya kelas Indonesia membawa beberapa konsekuensi. RI akan lebih lama untuk menjadi negara maju.  "Prosesnya akan tertunda karena kita mundur ke belakang. Seharusnya setelah upper middle country, kita menjadi higher level income country," ujarnya kepada Jawa Pos.  Hal itu berdampak pada kekhawatiran RI akan terjerembap pada jebakan kelas menengah (middle income trap). Dalam 25 tahun ke depan, RI bisa saja stagnan di level tersebut.  Jika itu terjadi, masyarakat akan makin sulit mencari pekerjaan. Sebab, puncak bonus demografi terjadi pada 2030. "Serapan tenaga kerja baru kurang optimal, tingkat pengangguran, khususnya usia muda, menjadi tinggi."  RI akan menjadi "tua sebelum kaya". Artinya, Indonesia akan masuk generasi yang perlindungan sosial dari pemerintahnya minim dan pendapatan secara rerata tidak mengalami kenaikan.  KLASIFIKASI PENDAPATAN PER KAPITA BANK DUNIA  Menengah ke bawah: rentang pendapatan USD 1.046–USD 4.095  Menengah tinggi: rentang pendapatan USD 4.096–USD 12.695  Tinggi: pendapatan per kapita di atas USD 12.695  Sumber: Bank Dunia

Pendapatan Per Kapita Anjlok USD 180, Indonesia Turun Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wisma-BNI-46-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Dunia memberikan saran kepada pemerintah agar bisa keluar dari jebakan utang yang saat ini naik menjadi Rp 1.220,5 triliun yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Penambahan pembiayaan tersebut diambil guna menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander menyampaikan, utang yang meningkat akan mempersempit ruang fiskal yang akan mempersulit pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Frederico menyarankan, agar pemerintah menimbang kembali pos-pos subsidi yang tidak tepat sasaran.  Sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk belanja lainnya. Salah satu contohnya, subsidi elpiji. "Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," ujarnya dalam acara virtual, Kamis (16/7).  Kemudian, dia juga menyarankan agar pemerintah serius melakukan reformasi pajak. Fokusnya untuk menaikkan rasio pajak demi mengejar pendapatan negara.  Sebab menurutnya, tak ada satupun negara yang bisa menjadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB hanya 1 digit atau kurang 10 persen. "Oleh karena itu peningkatan pendapatan melalui pajak akan jadi strategi penting untuk perkuat pemulihan," imbuhnya.  Seperti diketahui, pemerintah memperkirakan rasio perpajakan 2021 berada dalam kisaran 8,25 persen - 8,63 persen terhadap PDB. Frederico juga mendukung pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sisi cukai, seperti menaikkan cukai tembakau dan mengenakan cukai plastik hingga minuman berpemanis.  Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi setelah dinyatakan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Ini Saran Bank Dunia Agar Indonesia Terbebas dari Utang Mencekik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wisma-BNI-46-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Dunia (World Bank) telah menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, peningkatan status ini akan mengerek daya tawar Indonesia di mata investor. "Kita sudah layak naik status karena program pembangunan lima tahun lebih ini mengarah kepada struktural dengan mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk infrastruktur dan SDM," kata Josua dikutip dari Antara, Senin (6/7). Dia menambahkan investor global akan melihat negara yang pembangunannya cepat atau ada kemajuan. Pemerintah Indonesia saat ini mendorong pemerataan pembangunan tersebut. Selain daya tawar kuat, lanjut Josua, keuntungan lainnya yaitu meningkatnya kepercayaan investor. Kemudian, imbal hasil dari surat utang yang diterbitkan pemerintah menjadi lebih bersaing. Sejumlah lembaga internasional, kata dia, sebelumnya memberikan penilaian layak investasi kepada Indonesia. Dengan begitu Indonesia tidak lagi banyak bergantung pada pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral namun lebih banyak menarik pembiayaan dari instrumen investasi. "Kita punya peringkat investasi yang bagus sehingga kita lebih PD (percaya diri) menerbitkan global bond (surat utang global)," katanya. Menurut dia, status baru itu tidak terlepas dari upaya pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat lebih baik. Terlihat gini rasio dan pengangguran menurun pada 2019. Pembangunan infrastruktur itu, lanjut dia, tanpa disadari masyarakat juga mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia pada 2019. Bank Dunia sebelumnya menyebutkan pendapatan nasional (GNI) per kapita Indonesia pada 2019 mencapai USD 4.050, naik dari tahun sebelumnya mencapai USD 3.840. Klasifikasi GNI Bank Dunia yang menjadi rujukan lembaga dan organisasi internasional adalah negara pendapatan rendah (USD 1.035), menengah bawah (USD 1.036 sampai USD 4.045), menengah atas (USD 4.046 sampai USD 12.535), dan tinggi (di atas USD 12.535). Meski naik status, namun ekonom muda ini memandang pemerintah masih perlu melakukan pembenahan, di antaranya daya saing SDM, hilirisasi sumber daya alam agar tidak bergantung komoditas, dan industrialisasi. "Harapannya, tahun 2045 Indonesia bisa keluar dari negara pendapatan menengah menjadi negara maju," katanya.

RI Naik Kelas ke 'Upper-Middle Income', Ekonom: Daya Tawar Meningkat