<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimium Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025, paling lambat pada 18 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran kenaikan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Sedangkan UMSK 2025 ditetapkan lebih tinggi dari UMK 2025. Hal ini sesuai dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diterbitkan pada Rabu (4/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini ditetapkan bahwa UMK dan UMSK 2025 akan diputuskan melalui surat keputusan Gubernur setempat. Adapun nantinya, UMK dan UMSK tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391595/masa-sulitnya-berakhir-di-tahun-2025-3-shio-ini-akan-jadi-jutawan-rezeki-tak-habis-habis-langsung-jadi-sultan-dadakan">Masa Sulitnya Berakhir di Tahun 2025: 3 Shio Ini Akan Jadi Jutawan, Rezeki Tak Habis-habis Langsung Jadi Sultan Dadakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan&nbsp;</div> <div dir="auto">diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024," bunyi Pasal 10 Ayat 2 dalam Permenaker tersebut, dikutip JawaPos.com, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa hitungan UMSK akan ditetapkan oleh dewan pengupahan Kabupaten/Kota. Di mana nantinya, dewan pengupahan Kabupaten/Kota akan merekomendasikan nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada gubernur melalui bupati/wali kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, upah minimum sektoral ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, ditetapkan berdasarkan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015391565/naik-level-pempov-jateng-raih-penghargaan-iga-award-kategori-terinovatif">Naik Level, Pempov Jateng Raih Penghargaan IGA Award Kategori Terinovatif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini pula, sektor tertentu yang dimaksud harus disesuaikan berdasarkan informasi yang tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, melalui aturan baru yang diteken langsung oleh Menakre Yassierli, Pemerintah juga memastikan bahwa nilai kenaikan UMK dan UMSK tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Utamanya dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemnaker meminta Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMSK  paling lambat 18 Desember 2024.

Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK dan UMSK Diumumkan Paling Lambat 18 Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah meminta Gubernur di setiap daerah untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 paling lambat pada 11 Desember 2024. Adapun besaran kenaikan UMP 2025 adalah sebesar 6,5 persen.</p> <p>Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diterbitkan pada Rabu (4/12) lalu.</p> <p>"Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024," bunyi Pasal 10 ayat 1 dalam Permenaker yang dikutip JawaPos.com, Kamis (5/12).</p> <p>Lebih lanjut, dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa kenaikan UMSP harus berada di atas UMP 2025. Hitungannya akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian akan direkomendasikan kepada gubernur.</p> <p>Melalui aturan baru ini, Pemerintah juga memastikan bahwa nilai kenaikan UMP tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.</p> <p>Sementara itu, dalam Permenaker 16/2024 ditetapkan bahwa formula penghitungan UMK 2025 menggunakan rumus UMK 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen.</p> <p>Sebagai contoh, UMK 2024 Kota Bekasi ditetapkan Rp 5.343.430, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 347.322. Maka jika ditotal UMK 2025 Kota Bekasi jadi sebesar Rp 5.690.752.</p> <p>Begitu pula Kabupaten Sidoarjo, di mana UMK 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.638.582. Dengan kenaikan 6,5 persen, maka UMK Kabupaten Sidoarjo akan naik sebesar Rp 301.508 sehingga menjadi Rp 4.940.090.</p>

Pemerintah meminta Gubernur umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 maksimal 11 Desember 2024.

Upah Minimum 2025 naik 6,5 persen, UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Diumumkan Paling Lambat 11 Desember 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen. Dengan kenaikan 6,5 persen, simak prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang.</p> <p>Kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025, yang baru diterbitkan Rabu (4/12) kemarin.</p> <p>Dalam aturan itu disebutkan bahwa UMK 2025 paling lambat diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024. Adapun kenaikan UMK sebesar 6,5 persen secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.</p> <p>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian dan konsultasi publik terkait kenaikan upah minimum.</p> <p>Dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional, juga dewan pengupahan nasional melalui proses <em>meaningful participation</em>.</p> <p>"Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (5/12).</p> <p>Untuk diketahui, formula penghitungan UMK 2025 menggunakan rumus UMK 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen.</p> <p>Sebagai contoh, UMK 2024 Kota Bekasi ditetapkan Rp 5.343.430, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 347.322. Maka jika ditotal UMK 2025 Kota Bekasi jadi sebesar Rp 5.690.752.</p> <p>Begitu pula Kabupaten Sidoarjo, di mana UMK 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.638.582. Dengan kenaikan 6,5 persen, maka UMK Kabupaten Sidoarjo akan naik sebesar Rp 301.508 sehingga menjadi Rp 4.940.090.</p> <p>Berikut prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang.</p> <p><strong>UMK Surabaya 2025</strong></p> <p class="class-paragraph">UMK Surabaya 2024 sebesar Rp 4.725.479, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 307.156. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kota Surabaya diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.032.635.</p> <p><strong>UMK Gresik 2025</strong></p> <p>UMK Gresik 2024 sebesar Rp 4.642.031, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 301.732. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kabupaten Gresik diprediksi naik menjadi sebesar Rp 4.943.763.</p> <p><strong>UMK Cilegon 2025</strong></p> <p>UMK Cilegon 2024 sebesar Rp 4.815.102, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 312.981. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kota Cilegon diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.128.083.</p> <p><strong>UMK Karawang 2025</strong></p> <p>UMK Karawang 2024 sebesar Rp 5.257.834, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 341.759. Maka jika ditotal, UMK 2025 kabupaten Karawang diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.599.593.</p>

Dengan kenaikan upah minimum 6,5 persen, simak prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang.

Upah Minimum 2025 Resmi Naik 6,5 Persen, Ini Prediksi Besaran UMK Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Cilegon, dan Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/prabowo-upah-minimum-487178875.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekitar 3,6 persen.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.</p> <p>"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).</p> <p>Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.</p> <p>"Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa upah minimum ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.</p> <p>Sebelumnya, kata Prabowo, Menaker Yassierli mengusulkan UMP 2025 naik 6 persen. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan lainnya dengan pimpinan buruh, maka diputuskan naik menjadi 6,5 persen.</p> <p>Prabowo menyebut, pemerintahan Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Itu sebabnya, ia menganggap penting dan terus akan memperbaiki kesejahteraan buruh.</p> <p>"Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit akhir November 2024. Hal ini disampaikan usai dirinya melaporkan progres dan mendengar arahan dari Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>&ldquo;Kemarin <em>kan</em> saya sudah ketemu Pak Presiden untuk melaporkan progres dan mendengarkan arahan dari beliau. Saya target sebenarnya akhir bulan ini rumusannya akan keluar,&rdquo; kata Yassierli saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (26/11).</p> <p class="class-paragraph">Ia menyebut, pihaknya masih perlu waktu untuk merumuskan Permen tersebut sesuai dengan arahan Prabowo. Bahkan, sebelum terbit, Menaker memastikan akan melaporkan kembali draft Permenaker itu kepada Prabowo sebagai tahap finalisasi.</p> <p>&ldquo;Untuk finalisasinya nanti saya masih menunggu ya. Jadi berikan kami waktu dulu merumuskan sesuai arahan beliau (Presiden). Sesudah itu nanti kita akan menghadap beliau untuk terakhir kalinya,&rdquo; jelasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun lalu.

Resmi, Prabowo Umumkan Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, akan Diatur dalam Permenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":18y" class="ii gt"> <div id=":18z" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Center of Economic and Law Studies (Celios) telah merilis laporan terbaru tentang Skenario Kenaikan Upah Minimum terhadap Perekonomian Nasional 2025. Pihaknya menilai ada sejumlah efek positif yang akan diperoleh RI jika mampu menaikan upah minimum 2025 sebesar 10 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif sekaligus Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan salah satu efek positif itu terdiri dari konsumsi rumah tangga yang akan meningkat. Terlebih hal itu sedang mengalami pelambatan karena hanya tumbuh sebesar 4,91 persen secara tahunan year on year (yoy) pada kuartal III-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil simulasi yang dilakukan CELIOS, jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp67,23 triliun," kata Bhima dalam hasil risetnya yang diterima JawaPos.com, Minggu (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015295846/psikologi-ungkap-kebiasaan-orang-yang-suka-mengkritik-orang-lain-tapi-tidak-pada-dirinya-sendiri-salah-satunya-suka-bergosip">Psikologi Ungkap Kebiasaan Orang yang Suka Mengkritik Orang Lain tapi Tidak pada Dirinya Sendiri, Salah Satunya Suka Bergosip</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsumsi rumah tangga ini diakibatkan oleh konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi. Pelaku UMKM mendapatkan dampak positif dari peningkatan konsumsi pekerja yang lebih besar," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga membebrkan bahwa melihat data historis kenaikan upah minimum yang terlalu rendah paska UU Cipta Kerja, terjadi pelemahan upah riil pekerja sehingga mempengaruhi kemampuan kelas menengah menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada kaitan rendahnya upah minimum dengan jumlah kelas menengah yang menurun. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir belum pernah menggunakan upah minimum sebagai kebijakan counter-cylical. Padahal upah minimum yang lebih baik akan mendorong konsumsi rumah tangga dan menguntungkan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi secara agregat," jelas Bhima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda mengungkapkan hasil pemodelan menunjukkan adanya kenaikan Produk Domestic Bruto (PDB) sebesar Rp122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau lebih tinggi dari formulasi PP 51/2023 yang membatasi alpha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Skenario ke-2 berdasarkan PP 78/2015 di mana kenaikan upah adalah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi atau dampaknya sebesar Rp106,3 triliun. Masih relatif kecil. Sementara jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51/2023 hanya diperoleh kenaikan PDB sebesar Rp19,32 triliun. Kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak terhadap pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015295880/timnas-futsal-indonesia-akan-bentrok-dengan-vietnam-sore-ini-di-final-aff-futsal-2024">Timnas Futsal Indonesia akan Bentrok dengan Vietnam Sore Ini di Final AFF Futsal 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen hingga 1,19 juta orang di tahun 2025, sementara formula PP 51/2023 hanya bisa mendorong 188 ribu kesempatan kerja baru," jelas Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketika ada kenaikan surplus usaha mencapai Rp71,08 triliun ketika upah minimum meningkat sebesar 10 persen. Maka, kata Huda, peningkatan surplus usaha ini diperoleh dari konsumsi rumah tangga yang meningkat dan perputaran uang yang lebih cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Huda menambahkan skenario kenaikan upah minimum 10 persen pada tahun 2025 akan memberikan kontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen dibandingkan rumus sebelumnya hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertimbangan beberapa skenario secara teknokratis yang dilakukan lembaga penelitian sebaiknya dijadikan sebagai referensi pemerintah agar tidak mengambil langkah yang salah dan dapat melemahkan kondisi perekonomian," pungkas Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Celios menilai ada sejumlah efek positif yang akan diperoleh RI jika mampu menaikan upah minimum 2025 sebesar 10 persen.

Celios: Kenaikan Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen Bisa Kerek Konsumsi Rumah Tangga hingga Turunkan Angka Kemiskinan

upah minimum 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah minimum 2025

Berita Terkini

Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK dan UMSK Diumumkan Paling Lambat 18 Desember 2024

Upah Minimum 2025 naik 6,5 persen, UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Diumumkan Paling Lambat 11 Desember 2024

Upah Minimum 2025 Resmi Naik 6,5 Persen, Ini Prediksi Besaran UMK Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Cilegon, dan Karawang

Resmi, Prabowo Umumkan Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, akan Diatur dalam Permenaker

Celios: Kenaikan Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen Bisa Kerek Konsumsi Rumah Tangga hingga Turunkan Angka Kemiskinan

Download Aplikasi JawaPos.com