<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/865f75b8-ce57-4502-9d40-3d5a31d4909b-3681462131.jpg" alt="Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam KUHAP terdapat sejumlah perubahan penting. Salah satunya yakni pasal mengenai upaya paksa. Aturan ini kini diperluas ke ranah penetapan tersangka, pemblokiran aset dan penyadapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga hal itu menjadi sesuatu yang baru. Sebab, pada KUHAP lama, upaya paksa hanya memuat aturan tentang&nbsp;penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengatakan, perluasan definisi upaya paksa tidak sekada istilah. Tindakan ini kini meliputi&nbsp;standar legalitas, akuntabilitas, perlindungan hak asasi, hingga keterbukaan terhadap praperadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini perkembangan besar dalam hukum acara pidana kita. Sebagai akademisi, saya melihat ini sebagai penguatan prinsip due process of law. Sebagai penyidik, saya melihatnya sebagai tantangan profesional yang membutuhkan disiplin, kecermatan, dan integritas yang lebih tinggi," kata Umar, Rabu (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Umar menjelaskan, dalam aspek penetapan tersanka selama ini hanya dianggap sebagai administrasi internal penyidikan. Dengan KUHAP baru, maka hal itu akan semakin kompleks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017040802/kamis-besok-ribuan-buruh-kepung-istana-protes-upah-murah-di-jakarta-dan-jabar">Kamis Besok Ribuan Buruh Kepung Istana, Protes Upah Murah di Jakarta dan Jabar!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi&nbsp;syarat bukti permulaan cukup tidak boleh lagi multitafsir, gelar perkara bukan formalitas belaka, setiap penetapan tersangka dapat diuji objektivitasnya melalui praperadilan. Secara teori hukum, ini adalah penguatan prinsip presumption of innocence, artinya negara diminta lebih berhati-hati sebelum menyentuh martabat hukum seseorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini langkah maju. Namun perlu dicatat KUHAP baru tidak bermaksud melemahkan penegakan hukum, tetapi meluruskan prosedurnya. Karena keadilan prosedural adalah fondasi keadilan substansial," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dosen PTIK Jakarta ini menyampaikan, kebijakan ini mengandung konsekuensi operasional yang besar. Yakni setiap penetapan tersangka wajib memiliki dua alat bukti yang sah, jelas, dan terdokumentasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu rekam jejak proses berpikir penyidik harus tertuang dalam resume pembuktian, gelar perkara wajib dilakukan secara substantif&nbsp;tidak boleh sekadar rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/017040695/perbedaan-kawasaki-250-cc-terbaru-dengan-versi-lama">Perbedaan Kawasaki 250 cc Terbaru dengan Versi Lama </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, aspek upaya paksa dalam pemblokiran aset dianggap memberikan perpektif hukum yang lebih luas. Sehingga, mempermudah aparat dalam melakukan penegakan hukum berlandasan keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masuknya kewenangan pemblokiran aset atau rekening sebagai upaya paksa sangat relevan bagi kejahatan korupsi, TPPU, dan kejahatan finansial modern," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Umar menuturkan, dalam dunia akademisi teori hukum pidana modern, asset-based approach dipandang lebih efektif dibanding offender-based approach. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghentikan aliran manfaat kejahatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan menjadikan blocking sebagai upaya paksa, maka&nbsp;harus ada dasar hukum formal,&nbsp;harus bisa diuji proporsionalitas dan urgensinya,&nbsp;harus ada mekanisme keberatan yang fair bagi pihak yang terdampak. Artinya, perlindungan hak ekonomi warga tetap dijaga, sekaligus negara diberi senjata untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang canggih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari aspek upaya paksa penyadapan pun dinilai logis dan etis. Meskipun menyangkut hak privasi seseorang, namun tetap bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dengan mekanisme yang sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam teori hukum tata negara, hak privasi adalah bagian dari hak asasi konstitusional. Karena itu, pembatasannya hanya boleh dilakukan oleh undang-undang dengan standar pengawasan yang jelas," tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masuknya penyadapan sebagai upaya paksa berarti izin harus jelas, sumber kewenangan sah, dan terbatas tujuannya,&nbsp;hasil penyadapan harus dijaga kerahasiaannya, serta misuse penyadapan adalah pelanggaran serius.&nbsp;</div>

Pasal mengenai upaya paksa diperluas di KUHAP baru. Mencakup ranah penetapan tersangka, pemblokiran aset dan penyadapan.

Upaya Paksa di KUHAP Baru Mencakup Pemblokiran Aset hingga Penyadapan, Irjen Umar Bilang Itu Logis dan Etis

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ra:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia.&nbsp;</p> <p>Ketua PBHI, Julius Ibrani, menyampaikan pandangannya terhadap beberapa isu penting dalam pembahasan revisi KUHAP, terutama terkait mekanisme upaya paksa tanpa izin pengadilan, potensi rekayasa kasus dalam penyelidikan, hingga perlindungan terhadap saksi dan korban.</p> <p>&ldquo;Upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan izin atau penetapan pengadilan adalah bentuk tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tanpa kontrol yudisial, tindakan ini sangat rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum,&rdquo; kata Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).</p> <p>&ldquo;Kami melihat adanya pasal-pasal dalam RKUHAP yang memberi wewenang luas dan subyektif kepada penyelidik, seperti pembuntutan, penyamaran, hingga pembelian terselubung dalam tahap penyelidikan. Ini harus dihapus karena berpotensi menjadi bentuk upaya paksa yang tidak diawasi pengadilan,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Julis menjelaskan, ketentuan seperti Pasal 5 huruf d dan Pasal 16 RKUHAP secara nyata membuka celah tindakan penyelidik yang eksesif. Padahal penyelidikan seharusnya hanya bertujuan mengumpulkan informasi awal atas suatu peristiwa, bukan untuk melakukan tindakan koersif.</p> <p>&ldquo;Yang lebih berbahaya adalah penghapusan mekanisme keberatan atas penahanan. Ini mencederai prinsip due process of law. Tersangka, keluarga, dan kuasa hukum harus tetap punya ruang untuk mengajukan keberatan atas tindakan penahanan,&rdquo; ungkap Julius.</p> <p>Selain itu, pendekatan keadilan restoratif tidak bisa diterapkan sejak tahap penyelidikan. Karena belum ada kepastian hukum mengenai terjadinya tindak pidana.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jika diterapkan, justru membuka ruang transaksional dan manipulasi dalam proses hukum,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dalam konteks perlindungan korban dan saksi, lanjut Julius, RKUHAP juga sangat tertinggal. Seharusnya mereka mendapatkan hak pendampingan hukum yang sama seperti tersangka, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan pelanggaran HAM berat.</p> <p>&ldquo;Kami juga menyoroti koordinasi penyidikan yang baru dilakukan setelah SPDP dikirim ke kejaksaan. Ini terlalu terlambat. Seharusnya koordinasi dimulai sejak laporan diterima agar ada kontrol lebih awal terhadap potensi penyimpangan,&rdquo; urainya.</p> <p>Sementara, terkait isu koneksitas militer juga harus diatur secara tegas. Semua prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di peradilan umum, bukan militer.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Proses hukum di pengadilan militer sering tertutup dan minim akuntabilitas,&rdquo; terang Julius.</p> <p>Bahkan, kasus-kasus seperti salah tangkap Pegi Setiawan dan pengamen Cipulir harus menjadi pelajaran bahwa tanpa izin pengadilan dan pengawasan yudisial, tindakan upaya paksa sangat rentan melanggar HAM.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016291291/eks-penyidik-kpk-sebut-larangan-tersangka-korupsi-pakai-masker-tak-perlu-diatur-kuhap-cukup-regulasi-internal-kpk">Eks Penyidik KPK Sebut Larangan Tersangka Korupsi Pakai Masker Tak Perlu Diatur KUHAP, Cukup Regulasi Internal KPK</a></strong></p> <p>&ldquo;Ini harus dihentikan dengan revisi KUHAP yang benar-benar progresif,&rdquo; cetusnya.</p> <p>Karena itu, PBHI mendesak agar proses pembahasan RKUHAP dilakukan secara partisipatif dan terbuka, dengan melibatkan masyarakat sipil dan korban langsung dari penyimpangan proses hukum.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jangan sampai KUHAP yang baru justru mengabadikan praktik penyiksaan dan pelanggaran HAM,&rdquo; pungkasnya.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2"> <table class="table"> <thead> <tr> <th class="font-medium" colspan="2">&nbsp;</th> </tr> </thead> </table> </div>

PBH menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai mengancam prinsip-prinsip HAM

PBHI Ingatkan Revisi KUHAP Tak Langgar HAM, Soroti Upaya Paksa Tanpa Izin Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/I7VYNyCbBahA1q92SVTW7L9MS1OkKcYEnYK184gP-1-2044406963.jpg" alt="Ahli hukum pidana UMJ Chairul Huda, dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jumat (20/6/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahli hukum pidana UMJ Chairul Huda, dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jumat (20/6/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, dihadirkan tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6).</p> <p>Huda menjelaskan, proses penyelidikan dalam penanganan suatu perkara belum bisa dinyatakan Pro Justisia. karena itu, ia menilai tidak logis jika ada sangkaan tindakan atau upaya perintangan yang dilakukan di tahap tersebut.</p> <p>"Dalam sistem hukum kita, penyelidikan itu belum pro Justisia. Tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan di dalam tahap penyelidikan," kata Huda dalam persidangan.</p> <p>Ia menyebut, tidak logis bila upaya perintangan dilakukan pada proses penyelidikan, karena belum ditemukan dugaan tindak pidana yang terjadi.</p> <p>Ia menilai, penyelidikan memiliki arti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.</p> <p>"Jadi tidak logis kalo ada tindakan menghalang-halangi padahal belum ada upaya paksa," tegasnya.</p> <p>Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto disangka merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p>Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan pada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.</p> <p>Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.</p> <p>Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p class="class-paragraph">Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.</p> <p>Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.</p>

Ahli hukum pidana Chairul Huda menyebut upaya perintangan pada tahap penyelidikan kasus Hasto Kristiyanto tidak logis.

Ahli Meringankan Hasto Sebut Upaya Paksa Perintangan pada Tahap Penyelidikan Tak Logis, Karena Belum Pro Justisia

upaya paksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upaya paksa

Berita Terkini

Upaya Paksa di KUHAP Baru Mencakup Pemblokiran Aset hingga Penyadapan, Irjen Umar Bilang Itu Logis dan Etis

PBHI Ingatkan Revisi KUHAP Tak Langgar HAM, Soroti Upaya Paksa Tanpa Izin Pengadilan

Ahli Meringankan Hasto Sebut Upaya Paksa Perintangan pada Tahap Penyelidikan Tak Logis, Karena Belum Pro Justisia

Download Aplikasi JawaPos.com