<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pekerja-di-Jepang-Bloomberg.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para pekerja di Jepang kini bersukacita. Terutama mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Hasil pembicaraan perburuhan tahunan alias shunto yang ditutup pada Rabu (15/3), banyak perusahaan yang mengindahkan seruan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Yakni, memberikan upah lebih tinggi agar dapat mengatasi kenaikan beban biaya hidup.  Kenaikan upah rata-rata pada shunto 2023 menjadi yang tertinggi dalam rentang 30 tahun terakhir. Sejak akhir 90-an, gaji pekerja di Jepang jarang mengalami kenaikan. Kalaupun naik, biasanya relatif sedikit. Kenaikan tertinggi terjadi pada 1997, yaitu 2,9 persen.  Hal itu membuat gaji di Jepang jauh di belakang rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Upah di Jepang tumbuh hanya 5 persen selama 30 tahun terakhir. Jauh di bawah kenaikan rata-rata 35 persen di antara negara-negara anggota OECD.  Kini, kondisi itu tidak bisa terus diterapkan. Yen melemah. Kenaikan harga komoditas telah mendorong biaya impor dan inflasi ke level tertinggi dalam empat dekade.  Kishida mengatakan, pihaknya menargetkan kenaikan upah minimum berlaku secara nasional. ”Musim semi ini menandai titik balik untuk pertumbuhan dan distribusi kekayaan,” ungkapnya dalam pertemuan dengan para perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.  Setiap Maret, lebih dari 300 perusahaan besar bernegosiasi dengan serikat pekerja mereka. Kelompok buruh Rengo menuntut kenaikan gaji 5 persen. Namun, belum diketahui apakah disepakati di angka tersebut atau tidak.  Perusahaan besar Jepang seperti Toyota Motor dan Hitachi telah menyetujui kenaikan upah yang diminta serikat pekerja. Hasil kesepakatan bakal diumumkan secara luas dalam beberapa pekan ke depan.  Hitachi menyebut akan menaikkan upah keseluruhan dengan rata-rata 3,9 persen. Artinya, angka itu mengalami kenaikan 2,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.  ”Mengingat lonjakan harga, ekspektasi karyawan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Wakil Presiden Hitachi Kenichi Tanaka.  Tahun ini, untuk kali pertama semua perusahaan pembuat mobil utama di Jepang menerima penuh tuntutan serikat pekerja. Meski begitu, untuk pekerja di perusahaan kecil, prospeknya terbilang kurang menggembirakan. Padahal, hampir 70 persen tenaga kerja di Jepang bekerja di perusahaan kecil.  ”Kita tak boleh membuat kenaikan upah ini hanya sekali saja,” ujar Presiden Serikat Informasi dan Elektronik Listrik Jepang Masashi Jimbo.

Upah Pekerja di Jepang Naik, Tertinggi Dalam Kurun 30 Tahun Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah minimum pekerja di Kota Batam pada 2023 naik 7,5 persen dari nilai upah minimum 2022, menjadi Rp 4.500.440 per bulan. Angka itu menjadi tertinggi di antara kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.  ”Penetapan UMK 2023 mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri,” kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Menurut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, hanya Kota Batam yang nilai upah minimum pekerjanya pada 2023 sampai Rp 4,5 juta lebih. Upah minimum bulanan pekerja di enam kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau pada 2023 tidak sampai Rp 4 juta per bulan.  Upah minimum pekerja tahun 2023 di Kota Tanjungpinang nilainya Rp 3.279.194 per bulan (naik 7,39 persen), di Kabupaten Karimun sebesar Rp 3.592.019 per bulan (naik 7,26 persen), dan di Kabupaten Bintan sebesar Rp 3.889.015 per bulan (naik 6,86 persen).  Pada 2023, nilai upah minimum pekerja di Kabupaten Lingga ditetapkan Rp 3.279.194 per bulan (naik 7,51 persen), di Kabupaten Natuna sebesar Rp3.337.603 per bulan (naik 6,79 persen), dan di Kabupaten Anambas sebesar Rp 3.757.560 per bulan (naik 6,80 persen).  Gubernur mengatakan, ketetapan upah minimum pekerja di tingkat kabupaten/kota tahun 2023 berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih dilakukan berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.  Gubernur menjelaskan, penetapan nilai upah minimum pekerja tahun 2023 tingkat kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  ”Dengan terjadinya inflasi yang cukup tinggi, daya beli pekerja tergerus. Dengan terbitnya Permenaker itu, dengan formula (penentuan upah minimum) yang baru, dapat memulihkan daya beli pekerja,” terang Ansar Ahmad.

Upah Minimum Pekerja Kota Batam Tertinggi di Kepulauan Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-07-14-39-43-942-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 untuk 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.  Pengumuman terkait penetapan UMK tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.  "Saya mewakili Pak Gubernur Jawa Barat, untuk membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK," kata Taufik Garsadi.  Taufik menuturkan penetapan besaran nilai UMK tahun 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.  Berikut ialah daftar besaran nilai UMK 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Kabupaten Karawang Rp5.176.179,07, Kota Bekasi Rp5.158.248,20, Kabupaten Bekasi Rp 5.137.575,44, Kota Depok yang besarannya Rp 4.694.493,70, Kota Bogor yang besarannya Rp4.639.429,39.  Kemudian Kabupaten Bogor Rp4.520.212,25, Kabupaten Purwakarta Rp4.464.675,02, Kota Bandung Rp4.048.462,69, Kota Cimahi Rp3.514.093,25, Kabupaten Bandung Barat yang besarannya Rp3.480.795,40. Selanjutnya untuk Kabupaten Bandung Rp3.492.465,99, Kabupaten Sumedang Rp3.471.134,10, Kabupaten Sukabumi Rp3.351.883,19, Kabupaten Subang Rp3.273.810,60, Kabupaten Cianjur Rp2.893.229,10.  Untuk Kota Sukabumi Rp2.747.774,86, Kabupaten Indramayu Rp2.541.996,72, Kota Tasikmalaya Rp2.533.341,02, Kabupaten Tasikmalaya Rp2.499.954,13, Kota Cirebon Rp2.456.516,60. Selain itu, Kabupaten Cirebon Rp2.430.780,83, Kabupaten Majalengka Rp2.180.602,90, Kabupaten Garut Rp2.117.318,31, Kabupaten Kuningan Rp2.010.734,30, Kabupaten Ciamis Rp2.021.657,42, Kabupaten Pangandaran Rp2.018.389,00 dan Kota Banjar Rp1.998.119,05  Taufik menuturkan dalam Kepgub tersebut dijelaskan bahwa UMK 2023 mulai dibayarkan pada 1 Januari 2023 dan UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.  "Bagi pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan," kata dia. (*)

Gubernur Jawa Barat Tetapkan UMK 2023 untuk 27 Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Mukena-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembuatan mukena di Pabrik Mukena Siti Khadijah, Cinere, Depok, Sabtu (10/4/2021). Jelang datangnya bulan Ramadhan, produksi mukena di pabrik tersebut mengalami peningkatan hingga seratus persen, untuk memenuhi permintaan pasar dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembuatan mukena di Pabrik Mukena Siti Khadijah, Cinere, Depok, Sabtu (10/4/2021). Jelang datangnya bulan Ramadhan, produksi mukena di pabrik tersebut mengalami peningkatan hingga seratus persen, untuk memenuhi permintaan pasar dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional.  Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.  "Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/8).  Menurutnya, pengupahan baik dari aspek peraturan atau kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.  Dengan demikian, kata Dirjen Putri, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh.  "Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," tuturnya.  Ia mengingatkan, dalam melakukan penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.  "Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," ucapnya.  Sementara, Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Haiyani Rumondang menyatakan, forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.  Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang terjadi.  "Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan," pungkasnya.

Pemerintah Mulai Kaji Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pekerja-Venezuela-venezuelanalysis.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Venezuela menaikkan besaran upah minimum bagi seluruh pekerja. Jika tadinya gaji rata-rata tiap pegawai tidak lebih dari 40 ribu bolivar atau setara dengan Rp 25 ribu, kini upahnya menjadi minimal 150 ribu bolivar (sekitar Rp 106 ribu). Artinya, nominal gaji naik sekitar 350 persen. Itu belum termasuk tunjangan pangan yang besarannya sama.  Kenaikan upah itu sangat signifikan. Total, tiap pegawai bisa membawa pulang gaji dan tunjangan pangan berkisar 300 ribu bolivar atau sekitar Rp 212 ribu. Meski demikian, kabar baik itu tidak membuat penduduk bahagia. Sebab, nilai mata uang bolivar terus merosot tajam akibat inflasi gila-gilaan yang melanda Venezuela. Kini inflasi tercatat mencapai 50.100 persen.  "Mereka (pemerintah, Red) terus berusaha untuk mengejek para pekerja," tegas pemimpin oposisi Juan Guaido seperti dikutip Associated Press, Selasa (15/10).  Menurut dia, uang sebesar 300 ribu bolivar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan warga selama sepekan. Pada September lalu, harga seekor ayam utuh di supermarket mencapai 80 ribu bolivar atau sekitar Rp 50 ribu. Itu belum termasuk kebutuhan pokok yang lain.  Di hadapan massanya, Guaido kembali mengkritik Presiden Nicolas Maduro yang tidak berani mengumumkan sendiri kebijakan baru itu. Dia geram karena kondisi Venezuela tidak kunjung membaik. Awal tahun ini, tokoh 35 tahun tersebut sempat mengudeta Maduro dengan bantuan Amerika Serikat (AS) dan sekitar 50 negara lainnya. Namun, upaya itu gagal karena militer berpihak pada Maduro.  Diego Moya Ocampos, pengamat dari IHS Global Insight, menyatakan bahwa kenaikan gaji hanya membawa dampak positif dalam jangka pendek. Khususnya bagi penduduk yang kekurangan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Tapi, menurut dia, kebijakan itu tidak akan pernah menyentuh inti masalah. Yakni, hiperinflasi dan kekacauan ekonomi.  Ocampos menduga, pemerintahan Maduro hanya sedang mengulur waktu. Karena sebentar lagi musim liburan, dia tidak mau warga turun ke jalan dan mengguncang pemerintahan lagi.

Upah Pekerja Naik 350 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11520_29215_Buruh-Demo-ada-cewek.jpg" alt="Para buruh ketika sedang menggelar aksi menuntut kenaikan upah di Jakarta, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Para buruh ketika sedang menggelar aksi menuntut kenaikan upah di Jakarta, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Para buruh berencana menggelar aksi mogok nasional mulai hari ini (24/11) hingga Jumat (27/11). Untuk mengamankan aksi mogok buruh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 6.000 personelnya. &quot;&lrm;Polda Metro siap melakukan pengamanan mogok nasional buruh, ada 6.000 personel baik Polda Metro serta jajaran polres yang dikerahkan,&quot; ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya,&nbsp;Kombes Mohammad Iqbal, Senin (23/11). Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara itu menjelaskan, Polda Metro Jaya telah berkomunikasi dengan semua elemen buruh yang menggelar aksi mogok. Kepolisian pun mengimbau para buruh agar selama mogok nasional tetap tertib dan tidak melanggar hukum. Namun, jika nantinya terjadi pelanggaran hukum, kata Iqbal, maka Polda Metro Jaya tidak segan-segan untuk menindak tegas dan memprosesnya secara hukum.&nbsp; &quot;Kami amankan sesuai perkiraan intelijen dan hasil koordinasi serta komunikasi. Kami akan tetap lakukan penegakan hukum, buruh dan polda metro bersahabat,&quot; ujar perwira menengah Polri itu. Iqbal menjelaskan, titik-titik pengamanan antara lain di beberapa kawasan industri Jababeka, MM 2100, Pulo Gadung, Jatake, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok hingga ke wilayah Kabupaten Tangerang. Nantinya, kepolisian di titik-titik tertentu juga menyiagakan kendaraan taktis hingga pasukan anti-huru-hara. &lrm;Untuk diketahui,&nbsp;sejumlah buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) memastikan tetap melakukan aksi mogok secara nasional pada besok hingga Jumat (27/11). Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi mogok itu berlangsung di 22 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. &quot;Kami pastikan mogok nasional akan berlangsung besok (23/11), tidak hanya di Jakarta tapi juga di 22 provinsi dan lebih 200 kabupaten,&quot; kata Said Iqbal di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta, Senin (23/11). Buruh menggelar aksi mogok untuk meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid kelima itu dinilai sejumlah pimpinan serikat buruh telah menghilangkan peran dewan pengupahan dalam perumusan kenaikan upah. &quot;Ini dapat membuat buruh terus berada dalam kemiskinan,&quot; katanya. (elf/JPG)

Buruh Mogok Besar-Besaran, Polda Metro Siagakan Pasukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/8992_26519_Buruh-Demo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Tarik ulur terkait kebijakan pengupahan terus berjalan. Pemerintah yang masih kukuh untuk menerapkan formula pengupahan per tahun terus memancing respon negatif. Pihak buruh pun mengancam bakal mengadakan aksi mogok besar-besaran pada 18 November nanti. Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusumawan menyatakan, aksi itu akan menjadi puncak dari tanggapan buruh terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tarun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Iwan, rencana aksi itu tida hanya bakal didukung massa buruh di Jakarta. Kelompok buruh di provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan pun bakal turun ke jalan. &ldquo;Aksi turun ke jalan di daerah-daerah akan terus dilakukam sampai 18 November. Kami sedang konsolidasi untuk aksi tersebut sekaligus menunggu tanggapan dari pemerintah,&rdquo; ujarnya di Jakarta Minggu (1/11). Dia menegaskan, sampai saat ini pihaknya memang tetap meminta agar pemerintah mencabut regulasi tersebut. Sebab, keputusam pemerintah dirasa sangat terburu-buru tanpa memperhatikan pendapat dari para pekerja Indonesia. Padahal, kebijakan tersebut jelas bakal mempengaruhi kondisi para pekerja di Indonesia. &ldquo;Kami harap pemerintah tak lagi bersembunyi dibalik alibi bahwa kebijakan ini direncanakan 12 tahun lalu. Kalau kami diajak berdialog jauh hari sebelum keputusan ini, tak akan ada respon seperti ini,&rdquo; terangnya. Menurut Iwan, peraturan yang ditetapkan bulan lalu merupakan pelanggaran dari undang-undang ketenagakerjaan. Sebab, rumus upah tersebut sudah jelas menghilangkan unsur komponen hidup layak (KHL) setiap tahun. Padahal, hal tersebut tercantum sebagai aspek utama dalam penyusunan upah minimum. &ldquo;Itu artinya dewan pengupahan tak lagi punya peran dalam menentukan upah. Dan saya rasa aksi demo untuk menuntur upah layak itu hanya dinamika sosial. Baik pengusaha dan pemerintah tak perlu menganggap aksi tersebut berbahaya,&rdquo; ungkapnya. Meski begitu, Iwan mengaku sampai saat ini masih terbuka untuk melakukan dialog. Menurutnya, buruh juga tak aka menolak mentah-mentah kebijakan yang bisa membangun ekonomi. &ldquo;Hanya saja, kami juga tak akan menelan mentah-mentah kebijakan yang sudah jelas merugikan kami,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Direktur Pengupahan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Andriani tetap menegaskan, penerbitan PP tersebut telah mempertimbangkan semua kepentingan. Bukan pengusaha dan pekerja, namun pihaknya juga mempertimbangkan kebutuhan para pengangguran yang mencapai 7,4 juta orang. &ldquo;Yang bisa membuka lapangan kerja adalah pengusaha. Tentunya peraturan ini melindungi, memberikan kepastian kepada pemilik modal untuk berinvestasi. Dengan investasi, maka dibuka lapangan kerja,&rdquo; jelasnya.(bil)

Buruh Bakal Mogok Nasional 18 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8750_26262_M-Iqbal.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M Iqbal." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M Iqbal.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Serikat buruh dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) berencana menggelar demo besar-besaran Jumat (30/10) di titik-titik yang menjadi favorit para pengunjuk rasa. Dari laporan yang dikumpulkan Polda Merto Jaya, setidaknya unjuk rasa hari ini akan diikuti 65.000 demonstran. Untuk itu, Polda Metro Jaya pun tak mau kecolongan. Rencananya, ada 17.000 personel Polda Metro Jaya yang akan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari para pendemo untuk minta pengawalan. &quot;Jumlah (pendemo) ada puluhan ribu, kami kerahkan personel 15 hingga 17 ribu untuk mengamankannya,&quot; ujarnya saat dikonfirmasi di Polda Metro Jaya, Kamis (29/10). Sebelumnya, pendemo menyampaikan pemberitahuan untuk menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, kepolisian menolak rencana itu. Selanjutnya, aksi demo dialihkan ke Patung Kuda, Monas. Sedangkan kendaraan para pendemo akan diparkir di sekitar Silanh Monas. &quot;Kami juga melakukan pengalihan arus secara situsional,&quot; sambung perwira menengah itu. Iqbal pun mengimbau warga Jakarta agar menghindari lokasi demo sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monas pada pukul 09.00 hingga 15.00. &quot;Sebaiknya dihindari, karena akan terjadi konsentrasi massa yang banyak. Kalau mendesak, harus menghindari jam sembilan pagi dan jam tiga sore,&quot; tutur Iqbal.(elf/JPG)

Buruh dan Mahasiswa Unjuk Rasa Lagi, Polda Metro Jaya Kerahkan 17.000 Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7393_24820_Pembangunan-MRT.jpg" alt="Pembangunan mass rapod transit di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Pembangunan mass rapod transit di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan empat paket kebijakan untuk mendongkrak perekonomian. Sasaran kebijakan itu adalah menarik investasi sebesar-besarnya agar perekonomian nasional membaik. Namun, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FH UI) Melli Darsa mengingatkan pemerintah bahwa mengumbar kemudahan berinvestasi saja belum cukup untuk menarik investor. Sebab, yang tak kalah penting adalah kepastian bagi investor. Berbicara dalam diskusi bertajuk &quot;Bedah 3 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan&quot; yang digelar Iluni FH UI di Jakarta, Jumat (16/10), Melli mengatakan, paket-paket kebijakan itu belum tentu efektif menarik investor. &ldquo;Mereka justru wait and see,&quot; katanya. Menurutnya, kebijakan ekonomi harus terintegrasi dengan kepastian hukum. Karenanya, paket kebijakan harus dibarengi dengan kebijakan untuk menciptakan kepastian hukum. Melli menambahkan, kepastian hukum berarti berlaku bagi semua kalangan. Salah satu kunci kepastian hukum adalah kualitas aparatur pemerintahan. &ldquo;Jika kebijakan ekonomi pemerintah tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan infrastruktur hukum, maka kebijakan ekonomi ini bukan menjadi kebijakan yang memenuhi rasa keadilan,&quot; tutur Melli. Sedangkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yang juga hadir dalam diskusi tak menampik pentingnya kepastian hukum bagi investor. &quot;Kepastian hukum, infrastruktur dan tenaga kerja menjadi pertimbangan bagi investasi, para investor,&quot; katanya. Karenanya, lanjut Bambang, paket kebijakan yang dicetuskan pemerintah untuk menarik investasi juga memuat deregulasi dan debirokratisasi. Karenanya, kata Bambang, justru saat ini Indonesia dalam posisi bagus untuk berinvestasi. &quot;Ada kebijakan dimensi jangka pendek berupaya mengatasi perlambatan ekonomi dan daya beli. Kebijakan jangka menengah terkait deregulasi dan jangka panjang terkait menciptakan sektor unggulan baru,&quot; katanya.(ara/JPG)

Investor Pilih Wait and See Jika Hukum Tak Pasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7295_24720_Buruh-Demo-ada-cewek.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Keputusan pemerintah menetapkan formula upah buruh mendapat rambutan positif dari oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Menurutnya, formula yang dirancang oleh pemerintah bisa membantu pengusaha untuk menentukan langkah pada tahun berikutnya. Kepastian investasi itulah yang diinginkan oleh pengusaha selama ini. &ldquo;Kalau boleh jujur, masih ada beberapa pengusaha yang tak puas dengan kebijakan ini. Tapi, ini adalah pilihan terbaik di antara pilihan terburuk. Setidaknya, pengusaha bisa memprediksi berapa beban upah yang ditanggung tahun depan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Dia menganggap konteks upah minimum di Indonesia sudah bergeser dari makna awal. Seharusnya, upah minimum menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Namun, tuntutan buruh dalam beberapa tahun terakhir seakan-akan menuntut agar upah minimum ada di standar upah rata-rata. &ldquo;Pengusaha pun tahu kalau upah minimum bukan upah rata-rata. Dan pada 2013, pun sempat akan dikoreksi oleh pemerintah SBY. Tapi, pemerintah daerah masih menggunakan hal itu sebagai komoditas politik,&rdquo; tegasnya. Jika formula itu tak diterapkan, Hariyadi mengaku khawatir bahwa upah digunakan sebagai alat pendongkrak kampanye. Pasalnya, beberapa daerah juga bakal mengadakan pemilihan umum serentak dalam waktu dekat. &ldquo;Dari pengalaman selama 10 tahun. Hampir semua penetapan upah di daerah bermasalah. Memang idealnya ditetapkan pemerintah pusat,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku sangat kecewa dengan keputusan pemerintah. Padahal, pihaknya sudah memperingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati dari untuk penanganan upah. &ldquo;Dari mulai paket kebijakan satu, pemerintah terus membahas bagaimana pengusaha survive. Tapi, sekarang malah membuat kebijakan yang merugikan buruh. Ini sama sekali menghapuskan peran dewan pengupahan,&rdquo; terangnya. Dia pun mengaku bakal mengumpulkan massa pekerja untuk mengadakan aksi besar-besaran sebagai tanggapan. Ia bahkan&nbsp; menduga aksi itu bakal ditambahi dengan isu lain menjelang satu tahun pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar punya pandangan berbeda. Menurutnya, boleh-boleh saja pemerintah menetapkan hal tersebut. Namun, kebijakan tersebut harus diterapkan setelah tidak ada regulasi yang berseberangan. Ia lantas mengutip Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 89 ayat 3. &quot;Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dan diusulkan oleh dewan pengupahan, bupati, atau wali kota. Kalau mau terapkan, ubah dulu regulasi ini,&rdquo; terangnya. Setelah itu, pemerintah juga perlu menambahkan unsur indeks risiko kepada indikator formula pengupahan. Hal tersebut dinilai perlu untuk menjaga daya beli masyarakat jika terjadi krisis ekonomi seperti tahun ini. &ldquo;Selain itu, pemerintah tak boleh menyamaratakan persentase kenaikan upah. Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah itu jelas berbeda. Kalau formulanya begitu, yang untung adalah daerah dengan gaji yang lebih besar. Sedangkan, daerah yang baru berkembang tak punya kesempatan untuk menyamai inflasi di wilayah mereka,&rdquo; tegasnya.(owi/bil/dyn)

Pengusaha Kurang Puas, Serikat Pekerja Langung Kecewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah pekerja

Berita Terkini