<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1817060664951996076" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Screenshot_2024-11-29-20-27-46-815_comgoogleandroidgm-edit-3316593595.jpg" alt="Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (kanan). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (kanan). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1817060664951996076-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><br /> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>Silang sengkarut soal penetapan upah minimum terjawab sudah. Keputusan disimpulkan dari pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Jumat (29/11)..</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015369675/dukung-mobilitas-warga-pemkot-surabaya-alokasikan-rp-2359-miliar-untuk-transportasi-publik">Dukung Mobilitas Warga, Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 235,9 Miliar untuk Transportasi Publik</a></strong></p> <p dir="ltr">"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya", ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pertemuan dengan Presiden itu, menurut Jumhur&nbsp; berjalan sangat substantif dan produktif. Dia mengaku tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. "Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," jelas Jumhur.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Masih menurut Jumhur, Pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri. Caranya dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. "Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh", pungkas Jumhur.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekitar 3,6 persen.</p> <p dir="ltr">Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten. (*)</p> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Silang sengkarut soal penetapan upah minimum terjawab sudah. Keputusan disimpulkan dari pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden

Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, Kalangan Buruh Sambut Gembira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/close-up-hands-holding-cash-chec-2485903976.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mendapat gaji. (freepik.com/freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mendapat gaji. (freepik.com/freepik)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":183" class="ii gt"> <div id=":182" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp3.267.618 atau Rp 3,2 juta per bulan pada Agustus 2024. Angka itu tercatat mengalami kenaikkan 2,81 persen secara tahunan atau year on year (YoY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan rata-rata upah buruh paling tinggi diperoleh mereka yang bekerja di sektor pertambangan mencapai Rp 5,2 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rata-rata upah tertinggi di kategori pertambangan sebesar Rp5,2 juta rupiah, dan rata-rata upah terendah di kategori jasa lainnya,&rdquo; kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/ 11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Amalia membeberkan ada tiga lapangan usaha utama yang mengalami penurunan rata-rata upah. Seperti dialami buruh di sektor keuangan dan asuransi, infomasi-komunikasi, dan pengolahan air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara usaha yang mengalami peningkatan upah tinggi, yaitu lapangan di listrik dan gas, pertambangan, dan beberapa lapangan usaha lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rata-rata upah tertinggi di kategori Pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Rata-rata upah terendah di kategori Jasa Lainnya yaitu sebesar Rp 1,99 juta,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amalia menjelaskan, terdapat 10 kategori lapangan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari upah buruh nasional. Bahkan, ada 14 kategori lapangan pekerjaan mengalami kenaikan upah dari Agustus</div> <div dir="auto">2023 ke Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,54 juta. Sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp 2,77 juta,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumber foto: Dok. JawaPos.com</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":18h" class="hq gt"> <div class="hp">&nbsp;</div> <div id=":18j" class="ho"><span class="aVW a5T"><span id=":18k"> Satu lampiran</span><span id=":18m" class="a2H"> &bull; Dipindai dengan Gmail</span></span> <div class="a2b">&nbsp;</div> <div class="aZi J-J5-Ji"> <div id=":195" class="T-I J-J5-Ji aZj T-I-ax7 L3" tabindex="0" data-tooltip="Tambahkan semua ke Drive"> <div class="asa">&nbsp;</div> <div class="a3I">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id=":18n">&nbsp;</div> <div id=":18i" class="aQH">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Buruh di sektor keuangan dan asuransi, infomasi-komunikasi, dan pengolahan air mengalami penurunan rata-rata upah.

BPS: Rata-rata Upah Buruh Nasional Rp 3,2 Juta per Bulan, Paling Tinggi Buruh Tambang Tembus Rp 5,2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/anies-di-kendari-3561956522.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mengatasi permasalahan upah buruh di Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan cara seperti yang dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.</p> <p>&nbsp;</p>

Anies Baswedan berjanji bakal mengatasi permasalahan upah buruh di Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan cara seperti di Jakarta

Anies Baswedan Janji Atasi Masalah Upah Buruh Kendari seperti di Jakarta

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Screenshot_2023-11-08-16-14-32-656-edit_comgoogleandroidgm-453422380.jpg" alt="Bakal calon presiden Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan dirinya pernah diejak karena upah buruh yang rendah di daerah Jawa Tengah (Jateng). Namun kini, justru banyak pabrik-pabrik yang pindah ke Provinsi yang pernah dipimpinnya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013260952/dara-arafah-dapat-dm-dari-jurnalis-palestina-begini-isinya">Dara Arafah Dapat DM dari Jurnalis Palestina, Begini Isinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian soal upah buruh saya tanya sama buruh. Saya diejek sudah sering, ah Jateng upah buruhnya paling rendah. Iya. Tapi, pabrik-pabrik relokasi ke Jateng," kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengungkapkan, ada empat masalah yang dihadapi buruh. Meliputi, anak yang tidak bisa sekolah, keluarga yang tidak memperoleh jaminan kesehatan, tidak mendapatkan akomodasi yang baik, dan transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas persoalan itu, Ganjar juga menyiapkan empat jurus untuk mengatasi permasalahan buruh. Satu sekolah, kalau buruh upahnya rendah maka intervensi Pemerintah mewajibkan seluruh anak buruh sekolahnya beres dan gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua BPJS Kesehatan, wajib, enggak sunnah. Ketiga akomodasi enggak ada di kawasan industri harus ada rusunawa dan rusunami," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keempat, kami praktik bis Trans Jateng Rp 2 ribu, itu menyelesaikan persoalan mereka. Hemat lebih banyak dan transportasinya lebih lancar," pungkas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, menjelang akhir tahun biasanya Kementerian Ketenagakerjaan akan menerapkan upah minimum provinsi (UMP) baru bagi buruh untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2023, UMP ditetapkan menggunakan formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam peraturan tersebut, penetapan upah minimum Tahun 2023 tidak boleh melebihi 10 persen. Nilai upah minimum tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2023, UMP terbesar diperoleh oleh buruh yang bekerja di DKI Jakarta sebesar Rp 4.901.798 per bulan. Kemudian disusul oleh Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 3.498.479; Provinsi Aceh sebesar Rp 3.413.666; Provinsi Sulawesi Selatan Rp 3.385..145.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260903/anwar-usman-sebut-fitnah-yang-dialamatkan-kepada-dirinya-sangat-keji">Anwar Usman Sebut Fitnah yang Dialamatkan Kepada Dirinya Sangat Keji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun UMP terendah diperoleh oleh buruh di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.958.169; Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.986.670, dan Provinsi D.I Jogjakarta sebesar Rp 1.981.782.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan dirinya pernah diejak karena upah buruh yang rendah di daerah Jawa Tengah

Kerap Diejek Upah Buruh di Jawa Tengah Rendah, Begini Jawabane Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221129_19505.jpg" alt="Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik 7,2 persen menjadi Rp 5.137.575. Angka itu diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.<br /> <br /> Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari elemen SPSI Logam Elektronik dan Mesin Hadi Martini mengaku puas dengan hasil rapat pleno dewan pengupahan yang menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) naik 7,2 persen.<br /> <br /> ”Kalau dibilang kurang, ya pasti selalu kurang. Karena maunya kami upah dihitung berdasar survei dan kajian kebutuhan hidup layak. Tapi kami bisa menerima keputusan pemerintah,” kata Hadi Martini seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Cikarang.<br /> <br /> Setelah lebih dari dua tahun UMK Kabupaten Bekasi tertahan di angka Rp 4.791.843, kini akhirnya naik menjadi Rp 5.137.575. Menurut Hadi, kenaikan UMK akan berpengaruh pada besaran upah buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.<br /> <br /> ”UMK 2023 itu kan buat karyawan yang masa kerjanya baru nol sampai satu tahun. Sedangkan bagi karyawan yang sudah lebih dari satu tahun bekerja di sebuah perusahaan, kenaikan UMK yang sekarang akan kami jadikan acuan untuk juga menaikkan upah karyawan lama,” ujar Hadi Martini.<br /> <br /> Sejumlah elemen buruh akan mengawal surat rekomendasi UMK Kabupaten Bekasi 2023 saat dibahas di dewan pengupahan provinsi (Depeprov) Jawa Barat. Buruh juga akan menyampaikan aspirasi agar upah karyawan lama juga turut naik sebelum Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan upah kota/kabupaten se-Jawa Barat.<br /> <br /> Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi menyatakan, besaran upah itu ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.<br /> <br /> Dia menjelaskan, penetapan itu dilakukan setelah melalui perdebatan yang cukup alot. Kaum pekerja menginginkan kenaikan signifikan sedangkan kalangan pengusaha menginginkan sebaliknya. Bahkan, sempat ada wacana untuk tidak menaikkan UMK 2023.<br /> <br /> ”Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada,” tutur Edi.<br /> <br /> ”Kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya segera ditandatangani bupati untuk dilanjutkan pada gubernur,” ucap Edi.<br /> <br /> Dengan penetapan itu, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp 5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp 5.158.248.

UMK Kabupaten Bekasi Naik 7 Persen Jadi Rp 5,1 Juta, Buruh Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-Buruh-Bangunan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan upah buruh informal perkotaan pada Agustus 2022 yang mengalami kenaikan. Upah tersebut berlaku untuk buruh bangunan, buruh potong rambut wanita, dan upah asisten rumah tangga.<br /> <br /> Data BPS menunjukkan, rata-rata nominal upah buruh bangunan atau tukang bukan mandor, per Agustus 2022 sebesar Rp 92.695,00 naik 0,18 persen dari sebelumnya Rp 92.529,00.<br /> <br /> "Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9).<br /> <br /> Tak hanya upah nominal, BPS juga merilis upah riil buruh bangunan yang ikut mengalami kenaikan. Dalam catatannya, upah riil buruh bangunan per Agustus 2022 naik sebesar 0,39 persen dibanding dengan Juli, yaitu dari Rp 82.724,00 menjadi Rp 83.047,00.<br /> <br /> Untuk diketahui, upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan. Artinya, upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.<br /> <br /> Sementara itu, untuk upah nominal buruh potong rambut wanita tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen pada Agustus dibandingkan dengan Juli 2022. Yaitu dari Rp 30.385,00 menjadi Rp 30.394,00.<br /> <br /> Sementara upah riil per Agustus 2022 dibanding Juli 2022 naik sebesar 0,24 persen, yaitu dari Rp 27.171,00 menjadi Rp 27.237,00.<br /> <br /> Berbeda dengan buruh bangunan dan potong rambut, upah asisten rumah tangga memiliki nominal yang lebih besar. Rata-rata tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen pada Agustus 2022 dibandingkan dengan Juli. Yaitu dari Rp 434.540,00 menjadi Rp 435.279,00.<br /> <br /> Sedangkan upah riil Agustus 2022 dibanding Juli 2022 naik sebesar 0,38 persen, yaitu dari Rp 388.520,00 menjadi Rp 389.996,00.

Upah Buruh Informal Perkotaan Naik, Buruh Bangunan jadi Rp 92.695/Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Demo-Buruh-May-Day-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengikuti aksi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk menolak UU Omnibus Law dan upah kerja murah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengikuti aksi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk menolak UU Omnibus Law dan upah kerja murah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi atau FSP FARKES-R menyampaikan suaranya terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Ketua Orasi FSP FARKES-R Sapta mengatakan, masih banyak buruh di sektor farmasi yang mendapatkan upah dibawah UMR.<br /> <br /> “Di sektor RS berbagai farmasi kasihan banget upahnya di bawah standar Rp 2 sampai 3 juta,” ujarnya di Jalan Pemuda, Sabtu (14/5).<br /> <br /> Sapta menyebut, saat ini suara para buruh tidak didengar oleh pemangku kebijakan. Adapun beberapa kebijakan yang memberatkan kesejahteraan buruh diantaranya, terkait outsorching, jaminan sosial, kepastian kerja, dan besaran upah.<br /> <br /> “Kita kalah telak terkait aturan buruh. Tentang pemberlakukan UU outsorching juga. Puncaknya UU Ciptaker telah menggerus kesejahteraan yg kita dapat selama ini. Tentang masalah upah, jaminan sosial, kepastian kerja,” tuturnya.<br /> <br /> Pihaknya meminta, para buruh tetap semangat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja untuk kesejahteraan buruh, khususnya di sektor farmasi. “Maka tetap semangat jangan sampai kita terutama temen-teman sektor farmasi kesehatan. Makanya kita ajak semua di sektor RS berjuang di,” imbuhnya.<br /> <br /> Pihaknya berharap, dengan menyuarakan aspirasi di depan gedung DPR RI agar para pemangku kebijakan dapat mendengar dan lebih memikirkan kesejahteraan para buruh.<br /> <br /> “Hari ini akan kita suarakan di depan DPR supaya mereka mendengar apa yg kita keluhkan. Karena selama ini banyak upah minimum. Akibat kebihakan pemerintah yang tidak berpihak dari kaum buruh,” pungkasnya.

Buruh Farmasi Keluhkan Banyak Pekerja Dapat Upah di Bawah UMR

<strong>HARAPAN</strong> kaum buruh untuk mendapatkan kenaikan upah sekitar 7–10 persen pada 2022, tampaknya, tidak akan kesampaian. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, besaran upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan hanya naik sekitar 1,09 persen. Angka itu jelas jauh dari harapan kaum buruh yang tahun lalu upahnya bahkan tidak naik sepeser pun.<br /> <br /> Dengan menimbang data kondisi perekonomian nasional dan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah telah memutuskan bahwa kenaikan UMP pada 2022 tidak seperti yang diharapkan para pekerja. UMP terendah dilaporkan berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp 1.813.011, sedangkan UMP tertinggi di DKI Jakarta yang mencapai Rp 4.453.724. Untuk empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, upah buruh dinyatakan tidak naik karena sudah melebihi batas atas.<br /> <br /> <strong>Upah Buruh</strong><br /> <br /> Penentuan besarnya upah sebenarnya tak cuma penting bagi buruh, tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah. Bagi buruh, upah dikonstruksi sebagai instrumen untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Karena itu, apabila upah minimum rendah dan tidak mengalami kenaikan, maka tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga keluarganya.<br /> <br /> Sementara itu, bagi kalangan pengusaha, upah buruh adalah salah satu unsur biaya produksi yang lentur dan fleksibel. Bisa naik turun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan penawaran tenaga kerja. Di sisi lain, bagi pemerintah, upah pekerja menjadi faktor yang ikut menentukan apakah investor akan menanamkan modalnya di Indonesia atau tidak. Karena itu, upah buruh yang rendah dinilai memiliki keunggulan komparatif untuk mengundang investor.<br /> <br /> Demi mewujudkan hak buruh atas penghidupan yang layak, salah satu upaya pemerintah adalah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai acuan daerah dalam menentukan besaran upah buruh. Kebijakan upah buruh itu merupakan sarana yang dianggap tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi atau diskriminasi buruh dalam pengupahan. Meskipun dalam praktiknya masih banyak buruh yang menerima upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan.<br /> <br /> Berbeda dengan tahun lalu di mana penentuan upah minimum (UM) didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang melibatkan pekerja (serikat pekerja), terutama dalam melakukan survei KHL. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, keterlibatan pekerja (serikat pekerja) dalam menentukan KHL ditiadakan. Penentuan besarnya upah minimum sesuai dengan PP itu didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah. Artinya, penentuan UM tidak didasarkan pada kebutuhan riil pekerja/buruh, tetapi didasarkan pada indikator makro.<br /> <br /> Di masa pandemi Covid-19, penentuan upah minimum buruh sering kali dilematis. Di satu sisi, di masa pandemi Covid-19 kebutuhan masyarakat meningkat, sehingga pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan. Belum lagi apabila pendapatan buruh dikurangi karena permintaan pasar mengalami penurunan.<br /> <br /> Di sisi lain, jumlah pengangguran (korban PHK) dan pencari kerja meningkat tajam, sehingga posisi tawar buruh rendah. Karena itu, pilihannya adalah bekerja dengan upah sesuai ketentuan yang berlaku atau tetap menuntut upah sesuai kebutuhan dengan risiko pengusaha bisa menggantinya dengan pekerja baru. Hal itu juga berdampak pada calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.<br /> <br /> <strong>Risiko bagi Pengusaha</strong><br /> <br /> Bagi para pengusaha, ketika bisa memilih, mereka tentu lebih senang jika besaran upah minimum buruh tidak terlampau besar. Tetapi, bagi kalangan pengusaha yang memaksakan kehendak dengan memberi upah buruh yang tidak sesuai harapan, jangan kaget jika kemudian harus menghadapi berbagai risiko.<br /> <br /> Pertama, ketika para buruh menerima upah yang tidak sesuai harapan, sangat mungkin akan terjadi resistansi dan muncul unjuk rasa pekerja untuk menentang keputusan pemerintah tentang besaran upah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia telah menyatakan bahwa lebih dari 2 juta buruh dari ratusan ribu pabrik di berbagai daerah berencana melaksanakan mogok nasional menolak penetapan upah minimum 2022.<br /> <br /> Kedua, risiko yang sangat mungkin dihadapi pengusaha yang memberikan upah terlalu rendah kepada buruh berkaitan dengan resistansi terselubung dan tindakan lain yang mengancam kelangsungan usaha. Buruh yang diam ketika upah minimum tidak naik bukan berarti setuju dan menerima besaran upah yang diperolehnya. Buruh memang tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa, tapi kemungkinan bersikap malas (slowdown) dan diam-diam melakukan aksi sabotase.<br /> <br /> Ketiga, di kalangan pengusaha yang memilih merekrut buruh dengan sistem outsourcing untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar, mereka sebetulnya mengidap masalah serius. Alih-alih sedang mempersiapkan dan memperoleh kader terbaik untuk pekerjanya, dengan melakukan praktik outsourcing perusahaan akan berisiko mendapatkan pekerja yang tidak loyal dan tidak produktif.<br /> <br /> Melakukan efisiensi dan menekan upah buruh dalam jangka pendek mungkin menguntungkan kalangan pengusaha. Hanya, jangan lupa bahwa dengan menekan upah buruh, banyak risiko yang akan dihadapi. Lebih dari sekadar harus menghadapi aksi unjuk rasa buruh, kalangan pengusaha yang menekan upah buruh juga berisiko menghadapi sikap buruh yang tidak loyal dan tidak produktif. Dan, sudah tentu tidak mendukung kelangsungan hidup perusahaan tempat mereka bekerja.<br /> <br /> Persoalan upah bukan semata-mata hak buruh yang telah bekerja untuk menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Dan bukan semata-mata kewajiban pengusaha yang telah diuntungkan oleh buruh. Tetapi, pemerintah selain menentukan upah minimum juga wajib mengontrol pelaksanaan upah minimum yang telah ditetapkan.<br /> <br /> Mereka perlu duduk bersama untuk berdialog dengan harapan bahwa usaha tetap berjalan lancar, tanpa mengorbankan pekerja atau buruh, sehingga investasi pun semakin berkembang. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama agar upah minimum yang sudah ditetapkan atas dasar kesepakatan bisa terwujud. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) <strong>SUTINAH, </strong>Guru Besar Sosiologi Industri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga</em>

Risiko di Balik Penentuan Upah Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/omnibus.jpg" alt="Ribuan Buruh dan Mahasiswa  mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha" width="100%">
<figcaption>Ribuan Buruh dan Mahasiswa  mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Protes terhadap omnibus law juga datang dari organisasi buruh internasional. Serikat buruh yang tergabung dalam International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) mendesak pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja yang diajukan ke parlemen. Organisasi yang berbasis di Singapura itu menilai RUU tersebut merugikan para pekerja.<br /> <br /> ”Kami mendukung penuh perjuangan buruh Indonesia menolak omnibus law,” kata Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida saat konferensi pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, kemarin (11/3).<br /> <br /> Pihaknya memahami bahwa RUU Cipta Kerja bertujuan menarik investasi asing, mengerek pertumbuhan ekonomi, dan men-ciptakan peluang kerja. Namun, RUU tersebut dinilai berat sebelah karena terlalu mementingkan investor. Hak-hak pekerja cenderung diabaikan.<br /> <br /> ”Hasil analisis kami, omnibus law akan mengarah pada liberalisasi dengan mengurangi kesejahteraan pekerja melalui upah murah,” tegas Shoya Yoshida. ITUC-AP sepakat dengan serikat pekerja Indonesia. Yakni, omnibus law, antara lain, bisa berdampak pada melemahnya upah minimum. Besaran upah minimum akan mengacu pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Itu akan menghilangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).<br /> <br /> Melalui omnibus law, pengaturan upah bakal menjadi hak prerogatif gubernur. Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum.<br /> <br /> Dalam konvensi ILO, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit. Melibatkan pemerintah daerah setempat, peng-usaha, dan serikat pekerja. ”Semangat RUU ini mendorong penyebaran pekerja berupah rendah,” papar pria asal Jepang itu.<br /> <br /> Sementara itu, aksi massa menolak omnibus law silih berganti muncul di berbagai daerah. Kemarin giliran Jawa Timur yang bergolak. Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibuslaw (Getol) memenuhi frontage road (FR) barat Ahmad Yani, Surabaya, kemarin. Mereka menuntut agar presiden menarik dan membatalkan draf RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR.<br /> <br /> Massa yang berkumpul sejak pukul 13.00 itu memulai aksi di sekitar bundaran Waru, Sidoarjo. Mereka kemudian bergerak menuju utara dan menggelar aksi serta orasi di FR barat Ahmad Yani. FR Ahmad Yani ditutup selama aksi berlangsung.<br /> <br /> Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin menjelaskan, omnibus law membuat status pekerja tetap bisa dihilangkan dan diganti menjadi pekerja kontrak atau tidak tetap. Sistem kerja fleksibel juga dimungkinkan menghilangkan aturan tentang upah minimum.<br /> <br /> Pada bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah akan membuka pintu dialog dengan semua pihak terkait omnibus law. Dia menegaskan, omnibus law merupakan tuntutan publik untuk membenahi masalah produk hukum yang begitu banyak. Ma’ruf menggunakan istilah obesitas produk hukum. Salah satu persoalan yang dia singgung adalah tumpang tindih regulasi. Kemudian, banyaknya aturan yang berbelit-belit. ”Jadi, kalau yang menolak, saya kira sebaiknya bicarakan hal-hal yang masih belum ada kesepakatan,” ucapnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=RCqGv_zpLu0<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=GSDtFuAa7gg<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=UMjkqC3hlbs

Omnibus Law Dinilai Melanggar Konvensi ILO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/PERAWATAN-FLY-OVER-ANTARSARI-DERY-RIDWANSAH-9.jpg" alt="Pekerja saat mengecat tembok pembatas fly over antasari, Jakarta, Senin (9/12/2019). Pengecatan tersebut dilakukan sebagai perawatan rutin untuk menjaga rangkaian benton dari lumut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat mengecat tembok pembatas fly over antasari, Jakarta, Senin (9/12/2019). Pengecatan tersebut dilakukan sebagai perawatan rutin untuk menjaga rangkaian benton dari lumut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah diserahkan ke DPR. Bersamaan dengan itu pula, naskah RUU tersebut beredar luas ke publik. Polemik mencuat. Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak omnibus law tersebut.<br /> <br /> Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya tidak mau duduk bersama pemerintah untuk membahas regulasi tersebut. Alasannya, RUU Ciptaker, khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, sangat merugikan pekerja. ’’Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam RUU ini,’’ kata Said Iqbal kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (16/2).<br /> <br /> Said Iqbal menyebut sembilan alasan yang memicu penolakan pada omnibus law RUU Ciptaker. Di antaranya, hilangnya upah minimum yang diganti per satuan waktu. ’’Ketika upah dibayarkan per jam, otomatis upah minimum hilang,’’ jelasnya. Dalam RUU Ciptaker, upah minimum hanya didasarkan pada upah minimum provinsi (UMP). Artinya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) akan hilang. Padahal, UMP tidak dibutuhkan karena upah pekerja di kabupaten/kota mengacu pada UMK.<br /> <br /> Dia memberikan contoh Provinsi Jawa Barat (Jabar). UMP Jabar 2020 sebesar Rp 1,81 juta. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan UMK di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten Karawang, misalnya. UMK 2020 Karawang mencapai Rp 4.594.324. Lalu, Kota Bekasi Rp 4.589.708 dan Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961. ’’Jika yang berlaku hanya UMP, upah pekerja di kabupaten/kota di Jabar akan turun drastis,’’ ujarnya.<br /> <br /> Penolakan lain berkaitan dengan longgarnya aturan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh. Dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, poin tentang PHK diatur dalam pasal 150–152. Dalam pasal (1) disebutkan, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Bandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151 disebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. ’’Jadi jelas sekali, aturan PHK di UU Ketenagakerjaan sangat ketat. Sedangkan RUU Ciptaker sangat mudah mengobral PHK,’’ jelas Iqbal.<br /> <br /> Pihaknya juga menyoroti hilangnya pesangon korban PHK, outsourcing yang dibebaskan, pegawai kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) unskill yang berpotensi bebas masuk Indonesia, hilangnya jaminan sosial, dan hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerja.<br /> <br /> Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono menambahkan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung tiga prinsip. Yaitu, kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Namun, dalam RUU Cipta Kerja, tiga unsur tersebut sama sekali tidak tecermin. ’’Tidak ada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial atas pekerja,’’ paparnya.<br /> <br /> KSPI akan mengawal ketat pembahasan RUU Ciptaker. Bahkan, mereka mengancam untuk melakukan demonstrasi yang lebih besar daripada aksi 20 Januari lalu. ’’Kami akan datang ke gedung DPR secara bergelombang dari seluruh daerah. Bukan tidak mungkin buruh akan menghentikan produksi sampai DPR menghentikan pembahasan,’’ ancamnya.<br /> <br /> Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan polemik di masyarakat terkait dengan omnibus law yang dinilai merugikan tenaga kerja. ’’Saya kira memang harus keluar di publik,’’ katanya di sela kunjungan kerja di kompleks Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama kemarin.<br /> <br /> Ma’ruf menyatakan, draf RUU Ciptaker memang sebaiknya dibuka untuk publik. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menanggapi dan terlibat dalam pembahasan di DPR. Dia menegaskan bahwa pembahasan akan terbuka.<br /> <br /> Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap prinsip-prinsip dalam RUU Ciptaker bisa dipahami masyarakat. Bukan hanya soal teknis. Dia mengatakan, ketentuan prinsip dalam RUU Ciptaker adalah mempermudah usaha di Indonesia. Kemudian, menghilangkan birokrasi yang rumit. ’’Aturan-aturan yang selama ini menghambat harus kita hilangkan. Jadi, dalam rangka perbaikan. Intinya (RUU Ciptaker, Red) perbaikan,’’ jelasnya.

Polemik RUU Ciptaker: Mengacu UMP, Upah Buruh Terancam Turun Drastis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah buruh

Berita Terkini