<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/uOYwrvuPryn6N4HTVyRO5t1Ki9dMyxOjASkRKEHV-1218465984.jpg" alt="Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan yang akan mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dipastikan sudah selesai.</p> <p>Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kantornya, Jumat (5/12).</p> <p>"Regulasi (terkait UMP) sudah diparaf," ujar Airlangga.&nbsp;Itu artinya, formula terkait dengan hitungan UMP 2026 sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait.</p> <p>Meski begitu, Airlangga masih enggan membocorkan formula tersebut kepada awak media. Saat ditanya lebih detail, ia berlalu menuju ruang kerjanya.</p> <p>Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pengupahan akan terbit pada Desember 2025.</p> <p>PP tersebut nantinya akan mengubah aturan yang sudah ada, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.</p> <p>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, PP ini nantinya akan menjadi dasar hukum penetapan upah, termasuk upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2026.</p> <p>"Kita berharap, sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025. Untuk diterapkan pada Januari 2026," kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (26/11).</p> <p>Lebih lanjut, ia memastikan bahwa saat ini Pemerintah masih terus menggodok PP tersebut. Nantinya, formula penghitungan UMP 2026 akan disesuaikan dengan regulasi baru yang tertuang dalam PP tersebut.</p> <p>Terkait formula penghitungan, Yassierli menyebut masih dalam proses perumusan dan harmonisasi lintas kementerian serta pembahasan dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>&lrm;&lrm;"Jadi ini memang kita ingin PP ini benar-benar siap, dan tentu ini kita tidak bisa patok lanjutnya kapan, tapi kita berharap koordinasi lintas kementerian dengan stakeholders-stakeholders ini beres, tentu sesegera mungkin," jelasnya.</p>

Peraturan Pemerintah (PP) tentang UMP 2026 telah ditandatangani dan akan diterapkan pada Januari 2026.

Regulasi UMP 2026 Sudah Rampung, Menko Airlangga: Sudah Diparaf!

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan ada 4 provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Padahal, batas waktu pengumuman sudah berakhir sejak Selasa, 21 November, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang belum 4 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,&rdquo; kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada JawaPos.com, Rabu (22/11) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indah tidak menjelaskan lebih spesifik apa yang menjadi alasan mengapa empat provinsi tersebut belum mengumumkan kenaikan UMP 2024, meskipun sudah lewat dari tenggat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen PHI hanya memastikan bahwa seluruh Pemprov yang belum menentukan UMP 2024 akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang belum menetapkan akan kami laporkan ke Kemendagri,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012432590/umr-jepang-dihitung-sekitar-rp-102726-per-jam-sebulan-bisa-dapat-berapa">UMR Jepang Dihitung Sekitar Rp 102.726 per Jam, Sebulan Bisa Dapat Berapa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya pada 21 November 2023, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa UMP 2024 yang naik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01416703/pemerintah-diminta-hitung-ulang-asumsi-makro-dan-naikkan-umr">Pemerintah Diminta Hitung Ulang Asumsi Makro dan Naikkan UMR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini. Kenaikan UMP didasarkan pada tiga variabel, salah satunya Inflasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;)," jelas Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, ada sebanyak 33 Provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024. Dari angka yang sudah ditetapkan, Provinsi Maluku Utara tercatat menjadi daerah yang presentase kenaikannya paling besar, yakni 7,5 persen atau senilai Rp 221 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Provinsi Gorontalo, sebesar 1,19 persen atau Rp 36.000. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp 5.067.381 atau naik 3,38 persen dibanding UMP Tahun 2023 sebesar Rp 4,9 juta.</div>

Masih ada 4 provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Padahal, batas waktu pengumuman sudah berakhir.

Ada 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2024, Salah Satunya Kalimantan Tengah

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/8.jpg" alt="Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya pada 21 November 2023, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa UMP 2024 yang naik sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;)," jelas Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, ada sebanyak 33 Provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024. Dari angka yang sudah ditetapkan, Provinsi Maluku Utara tercatat menjadi daerah yang presentase kenaikannya paling besar, yakni 7,5 persen atau senilai Rp 221 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Provinsi Gorontalo, sebesar 1,19 persen atau Rp 36.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em><strong>Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2024 di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan masing-masing gubernur dari Aceh hingga Papua:</strong></em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. UMP 2024 Aceh naik 1,38 persen atau Rp 47.757 menjadi Rp 3.460.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. UMP 2024 Sumatera Utara naik 3,67 persen atau Rp 99.122 menjadi Rp 2.809.915</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. UMP 2024 Sumatera Barat naik 2,52 persen atau Rp 68.973 menjadi Rp 2.811.499</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. UMP 2024 Riau naik 3,76 persen atau Rp 102.963 menjadi Rp 3.294.625</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. UMP 2024 Jambi naik 3,2 persen atau Rp 94.000 menjadi Rp 3.037.121</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. UMP 2024 Sumatera Selatan naik 1,55 persen atau Rp 52.629 menjadi Rp 3.456.874</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. UMP 2024 Bengkulu naik 3,38 persen atau Rp 88.500 menjadi Rp 2.507.079</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. UMP 2024 Lampung naik 3,16 persen atau Rp 83.212 menjadi Rp 2.716.496</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. UMP 2024 Bangka Belitung naik 4,06 persen atau Rp 139.904 menjadi Rp 3.640.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. UMP 2024 Kepulauan Riau naik 3,76 persen atau Rp 127.933 menjadi Rp 3.402.492</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. UMP 2024 DKI Jakarta naik 3,3 persen atau Rp 167.223 menjadi Rp 5.067.381</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. UMP 2024 Jawa Barat naik 3,57 persen atau Rp 70.825 menjadi Rp 2.057.495,17</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. UMP 2024 Jawa Tengah naik 4,02 persen atau Rp 81.885 menjadi Rp 2.036.947</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. UMP 2024 DI Yogyakarta naik 7,27 persen atau Rp 144.115 menjadi Rp 2.125.897</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. UMP 2024 Jawa Timur naik 6,13 persen atau Rp 125.000 menjadi Rp 2.165.244,30</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">16. UMP 2024 Banten naik 2,50 persen atau Rp 66.532 menjadi Rp 2.727.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">17. UMP 2024 Bali naik 3,68 persen atau Rp 100.000 menjadi Rp2.713.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat naik 3,06 persen atau Rp 72.660 menjadi Rp 2.444.067</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">19.&nbsp; UMP 2024 Nusa Tenggara Timur naik 2,96 persen atau Rp 62.832 menjadi Rp 2.186.826</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">20. UMP 2024 Kalimantan Barat naik 3,6 persen atau Rp 97.294 menjadi Rp 2.702.616</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, masih menunggu putusan resmi UMP Kalimantan Tengah 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">22. UMP 2024 Kalimantan Selatan naik 4,22 persen atau Rp 132.835 menjadi Rp 3.282.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">23. UMP 2024 Kalimantan Timur naik 6,20 persen atau Rp 159.459 menjadi Rp 3.360.858</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">24. UMP 2024 Kalimantan Utara naik 3,38 persen atau Rp 109.951 menjadi Rp 3.361.653</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">25. UMP 2024 Sulawesi Utara naik 1,67 persen atau Rp 57.920 menjadi Rp 3.545.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">26. UMP 2024 Sulawesi Tengah naik 8,73 atau Rp 137.152 menjadi Rp 2.736.698</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">27. UMP 2024 Sulawesi Selatan naik 1,45 persen atau Rp 49.797 menjadi Rp 3.434.298,00</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara naik 4,6 persen atau Rp 126.980 menjadi Rp 2.885.964</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">29. UMP 2024 Gorontalo naik 1,19 persen atau Rp 35.999 menjadi Rp 3.025.100</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">30. UMP 2024 Sulawesi Barat naik 1,50 persen atau Rp 43.163 menjadi Rp 2.914.958</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">31. UMP 2024 Maluku, masih menunggu putusan resmi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">32. UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen atau Rp 221.646,57 menjadi Rp 3.200.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">33.&nbsp; UMP 2024 Papua naik 4,14 persen atau Rp 159.574 menjadi Rp 4.024.270</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2023.

Daftar UMP 2024, Kenaikan Gaji Tertinggi di Maluku Utara Rp 221.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mengalami kenaikan signifikan seusai pandemi Covid-19. Namun, hal itu tak lantas bisa mengerek besaran upah minimum (UM) 2024. Buktinya, dari laporan sementara yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin (21/11) sore, ada provinsi yang menetapkan kenaikan UM provinsi (UMP) hanya 1,2 persen atau Rp 35.750.</p> <p>Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Sebut saja Provinsi Aceh yang UMP-nya hanya naik 1,3 persen atau Rp 47 ribu. Dari Rp 3.413.666 pada 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024. Ada pula Sulawesi Selatan yang besaran UMP 2024 ditetapkan Rp 3.434.298. Naik 1,45 persen atau Rp 49.153 dari tahun lalu yang sebesar Rp 3.385.145.</p> <p>Namun, ada pula provinsi yang menaikkan UMP hingga 7,5 persen atau Rp 223.280. Yakni, Maluku Utara. Kemudian, Kalimantan Timur menaikkan UMP 4,98 persen atau Rp 159.459, dari Rp 3.201.396 pada 2023 menjadi Rp 3.360.858. UM Provinsi Jawa Timur pun naik Rp 125 ribu atau 6,13 persen, dari Rp 2.040.244,30 pada 2023 menjadi Rp 2.165.244,30.</p> <p>Kenaikan UMP 2024 itu di luar harapan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai, kenaikan hanya Rp 35 ribu atau berkisar 1 persen ini tak layak. Bahkan, dia mempertanyakan metode penghitungan kenaikannya. &rdquo;Kalau pakai Pasal 26 PP 51/2023 kan inflasinya pasti sudah di atas 3 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks. Harusnya bisa 4,5 persen. Kalau Aceh hanya 1 persen, agak bingung saya,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Dia berharap seluruh gubernur melihat kondisi riil inflasi di daerah masing-masing. Khususnya kebutuhan pokok yang tingkat inflasinya di atas inflasi umum. Misalnya, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya yang saat ini inflasinya sudah di atas 5 persen. Apalagi, dalam PP 51/2023, indeks tertentu yang disebut alfa ditetapkan sangat rendah oleh pemerintah. Meski begitu, lanjut dia, menetapkan kenaikan UMP di luar PP 51/2023 bukan hal yang salah karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan gubernur.</p> <p>Dia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang berani menetapkan UMP-nya di atas formulasi PP 51/2023, yaitu 6,13 persen. Padahal, jika mengacu PP tersebut, kenaikan UMP Jatim seharusnya hanya 4,496 persen. Sebab, inflasi di Jatim mencapai 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen. Angka 4,496 persen itu pun mengambil nilai alfa tertinggi sebesar 0,3. &rdquo;Karena kewenangan menetapkan UMP dan UMK di UU 6/2023 di tangan gubernur, keputusan Bu Khofifah adalah tepat. Kami apresiasi keputusan Bu Khofifah,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Timboel mengungkapkan, provinsi yang kenaikan UMP-nya kecil rata-rata dipimpin penjabat (Pj) gubernur. &rdquo;Sehingga tidak mau melawan pemerintah pusat,&rdquo; katanya. Padahal, kata dia, format penghitungan di PP 51/2023 masih berparadigma kenaikan upah nominal, tidak mengacu pada kenaikan upah riil. Akibatnya, kenaikan sekadar angka yang tidak menjadikan daya beli buruh.</p> <p>&rdquo;Kalau kata Kemenaker kan pasti naik. Memang naik. Satu rupiah juga naik. Tapi, kenaikan ini bukan pada upah riil buruh. Hanya upah nominal karena daya beli buruh tidak membaik, padahal harga-harga sudah naik tajam,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari sektor buruh Trisnur Priyanto menjelaskan, penetapan UMP yang diserahkan ke daerah itu adalah penetapan rentang alfanya, bukan formulanya. Pada saat rapat pleno di Jogjakarta, Depenas dari unsur buruh mengusulkan rentang alfa antara 0,5&ndash;1. Sementara dari unsur lainnya disesuaikan dengan yang sudah ada di Permenaker 18/2022, yaitu 0,1&ndash;0,3.</p> <p>&rdquo;Dengan formula tersebut, kenaikan upah sudah dipastikan tertinggi itu 5&ndash;6 persen. Keberadaan alfa membuat adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan menambahkan kenaikannya,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Karena itu, kata dia, buruh tegas menolak PP yang baru disahkan pada 10 November 2023 tersebut. Mengingat, selama ini buruh/pekerja tidak benar-benar pernah menikmati kenaikan upah. &rdquo;Yang ada hanya penyesuaian upah. Kenapa? Karena upah belum naik, masih dibahas, tapi harga-harga sudah naik duluan. BBM naik, kos/kontrakan naik, dan lain-lain,&rdquo; keluhnya.</p> <p>Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut, hingga kemarin pukul 19.00, ada 30 di antara 38 provinsi yang melaporkan besaran UMP-nya. Dia meyakini seluruh provinsi akan melakukan penetapan sesuai dengan batas yang ditentukan.</p> <p>Dari laporan tersebut, penetapan UMP terendah ada pada angka 1,2 persen atau Rp 35.750. Kenaikan UMP tertinggi sebesar 7,5 persen atau Rp 223.280. &rdquo;Hingga pukul 16.53, alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen. Ini kan masih ada sisa waktu ya sampai nanti malam,&rdquo; ujarnya dalam temu media secara daring kemarin.</p> <p>Dia mengakui, dari data sementara, ada dua provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan aturan. Putri enggan menyebutkan provinsi mana saja. Namun, yang jelas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang ada. &rdquo;Tapi, yang jelas, kalau tidak sesuai dengan PP, ini kan lebih tinggi dari permenaker tahun lalu. Bisa dipahami kalau ada wilayah tidak taat PP itu kan bagaimana, ya. Tapi, kita serahkan kepada Kemendagri nanti, mulai pembinaan hingga sanksinya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Putri turut angkat bicara mengenai penolakan terhadap PP pengupahan yang baru ini. Menurut dia, tidak semua serikat pekerja menolak PP 51/2023 yang merupakan revisi dari PP 36/2021. Kalaupun ada yang tidak sepakat, hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya pun dengan tangan terbuka membuka dialog terkait penolakan tersebut.</p> <p>Mengenai range dari indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel penghitungan UMP, Putri menjelaskan, nilai alfa ini merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di sebuah wilayah. Angkanya sudah didiskusikan dengan semua pihak, termasuk pakar ekonomi. Hingga akhirnya, diperoleh range 0,1&ndash;0,3.</p> <p>Kemudian, meski banyak dikeluhkan, dia menjamin, melalui PP ini, UMP pasti naik setiap tahun. &rdquo;Kecuali ada tekanan ekonomi, tidak naik, tapi sama dengan UM berjalan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dalam kesempatan itu, dia kembali mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, penghitungan kenaikan upah harus menggunakan struktur skala upah atau berdasar produktivitas.</p> <p>Saat ini jumlah pekerja kategori penerima upah atau formal yang masa kerjanya di bawah satu tahun mencapai 3,8 persen dari angka partisipasi kerja sebanyak 50 juta orang. Artinya, kenaikan upah untuk 95,2 persen pekerja lainnya harus menggunakan struktur skala upah. &rdquo;Bukan dibayar dengan UM ya, harus lebih tinggi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Terpisah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5.067.381. Besaran UMP tersebut naik 3,38 persen dari tahun ini yang hanya Rp 4.901.798.</p> <p>Menurut dia, sebelum menetapkan UMP, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI melalui sidang Dewan Pengupahan DKI. Bahkan, dari rekomendasi hasil sidang dewan pengupahan unsur pengusaha, dia menerima besarannya menggunakan alfa atau indeks tertentu sebesar 0,2.</p> <p>&rdquo;Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Pemprov DKI menetapkan alfa tertinggi, yaitu 0,3, sesuai dengan PP 51/2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dengan alfa maksimum 0,3,&rdquo; terangnya. Lantaran DKI menetapkan alfa 0,3 dengan formulasi PP 51/2023, UMP-nya hanya naik Rp 165.583 atau menjadi Rp 5.067.381.</p> <p>Untuk warga Jakarta yang upahnya sebesar UMP tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa bantuan. Salah satunya, kartu pekerja Jakarta (KPJ). Dengan mengantongi KPJ tersebut, warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal gratis di Jakarta hingga menerima bantuan pangan bersubsidi. Bahkan, anak-anak dari warga berpenghasilan UMP diberi bantuan lainnya seperti kartu Jakarta pintar (KJP). <strong>(mia/rya/hen/wia/kap/ton/c14/oni)</strong></p>

Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Yaitu, Aceh, Sulsel, Sumbar, dll.

Kenaikan UMP 2024: Jatim 6,13 Persen, Jakarta Hanya 3,38 Persen, Jateng 4,02 Persen

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Pengamanan-di-depan-rumah-DKI-Jakarta-2102812630.png" alt="Sejumlah aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan di perumahan kediaman Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan di perumahan kediaman Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kediaman Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dijaga ketat oleh belasan aparat TNI dan Polri.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa buruh di Kantor Balai Kota DKI Jakarta terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari ANTARA, Penjagaan ketat oleh aparat berseragam tersebut berada di portal pintu masuk rumah Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono di jalan Swadaya Raya, Kavling DKI Duren Sawit, Kelurahan/Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (21/11) petang.</p> <p style="font-weight: 400;">"Sementara, belum ada yang datang (buruh). Kita jaga - jaga saja," ujar Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit, AKP Indra Darmawan di Kavling DKI Duren Sawit.</p> <p style="font-weight: 400;">Sekitar pukul 17.40 WIB belum ada buruh yang datang ke kediaman pribadi orang nomor satu di Jakarta itu.</p> <p style="font-weight: 400;">Namun demikian, petugas masih melakukan penjagaan di Kavling DKI tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, kelompok buruh berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Balai &nbsp;Kota Dki Jakarta pada Selasa (21/11) sore, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013311346/kemnaker-apresiasi-gubernur-yang-telah-tetapkan-ump-2024">Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Dalam aksinya, mereka membakar tumpukan sampah di depan kawasan air mancur Balai Kota sembari menyampaikan orasi.</p> <p style="font-weight: 400;">"Ini demo kita untuk memberikan dukungan Kepada bapak Pejabat Gubernur DKI kita untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 secara berkeadilan," jelas Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto di atas mobil komando.</p> <p style="font-weight: 400;">Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh puluhan buruh dengan mengenakan ikat kepala berwarna merah dan kaos berwarna hitam bertuliskan "Bapor Lem".</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, beberapa pendemo ada yang mengenakan pakaian biru.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Mereka membawa motor, tiga mobil komando beserta pengeras suara dan spanduk yang bertuliskan "Aksi Tolak Upah Murah"</p> <p style="font-weight: 400;">Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp5,067 juta atau naik dari sebelumnya sebesar Rp4,9 juta.</p> <p style="font-weight: 400;">"Besaran rupiah UMP DKI 2024 yaitu Rp5.067.381 dari sebelumnya itu Rp4,9 juta atau naik 3,38 persen (Rp165.583)," jelas Heru di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/11).</p> <p style="font-weight: 400;">Selanjutnya, Heru menyebut jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menetapkan ketetapan itu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Keputusan ini juga diambil berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

Antisipasi aksi unjuk rasa buruh di Kantor Balai Kota DKI Jakarta terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Buntut Tolak Upah Murah di Balai Kota DKI Jakarta, TNI Polri Jaga Ketat Kediaman Pj Gubernur DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta untuk 2024 menjadi Rp 5.067.381. Kenaikan itu diumumkan pada Selasa (21/11).</p> <p>Adapun kenaikannya itu sebesar 3,38 persen atau Rp 165.383, dari sebelumnya Rp 4.901.798. UMP itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun.</p> <p>Heru dalam keterangannya mengatakan, upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja atau buruh dan untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha.</p> <p>Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus menerapkan Ketetapan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.</p> <p>Keputusan itu juga diambil berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p> <p>Penetapan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2024 dihitung berdasarkan formula sesuai aturan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan inflasi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi warga Jakarta dan indeks tertentu alpha sebesar 0,3.</p> <p>"Pemerintah DKI menetapkan alpha tertinggi yaitu alpha 0,3 sesuai PP 51/2023. Pemda DKI tidak bisa melewati dari PP yang ditentukan," jelas Heru.</p> <p>Dikutip dari laman BPS, UMP DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut UMP DKI Jakarta dari 1999 hingga 2024.</p> <ul> <li>1999: Rp 231.000 (naik 16,37 persen) </li> <li>2000: Rp 344.257 (naik 49,03 persen) </li> <li>2001: Rp 426.250 (naik 23,82 persen)</li> <li>2002: Rp 591.266 (naik 37,71 persen) </li> <li>2003: Rp 631.554 (naik 6,81 persen) </li> <li>2004: Rp 671.550 (naik 6,33 persen)</li> <li>2005: Rp 819.100 (naik 6 persen)</li> <li>2006: Rp 900.560 (naik 15,07 persen)</li> <li>2007: Rp 972.605 (naik 9,95 persen)</li> <li>2008: Rp 972.605 (naik 8 persen) </li> <li>2009: Rp 1.069.865 (naik 10 persen)</li> <li>2010: Rp 1.118.000 (naik 4,50 persen)</li> <li>2011: Rp 1.290.000 (naik 15,3 persen)</li> <li>2012: Rp 1.529.150 (naik 18,54 persen)</li> <li>2013: Rp 2.200.000 (naik 43,87 persen)</li> <li>2014: Rp 2.441.000 (naik 10,9 persen)</li> <li>2015: Rp 2.700.000 (naik 10,61 persen)</li> <li>2016: Rp 3.100.000 (naik 14,81 persen</li> <li>2017: Rp 3.355.750 (naik 8,25 persen)</li> <li>2018: Rp 3.648.036 (naik 8,71 persen)</li> <li>2019: Rp 3.940.973 (naik 8,03 persen) </li> <li>2020: Rp 4.267.349 (naik 8,28 persen)</li> <li>2021: Rp 4.416.186 (naik 3,27 persen)</li> <li>2022: Rp 4.651.864 (naik 5,1 persen)</li> <li>2023: Rp 4.901.789 (naik 5,6 persen)</li> <li>2024: Rp Rp 5.067.381 (naik 3,27 persen)</li> </ul>

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan besaran UMP Jakarta untuk 2024 menjadi Rp 5.067.381. Angka itu naik  3, 38 persen.

UMP DKI 2024 Rp 5,06 Juta, Berikut Kenaikan UMP DKI dari Tahun ke Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG20231016142845-3125209638.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik menjadi Rp 5.067.381. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.</p> <p>&nbsp;<strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013309791/tiba-di-jayapura-ganjar-dapat-sambutan-meriah-dari-masyarakat">Tiba di Jayapura, Ganjar Dapat Sambutan Meriah dari Masyarakat</a></strong></p> <p>"Kenaikan upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendukung keberlangsungan dunia usaha," kata Heru dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/11).</p> <p>Diketahui bahwa kenaikan nilai UMP ini naik sebanyak 3,6 persen atau sebanyak Rp 165.583 dari yang semula tahun ini nilainya mencapai Rp 4,9 juta.&nbsp; "Alfa 0,3 ini merupakan yang tertinggi yang dimungkinkan berdasarkan PP 51/2023. Dengan besaran yang ditetapkan, kami berharap dapat mencapai keseimbangan yang positif bagi semua pihak terkait, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global," sambungnya.</p> <p>Heru menegaskan bahwa kenaikan angka UMP DKI ini mesti dilaksanakan setiap perusahaan yang ada di ibu kota. &ldquo;Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut,&rdquo; tegasnya</p> <p>Sebelumnya, diketahui bahwa massa buruh sudah sejak pagi membawa alat peraga unjuk rasa seperti spanduk, banner, dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya.</p> <p>Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini gabungan 13 ferederasi serikat buruh yang ada di Jabodetabek</p> <p>Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto ST menjelaskan, kedatangannya untuk memberikan dukungan ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.</p> <p>Dukungan itu diberikan agar Heru Budi bisa menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai keinginan buruh yaitu Rp 5,6 juta. "UMP itu harus berkeadilan, maksudnya adalah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ada kenaikan macam-macam tuh," tegasnya. <strong>(*)</strong></p>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5.067.381

Resmi! UMP DKI Jakarta Naik  3,6 persen Jadi Rp 5,06 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bey-Machmudin-2889432942.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan dengan UMP Jabar tahun 2023.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013309040/singapura-netral-masalah-israel-palestina-tetap-pada-prinsip-teman-bagi-semua-bukan-musuh-bagi-siapa-pun">Singapura Netral Masalah Israel-Palestina, Tetap pada Prinsip &lsquo;Teman bagi Semua, Bukan Musuh bagi Siapa pun&rsquo;</a></strong><br /><br />Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa dasar perhitungan UMP tahun 2024 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan dengan mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.<br /><br />"Kami Pemprov sudah mendengar aspirasi yang masuk, kami juga telah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan. Dasar perhitungan UMP ini adalah PP 51 tahun 2023, sehingga ditetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen," kata Bey di Bandung, Selasa.<br /><br />Terkait dengan nilai kenaikan yang jauh dibandingkan yang diminta oleh buruh sebesar 15 persen, Bey mengatakan bahwa pihaknya mengambil keputusan setelah mendengar berbagai aspirasi, termasuk dari para pekerja baik melalui unjuk rasa maupun yang disampaikan melalui dewan pengupahan.<br /><br />"Kami tetap mengacu pada PP 51 tahun 2023 yang merupakan pegangan kami dan kami yakini sudah mengakomodir semua kepentingan," ucapnya.<br /><br />Terkait dengan kemungkinan terjadinya penolakan dari kalangan pekerja, Bey mengatakan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa diperbolehkan namun dia berpesan untuk tetap tertib dan tidak anarkis.<br /><br />"Saya harap juga tidak sampai ada pemogokan, karena kan aturannya seperti itu harus dilihat juga karena tentunya ini mewakili kepentingan berbagai pihak," tuturnya.<br /><br />Sama halnya dengan itu, Bey juga mengatakan bahwa para pengusaha harus mengikuti kebijakan kenaikan upah ini, karena keputusan ini telah disepakati.<br /><br />"Kalau tidak disetujui kenaikan dari pemerintah, ya ada sanksi. Harusnya tetap dibayarkan, mereka harus sepakat dengan keputusan. Sanksinya memungkinkan pencabutan, dengan ada tahapan mediasi segala macam. Tapi yang jelas kita ingin industri mendukung ekonomi jabar," ucapnya.<br /><br />Sementara itu, untuk Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2024 di Jawa Barat, Bey menambahkan akan ditetapkan dan diumumkan maksimal tanggal 30 November 2023.<br /><br />"Tentunya ada kenaikan," tutur Bey.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan menerangkan bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, muncul empat rekomendasi dari berbagai unsur.<br /><br />Unsur asosiasi pengusaha, kata Teppy, mengusulkan UMP ditetapkan dengan mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2023 dengan Indeks "alpha" sebesar 0,01.<br /><br />Unsur Serikat Pekerja (buruh), lanjut dia, menolak PP 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMP, dan mengusulkan penggunaan 64 Komponen Hidup Layak (KHL) sehingga mengajukan nilai UMP sebesar Rp4.149.296.<br /><br />Unsur akademisi, ucap dia, merekomendasikan UMP sesuai dengan PP 51 tahun 2023 karena merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat.<br /><br />"Sementara pemerintah mengusulkan menggunakan PP 51 tahun 2023 termasuk formula dengan analisis kuadran dalam penentuan indeks tertentu (alpha)," ucapnya.<br /><br />Dengan analisis tersebut, ucap Teppy, pemerintah mengusulkan nilai indeks alpha adalah 0,25. Dan dengan melihat inflasi sebesar 2,35 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,86 persen didapatkan besaran UMP yang jadi putusan gubernur.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013309017/kai-daop-1-jakarta-bersama-muspida-tertibkan-puluhan-bangunan-liar-di-area-stasiun-karawang">KAI Daop 1 Jakarta Bersama Muspida Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Area Stasiun Karawang</a></strong><br /><br />"Jadi UMP jabar 2024 sebesar Rp2.057.495, naik Rp70.824 atau sebesar 3,57 persen dari tahun 2023," tuturnya. (*)</p>

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen

UMP Jawa Barat tahun 2024 Ditetapkan Rp 2.057.495

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kadisnakertrans Provinsi NTB sekaligus Ketua Dewan Pengupahan, I Gede Putu Aryadi merekomendasikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik 3,06 persen menjadi Rp 2.444.067. Angka ini tercatat naik sebesar Rp 72.660 dibandingkan dengan UMP 2023 yang ditetapkan sebesar RP 2.371.407.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekomendasi ini sebagaimana dibahas dalam Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan usulan penetapan UMP 2024 di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jumat lalu kita sudah bahas tentang PP 51/2023 yang menjadi referensi dalam penetapan UMP Tahun 2024. Namun karena semua pihak butuh lebih banyak waktu untuk bermusyawarah, maka hari ini kita adakan sidang untuk menetapkan usulan UMP yang akan kita bawa ke Gubernur,&rdquo; kata Aryadi dikutip dalam situs resmi Dinakertrans Provinsi NTB, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013308576/agil-akbar-tak-mau-melepas-jabatannya-belum-tetapkan-pengganti-ketua-bawaslu-surabaya">Agil Akbar Tak Mau Melepas Jabatannya, Belum Tetapkan Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, sidang tersebut dihadiri oleh 13 dari 17 Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Akademisi, Unsur Pengusaha (APINDO), dan Unsur Serikat Pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aryadi memastikan, penetapan UMP NTB 2024 ini telah sesuai dengan formula yang dituangkan pada Pasal 26 Peraturan Pemeritah Nomor 51 Tahun 2023, dengan menggunakan Indeks tertentu (alfa) 0,30.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi besaran UMP NTB Tahun 2024 yang direkomendasikan untuk ditetapkan sebesar Rp 2.444.067 dengan kenaikan 3.06 persen, yaitu sebesar Rp 72.660," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013308564/prediksi-maroko-u-17-vs-iran-u-17-potensi-wakil-afrika-maksimalkan-keuntungan-di-surabaya">Prediksi Maroko U-17 vs Iran U-17, Potensi Wakil Afrika Maksimalkan Keuntungan di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tersebut, Aryadi mengatakan bahwa dari unsur pengusaha menerima sepenuhnya perhitungan UMP NTB Tahun 2024 menggunakan PP 51/2023. Pihak pengusaha sepakat bahwa UMP NTB 2024 ini untuk mengakomodir dan mendorong pertumbuhan investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu dari sisi Serikat Pekerja, menyatakan menolak PP 51/2023 tentang pengupahan oleh karena merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, unsur serikat pekerja mempersilakan Gubernur uuntuk menetapkan UMP Tahun 2024 yang terbaik untuk rakyat dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan mengikutinya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013308572/resmi-persebaya-surabaya-pinjamkan-ze-valente-ke-persik-kediri">Resmi! Persebaya Surabaya Pinjamkan Ze Valente ke Persik Kediri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Aryadi menegaskan bahwa UMP NTB 2024 sebesar Rp 2,44 juta merupakan upah yang diterima pekerja baru dengan masa kurang 1 tahun. Sementara bagi buruh yang sudah lama bekerja bisa disesuaikan dengan skala upah yang telah ditetapkan perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UMP ini berlaku bagi pekerja baru dengan masa kerja kurang 1 tahun. Bagi pekerja lama, maka upahnya menggunakan skala upah," pungkas Aryadi.</div>

I Gede Putu Aryadi merekomendasikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik 3,06 persen menjadi Rp 2.444.067.

Dewan Pengupahan NTB Rekomendasikan UMP 2024 Naik jadi Rp 2,44 Juta

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar 1,38 persen atau Rp 47 ribu menjadi Rp 3.460.672. Dari sebelumnya, UMP Aceh 2023 sebesar Rp 3.413.666.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan tersebut ditetapkan setelah Gubernur menerima rekomendasi kenaikan penyesuaian UMP Aceh dari Dewan Pengupahan Aceh yang melaksanakan Sidang Pleno pada tanggal 17 November 2023 lalu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein dikutip situs resmi Pemprov Aceh, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013308367/kpk-tak-akan-gegabah-untuk-segera-tahan-wamenkumham-eddy-hiariej">KPK Tak Akan Gegabah untuk Segera Tahan Wamenkumham Eddy Hiariej</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akmil menjelaskan, sebelum Gubernur mengambil keputusan tersebut terdapat dua usulan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yaitu usulan dari Unsur Pemerintah dan Unsur Pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pengusaha, mengusulkan kenaikan gaji sebesar 1,38 persen dari UMP sebelumnya. Sedangkan, usulan dari Unsur Serikat Pekerja, kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen dari Upah Minimum sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dalam keputusan yang telah diambil, besaran kenaikan UMP sama dengan yang diusulkan oleh pengusaha. Meski begitu, Akmil menambahkan, perhitungan penyesuaian kenaikan sebesar 1,38 persen tersebut berdasarkan pada peraturan yang telah diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013308287/mudah-dan-murah-7-tips-menghilangkan-dahak-dengan-bahan-bahan-alami-bantu-melegakan-tenggorokan">Mudah dan Murah! 7 Tips Menghilangkan Dahak dengan Bahan-bahan Alami, Bantu Melegakan Tenggorokan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan dan surat dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 Tanggal 15 November 2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Akmil juga menjelaskan, penetapan Upah minimum menggunakan formula Upah minimum berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik ini merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013308332/dipecat-openai-sam-altman-langsung-dapat-posisi-di-microsoft">Dipecat OpenAI, Sam Altman Langsung Dapat Posisi di Microsoft</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UMP Aceh Tahun 2024 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akmil menegaskan, UMP Aceh Tahun 2024 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,&rdquo; tegas Akmil.</div>

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar 1,38 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah minimum provinsi

Berita Terkini

Regulasi UMP 2026 Sudah Rampung, Menko Airlangga: Sudah Diparaf!

Ada 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2024, Salah Satunya Kalimantan Tengah

Daftar UMP 2024, Kenaikan Gaji Tertinggi di Maluku Utara Rp 221.000

Kenaikan UMP 2024: Jatim 6,13 Persen, Jakarta Hanya 3,38 Persen, Jateng 4,02 Persen

Buntut Tolak Upah Murah di Balai Kota DKI Jakarta, TNI Polri Jaga Ketat Kediaman Pj Gubernur DKI

UMP DKI 2024 Rp 5,06 Juta, Berikut Kenaikan UMP DKI dari Tahun ke Tahun

Resmi! UMP DKI Jakarta Naik 3,6 persen Jadi Rp 5,06 Juta

UMP Jawa Barat tahun 2024 Ditetapkan Rp 2.057.495

Dewan Pengupahan NTB Rekomendasikan UMP 2024 Naik jadi Rp 2,44 Juta

Gubernur Aceh Tetapkan UMP 2024 Naik Rp 47 Ribu, jadi Rp 3,46 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com