<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/Fo0QQNorpAvOQZtyU2QcbSLvon1WsU2NSgbCi7pQ-1-550838285.jpg" alt="Ilustrasi upah pekerja. UMK Surabaya 2025 resmi naik jadi Rp 5,032 juta per 1 November 2025. (pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah pekerja. UMK Surabaya 2025 resmi naik jadi Rp 5,032 juta per 1 November 2025. (pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2026 masih panjang. Pada proses kenaikan itu menimbulkan kasak kusuk di kalangan pengusaha dan pekerja. Hal itu tidak terlepas kenaikan UMK Gresik 2025 di penghujung tahun menjadi Rp 4.943.763. Apalagi jika berkaca pada 5 tahun terakhir, tren kenaikan UMK Kota Pudak terus terjadi. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Gresik Syafi&rsquo;uddin mengatakan, kenaikan UMK pada November-Desember menjadi kabar baik para kelompok pekerja. Lantaran bisa menjadi salah satu indikator dalam merumuskan UMK pada 2026. "Kenaikan itu sebenarnya kami harapkan sejak Januari lalu, sesuai instruksi presiden yang mengintruksikan UMK 2025 naik sebesar 6,5 persen," ujar Syafi&rsquo;uddin pada Minggu (26/10).&nbsp; Meski demikian, keputusan Gubernur Jatim menaikkan UMK di penghujung tahun akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Tidak terkecuali dalam pembahasan dewan pengupahan dalam menentukan UMK 2026. "Jika melihat tren setiap tahun, kenaikan UMK terbilang stagnan. Bahkan di bawah 5 persen dengan kisaran Rp 100-200 ribu," sebutnya. Pihak KASBI terus mendorong agar kenaikan UMK mencapai 10 persen. Hal tersebut sesuai dengan kenaikan harga bahan pokok yang terus merangkak naik. "Tuntutan 10 persen yang kami minta agar kebutuhan hidup buruh bisa lebih layak," jelasnya. Safik menilai bahwa ancaman PHK kerap kali digunakan dalam menghadapi tuntutan kenaikan upah. Padahal, kalangan pengusaha bisa menaikan harga barang dalam momentum tertentu. "Satu tahun bisa sampai tiga kali, saat upah karyawan naik, hari raya, serta saat ekonomi sedang meningkat," pungkasnya. Sementara itu, kalangan pengusaha pun pasrah dengan keputusan Gubernur menaikkan UMK 2025 di penghujung tahun. "Tidak ada respons, karena memang sudah jadi keputusan Gubenur," ujar Ketua Apindo Gresik Alfan Wahyuddin. Apindo Gresik&nbsp; juga belum bisa menerka tentang besaran UMK 2026 nanti. Sebab, lantaran belum ada forum khusus di internal maupun instansi terkait. Meski demikian, kenaikan UMK akan menjadi momok bagi para pengusaha. "Tentu memberatkan dan perlu penyesuaian sistem kerja. Terutama bagi perusahaan yang berbasis padat karya," bebernya. Dikhawatirkan, hal tersebut berdampak pada produktivitas perusahaan. Bahkan, dikhawatirkan terjadi pemutusan hak kerja (PHK) secara massal. "Juga berpengaruh terhadap investor akibat ketidakpastian hukum dan pemberian upah yang wajar dan rasional sesuai dengan produktivitas kerja," terangnya. (yog) UMK Gresik dalam 5 Tahun Terkahir <ul> <li>2025: Rp 4.874.133 (November-Desember: Rp 4.943.763)</li> <li class="class-paragraph">2024: Rp 4.642.031</li> <li>2023: Rp 4.522.030</li> <li>2022: Rp 4.372.030</li> <li>2021: Rp 4.297.030</li> </ul> Sumber: BPS Gresik

Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Gresik 2025 menjadi perhatian pengusaha dan pekerja menjelang penetapan UMK 2026.

Buruh Dorong Kenaikan UMK Gresik 10 Persen, Pengusaha Khawatir Ada PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/umk-jatim-1727034799.jpg" alt="Grafis. (HERLAMBANG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Grafis. (HERLAMBANG/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempertimbangkan disparitas upah dalam menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jadi, ada perbedaan persentase kenaikan antara apa yang disebut sebagai kawasan ring 1 sampai ring 5. Ring 1 seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto hanya naik 5 persen. Itu berbeda dengan non-ring 1 yang naik 6 persen sampai 7 persen. &rdquo;Kondisi setiap daerah berbeda sehingga tak bisa disamakan,&rdquo; jelas Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada Jawa Pos kemarin (19/12). UMK Jatim 2025 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Kota Surabaya ditetapkan sebagai wilayah dengan UMK tertinggi. Nilainya Rp 4.961.753. Sementara itu, Kabupaten Situbondo memiliki UMK terendah Rp 2.335.209. Adhy berharap semua pihak bisa menerima nominal UMK yang anyar. Sebab, penetapan upah dilakukan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja di Jatim. Itu juga bertujuan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi para pengusaha. Adhy menerangkan, keputusan UMK ini diambil setelah melalui pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Nilai upah anyar bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Selain UMK, Pj Gubernur juga menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025. UMSK merupakan patokan upah di sejumlah sektor usaha seperti industri kimia, industri makanan, hingga industri manufaktur. Dalam putusan tersebut, UMSK ditetapkan untuk 10 kabupaten/kota. Masing-masing Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bangkalan. UMSK naik 6,5 persen untuk 10 kabupaten/kota di Jatim. &rdquo;Dengan adanya UMSK, kami berharap industri dalam kategori tertentu dapat memberikan upah sesuai ketentuan,&rdquo; kata Adhy.&nbsp;(hen/kap/oso/c19/ttg)

Pemprov Jatim mempertimbangkan disparitas upah dalam menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan sistem ring 1 hingga 5.

Penjelasan Pj Gubernur soal UMK di Jatim Gunakan Sistem Ring 1 hingga 5 dengan Tertinggi Rp 4,9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UPAH-MINIMUM-kab-kota-560x413-1.jpg" alt="UMK. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMK. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Usulan penyesuaian upah minimum kabupaten (UMK) Gresik pada 2024 telah dikirim ke gubernur Jatim. Rencananya, penyesuaian UMK 2024 tersebut diumumkan 30 November. Hanya, usulan dari Gresik pun berbeda-beda. Misalnya, berita acara sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik telah mengeluarkan hasil. Yakni, unsur pemerintah mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar 2,21 persen atau Rp 100.118 menjadi Rp 4.622.148. Kemudian, unsur perusahaan mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar Rp 11.305 atau 0,25 persen menjadi Rp 4.533.335. &rsquo;&rsquo;Nanti penentuannya 30 November oleh gubernur,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Pemkab Gresik Joko Budi Sutrisno kemarin (23/11). Dua unsur tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, dalam berita cara tersebut, unsur pekerja mengusulkan kenaikan UMK 2024 sebesar Rp 722.168 atau 15,97 persen menjadi Rp 5.244.198. &rsquo;&rsquo;Kami menghitung menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi, inflasi 2023, dan prediksi inflasi APBN 2024,&rdquo; ucap Imam Saifudin, pengurus SPSI Gresik. Pihaknya berharap kenaikan UMK 2024 bisa sesuai dengan perekonomian yang ada saat ini. &rsquo;&rsquo;Penyesuaian upah minimum seharusnya dihitung menggunakan parameter yang relevan. Kami telah menggunakan perhitungan yang relevan,&rdquo; paparnya.&nbsp;(son/c7/diq)

Usulan penyesuaian upah minimum kabupaten (UMK) Gresik pada 2024 telah dikirim ke gubernur Jatim. Usulan dari Gresik pun berbeda-beda

Pekerja di Gresik Usul UMK Naik 15 Persen, Pengusaha Hanya 0,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221129_19505.jpg" alt="Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik 7,2 persen menjadi Rp 5.137.575. Angka itu diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.  Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari elemen SPSI Logam Elektronik dan Mesin Hadi Martini mengaku puas dengan hasil rapat pleno dewan pengupahan yang menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) naik 7,2 persen.  ”Kalau dibilang kurang, ya pasti selalu kurang. Karena maunya kami upah dihitung berdasar survei dan kajian kebutuhan hidup layak. Tapi kami bisa menerima keputusan pemerintah,” kata Hadi Martini seperti dilansir dari Antara di Cikarang.  Setelah lebih dari dua tahun UMK Kabupaten Bekasi tertahan di angka Rp 4.791.843, kini akhirnya naik menjadi Rp 5.137.575. Menurut Hadi, kenaikan UMK akan berpengaruh pada besaran upah buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.  ”UMK 2023 itu kan buat karyawan yang masa kerjanya baru nol sampai satu tahun. Sedangkan bagi karyawan yang sudah lebih dari satu tahun bekerja di sebuah perusahaan, kenaikan UMK yang sekarang akan kami jadikan acuan untuk juga menaikkan upah karyawan lama,” ujar Hadi Martini.  Sejumlah elemen buruh akan mengawal surat rekomendasi UMK Kabupaten Bekasi 2023 saat dibahas di dewan pengupahan provinsi (Depeprov) Jawa Barat. Buruh juga akan menyampaikan aspirasi agar upah karyawan lama juga turut naik sebelum Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan upah kota/kabupaten se-Jawa Barat.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi menyatakan, besaran upah itu ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.  Dia menjelaskan, penetapan itu dilakukan setelah melalui perdebatan yang cukup alot. Kaum pekerja menginginkan kenaikan signifikan sedangkan kalangan pengusaha menginginkan sebaliknya. Bahkan, sempat ada wacana untuk tidak menaikkan UMK 2023.  ”Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada,” tutur Edi.  ”Kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya segera ditandatangani bupati untuk dilanjutkan pada gubernur,” ucap Edi.  Dengan penetapan itu, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp 5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp 5.158.248.

UMK Kabupaten Bekasi Naik 7 Persen Jadi Rp 5,1 Juta, Buruh Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah proses panjang pembahasan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur (Jatim) tahun 2023 akhirnya ditetapkan. Nilainya naik 7,8 persen atau Rp 148.677 dibanding tahun ini. Dengan demikian, UMP Jatim 2023 sebesar Rp 2.040.244.  Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Pemprov meminta seluruh pihak mematuhi peraturan tersebut. Dalam SK itu, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. ”Dilarang juga membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023,” tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemarin (28/11).  Kenaikan UMP 2023, jelas Khofifah, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. ”Persentase kenaikan sejumlah 7,8 persen ini telah sesuai aturan menteri ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut,” tambah Khofifah. Menurut dia, peraturan itu berlaku mulai 1 Januari 2023.  Ada juga instruksi untuk seluruh kabupaten/kota. Mereka diminta menyesuaikan nilai UMP dalam penyusunan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Nilai UMK 38 kabupaten/kota tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan.  Saat ini, lanjut Khofifah, penetapan memang baru sebatas UMP. Nilai UMK tiap-tiap kabupaten/kota belum disampaikan. Pengumuman terkait UMK 2023 akan disampaikan paling lambat 7 Desember 2022. ”Kita berupaya semaksimal mungkin memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan pelaku usaha,” tuturnya.  Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Selanjutnya, dia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). ”Sebagaimana diketahui, ada sektor usaha tertentu yang ekspornya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan,” katanya.  Mantan menteri sosial itu berharap penetapan UMP 2023 dapat menjaga daya beli buruh/pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan harga BBM. Kenaikan UMP juga diharapkan mendorong masyarakat hidup layak.  Ketua Apindo Jatim Eddy Wijanarko mengaku sudah menerima salinan penetapan UMP tersebut. Dia juga sudah mengetahui bahwa gubernur memakai Permenaker 18/2022 sebagai acuan. ”Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari DPP,” ujarnya.

UMP Jatim 2023 Sudah Ditetapkan, Selanjutnya UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/DEWAN-PENGUPAHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik masuk ring satu di wilayah Provinsi Jatim. Setiap tahun, UMK di Kota Pudak terus naik. Dalam sepuluh tahun terakhir, akumulasi kenaikannya mencapai Rp 3 juta lebih.  Data yang dihimpun Jawa Pos, pada 2011 besaran UMK Gresik adalah Rp 1.133.000. Nah, sepuluh tahun kemudian atau pada 2021, besaran UMK itu menjadi Rp 4.297.030. Atau, ada kenaikan Rp 3.164.030.  Selain Gresik, daerah ring satu adalah Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Surabaya masih menjadi daerah UMK tertinggi pada 2021, yakni Rp 4.300.479. Adapun UMK Sidoarjo Rp 4.293.581, Kabupaten Mojokerto Rp 4.279.787, dan Kabupaten Pasuruan Rp 4.290.133.  Sebelumnya, Kepala Disnaker Pemkab Gresik Budi Raharjo mengatakan, proses persidangan UMK 2022 baru selesai Kamis (18/11). Hasilnya, ada dua opsi yang disampaikan ke bupati. Opsi pertama, usulan dari tiga unsur dewan pengupahan masing-masing pemerintah, akademisi, dan Apindo, menggunakan perhitungan UU Ciptaker dan PP 36/2021. Mereka mengajukan tidak ada kenaikan UMK 2022. Artinya, sama dengan 2021 sebesar Rp 4.297.030.  Opsi kedua, usulan dari unsur pekerja. Budi menyebut, dari unsur pekerja juga muncul tiga opsi usulan. Kemudian, tiga opsi pekerja itu diambil tengahnya, yakni Rp 4.619.306. “Nilai itu diambil atas dasar sejumlah formula penghitungan,’’ ucap mantan kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) itu.  Yang jelas, lanjut Budi, pihaknya berharap agar semua elemen nanti menerima UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Disnaker tetap mengikuti prosedur, ketentuan dan penghitungan sesuai aturan hukum. ‘’Usul UMK sudah kami sampaikan ke bupati, yang kemudiaan nanti dikirimkan ke gubernur. Kami harap baik pekerja maupun perusahaan mematuhi penetapan gubernur,” ungkapnya.  &nbsp;  Besaran UMK Gresik dari Tahun ke Tahun <ul> 	<li>2010: Rp 1.010.400,00</li> 	<li>2011: Rp 1.133.000,00</li> 	<li>2012: Rp 1.257.000,00</li> 	<li>2013: Rp 1.740.000,00</li> 	<li>2014: Rp 2.195.000,00</li> 	<li>2015: Rp 2.707.500,00</li> 	<li>2016: Rp 3.042.500,00</li> 	<li>2017: Rp 3.293.506,25</li> 	<li>2018: Rp 3.580.370,64</li> 	<li>2019: Rp 3.867.874,40</li> 	<li>2020: Rp 4.197.030,00</li> 	<li>2021: Rp 4.297.030,51</li> </ul>

Dalam 10 Tahun Terakhir, UMK Gresik Naik Lebih dari Rp 3 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211027_201933_copy_1600x956-1.jpg" alt="Anggota Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar mewakili Bupati Bogor menemui buruh yang berdemo di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (27/10). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar mewakili Bupati Bogor menemui buruh yang berdemo di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (27/10). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengaku keberatan menaikan upah minimum kabupaten (UMK) saat perekonomian belum seutuhnya pulih imbas pandemi Covid-19.  ”Hal yang dikhawatirkan pelaku industri saat ini adalah penyesuaian upah minimum kabupaten,” ungkap Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bogor Nanda Iskandar seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor.  Dia menyebutkan, sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19. Pasalnya, selama 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50–70 persen.  Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.  ”Selanjutnya juga harus melaksanakan PP 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.  Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) agar segera menyelesaikan perundingan mengenai kenaikan UMK 2022. Dia telah membuat surat yang ditanda tangani 27 Oktober, berisi dorongan kepada DPK agar segera menyelesaikan perundingan mengenai perumusan kenaikan UMK buruh.  Menanggapi lesunya sektor industri, Ade Yasin justru meminta Apindo berperan sebagai orang tua asuh bagi pengusaha mikro yang juga ikut terdampak pandemi.  ”Kami menyampaikan, pengusaha besar yang produktivitasnya tidak terganggu justru jadi bapak asuh. Ini waktunya kita bersinergi saling membantu. Harapan kami untuk para anggota Apindo membantu kita yang ibaratnya sedang sakit,” papar Ade Yasin.  Di samping itu, Ade Yasin menegaskan, Pemkab Bogor melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah melakukan sejumlah relaksasi, termasuk bagi pajak daerah.

Pengusaha Bogor Ngaku Berat Naikkan UMK Buruh saat Ekonomi Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perusahaan-di-kendal-peroleh-penangguhan-pembayaran-umk-2019_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengabulkan penangguhan pembayaran UMK 2019." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengabulkan penangguhan pembayaran UMK 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/tasdi-memelas-minta-rekening-keluarganya-yang-diblokir-dibuka" target="_blank">Jawa Tengah </a>mengabulkan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 sebuah perusahaan. Hal ini menyusul adanya berbagai pertimbangan. Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang menjelaskan, sedianya ada empat perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/tasdi-memelas-minta-rekening-keluarganya-yang-diblokir-dibuka" target="_blank"> UMK 2019</a>. Namun, tiga mencabut penangguhannya. Dan satu yang dikabulkan, yakni perusahaan yang bergerak di bidang garmen di Kendal.&nbsp; "Kami kabulkan selama bulan dari permintaan penangguhan selama enam bulan," kata Wika, di kantornya, Kota Semarang, Jumat (25/1). Wika melanjutkan, keputusan itu diambil setelah melewati berbagai pertimbangan. Yakni, berdasarkan kondisi keuangan perusahaan dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/tasdi-memelas-minta-rekening-keluarganya-yang-diblokir-dibuka" target="_blank">status pekerja</a> yang baru mengabdi kurang dari setahun. "Itu perusahaan baru. Ada sekitar 130 pekerja dan yang ditangguhkan hanya karyawan yang masa kerjanya di bawah satu tahun," sambung Wika. Aturan penangguhan kenaikan UMK sekarang, sebagaimana Wika jelaskan memang beda dari tahun sebelumnya. Melalui putusan MK, aturan baru mengharuskan perusahaaan yang mengajukan penangguhan melunasi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/tasdi-memelas-minta-rekening-keluarganya-yang-diblokir-dibuka" target="_blank">hak karyawan </a>setelah masa penangguhan usai. Semisal, UMK tahun lalu Rp 2,1 juta, naik menjadi Rp 2,3 juta tahun ini. Maka setiap per bulan, perusahaan berhutang Rp 200 ribu kepada karyawannya. "Perusahaan masih boleh memberi upah Rp 2,1 juta selama enam bulan. Tapi setiap bulan, perusahaan hutang Rp 200 ribu. Akumulasi hutang yang menjadi Rp 1,4 juta itu harus dibayarkan kepada karyawan pada bulan ketujuh," terangnya. Aturan anyar tersebut menjadi alasan tiga perusahaan lain mencabut penangguhannya. Mereka adalah perusahaan yang berlokasi di Kota Semarang,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2019/tasdi-memelas-minta-rekening-keluarganya-yang-diblokir-dibuka" target="_blank"> Kabupaten Purworejo,</a> dan Jepara. Dia di antaranya adalah rumah sakit. "Yang di Jepara itu mebel. Mereka mencabut penangguhannya mungkin karena ada aturan baru itu," tandasnya.&nbsp;

Perusahaan di Kendal Peroleh Penangguhan Pembayaran UMK 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diumumkan-berikut-daftar-besaran-umk-2019-di-jateng_m_-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, telah ditentukan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, telah ditentukan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besaran <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">upah minimum Kabupaten/Kota</a> (UMK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, telah ditentukan. Dari 35 kabupaten/kota yang ada, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Kota Semarang</a> masih menjadi yang tertinggi. Besaran UMK itu tertuang dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Surat Keputusan Gubernur Jateng</a> Nomor 560/ 68 tahun 2018 tanggal 21 Nop 2018 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jateng tahun 2019. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (21/11) kemarin.&nbsp; "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Paling tinggi masih Kota Semarang</a>. Detail angka-angkanya ada di Bu Wika (Kadisnaketrans Jateng)," ujar Ganjar. Menurutnya, antara UMK yang tertinggi dan terendah tahun ini tidak terlalu berjarak. Karena memang adanya penyesuaian dalam penyusunan formula kenaikan yang didasari rekomendasi upah minimum kabupaten/kota tahun 2019 dari masing-masing Bupati/Wali Kota. &nbsp; &rdquo;Tentu dengan adjustment sana-sini. Seperti Pati dan Batang yang KHL-nya (kebutuhan hidup layak) belum, kita dorong naik. Atau Demak yang tadi kita komunikasi bupatinya merevisi, ya kita dorong tapi yang lain sih relatif oke,&rdquo; terang Ganjar lagi. Upah Minimum ini sebagaimana diketahui dikalkulasi melalui formula berdasar tingkat inflasi dan tingkat Pertumbuhan ekonomi. Data inflasi nasional dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">pertumbuhan ekonomi nasional</a> adalah sebesar 8,03 persen. Sementara, Kadisnakertrans Wika Bintang membenarkan jika Upah Minimum di Jawa Tengah yang tertinggi adalah Kota Semarang, dengan besaran Rp. 2.498.587,53. Sementara terendah Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp 1.610.000. &rdquo;Ada dua kabupaten yang disesuaikan dengan KHL yaitu kabupaten Pati dan kabupaten Batang naik,&rdquo; imbuhnya. Di sisi lain, 11 kabupaten memutuskan sepakat dengan PP 78 tahun 2015. Sedangkan 22 daerah sisanya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">besaran UMK tahun 2019</a> naik melebihi ketentuan PP 78, kisaran Rp 232,- sampai dengan Rp 33.403,30. Berikut daftar lengkap besaran UMK 2019 di Provinsi Jawa Tengah: 1. Kota Semarang Rp. 2.498.587,53 2. Kabupaten Demak Rp. 2.240.000,00 3. Kabupaten Kendal Rp. 2.084.393,48 4. Kabupaten Semarang Rp. 2.055.000,00 5. Kota Salatiga Rp. 1.875.325,24 6. Kabupaten Grobogan Rp. 1.685.500,00 7. Kabupaten Blora Rp. 1.690.000,00 8, Kabupaten Kudus Rp. 2.044.467,75 9. Kabupaten Jepara Rp. 1.879.031,00 10. Kabupaten Pati Rp. 1.742.000,00 11. Kabupaten Rembang Rp. 1.660.000,00 12. Kabupaten Boyolali Rp. 1.790.000,00 13. Kota Surakarta Rp. 1.802.700,00 14. Kabupaten Sukoharjo Rp. 1.783.500,00 15. Kabupaten Sragen Rp. 1.673.500,00 16. Kabupaten Karanganyar Rp. 1.833.000,00 17. Kabupaten Wonogiri Rp. 1.655.000,00 18. Kabupaten Klaten Rp. 1.795.061,43 19. Kota Magelang Rp. 1.707.000,00 20. Kabupaten Magelang Rp.1.882.000,00 21. Kabupaten Purworejo Rp. 1.700.000,00 22. Kabupaten Temanggung Rp. 1.682.027,10 23. Kabupaten Wonosobo Rp. 1.712.500,00 24. Kabupaten Kebumen Rp. 1.686.000,00 25. Kabupaten Banyumas Rp. 1.750.000,00 26. Kabupaten Cilacap Rp. 1.989.058,08 27. Kabupaten Banjarnegara Rp. 1.610.000,00 28. Kabupaten Purbalingga Rp. 1.788.500,00 29. Kabupaten Batang Rp. 1.900.000,00 30. Kabupaten Pekalongan Rp. 1.859.885,05 31. Kota Pekalongan Rp. 1.906.922,47 32. Kabupaten Pemalang Rp. 1.718.000,00 33. Kota Tegal Rp. 1.762.000,00 34. Kabupaten Tegal Rp 1.747.000,00 35. Kabupaten Brebes Rp. 1.665.850,00

Diumumkan, Berikut Daftar Besaran UMK 2019 di Jateng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah minimum kabupaten

Berita Terkini