<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/PHK-Jawaposcom-4109715306.jpg" alt="Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak 18.610 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga Februari 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menegaskan, momentum Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei, dapat dijadikan refleksi untuk memberikan kepastian terhadap nasib buruh di tengah ketimpangan dunia kerja. "Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, tapi momen refleksi mendalam atas nasib jutaan pekerja. Negara harus hadir, aktif, dan berpihak," kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (1/5). Ia merasa prihatin melonjaknya PHK pada&nbsp;2025, khususnya pada sektor industri padat karya dan teknologi digital. Sebab, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. "Di balik angka itu ada ribuan keluarga, perempuan, dan anak-anak yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka,&rdquo; ucap Nurhadi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lanjut Nurhadi, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi daerah yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang. Terbanyak kedua ditempati oleh Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja. &nbsp;Provinsi Jakarta berada diurutan ketiga dengan jumlah 2.650 pekerja. Ia pun merasa prihatin atas gelombang PHK yang masih terus berlanjut. Terlebih, pemecatan banyak dilakukan terhadap para buruh kontrak dan pekerja outsourcing yang selama ini selalu berada dalam posisi paling rentan dalam struktur ketenagakerjaan nasional. &ldquo;Pemerintah tidak boleh menutup mata. Di balik istilah efisiensi dan restrukturisasi, ada hidup yang terenggut. Ada masa depan buruh atau pekerja yang terancam,&rdquo; tegas Nurhadi. Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja yang layak saat ini tidak seimbang dengan munculnya angkatan kerja. Sehingga muncul ketimpangan sosial dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR ini meminta pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi para tenaga kerja di tanah air. Perlindungan itu bisa dilakukan melalui proteksi terhadap korban PHK, termasuk bantuan sosial dan tunjangan transisi kerja. "Buruh tidak butuh janji, mereka butuh kepastian. Bahwa kerja keras mereka akan dibalas dengan upah layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan saat kehilangan pekerjaan. Inilah inti dari keadilan sosial,&rdquo; pungkasnya. </div>

Sebanyak 18.610 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga Februari 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi

18.610 Pekerja jadi Sasaran PHK, DPR Tegaskan Buruh Tak Butuh Janji Tapi Kepastian dan Upah Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Prabowo-Subianto-dan-Gibran-Rakabuming-Raka-Dery-Ridwansah-2JPG-1529982909.jpg" alt="Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa para pendukung saat tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa para pendukung saat tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Debat kelima yang menampilkan para calon presiden tuntas tadi malam. Dalam debat pemungkas tersebut, tiga capres terkesan tampil hati-hati. Nyaris tidak ada kritikan tajam dan saling serang seperti pada debat-debat sebelumnya. Debat terakhir membahas tema kesejahteraan rakyat (kesra) yang terbagi dalam delapan subtema. Yakni, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Prabowo Subianto yang lebih awal melakukan pemaparan menyatakan, di bidang kesra, visi besar tertuang dalam strategi transformasi bangsa. Visi tersebut merupakan upaya untuk mempercepat kemakmuran dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Strategi itu dituangkan dalam sejumlah program. Pertama, memberi makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak usia dini. &rdquo;Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu melahirkan. Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrem,&rdquo; ujarnya. Di sisi lain, program itu juga menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Kedua, di bidang kesehatan, Prabowo akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota. Dia juga berjanji membangun puskesmas modern di setiap desa se-Indonesia. Dari sisi SDM, paslon nomor urut 2 itu akan mengatasi kekurangan 140.000 dokter dengan menambah fakultas kedokteran dari 92 menjadi 300 dan berbagai beasiswa luar negeri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-1JPG-3702014523.jpg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).</figcaption>
</figure> Di bidang pendidikan, Prabowo akan memperbaiki gaji guru honorer serta meningkatkan kompetensi guru. &rdquo;Sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengambil visi bidang kesra dari salah satu trisakti Bung Karno. Yakni, kepribadian dalam kebudayaan. Di bidang kesehatan, Ganjar akan menjamin pelayanan kesehatan di setiap desa melalui program 1 desa, 1 faskes, 1 nakes. Dengan program tersebut, setiap ibu, anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama dalam layanan kesehatan.&rdquo;Di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus,&rdquo; ujarnya. Jika kesehatan baik, lanjut dia, pendidikan dan kebudayaan bisa dibangun bersama-sama. Di bidang pendidikan, Ganjar memaparkan gagasan pendidikan lebih inklusi, kurikulum yang mantap, dan fasilitas terbaik. &rdquo;Termasuk memperbaiki kesejahteraan guru dan dosen,&rdquo; terangnya. Dengan pendidikan dan keterampilan, generasi muda punya peluang mendapatkan pekerjaan yang baik dan berimplikasi pada upah yang layak. Tak hanya itu, dalam pembangunan manusia, Ganjar juga menekankan pada budi pekerti sehingga menjadi manusia yang lengkap. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Anies-Baswedan-dan-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1JPG-1345395595.jpg" alt="Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).</figcaption>
</figure> Ganjar juga menyentil elite politik yang mesti menjadi contoh demokratisasi kehidupan yang baik. &rdquo;Seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur, agar ini membangun integritas yang baik,&rdquo; kata Ganjar. Sementara itu, Anies Baswedan tetap membawa visi perubahan dalam bidang kesra. Dia menilai, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun teknologi, saat ini masih terjadi ketimpangan. &rdquo;Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini,&rdquo; ujarnya. Karena itu, dia bertekad untuk mengembalikan semangat kesetaraan sesuai cita-cita bangsa. &rdquo;Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak, bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial,&rdquo; imbuhnya. Di sektor pendidikan, fasilitas dan kualitas di desa jauh dari yang ada di kota. Hal sama juga terjadi pada layanan kesehatan. Karena itu, mantan gubernur Jakarta tersebut bertekad mengakhiri ketimpangan itu. Dia ingin memastikan masyarakat mendapat pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Jika ada yang sakit, bisa segera mendapat pertolongan. Dengan program tersebut, anak-anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas. Keluarga juga akan sejahtera karena para pekerja mendapat upah yang layak. &rdquo;Bila membutuhkan, diberikan bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi,&rdquo; terangnya. Anies menekankan, untuk bisa mewujudkan persatuan nasional, keadilan di semua lini kehidupan wajib ditunaikan. Dalam segmen kedua dan ketiga, nyaris tidak terjadi perdebatan. Anies, Prabowo, maupun Ganjar banyak sepakat dan saling melengkapi argumentasi masing-masing. Misalnya, dalam isu perlindungan hak bagi para pekerja migran, kesejahteraan dosen dan guru, hingga isu penguatan kebudayaan. Dalam isu perlindungan pekerja, misalnya. Anies menekankan pentingnya keterlibatan aktivis. Sebab, acap kali aktivis lebih paham persoalan di lapangan dibandingkan pemerintah yang punya kewenangan. Jawaban Anies diamini Prabowo. Bahkan, beberapa kali dia menyatakan kesamaan pandangannya. Sentilan pada segmen tersebut hanya muncul dari pernyataan Ganjar yang mengkritik kriminalisasi terhadap aktivitas seni Butet Kertaradjasa. Namun, pernyataan Ganjar tidak ditindaklanjuti kedua capres lainnya. Dalam segmen tanya jawab antarpaslon, perdebatan sedikit meningkat dalam isu program makan gratis. Saat ditanya Prabowo soal sikap terhadap program itu, Ganjar menilai Prabowo tidak memahami persoalan stunting jika memberi anak makanan bergizi. &rdquo;Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi masih dalam kandungan. Ibunya yang dikasih gizi,&rdquo; ujarnya. Jika makanan bergizi diberikan kepada anak-anak, lanjut dia, itu tidak berdampak banyak. Kecuali, jika yang dimaksud Prabowo adalah menangani gizi buruk, bisa dilakukan dengan pemberian makanan bergizi. &rdquo;Kalau gizi buruk, Bapak mau memperbaiki boleh,&rdquo; tuturnya. Namun, Prabowo menepis anggapan tidak memahami. Dia menekankan, program memberi makan ibu yang sedang hamil menjadi bagian di dalamnya. Tapi, pemberian setelah lahir juga dinilai perlu. &rdquo;Tapi, memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting,&rdquo; kata Prabowo. Perdebatan keduanya berlanjut saat Ganjar mengkritik pernyataan Prabowo yang menganggap internet gratis tidak terlalu penting. Menurut Ganjar, Prabowo pernah mengatakan bahwa orang yang memilih internet gratis adalah mereka yang otaknya lambat. Namun, Prabowo mengklarifikasi hal itu. Dia menilai Ganjar tidak mendapat informasi yang utuh tentang pernyataannya. &rdquo;Internet gratis saya setuju. Tapi jangan lebih dipentingkan dari makan gratis,&rdquo; terangnya. Perdebatan Anies dan Prabowo juga tidak seperti biasanya. Konfrontasi keduanya relatif minim. Dalam sesi tanya jawab langsung, Anies hanya menanyakan soal kekurangan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan. Prabowo lantas menjelaskan track record dan komitmennya memberikan kesempatan kepada perempuan di lembaga yang berada di kewenangannya. (far/c6/c7/c19/oni)

Debat kelima yang menampilkan para calon presiden tuntas tadi malam. Dalam debat pemungkas tersebut, tiga capres terkesan tampil hati-hati.

Debat Pemungkas, Tiga Capres Beradu Program Makan Gratis hingga Upah Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-beri-upah-layak-pengusaha-tak-boleh-lagi-ekspansi_m_.jpg" alt="Tenaga kerja harus diberi upah layak" width="100%">
<figcaption>Tenaga kerja harus diberi upah layak</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Perusahaan belum dapat dikatakan profesional dalam menentukan pengupahan sesuai struktur jabatan. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah ditentukan oleh pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, struktur dan skala upah wajib disusun pengusaha dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Namun, banyak perusahaan yang mengabaikan hal itu. &ldquo;Memang tidak ada gejolak, namun keterbukaan perusahaan kepada karyawannya minim. Banyak pekerja yang tidak tahu sebenarnya mereka dapat upah berapa. Agar permenaker ini dapat diimplementasikan di daerah, kami berupaya mengawalnya. Peran kami juga ada di dalam dewan pengupahan daerah,&rdquo; ujarnya sepeti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Senin (1/1). Upah yang harus ditetapkan skalanya adalah upah pokok yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Dalam tahapannya, penentuan struktur dan skala upah dapat menggunakan tiga tahapan, yakni analisa jabatan, evaluasi jabatan dan penentuan struktur dan skala upah. &ldquo;Jika memiliki pengalaman kompetensi, pekerja berhak mendapatkan hak yang layak,&rdquo; katanya. Menurutnya, analisa jabatan merupakan proses memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan. Kemudian evaluasi jabatan merupakan proses penilaian dan pemeringkatan jabatan. Dan terakhir penentuan struktur dan skala upah dilakukan pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan juga melihat upah minimum yang berlaku. Permenaker ini wajib dilaksanakan karena bersifat memberikan kepastian hukum kepada para pekerja. Pengawas dari pemerintah daerah akan aktif untuk melakukan pemantauan. Jika tak dilaksanakan maka akan ada sanksi.&nbsp; &ldquo;Contoh sanksi paling ringan adalah pemberian teguran dan salah satu yang terberat adalah tidak diberikan izin perluasan,&rdquo; jelasnya. Sebab itulah, Apindo menekankan hal ini kepada perusahaan di Kaltim. Dalam waktu dekat ini, pihaknya bakal mengumpulkan perusahaan untuk menyosialisasikan hal ini. Terlebih kepada human resources development (HRD) perusahaan, pihaknya akan melakukan pelatihan. Mereka harus paham hal ini. Sampai akhir tahun ini, jika perusahaan masih mengabaikan, sanksi bakal menanti. &ldquo;Dengan adanya peraturan ini, keterbukaan perusahaan akan terwujud. Jadi ketika si pegawai ini naik jabatan, mereka tahu berapa skala upah yang mereka dapatkan. Ditambah, ketika mereka memiliki keterampilan lebih,&rdquo; jelasnya. Contoh kasus saja, dalam perusahaan asing, pekerja Tiongkok yang masuk, upah mereka tiga sampai empat kali lipat. Padahal, mereka jabatannya sama dengan orang pribumi. Belum lagi, semisal yang memiliki ijazah S1 banyak disamakan dengan ijazah SMA.&nbsp; &ldquo;Paling tidak ketika kita masuk, sudah tahu skala upah berdasarkan struktur perusahaan,&rdquo; pungkasnya.

Tak Beri Upah Layak, Pengusaha Tak Boleh Lagi Ekspansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68364_87543_buruh-pulang-kerja.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com BANDA ACEH - Sepertinya bagi tenaga keamanan atau yang biasa disebut satpam atau tenaga kebersihan (Cleaning service) untuk mendapat upah layak sangat jarang sekali ditemukan. Apalagi sampai belasan juta rupiah. Lain halnya di PT SAI, Lhoknga, Aceh Besar. Perusahaan itu untuk dua jabatan itu pegawainya bisa mendapatkan gaji per bulan belasan juta rupiah. Namun upah besar itu tidak diterima oleh pegawai pribumi, melainkan tenaga kerja asing. Sebagaimana yang diutarakan Ketua Aliansi Buruh Aceh (ABA), Saifulmar. Dia mengatakan upah atau gaji yang diterima pekerja asing lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal di Aceh. Gaji yang diterima pekerja Aceh hanya sebesar Rp 2,5 juta, sementara para pekerja asing mencapai belasan juta. Hal itu terdapat di PT SAI, Lhoknga, Aceh Besar. &quot;Mereka mengatakan tidak ada pekerja asing. Ternyata setelah kita sidak kami menemukan sampai 43 orang pekerja asing di sana,&rdquo; kata Saifulmar yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Sabtu (3/12). Dia menilai, selama ini ada kesenjangan dalam pemberian upah atau gaji terhadap pekerja. &ldquo;Kesenjangan upah yang diberikan perusahaan terhadap perkerja asing dan lokal. Tingkat Cleaning Service dan Satpam gaji mereka mencapai Rp 13 juta rupiah per bulan, sedangkan pekerja asli Aceh yang juga berprofesi sama hanya mendapatkan sebesar Rp 2,5 juta rupiah per bulannya,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu hingga berita ini diturunakn, pihak dari PT SAI belum memberikan komentar apapun. (mag-68/iil/JPG)

Di Perusahaan Ini Tenaga Keamanan dan Kebersihan Digaji Belasan Juta, tapi...

upah layak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah layak

Berita Terkini

18.610 Pekerja jadi Sasaran PHK, DPR Tegaskan Buruh Tak Butuh Janji Tapi Kepastian dan Upah Layak

Debat Pemungkas, Tiga Capres Beradu Program Makan Gratis hingga Upah Layak

Tak Beri Upah Layak, Pengusaha Tak Boleh Lagi Ekspansi

Di Perusahaan Ini Tenaga Keamanan dan Kebersihan Digaji Belasan Juta, tapi...

Download Aplikasi JawaPos.com