<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Kuasa-hukum-Rektor-Unud-Bali-1554494732.jpg" alt="Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa Hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara menyatakan, kajian akademis yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud&nbsp;kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi. Hal tersebut disampaikan Pasek Suardika, kuasa hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara. Rektor hadir memberikan keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI. &rdquo;Saya kira untuk urusan kajian dari mahasiswa itu gini. Tugasnya mahasiswa itu membangun dialektika. Kajian intelektualnya itu terasa terbangun dengan baik. Itu bagus, tetapi kalau mau dipakai sebagai bukti hukum, saya merasa belum pernah ada pelajaran pembuktian menurut KUHAP menggunakan kajian mahasiswa, yang ada adalah keterangan ahli,&rdquo; ujar Pasek Suardika seperti dilansir dari Antara. Dia ragu bahwa kajian akademis yang diberikan BEM Universitas Udayana kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali pada Rabu (5/4) merupakan kajian akademis yang dilakukan mahasiswa sendiri. &rdquo;Apakah itu murni dari mahasiswa atau kah dibantu pihak lain untuk mahasiswa kami nggak tahu lah ya,&rdquo; kata Pasek Suardika. Menurut Suardika, pungutan SPI yang terakumulasi sejak 2018 sampai 2022 terhitung berjumlah Rp 335,8 miliar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana yang dikeluarkan Unud untuk membangun sarana dan prasarana yang jumlahnya mencapai Rp 479 miliar. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara yang saat itu juga menimpali bahwa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana, Unud terpaksa harus mengambil dari pos keuangan lain. Prof. Antara mengatakan, sepanjang 2018-2022, Unud kekurangan dana Rp 143,5 miliar untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana. &rdquo;Kalaupun seratus persen dipakai SPI itu yang jumlahnya Rp 335,8 miliar, sementara pembangunan Rp 479 miliar saya kira kurang Rp 143,5 miliar. Jadi, kami tetap ambilkan dari sumber dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),&rdquo; terang Antara. Prof. Antara juga menampik dugaan bahwa dirinya menjadikan penarikan SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sebagai lahan untuk berbisnis. &rdquo;Saya tak bisa menanggapi hal yang begitu lah. Tanya sama mereka (BEM) saja,&rdquo; papar Antara menjawab pertanyaan terkait informasi BEM yang menyebutkan bahwa dirinya memungut SPI sebelum mahasiswa dinyatakan lolos seleksi masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Terkait kajian akademis yang diberikan BEM Unud, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, data-data yang diberikan BEM kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali dapat dijadikan bahan petunjuk untuk mengungkap secara terang benderang terkait dugaan korupsi dana SPI. Kajian akademis yang diberikan Unud yang diterima Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, kata Eka, dapat saja dijadikan alat bukti tambahan apabila memenuhi kualifikasi. Namun, tidak akan memengaruhi atau pun mengintervensi jalannya penyidikan yang telah berjalan selama ini. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara hadir di Kejati Bali memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022. Prof Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bali dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018-2020. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo mengatakan berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit, rektor Universitas Udayana Gde Antara diduga merugikan negara Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Selain itu, dia juga merugikan perekonomian negara hingga mencapai Rp 334,57 miliar. Atas perbuatannya, Rektor Universitas Udayana dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kuasa Hukum Rektor Unud sebut kajian akademis dari BEM Unud kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi

Kuasa Hukum Rektor Unud Bilang Kajian Mahasiswa Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG-20230406-WA0059_1-213248864.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Rektor Unud terlihat memasuki ruang penyidik Pidana Khusus Kejati Bali, Denpasar, Kamis (6/4) sekitar pukul 09.30 wita. Dia didampingi sejumlah tim hukumnya seperti I Gede Pasek Suardika dan beberapa yang lainnya. Dia&nbsp;sebelumnya pada Senin (3/4)&nbsp;mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Belakangan diketahui alasan&nbsp;tidak memenuhi panggilan penyidik karena menyelesaikan pekerjaan administratif sebagai rektor Universitas Udayana yang tercantum dalam surat yang sampai ke tangan penyidik lewat dari waktu penyidikan yang telah ditetapkan. Di Gedung Pidsus Kejati Bali, rektor Universitas Udayana tersebut sempat keluar dari ruang penyidik, lalu masuk untuk melanjutkan kembali proses penyidikan ditemani tim hukum. &rdquo;Kita hadir hari ini memenuhi panggilan karena kita menghormati hukum ya. Sebelum itu kita juga mempunyai kesibukan memberikan layanan di kampus. Karena (penerimaan) mahasiswa baru, kampus harus jalan, keuangan dan segala macam,&rdquo; kata Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara seperti dilansir dari Antara. Dia membantah telah mangkir dari panggilan penyidik Kejati Bali. &rdquo;Tidak benar, ngapain kita mangkir. Hadir, kapan diperlukan ya kita hadir,&rdquo; ucap Antara. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, dalam jadwal yang dikeluarkan penyidik, Prof. Antara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020. Dalam kasus tersebut, dia&nbsp;diperiksa terkait peran sebagai Ketua Panitia pemungutan SPI tahun 2018-2020. &rdquo;Yang diperiksa, dua saksi satu tersangka. Untuk saksi dua orang dari pihak rektorat, dari dosen,&rdquo; kata Eka Sabana. Eka mengatakan, dua saksi yang dihadirkan dalam penyidikan yang masih berlangsung di gedung Pidsus Kejati Bali tersebut memberikan keterangan untuk berkas perkara tersangka Rektor Unud. &rdquo;Dua saksi untuk tersangka INGA,&rdquo; kata Eka.

Rektor Unud Bali Prof. I Nyoman Gde Antara penuhi panggilan penyidik Kejati Bali, diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Rektor Unud, Tersangka Korupsi SPI, Penuhi Panggilan Kejati Bali 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230313-WA0098.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali I Nyoman Gde Antara membantah dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mengalir ke rekening milik tiga staf rektorat Unud yang kini statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali.  ”Sebetulnya SPI dibikin sesuai regulasi, yang kedua sistem itu tidak menentukan kelulusan dan yang paling penting adalah tidak ada mengalir ke para pihak atau staf kami. Kami yakin ke staf kami tidak ada. Itu semuanya mengalir ke kas negara,” kata Gde Antara seperti dilansir dari Antara, di Denpasar, Senin (13/3).  Dia mengatakan, pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga tidak ada alasan untuk menghindari panggilan penyidik.  Dalam kesempatan tersebut, Gde Antara menyatakan, akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan, meskipun dia kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.  ”Pada prinsipnya, kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Saya pelajari dulu status saya,” ucap Antara.  Rektor Unud tersebut diperiksa selama sembilan jam oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.  Gde Antara menghadiri panggilan penyidik Kejati Bali, Senin (13/3) sekitar pukul 09.00 dan keluar dari ruangan penyidik sekitar pukul 16.00 wita. Rektor Unud yang datang memenuhi panggilan penyidik terlihat ditemani beberapa orang tim kuasa hukum.  Meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, Rektor Unud tersebut tidak ditahan dan mendatangi Kejati Bali untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk ketiga tersangka lain.  ”Saya diberikan 48 pertanyaan dan sudah saya jawab semua untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk tiga staf kami,” terang Gde Antara.  Dia mengatakan, pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana telah berjalan sesuai prosedur hukum. Pada prinsipnya penarikan SPI merupakan sesuatu yang sah, juga berlaku di beberapa Universitas Negeri di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan menteri.  ”Memang ada dan itu dilakukan teman-teman perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan ada regulasinya, Permenristekdikti, kemudian PMK sebagai BLU,” ujar Gde Antara.  Gde Antara juga mengatakan, pungutan SPI di Universitas Udayana memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam surat keputusan rektor. Dia akan membuktikan dalam tahap selanjutnya.

Rektor Bantah Dana SPI Mengalir ke Tiga Staf Universitas Udayana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221025-WA0034_1-1.jpg" alt="Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Udayana (Unud) Bali menyatakan akan kooperatif terhadap usaha penyelidikan yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali terkait proses hukum dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).  Juru Bicara Unud Bali Putu Ayu Asty Senja Pratiwi menyatakan, akan menaati standar operasional prosedur tindakan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Termasuk mematuhi panggilan penyidik dan mengindahkan penggeledahan di gedung Rektorat Universitas Udayana, serta langkah hukum lain yang dilakukan penyidik Kejati Bali.  Selain itu, pihaknya telah memberikan dokumen-dokumen terkait dalam materi penyelidikan yakni pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru Universitas Udayana seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.  ”Berkenaan dengan tindakan penggeledahan (Senin 24/10), Unud telah berkomitmen untuk kooperatif dan menghormati segenap proses hukum untuk membuat persoalan jelas dan terang,” kata Senja Pratiwi seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan berdasar komitmen tersebut, Universitas Udayana Bali sudah terbuka dan juga telah memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan petugas dari Kejaksaan Tinggi Bali pada saat tindakan penggeledahan berjalan pada Senin (24/10).  Penggeledahan tersebut dilakukan berdasar Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-1142/N.1.5/Fd.2/10/2020 tertanggal 24 Oktober 2022, bertempat di lantai tiga Gedung Rektorat Universitas Udayana.  ”Apabila dalam proses hukum berjalan, Kejaksaan Tinggi Bali membutuhkan kembali informasi dan atau dokumen yang berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Unud akan tetap bertindak kooperatif," tutur Senja Pratiwi.  Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto menyatakan, penggeledahan itu merupakan langkah lanjutan untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana penyelewengan dana Sumbangan Pengembangan Institusi di Universitas Udayana.  Dalam penggeledahan yang berlangsung selama delapan jam tersebut, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen dan dibawa dengan menggunakan dua buah mobil Kejati Bali.  ”Dokumen-dokumen tersebut, disita dari empat ruangan yang berbeda yakni ruangan Wakil Rektor II, ruangan akademik, ruangan keuangan dan Unit Sumber Daya Informasi. Dalam hal terdapat kaitan dengan dugaan korupsi ini, penyidik akan melakukan penyitaan tersebut untuk kemudian diajukan penetapan ke pengadilan sebagai barang bukti,” terang Luga Harlianto.  Luga menyatakan dalam tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan sesuai hukum acara pidana untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dalam kasus tersebut.  ”Barang bukti yang ditemukan, bukan saja untuk membuka kasus ini terang benderang, tetapi juga menemukan tersangkanya,” ucap Luga Harlianto.

Unud Bali Nyatakan Kooperatif Terkait Dugaan Korupsi Dana SPI

Unud Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Unud Bali

Berita Terkini

Kuasa Hukum Rektor Unud Bilang Kajian Mahasiswa Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi

Rektor Unud, Tersangka Korupsi SPI, Penuhi Panggilan Kejati Bali

Rektor Bantah Dana SPI Mengalir ke Tiga Staf Universitas Udayana

Unud Bali Nyatakan Kooperatif Terkait Dugaan Korupsi Dana SPI

Download Aplikasi JawaPos.com