<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-205153-2920062392.jpeg" alt="Ilustrasi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rektor&nbsp;Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran&nbsp;Jakarta,&nbsp;Anter Venus&nbsp;dan sejumlah dosen lainnya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Musababnya yakni dugaan pemalsuan karya ilmiah dan nomor izin etik milik sivitas Universitas Indonesia (UI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini dibenarkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum&nbsp;UPN Veteran&nbsp;Jakarta berinisial IR. Laporan dibuat karena Anter Venus dan kawan-kawan dianggap telah melakukan pelanggaran berat terkait pelanggaran Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya itu kan sudah jelas, hasil pemeriksaan komite etik penelitian sudah jelas, sudah diserahkan ke Rektor bahwa ini pelanggaran berat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 9 butir A B hafal,&rdquo; ungkap IR seperti dilansir dari Radar Depok (Jawa Pos Grup), Jumat (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014932328/polisi-sebut-ada-warga-diblacklist-lamar-kerja-karena-tinggal-di-kampung-narkoba">Polisi Sebut Ada Warga Diblacklist Lamar Kerja Karena Tinggal Di Kampung Narkoba</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut IR, Anter Venus bertindak reaktif setalah dilaporkan ke Kemendikbudristek. Dia&nbsp; membekukan Komite Etik Penelitian UPN Veteran Jakarta, dengan mengeluarkan Peraturan Rektor tentang pengalihan tata kelola yang sebelumnya independen, diubah berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi di bawah LPPM, tidak lagi independen. Yang tadinya independen, karena tidak boleh adanya konflik kepentingan. Rektor sekalipun mengajukan, kalau tidak sesuai, ditolak,&rdquo; ujar IR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IR mendorong agar kasus pemalsuan karya ilmiah ini segera selesai. Pihak yang bersalah dijatuhi sanksi sesuai aturan berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan giliran mahasiswa yang bersalah ditindak, dosennya salah didiamkan. Malah dilindungi itu yang nggak bener gitu,&rdquo; ucap IR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IR membeberkan, nama Anter Venus masuk sebagai penulis kelima dalam jurnal tersebut. Sebelumnya, Anter Venus sempat meminta artikel tersebut untuk direvisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akhirnya karena ini ada tekanan dari jurnalnya, akhirnya gitu kan dia berbagai upaya bagaimana supaya artikel ini terbit. Maka, dia palsukanlah nomor etiknya misal,&rdquo; jelas IR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berinisial FM diduga melakukan pemalsuan nomor etik dan karya ilmiah. Adapun, FM diduga melakukan pemalsuan Nomor Etik dan Karya Ilmiah pada Jurnal Scopus 2022. Nomor Izin Etik yang sama tersebut, kemudian dipalsukan sebagai Nomor Izin Etik yang dikeluarkan Komite Etik UPN Veteran, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">FM diduga memalsukan penelitian yang sebenarnya dilakukan Diana Agustini pada Tahun 2016 silam, dengan Nomor Izin Etik : 978/UN2.f1/ETIK 2016. Terungkapnya kasus ini, setelah diketahui FM diduga hanya mengganti judul Karya Ilmiah tersebut, namun diklaim sebagai miliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun judulnya diubah, materi penelitian tetap sama, dan Nomor Izin Etik yang sama di publikasikan oleh FM sebagai Penulis pertama dalam Jurnal : Annual Applied Sport Medicine," ungkap salah satu Dosen UPN Veteran Jakarta berinisial AN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jakarta, Anter Venus pun membenarkan adanya dugaan pemalsuan karya ilmiah dan nomor izin etik tersebut. Kasus ini sedang ditangani oleh internal kampus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di UPN betul ada dugaan pelanggaran etika penelitian. Ada lima kasus. Semuanya sudah ditangani oleh senat,&rdquo; kata Anter Venus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, dia membantah telah dilaporkan ke Kemendikbudristek oleh pihak universitas secara resmi. Menurutnya, laporan yang masuk di Kementerian berasal dari perorangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada pelaporan senat ke kementerian juga. Kalaupun ada itu individu,&rdquo; tegas Anter Venus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berpendapat, dugaan pelanggaran itu ditangani Senat dan Rektor sesuai regulasi dan prosedur yang ada. Apalagi, UPN Veteran Jakarta berkomitmen menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran kasus ini sesuai regulasi yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada dokumen yang dipalsukan, itu hanya kesalahan pemberian info tentang persetujuan etik. Awalnya ditulis dari komisi etik penelitian, lalu diubah dari LPPM oleh penulis utama. Dan itu sudah diperbaiki. Publisher tidak mempersoalkan siapa yang menerbitkan yang penting ada instansi yang bertanggungjawab atas keamanan subjek penelitian," pungkas Anter Venus.&nbsp;</div>

Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Anter Venus dan sejumlah dosen lainnya dilaporkan ke Kemendikbudristek.

Diduga Terjadi Pemalsuan Karya Ilmiah dan Izin Etik, Rektor UPN dkk Dilaporkan ke Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/para_calon-1215206918.jpg" alt="SUDAH DIUMUMKAN: Charlize Chayadi, salah seorang camaba, saat melihat informasi pengumuman SNBT di web SNPMB Kemendikbudristek di rumahnya di Surabaya kemarin (20/6)." width="100%">
<figcaption>SUDAH DIUMUMKAN: Charlize Chayadi, salah seorang camaba, saat melihat informasi pengumuman SNBT di web SNPMB Kemendikbudristek di rumahnya di Surabaya kemarin (20/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Skema baru penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) tahun ini akan menjadi evaluasi penuh bagi perguruan tinggi negeri (PTN).</p> <p>Sebab, cukup banyak maba lintas jurusan yang mengambil program studi (prodi) di kelompok bidang berbeda. Khususnya dari jurusan IPS di SMA diterima SNBT prodi kelompok saintek.</p> <p>Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih menyatakan, para calon mahasiswa baru (camaba) lintas jurusan, khususnya dari jurusan noneksakta ke prodi saintek (eksakta), akan menjadi pertimbangan dan perhatian khusus bagi Unair. Saat ini tercatat ada 33 camaba lintas jurusan yang lolos SNBT di prodi-prodi kelompok bidang saintek Unair. &rdquo;Kami mohon kawan-kawan lintas jurusan ini bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya,&rdquo; katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (21/6).</p> <p>Nasih menuturkan, opsi pertama, Unair memberikan kesempatan bagi para camaba lintas jurusan itu untuk memilih tetap dengan prodi yang dipilih atau pindah prodi sesuai dengan jurusan di SMA, yaitu prodi kelompok bidang sosial humaniora (soshum). &rdquo;Tentu prodi-prodi yang bisa dipilih itu sesuai dengan jurusan dan nilainya. Itu perlu dipertimbangkan sebagai opsi satu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Opsi kedua, lanjut Nasih, persyaratan daftar ulang harus menyertakan mata pelajaran (mapel) utama di masing-masing prodi. Artinya, semua peserta lintas jurusan tetap harus menyiapkan diri untuk mendapatkan nilai itu dari sekolah asal. Jika tidak mendapatkan nilai dari sekolah asal, mereka akan difasilitasi dengan mengikuti matrikulasi khusus untuk mapel yang menjadi pokok di masing-masing prodi.</p> <p>Mereka harus lulus di setiap mata kuliah (matkul) matrikulasi yang menjadi persyaratan untuk tahap selanjutnya. &rdquo;Kami memfasilitasi mereka karena ini menyangkut masa depannya. Daripada nanti mereka terpontang-panting sejak awal hingga akhir selama kuliah,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Opsi ketiga, pihaknya meminta perhatian sekolah agar memahami bahwa ketika peserta lintas jurusan tersebut tidak berprestasi selama kuliah, akan memengaruhi indeks sekolah untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) tahun depan. Jangan sampai peserta lintas jurusan yang tidak berprestasi memengaruhi nasib adik tingkatnya di sekolah asal. &rdquo;Hanya karena lintas jurusan yang matkulnya tidak relevan dengan pembelajaran di SMA, membuat mereka tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Nasih menegaskan, Unair tidak menggugurkan para camaba lintas jurusan yang diterima SNBT Unair sepanjang seluruh persyaratan yang sudah ditentukan bisa terpenuhi. Unair juga memberikan kesempatan di awal agar mereka bisa memilih lanjut di prodi saintek atau tidak. Tentu dengan risiko yang harus ditanggung peserta, sekolah, dan kampus (Unair).</p> <p>Sementara itu, Direktur Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Siti Machmudah mengatakan, total ada 14 peserta lintas jurusan yang lolos SNBT di ITS. Beberapa di antaranya memilih prodi biologi dan teknik lingkungan. &rdquo;Kami tidak mengadakan matrikulasi bagi peserta lintas jurusan. Namun, nanti ada evaluasi pada semester II. Mahasiswa akan dievaluasi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku,&rdquo; terangnya.</p> <p>Begitu juga Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Prof Akhmad Fauzi. Dia mengatakan, ada sekitar 30 peserta lintas jurusan yang lolos SNBT di UPN Veteran Jawa Timur. Mereka ada yang dari jurusan IPS ke prodi saintek. Ada pula yang dari kejar paket C. Contohnya, jurusan akuntansi di SMA diterima prodi teknik kimia. &rdquo;Kami belum ada kebijakan khusus bagi peserta lintas jurusan. Tidak ada matrikulasi,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Fauzi mengungkapkan, UPN Veteran Jatim memiliki dosen yang akan melakukan pendampingan untuk maba yang diterima SNBT lintas jurusan. Dalam setahun mereka akan dievaluasi. &rdquo;Saya rasa ini menjadi masalah PTN secara nasional yang harus dievaluasi bersama,&rdquo; tuturnya.&nbsp;<strong>(ayu/mia/c9/oni)</strong></p>

Skema baru penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) tahun ini akan menjadi evaluasi penuh.

PTN-PTN Evaluasi Maba Lintas Jurusan: Unair Wajibkan Matrikulasi, UPN Beri Pendampingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KKN.jpg" alt="Aghniny Haque./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Aghniny Haque./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Timur berkolaborasi untuk menggelar kuliah kerja nyata (KKN). Yakni, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur. Mahasiswa peserta KKN dari tiga kampus negeri tersebut diterjunkan ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru.<br /> <br /> Tim KKN kolaborasi PTN Jatim itu berangkat langsung dari Gedung Pusat Robotika ITS menuju posko bersama Universitas Jember (Unej) di Kabupaten Lumajang kemarin (26/12). Total ada 30 mahasiswa ITS dengan 3 dosen pembimbing lapangan (DPL), 14 mahasiswa Unair dengan 4 DPL, dan 20 mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan 3 DPL.<br /> <br /> Kepala Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat ITS Lalu Muhamad Jaelani mengatakan, para tim KKN kolaborasi PTN Jatim tersebut akan bertugas memberikan pendampingan belajar dan literasi kepada pelajar terdampak. Selain itu, penyaluran dan manajemen logistik, survei lingkungan, dan pemetaan potensi desa tangguh bencana selama enam bulan.<br /> <br /> ’’Program ini juga bertujuan membangun ekosistem kolaborasi antarkampus,” katanya.<br /> <br /> Lalu menuturkan, tim KKN kolaborasi PTN Jatim Peduli Semeru akan bertugas di sisi timur Lumajang. Yakni, Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasirian. Mahasiswa relawan tersebut akan dibagi menjadi dua tim besar. Mereka akan bertugas di sisi barat dan timur. ’’Sebab, akses jembatan yang menghubungkan keduanya terputus,” ujarnya.<br /> <br /> Mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS Muhammad Alvin Ali Fikri mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana Gunung Semeru.<br /> <br /> ’’Semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak,” ujarnya.<br /> <br /> DPL dari Unair Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari mengungkapkan, pihaknya senang bisa ikut berpartisipasi dalam acara kemanusiaan. Tim KKN Unair akan berpartisipasi selama tiga hari sebagai tahap observasi lokasi. ’’Kami hanya berpartisipasi tiga hari,” ujarnya.<br /> <br /> Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat &amp; KKN UPN Veteran Jatim Dr Zainal Abidin Achmad mengatakan, harapannya ke depan kolaborasi KKN dengan PTN di Jatim dapat terus berlanjut. Tentu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. ’’Di sini kita sudah menjadi satu kesatuan tanpa memandang nama institusi. Namun, tetaplah menjaga nama institusi Anda di lapangan,” ujarnya.

Bantu Warga Terdampak Semeru, Unair, ITS, dan UPN Gelar KKN Kolaborasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/UTBK-SBMPTN-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Peserta ujian usai mengikuti UTBK SBMPTN di UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta, Senin (12/4/2021). Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilaksanakan dalam 2 gelombang mulai" width="100%">
<figcaption>Peserta ujian usai mengikuti UTBK SBMPTN di UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Jakarta, Senin (12/4/2021). Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilaksanakan dalam 2 gelombang mulai</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta telah beralih status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja menjadi badan layanan umum (BLU). Rektor UPN Veteran Jakarta Erna Herawati mengatakan bahwa dengan peningkatan status ini, pihaknya menargetkan universitas bertaraf internasional.<br /> <br /> "Dengan BLU kita meningkatkan kualitas menjadi universitas unggul berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing," kata dia dalam telekonferensi pers Penetapan UPN Veteran Jakarta sebagai PTN-BLU, Selasa (8/6).<br /> <br /> Ia meyakini bahwa dengan status yang baru, UPN Veteran Jakarta ini dapat berkembang secara signifikan. Mulai dari segi fasilitas sampai dengan perbaikan akreditasi dan peningkatan kualitas mahasiswa.<br /> <br /> Setelahnya, ia mengharapkan agar dapat meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Untuk itu, pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar dapar berjalan bersama menciptakan SDM unggul.<br /> <br /> "BLU ini manfaatnya kita bisa meningkatkan kerja sama yang lebih fleksibel, kemudian fleksibilitas pengelolaan keuangan, sehingga ada percepatan dalam mengekskusi tata kelola tridarma perguruan tinggi ini bisa lebih baik," ujarnya.<br /> <br /> Diharapkan juga, dengan menjadi PTN BLU, UPN Veteran Jakarta dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa. Di mana menurut data BPS 2020, total penduduk usia 19-23 tahun di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 30 persen, masih tertinggal dibanding Malaysia yang mencapai 50 persen.<br /> <br /> "Hingga merekrut tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan secara bersamaan juga nantinya akan meningkatnya efektifiras aset, meningkatnya profesionalisme dosen, dan meminimalkan ketergantungan pendapatan yang besumber dari mahasiswa," tutup Erna.

UPN Veteran Jakarta Naik Kelas Jadi PTN-BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unp-dijatah-162-dosen-di-cpns-2018-honorer-tak-dijamin-lolos_m_.jpg" alt="Rektor UNP Prof Ganefri" width="100%">
<figcaption>Rektor UNP Prof Ganefri</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat (Sumbar) mendapat jatah penerimaan dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Bahkan, kuota formasi yang diberikan pemerintah pusat tahun ini menjadi penerimaan terbesar di UNP sejak awal penerimaan dosen pegawai.</p><br /> <p>Rektor UNP Ganefri mengatan, kuota formasi dosen untuk universitas yang dipimpinnya mencapai 162 orang. "Kuota khusus dosen paling banyak sepanjang UNP ada. Ini patut kita syukuri," kata Ganefri saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (16/9).</p><br /> <p>Saat ini, terang Profesor itu, UNP memiliki sekitar 900 orang dosen PNS dan 248 dosen tetap non PNS. Idealnya, UNP dengan kapasitas mahasiswa mencapai 40 ribu orang memiliki dosen sebanyak 1.800 orang.</p><br /> <p>"Meski belum ideal, tambahan 162 dosen CPNS 2018 ini nantinya sangat membantu kami dalam menutupi kekurangan tenaga dosen," katanya.</p><br /> <p>Meski memiliki 248 dosen tetap non PNS, tidak ada jaminan untuk otomatis diangkat jadi PNS. Sebab, seleksi ini dibuka umum dan tidak ada kuota untuk mengangkat tenaga honorer.</p><br /> <p>Dengan begitu, Ganefri berharap, bagi yang berminat menjadi dosen maupun yang telah jadi dosen tetap non PNS, dapat menyiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga, bisa berkompetisi dengan baik untuk dapat jatah kursi CPNS yang disediakan.</p><br /> <p>"Dosen non PNS ingin jadi PNS harus ikut ujian bersama pelamar lain. Itu standar yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," katanya.</p><br /> <p>Di sisi lain, jika akhirnya dosen tetap non PNS tidak berhasil lolos seleksi CPNS, mereka tetap bisa mengajar kembali di UNP dengan status yang sama dengan sebelumnya. "Intinya, ujian terbuka untuk umum, tidak ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," tegasnya.</p><br /> <p>Pendaftaran CPNS dosen di UNP, merupakan bagian dari CPNS 2018 yang pendaftarannya dibuka 19 September mendatang. Pelamar bisa mendaftar dan melihat syarat yang harus dipenuhi melalui laman&nbsp;sscn.bkn.go.id.&nbsp;</p><br /> <p></p>

UNP Dijatah 162 Dosen di CPNS 2018, Honorer Tak Dijamin Lolos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upn

Berita Terkini

Diduga Terjadi Pemalsuan Karya Ilmiah dan Izin Etik, Rektor UPN dkk Dilaporkan ke Kemendikbudristek

PTN-PTN Evaluasi Maba Lintas Jurusan: Unair Wajibkan Matrikulasi, UPN Beri Pendampingan

Bantu Warga Terdampak Semeru, Unair, ITS, dan UPN Gelar KKN Kolaborasi

UPN Veteran Jakarta Naik Kelas Jadi PTN-BLU

UNP Dijatah 162 Dosen di CPNS 2018, Honorer Tak Dijamin Lolos

Download Aplikasi JawaPos.com